Certain Positions Permissible for Foreign Employees
Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing
On 27 August 2019, The Minister of Manpower of Republic of Indonesia a new decree (Decree No. 228 of 2019 (“Decree 228/2019“) on Certain Positions Permissible for Foreign Employees which revokes all prior relevant decrees with regards to this matters and sets out sets out a consolidated list of positions that may be filled by expatriates (foreign worker) in Indonesia.
Overview
1. Under the list of positions, except of positions related to Human Resources (HR) or personnel, most of the job desks can be filled by foreigners.
The lists consist of the folowing business industries: (i) Construction; (ii) Real Estate; (iii) Education; (iv) Manufacturing / processing; (v) Water and wastewater management, waste processing and recycling, and remediation; (vi) Logistics; (vii) Art, entertainment and recreation; (viii) Hospitality;(ix) Agriculture, forestry and fisheries; (x) Leasing, manpower, travel, and other support activities; (xi) Financial services and insurance; (xii) Health and social activities;(xiii) Information and telecommunications; (xiv) Extractive industries; (xv) Power, gas and geothermal, and temperature-control systems; (xvi) Large-scale retailing and wholesale, motor vehicle repair and maintenance; (xvii)Miscellaneous services; and (xviii)Professional, scientific and technical.
2. If the position that a foreign employee is to fill is not listed in the appendix to Decree 228/2019, the minister or an appointed authority can grant the employer permission to employ the foreign employee in that position.
3. Decree 228/2019 does not revoke Minister of Manpower Decree No. 40 of 2012, which lists positions that may not be filled by expatriates. The principal restriction under Decree No. 40 of 2012 is that a foreign worker may not be employed in any role that involves responsibility for human-resources matters. Thus such prohibition remains in effect.
Pada 27 Agustus 2019, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengeluarkan Keputusan baru no. 228 tahun 2019 (“Keputusan 228/2019”) tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing yang mana mencabut semua keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dan menetapkan daftar posisi yang dikonsolidasikan yang dapat diisi oleh ekspatriat (pekerja asing) di Indonesia.
Gambaran
1. Di dalam daftar posisi tersebut, kecuali untuk posisi yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil, sebagian besar pekerjaan dapat diisi oleh orang asing.
Daftar tersebut berisikan industri-industri sebagai berikut: (i) Konstruksi; (ii) Perumahan ; (iii) Pendidikan; (iv) Manufaktur / pemrosesan; (v) Pengelolaan air dan air limbah, pengolahan dan daur ulang limbah, dan remediasi; (vi) Logistik; (vii) Seni, hiburan dan rekreasi; (viii) Perhotelan, (ix) Pertanian, kehutanan dan perikanan; (x) ketenagakerjaan dan perjalanan, dan kegiatan pendukung lainnya; (xi) Layanan keuangan dan asuransi; (xii) kesehatan dan sosial, (xiii) Informasi dan telekomunikasi; (xiv) Industri ekstraktif; (xv) gas dan panas bumi; (xvi) Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan ritel dan grosir berskala besar; (xvii) Layanan lain-lain; dan (xviii) Profesional, ilmiah dan teknis.
2. Jika posisi yang harus diisi oleh pekerja asing tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri 228/2019, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada untuk mempekerjakan karyawan asing tersebut dalam posisi tersebut.
3. Keputusan 228/2019 tidak mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 40 tahun 2012, yang memuat daftar posisi yang tidak boleh oleh orang asing. Inti dari Keputusan No. 40 tahun 2012 adalah bahwa pekerja asing tidak boleh dipekerjakan dalam peran apa pun yang melibatkan tanggung jawab atas masalah sumber daya manusia. Dengan demikian larangan sebagaimana tersebut tetap berlaku.
