Apa yang harus dipersiapkan untuk deklarasi Force Majeure (Keadaan Kahar/Keadaan Memaksa)? / What to Prepare for Force Majeure Declaration?

Sebelum beranjak lebih lanjut, lihat tulisan saya mengenai  Force Majeure —> Penjelasan Force Majeure berdasarkan Hukum Indonesia   (klik linknya)

Penting untuk diketahui bahwa di website ini terdapat Website Disclaimer yang diberlakukan.

Pasal 1244 dan 1245  dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan tiga unsur utama mengenai keadaan Kahar ini , yaitu:

1. Hal yang tidak terduga.
2. bukan merupakan kesalahan debitur.
3. Tidak ada Itikad Buruk.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur utama yang harus dipenuhi terkait dengan keadaan kahar.

1. Lihat dan Kaji kembali Pasal Keadaan Kahar di dalam Kontrak
   a. Apakah terdapat pasal Keadaan Kahar di dalam Kontrak atau tidak?
   b. lihat dan kaji apakah keadaan yang menyebabkan Keadaan Kahar tersebut,
   secara jelas tercantum di dalam Pasal Keadaan kahar didalam Kontrak atau tidak?
   c. Lihat juga apakah pasal Keadaan Kahar tersebut bersifat terbatas atau umum?
2. Analisis dampak
   a. Apakah Keadaan Kahar menghalangi pelaksanaan kewajiban secara keseluruhan atau tidak?
   b. Apakah Keadaan Kahar menyebabkan pelaksanaan kewajiban jadi tertunda saja atau tidak?
   c. Apakah Keadaan Kahar menyebabkan pelaksanaan kewajiban hanya bisa dipenuhi secara sebagian ?
   d. Apakah anda sudah melakukan hal-hal untuk memitigasi Keadaan Kahar?
3. Analisis Bukti
   a. Apakah anda memiliki dokumentasi atas dampak dari Keadaan Kahar terhadap pemenuhan kewajiban anda?
   b. Apakah dokumentasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lain (counterparty)
   c. Apakah pihak lain (counterparty) mengetahui keberadaan dokumentasi tersebut?
4. Pemberitahuan terhadap pihak lain (counterparty)
   a.dengan merujuk terhadap kontrak apabila terdapat pasal mengenai keadaan kahar, secepatnya memberi tahu pihak lain (counterparty) mengenai terjadinya keadaan kahar.
   b. jika tidak ada, beritahu secepatnya setelah bisa dilakukan ketika anda terdampak oleh keadaan kahar tersebut.

Komunikasi atau pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak wajib untuk dillihat kembali sehubungan dengan sah atau tidaknya pemberitahuan yang anda berikan terkait dengan Keadaan Kahar, selain itu, diperlukan itikad baik dengan memberitahukan kepada pihak lain (counterparty) mengenai langkah-langkah apa saja yang telah anda lakukan untuk pencegahan dan/atau untuk mengatasi Keadaan Kahar ini.

Selain itu anda juga wajib untuk menyimpan dan/atau menyusun dokumentasi dengan rapih sebagai langkah preventif apabila terdapat sengketa dikemudian hari.