Issues(s) upon the Implementation of the Power of Attorney
Permasalahan terhadap Pelaksanaan Surat Kuasa
Still concerning the Power of Attorney, there are many issues occurred due to the uncompletedness of the power of attorney which relate to its validity which will be discussed herein.
In general the issues is related to the capacity, consensually and character of the said Power of Attorney.
Masih mengenai Surat Kuasa, banyak masalah-masalah yang terjadi akibat tidak sempurnanya surat kuasa yang berhubungan dengan keabsahannya yang akan dibahas di sini.
Pada umumnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kapasitas, konsensualitas dan karakter dari Surat Kuasa tersebut.
ssues regarding the Implementation of Power of Attorney
• A Power of Attorney with thumbprint
Even tough it is rare to be implemented, Power of Attorney may be given by substituting the signatory with a thumbprint where to make the said power of attorney valid, the said power of attorney shall be legalized and registered (vide Putusan MA No. 272 K/Pdt/1983 jo St 19916 No. 46).
Power of Attorney with thumbprint can be implemented with:
1. In form of a deed made in front of Notary public or a deed which made in front of District Court Registrar;
2. Underhand, have to be legalized and registered in accordance with Stattblad 1916 No. 46.
Permasalahan terkait Penerapan Kuasa
• Surat Kuasa Dengan Cap Jempol
Walaupun jarang dilakukan, Kuasa dapat diberikan dengan hanya menggunakan cap jempol yang mana agar Kuasa tersebut sah, surat kuasa tersebut harus dilegalisir serta didaftarkan (vide Putusan MA No. 272 K/Pdt/1983 jo St 19916 No. 46).
Kuasa dengan cap jempol dapat dipergunakan dengan :
1. Berbentuk akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta yang dibuat di hadapan panitera PN;
2. Dibawah tangan harus dilegalisir serta didaftar menurut ordonansi St 1916 No. 46.
• Power of Attorney does not mention subject and object of the POA
As required under HIR and SEMA (see my blog about POA for proceeding), the effect of the special power of attorney which does not mention the party or its object in proceeding render the POA invalid.
The Supreme Court Verdict No. 1912/K/Pdt/1984 further restate on the importance of the special of attorney to mention the subject and the object of the proceeding where if not mentioned then it cannot be used for proceeding.
The said power of attorney is not nullified however it is deemed as a general power of attorney which cannot be used to appear in court and/or to submit a lawsuit.
As comparison it can be seen on several SC verdict where if the special power of attorney did not mention the required terms it effecting the lawsuit to be unacceptable.
• Surat Kuasa tidak menyebutkan Subjek dan Objek dari Kuasa
Sebagaimana dipersyaratkan oleh HIR dan SEMA (lihat tulisan saya menganai surat kuasa untuk Beracara) akibat dari surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak-pihak yang berperkara ataupun objek yang diperkarakan menjadikan surat kuasa tersebut tidak sah/valid.
Putusan MA no. 1912/K/Pdt/1984 memberikan penegasan kembali mengenai bahwa apabila surat kuasa (khusus) tidak menyebut subjek dan objek maka surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk beracara (berperkara).
Surat kuasa tersebut tidaklah batal namun menjadi surat kuasa umum yang tidak dapat dipergunakan untuk beracara di pengadilan dan/atau untuk menggugat seseorang.
Sebagai bahan bacaan mengenai hal ini, dapat dilihat beberapa Putusan yang telah sampai dengan tahapan Mahkamah Agung namun memiliki cacat Surat Kuasa Khususnya, menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.
• Special Power of Attorney is issued based on general POA
Specific for this issue, in Indonesia there are several action or implementation which cannot be conducted by only using a general power of attorney. A special power of attorney is required to conduct a specific matters and in special nature to conduct specific action or implementation.
As an example, a Vice President of a company act for and on behalf of the said company, a power of attorney used usually a general power of attorney to manage a day to day operation of the said company. It is reiterated that the said power of attorney is not a special power of attorney to conduct a special action, for instance to submit a lawsuit at court (art 123 HIR).
• Surat Kuasa Khusus Diterbitkan berdasarkan Kuasa Umum
Khusus untuk masalah ini, di Indonesia sendiri ada beberapa tindakan ataupun pengurusan tidak dapat dilakukan hanya dengan menerbitkan surat kuasa umum. Surat Kuasa Khusus dipersyaratkan untuk melakukan hal-hal spesifik dan bersifat khusus untuk tindakan ataupun pengurusan tertentu.
Sebagai contoh, seorang Vice President suatu perusahaan bertindak untuk dan atas nama dari PT tersebut, surat kuasa yang ada tersebut biasanya hanya bersifat umum untuk mengurus kepentingan PT tersebut, ditegaskan pula bahwa surat kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan khusus, contohnya adalah mengajukan gugatan di pengadilan (Pasal 123 HIR).
• Power of Attorney refers to case register number, valid by law.
Even though the power of attorney does not mention the object or case in question, when the power of attorney expressly stating and referring the case register number (see Superme Verdict No. No. 115/K/SiP/1973), the said POA is valid.
• Surat Kuasa menunjuk nomor register perkara, Sah menurut Hukum.
Meskipun surat kuasa tidak menyebut pihak maupun objek atau perkara yang disengketakan, ketika surat kuasa tersebut secara tegas menunjuk atau menyebut nomor register perkara (lihat Putusan MA No. 115/K/SiP/1973), surat kuasa tersebut sah.
SEMA Surat Kuasa / Power of Attorney (link download)
https://userscloud.com/ptf0mfwve3bu
https://userscloud.com/igv6pogyqvt7
https://userscloud.com/rlf9e22jnhij
https://userscloud.com/nnmodf0i1nmt
- Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap
Frequently Asked Questions
Berikan contoh dampak Surat Kuasa sehingga membatalkan sesuatu?
Contohnya:
- surat gugatan menjadi tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan tersebut tidak berdasarkan surat kuasa yang sah;
- proses pemeriksaan dan/atau proses pemberian keterangan yang diberikan oleh pemberi keterangan yang tidak memiliki kuasa menjadi tidak sah;
- dan lain lain.
