Family Law – Division of Assets and Child Custody after Divorce/ Hukum Keluarga – Pembagian Harta dan Hak asuh Anak setelah Perceraian

Sebelum kita melangkah lebih jauh, perceraian adalah masalah yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga secara keseluruhan, dalam aspek di berdasarkan posting ini, kami akan menyebutkan prinsip-prinsip dari Pembagian Harta dan Hak Asuh Anak.

Harta Bersama (Pembagiannya)

Merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda apa pun yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri. Properti yang diperoleh sebelum perkawinan tetap dimiliki secara terpisah oleh para pihak kecuali dinyatakan sebaliknya.

Jika perceraian terjadi, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri. Ini berlaku untuk pasangan non-Muslim dan pasangan Muslim.

Hak Asuh Anak

Pasangan Non-Muslim
Seorang anak di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah harus berada di bawah wewenang dan pengawasan orang tua. Orang tua harus mewakili kepentingan anak dalam tindakan hukum apa pun sebelum atau di luar pengadilan. Hak Asuh dapat dilakukan secara bersama-sama atau semata-mata sesuai dengan keputusan Pengadilan dan berdasarkan kasus per kasus.
ketentuan hak asuh dan pemeliharaan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Perdata Indonesia.

Setelah perceraian diselesaikan dan diputus, Hukum Perkawinan memberikan konsekuensi berikut:

• Bahwa ibu dan ayah akan bertanggung jawab atas makanan dan pendidikan anak-anak. Jika ada perselisihan mengenai hal ini, maka keputusan akan dijatuhkan oleh Pengadilan;
• Ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Namun, jika ayah tidak dapat melakukannya, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu harus berbagi biaya dengan ayah;
• Pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang mengharuskan mantan suami untuk membayar tunjangan kepada mantan istri dan / atau untuk memaksakan kewajiban lain pada mantan suami.

Pasangan Muslim

Hak asuh anak muslim yang diatur berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, seorang anak di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah akan berada di bawah wewenang dan pengawasan orang tua. Orang tua harus mewakili kepentingan anak dalam tindakan hukum apa pun sebelum atau di luar pengadilan.

Dalam hal perceraian:

• hak asuh anak di bawah 12 tahun (sebelum mumayyiz) adalah hak ibunya;
• setelah 12 tahun (anak-anak yang sudah mumayyiz), anak memiliki hak untuk memilih apakah ayah atau ibu yang akan menjadi penjaga anak;
• namun demikian, ayah dari anak tersebut harus menanggung biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
• Pengadilan agama dapat menentukan sejumlah biaya untuk pendidikan dan makanan anak yang ditanggung oleh ayah bahkan untuk anak yang berada di bawah pengawasan ibu.

Perlu dicatat bahwa di mana dalam hal perempuan (mantan istri) juga bekerja dan memilki karier yang baik, hal tersebut tidak menghilangkan (menghalangi) kewajiban ayah untuk memberikan tunjangan anak.

Jika ibu meninggal, maka posisi perempuan sebagai pemegang hak dapat digantikan oleh orang-orang berikut:

• para wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
• ayah;
• para wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
• saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; atau
• Kerabat darah perempuan di garis samping ayah.