Overview to the recently issued The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Regulation no. 15 of 2019 on Implementing Procedures for the Application of know-your-beneficial-owner
Principles by Corporations (“Perkumham 15/19”)
Tinjauan terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019
Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (“Perkumham 15/19”)
|
On 27 June 2019, the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Regulation is promulgated with intention to order to obtain accurate, up to date, and publicly accessible information on Beneficial Owner, it has been deemed necessary to regulate the implementing procedure and mechanism of the know-your-Beneficial-Owner principle by Corporations.
|
| What is a “Beneficial Owner”? |
|
1. One recognized in equity as the owner of something because use and title belong to that person, even though legal title may belong to someone else; esp., one for whom property is held in trust. Also termed equitable owner. 2. A corporate shareholder who has the power to buy or sell the shares, but who is not registered on the corporation’s books as the owner. 3. Intellectual property. A person or entity who is entitled to enjoy the rights in a patent, trademark, or copyright even though legal title is vested in someone else. The beneficial owner has standing to sue for infringement. A corporation is typically a beneficial owner if it has a contractual right to the assignment of the patent but the employee who owns the patent has failed to assign it. Similarly, a patent or copyright owner who has transferred title as collateral to secure a loan would be a beneficial owner entitled to sue for infringement. (black law dictionary 9th edition). Under Perkumham 15/19, Beneficial Owners are individuals who are able to appoint or dismiss the board of directors, board of commissioners, executives, advisers, or supervisors in Corporations, who have control over Corporations, have the right over and/or receive the benefits of Corporations both directly and indirectly, are the actual owner of the funds or shares of Corporations and/or fulfilled the criteria as referred to in the laws and regulations. In principle both of the definitions stipulate that a Beneficial Owner is a person who hold the ultimate power over corporations whether it is directly or indirectly.
|
| What is corporations definition under Perkumham 15/19 |
|
Under Perkumham 15/19, Corporations are an organized group of individuals and/or assets, both of which are legal entities and non-legal entities. Noted that under that under this definition other than a limited liability company (PT), maatschap (persekutuan perdata), CV and Firm is within the scope of the above definition. |
| Determination of The Beneficial Owners Of Corporations |
|
Every Corporation must determine the Beneficial Owners of the Corporations. The Know-your-Beneficial-Owners principle by Corporations shall include an identification and verification of the Beneficial Owners of Corporations.
|
|
Pada 27 Juni 2019, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 diundangan dengan tujuan untuk untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
|
| Apa itu “Pemilik Manfaat”? |
|
1. Seorang yang diakui dalam ekuitas sebagai pemilik dari sesuatu karena penggunaan dan hak miliki dari orang tersebut, meskipun secara hukum dimiliki oleh orang lain, khsususnya untuk siapa harta tersebut disimpan di dalam trust, juga disebut pemiliki ekuitas. 2. Suatu pemegang saham korporasi yang memiliki kekuatan untuk membeli atau menjual saham, tetapi tidak terdaftar dalam buku korporasi sebagai pemilik. 3. Hak Intelektual, suatu orang atau entitas yang mana berhak untuk menerima ha katas suatu paten, merek, atau hak cipta meskipun melalui hak hukum yang berada di tangan orang lain. Penerima manfaat memiliki dasar untuk menggugat atas pelanggaran. Suatu korporasi biasanya memiliki pemilik manfaat jika dia memiliki hak kontraktual untuk mengalihkan paten namun pekerja yang memiliki paten telah gagal untuk mengalihkan paten tersebut. Demikian pula, pemiliki paten atau hak cipta yang telah mengalihkan hak sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pinjaman akan menjadi pemilik manfaat yang berhak untuk menggugat atas suatu pelanggaran. Dalam Perkumham 15/19, 2. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Secara prinsip dari kedua definisi di atas, Pemilik Manfaat adalah orang yang memiliki kekuatan tertinggi atas suatu korporasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. |
| Siapa yang akan memproduksi Data dan apa definisi dari Data berdasarkan Undang-undang ini |
|
Dalam Perkumham 15/19 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perlu dicatat bahwa berdasarkan definisi ini selain dari perseroan terbatas, maatschap (persekutuan perdata), CV dan firma berada dalam ruang lingkup definisi di atas.
