The Implementation of Telecommunication Service
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
On 18 October 2019 (promulgated on 25 October 2019), the Ministry of Communication and Informatics (“MOCI“) have issued Moci Regulation No. 13 of 2019 (“MOCI 13/19“) on the implemenation of Telecommunication Service.
Background
This new MOCI 13/19 is issued to further improve the efficientcy and effectivity of the investment and ease of doing business in the tellecomunication sector, further it the issuance of this MOCI 13//19 to upfate the past regulation in which have no longer in accordance with the development and legal needs of the community regarding telecommunications services so it needs to be replaced.
Overview
Implementor of Telecomunication Service
the implementor of the telecommunication service have to be in the form of legal entity based on the provisions of law which is:
- State owned Company (BUMN);
- Regional owned Company (BUMD);
- Private; or
- Cooperation (Koperasi).
The type of Implementation of Telecommunication Service
The implementation telecummincation service is consisting of :
- Basic Telephone Service;
- Telephone Additional Value Service;
- Multimedia Service;
Multimedia Service
The Multimedia Service is being further described as follows:
- Internet Service Provider;
- Network Accsess Point;
- Data Communication System; and/or
- IP TV Service.
Right and Obligation of Telecommunication Service Provider
In the implementation of the Tellecomunication Service Provisions, the provider shall:
- the implementation of the commercial of telecomunication service provisions has to be in effect no later than 120 days after the permit is effective.
- warrant the implementation of the tellecomunication services in accordance with the permit;
- fulfill the service commitment;
- utilizing the goods and/or equipment as required and certified and to prioritize local content production to the extent that it is available;
- and other obligation as per art 8 og MOCI 13/2019.
Notes:
- The Telecommunication Service provider which already has the permit before the enactment of this MOCI 13/19 shall be adjusted with this MOCI 13/19 no later then 24 months after the MOCI 13/19 in effect, and if the said telecommunication provider did not conduct the adjustment then their permit is deemed to be not applicable;
- excluding the above provisionss:
- the Network Access Point Provider shall obtain a Telecommunications Network Operation permit that has been effective for the operation of a closed fixed network that has been established in the form of domestic and international routes no later than 60 Months since the MOCI 13/19 is effective;
- The IP TV Provider which has obtain the approval of IP TV Provisions shall obtain the adjustment to become the Telecommunication Service Provider no later than the expiration of the said approval.
Pada 18 Oktober 2019 (diundangkan pada 25 Oktober 2019), Kementerian Komunikasi dan Informatika (“MOCI”) telah mengeluarkan Peraturan MOCI No. 13 tahun 2019 (“MOCI 13/19“) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Latar Belakang
MOCI 13/19 yang baru ini dikeluarkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas investasi dan kemudahan berusaha di sektor telekomunikasi , selanjutnya penerbitan MOCI 13 / 19 ini mengatur mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat mengenai jasa telekomunikasi sehingga perlu diganti.
Gambaran
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi harus berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu:
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Badan Usaha Swasta; atau
- Koperasi.
Kategori Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri dari:
- Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
- Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi; dan
- Penyelenggaraan Jasa Multimedia.
Jasa Multimedia
Penyelenggaraan Jasa Multimedia terdiri atas:
- Layanan Akses internet (ISP);
- Layanan Gerbang Akses Internet (NAP);
- Layanan Sistem Komunikasi Data; dan / atau
- Layanan TV IP.
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Dalam menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
- memulai penyelenggaraan layanan Jasa Telekomunikasi secara komersial paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Izin Penyelenggaraan berlaku efektif.
- menjamin terselenggaranya layanan Telekomunikasi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan;
- memenuhi komitmen layanan;
- menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasiI serta mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
- serta kewajiban lain berdasarkan MOCI 13/19.
Catatan:
- Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- Dikecualikan dari ketentuan di atas:
- Penyelenggara Jasa Multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah berlaku efektif untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang telah terbangun berupa rute domestik dan internasional, paling lambat 60 (enam puluh) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- Penyedia TV IP yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketentuan TV IP akan mendapatkan penyesuaian untuk menjadi Penyedia Layanan Telekomunikasi selambat-lambatnya setelah berakhirnya persetujuan tersebut.
