Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Determination of the non-natural disaster Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster

Pada 13 April 2020, Presiden Negara Republik Indonesia Keputusan Menteri Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

On April 13, 2020, the President of the Republic of Indonesia issue a Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Determination of the non-nature Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster.

Apakah dengan adanya Keputusan Presiden ini, maka suatu Pihak yang terdampak dapat mendeklarasikan Force Majeure/Keadaan Kahar/Keadaan Memaksa?
Lihat tulisan saya di –>> What to prepare if we wanted to issue a force majeure declaration

 

Due to the issuance of this Presidential Decree can the party affected declare Force Majeure?

see my post on –> What to prepare if we wanted to issue a force majeure declaration

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

PRESIDENTIAL REGULATION NO. 12 OF 2020 ON DETERMINATION OF NON-NATURAL DISASTER SPREAD OF CORONA VIRUS (COVID-19) AS NATIONAL DISASTER:

Latar Belakang

BACKGROUND

Pertimbangan penetapan Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah:

 

a.       bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

b.       bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Consideration of the stipulation of Presidential Decree 12 of 2020 concerning determination of non-natural disaster Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster is:

 

a.       whereas non-natural disasters caused by the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) have resulted in an increase in the number of victims and property losses, the wider coverage of the affected area, as well as having implications for broad socio-economic aspects in Indonesia;

b.       whereas the World Health Organization (WHO) has declared COVID-19 as a Global Pandemic on March 11, 2020;

c.       whereas based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Decree concerning the determination of the non-nature Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster.

 

 

Dasar Hukum

Legal Basis

Dasar Hukum Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah:

 

1.       Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3.       Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.       Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

The legal basis for Presidential Decree 12 of 2020 concerning Determination of the non-natural disaster Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster is:

 

1.       Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2.       Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Diseases (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 20 of 1984, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 3273);

3.       Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 66, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4723);

4.       Presidential Decree No. 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as amended by Presidential Decree No. 9 of 2020 concerning Amendment to Presidential Decree No. 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Stipulates : Presidential Regulation on determination of the non-natural Spread of Corona Virus (COVID-19) as National Disaster
 
KESATU : Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
FIRST : Declare a non-natural disaster caused by the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a national disaster.
 
KEDUA : Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
SECOND : National disaster response caused by the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is carried out by the Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) in accordance with Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as amended by Presidential Decree Number 9 of 2020 concerning Amendment to Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) through synergy between ministries / institutions and local governments.
 
KETIGA : Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
THIRD : Governors, regents, and mayors as Chair of the Task Force for the Acceleration of Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) in the regions, in setting policies in their respective regions, must pay attention to the policies of the Central Government.
 
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
FOURTH : This Presidential Decree shall come into force as from the date of enactment
The documents can be downloaded at below link / dokumen dapat diunduh di tautan di bawah ini:

Keputusan Presiden – Penetapan Bencana Nasional karena Corona Virus (COVID-19)

Frequently Asked Questions

[Question]
[Question]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
[QUESTION]
[Answer]
error: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter (Legal Alert and News)

Subscribe To Our Newsletter (Legal Alert and News)

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!