|
| Penetapan Pemilik Manfaat Dari Korporasi |
|
Setiap Korporasi harus menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi. The prinsip know-your beneficial-owner oleh Korporasi harus meliputi identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat Korporasi. |
|
Submissions of information |
|
Corporations must submit correct information regarding the Beneficial Owners of Corporations to the Minister. The said information regarding the Beneficial Owners of Corporations shall be submitted at: a. the application for Corporations’ establishment, registration and/or validation (shall be conducted by Notary electronically via Online AHU); or b. the time the Corporations operate their business or activities. Submission of the information regarding the Beneficial Owners of Corporations at the application for Corporations’ establishment, registration and/or ratification, shall be conducted through: a. submission of the Beneficial Owners of Corporations’ information in the event that the Corporations have already determined the Beneficial Owners of Corporations; or b. submission of the statement of willingness by Corporations to submit Beneficial Owners of Corporations’ information to the Minister in the event that the Corporations have not determined the Beneficial Owners of the Corporations. |
|
Corporations which have not submitted the information regarding the Beneficial Owners of Corporations are obliged to determine and submit the information regarding the Beneficial Owners of Corporations in no later than 7 (seven) business days after the Corporations have obtained business licenses or registration certificate from the authorized institutions/agencies. Submission of the information regarding the Beneficial Owners of Corporations at the time the Corporations operate their business or activities shall be conducted by submitting every change and/or update to the information regarding the Beneficial Owners of Corporations to the Minister. Submission of information regarding the Beneficial Owners of Corporations at the time the Corporations operate their business or activities shall be conducted (via Online AHU) by: a. notary; b. founder or executives of the Corporations; or c. other parties who are granted authority by the founder or executives of the Corporations. |
|
Penyampaian informasi |
|
Korporasi harus menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri. Informasi mengenai Pemilik Manfaat tersebut harus disampaikan pada: a. permohonan pendirian, pencatatan dan/atau pengesahan Korporasi (dilaksanakan oleh Notaris secara elektronik via Online AHU); atau b. saat Korporasi melaksanakan bisnis atau aktifitasnya. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi, harus dilaksanakan melalui: a. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi; atau b. penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri dalam hal Korporasi belum menetapkan PemilikManfaat dari Korporasi.
|
|
Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi wajib menetapkandan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dariKorporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha atau tanda terdaftardari instansi/lembaga berwenang. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saatKorporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilakukan dengan cara menyampaikan setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilaksanakan oleh (via Online AHU): a. notaris; b.pendiri atau pengurus Korporasi; atau c.pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi. |
|
The Exchange of Information Regarding the Beneficial Owners of Corporations |
|
Minister may organize cooperation in the form of exchange of information regarding the Beneficial Owners of Corporations with the requesting institutions. Exchange of information may be carried out in the form of requests, offering, and/or receipt of information, both at the initiative of the Minister or at the request from the requesting institutions. Requesting institutions shall consist of: a. law enforcement; b. government institutions; and c. other state or jurisdiction’s competent authorities. In the event that the requesting institutions are other state or jurisdiction’s authorized authorities the Minister is allowed to coordinate with the ministry which organizes the governmental affairs in international affairs and international treaties. |
| Requesting of Information Regarding the Beneficial Owners of Corporations |
|
Article 14 of Perkumham 15/19, every person shall be able to request information regarding the Beneficial Owners of Corporations to the Minister. Requesting information regarding the Beneficial Owners of Corporations must be stipulated by the Minister in accordance with the provisions of the laws and regulations. Noted that under this article, it is not clear on what basis can a person request information on the Beneficial Owners of Corporations other than it shall be stipulated by the Minister in accordance with the provisions of the laws and regulations. Noted that. the said Information requests must be in compliance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Further, there are no further detail regarding the standard operating procedure with regards to this request. |
|
Pertukaran Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi |
|
Menteri dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi denganinstansi peminta. Pertukaran informasi dapat dilaksanakan dalam bentukpermintaan, pemberian, dan/atau penerimaan informasi, baik atasinisiatif Menteri atau permintaan dari instansi peminta. Instansi peminta meliputi: a.instansi penegak hukum; b.instansi pemerintah; dan c.otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain. Dalam hal instansi peminta merupakan instansi berwenang negara atau yurisdiksi lain, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
|
| Permintaan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi |
|
Pasal 14 dari Perkumham 15/19, Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri. Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapat dicatat bahwa berdasarkan pasal ini, tidak jelas dasar apakah yang bisa digunakan oleh suatu orang untuk meminta informasi dari Pemilik Manfaat Korporasi selain dari yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang bisa dicatat adalah setiap permintaan informasi harus mematuhi Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih lanjut belum ada secara rinci suatu standar prosedur terkait permintaan informasi ini. |
|
Sanction |
|
Provisions on sanction at Perkumham 15/19 is regulated under Article 16 where a violation is found the know-your beneficial owner from corporation, the Minister through the Directorate General may give sanction in accordance with the provisions of laws. However there is not clear on type of sanction which regulated under this agreement, where a protection to data should have a certain type of sanction upon anyone who violate it. |
|
Sanksi |
|
Pengaturan mengenai sanksi di Perkumham 15/19 diatur di Pasal 16 yang mana apabila ditemukan pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip Pemilik Manfaat dari korporasi, Menteri melalui DirekturJenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun tidak ada jenis sanksi yang diatur dalam peraturan ini, yang mana perlindungan terhadap data seharusnya memiliki jenis sanksi tersendiri terhadap siapapun yang melanggarnya. |
