Force Majeure under Indonesian Law / Keadaan Kahar di Hukum Indonesia

Keadaan Kahar (Keadaan Memaksa) Berdasarkan Hukum Indonesia 

Force Majeure atau keadaan kahar atau sering juga disebut sebagai keadaan memaksa tidak dirumuskan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia.
Secara umum saya kutip dari Black Law Dictionary 9th edition:

Keadaan Kahar (Force Majeure)
“suatu kejadian atau akibat yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Istilah tersebut termasuk untuk setiap tindakan alam (contoh banjir dan tornado) dan tindakan manusia (contoh kerusuhan, demo dan perang).

Pasal Keadaan Kahar
“suatu ketentuan kontrak yang mengalokasikan risiko kehilangan jika pelaksanaan menjadi tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilaksanakan, sebagai akibat dari suatu kejadian atau akibat yang mana para pihak tidak dapat antisipasi atau kendalikan.

Force Majeure didalam KUHP

Force Majeure atau keadaan kahar ditemukan dalam beberapa pasal di KUHP (subekti) sebagai berikut:

Pasal 1244 KUHP:
“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHP:
“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

 Pasal 1444 KUHP:

“(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.
(3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.
(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.”

Pasal 1445 KUHP:
“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

 Pasal 1444 KUHP:

“(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.
(3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.
(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.”

Pasal 1445 KUHP:
“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

Unsur-unsur Force Majeure

1. peristiwa yang tidak terduga;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. tidak ada itikad buruk dari debitur;
4. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7. keadaan di luar kesalahan debitur;
8. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. ejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);

Catatan:
– debitur -> pihak yang harus melakukan prestasi : pihak yang harus melakukan kewajiban – pemenuhan kewajiban;
– Force Majeure atau keadaan kahar harus berdampak langsung terhadap prestasi dari debitur;
– didalam beberapa literatur disebutkan juga bahwa debitur tidak terbukti melakukan kesalahan.

Akibat Hukum Force Majeure
Apabila suatu keadaan kahar (Force Majeure) terjadi, maka salah satu pihak yang terdampak keadaan kahar tersebut akan:

• Tidak dapat memenuhi prestasi namun tidak dapat dinyatakan wanprestasi.
• Tidak wajib membayar ganti rugi dikarenakan kegagalannya memenuhi prestasi.
• Tidak dapat dituntut pembatalan perikatan karena dianggap gugur/hapus (pada perjanjian timbal balik).
• Risiko akibat kegagalan pemenuhan prestasi tidak dapat dialihkan kepada debitur.