The new Amendment to the Gross Split Sharing Contract Regulation 

Perubahan Terhadap Peraturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split 

On 10 October 2019 (promulgated on 18 October 2019), the Ministry of Energy and Mineral Resources (“MEMR“) have issued MEMR Reg No. 20 of 2019  (“MEMR 20/19“) on the Second Amendment to the MEMR Regulation No. 08 of 2017 on Gross Split Production Sharing Contract  (“MEMR 08/17“) in which have once amended with MEMR Regulation no. 52 of 2017 .

Background

As have been noted that at the previous amendment of the MEMR 08/17 it contains provisions of additional split in which being beneficial for the investor as the original MEMR Reg No. 8 of 2017 have capped the additional split of maximum 5% to the Contractor.

Overview

Statutory Provisions for GS PSC 

The MEMR 20/19 inserting new article in which in principle stipulates that to the Gross Split PSC which signed before the MEMR 08/2017 shall comply to the said regulation, it means that this MEMR 08/2017 including its amendment is retroactively in effect for the Gross Split PSC which signed prior the enactment of the MEMR 08/2017.

Local Content Split Calculation

The previous attachment to the GS Reg which governed the additional split specific for the local content requirement only specified goods local content.

under this new amendment, it adds service and combination of goods and service as a basis of local content requirement.

Note that the basis variable for the additional split is not changed.

Pada tanggal 10 Oktober 2019 , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM“) telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 20 tahun 2019 (diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019) (“ESDM 20/19“) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“ESDM 08/17“) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM no. 52 tahun 2017 .

Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bahwa pada perubahan sebelumnya dari ESDM 08/2017  yang memuat ketentuan tentang ketentuan tambahan split yang menguntungkan bagi investor sebagaimana sebelumnya diatur mengenai maksimum split tambahan yang hanya 5% kepada Kontraktor di Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017.

Gambaran

Ketentuan Hukum untuk GS PSC

ESDM 20/19 memasukkan pasal baru di mana pada prinsipnya menetapkan bahwa untuk PSC Gross Split yang ditandatangani sebelum ESDM 08/2017 harus mematuhi peraturan tersebut, hal ini berarti ESDM 08/2017 termasuk amandemennya berlaku surut untuk PSC Gross Split yang ditandatangani sebelum berlakunya ESDM 08/2017.

Perhitungan Split Tingkat Komponen Dalam Negeri

Lampiran sebelumnya dari GS Reg mengatur split tambahan untuk tingkat komponen dalam negeri yang didasarkan hanya dari perhitungan TKDN barang.

berdasarkan amandemen baru ini, pemerintah menambahkan jasa dan kombinasi barang dan jasa sebagai dasar dari perhitungan Tingkat Kompinen Dalam Negeri .

Perlu dicatat bahwa variabel dasar untuk penambahan split tidak berubah.

The documents can be downloaded at below link / dokumen dapat diunduh di tautan di bawah ini:

Permen ESDM No.20 Thn 2019 ttg Perubahan Kedua Permen ESDM No. 8 Thn 2017_Salinan TTD Karo_krm Migas.pdf – 936 KB

The (further explanation) of the Implementation Provisions of the 10% Participating Interest Transfer

The (further explanation) of the Implementation Provisions of the 10% Participating Interest TransferPenjelasan (lebih lanjut) atas penerapan ketentuan Pengalihan 10% Participating Interest Refers to the previous post...

Hukum Asuransi/ Insurance Law Overview

Ikhtisar atas Hukum Asuransi IndonesiaOverview to the Insurance Law in Indonesia Apa itu Asuransi ? Undang-undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian ("UU Asuransi") menjelaskan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan...

[Legal Alert] Important changes on Government Regulation No. 23 of 2022 on establishment, management, supervisory and cessation of state owned enterprises.

Perubahan penting dalam Peraturan Presiden No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Important changes on Government Regulation No. 23 of 2022 on...

[Tanya Hukum] Apakah Boleh Membuat Kontrak dalam Bahasa Inggris/Bahasa Asing?

[Answer] [Answer] [Answer] [Answer] Contact Email Contact@Andzaribrahim.com

[Legal Queries] Can we make a contract in English/foreign language under Indonesian law?

Apakah Boleh Membuat Kontrak dalam Bahasa Inggris/Bahasa Asing berdasarkan Hukum Indonesia?Can we make a contract in English/foreign language under Indonesian law?Jawaban dari pertanyaan di atas adalah boleh, namun harus dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana...

[Legal Alert] New Provisions on PKWT, Outsourcing, Working Hours and Breaks, and Employment Terminations

Ketentuan Baru Mengenai PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaNew Provisions on PKWT, Outsourcing, Working Hours and Breaks, and Employment TerminationsPada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan...

[Legal Alert] Indonesia’s Crude Price for December 2020

Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2020Indonesia’s Crude Price for December 2020Pada tanggal 6 Januari 2021, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 K/MG.03/MEM.M/2021 tentang Penetapan Harga...

[Legal Alert] The Impact of the Ratification on Convention Abolishing the Legalization Requirement for Foreign Public Documents

Dampak Ratifikasi pada Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi untuk Dokumen Publik AsingThe Impact of the Ratification on Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public DocumentsPada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Indonesia telah...

[Legal Alert] New Obligation to Submit Company Annual Financial Report – Kewajiban Baru untuk melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Kewajiban Baru untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan  New Obligation to Submit Company Annual Financial Report  Pada tanggal 16 Maret 2020, Kementeria Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2020...

[Legal Alert] New Normal Guidelines? – Ministry of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/328/2020 / Panduan “New Normal”? – Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/328/2020

Panduan "New Normal"? - Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 New Normal Guidelines ? - Ministry of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/328/2020  Pada 20 Mei 2020, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang...

Frequently Asked Questions

[Question]
[Question]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
error: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter (Legal Alert and News)

Subscribe To Our Newsletter (Legal Alert and News)

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!