Apa yang harus dilakukan apabila kita menerima pemberitahuan Force Majeure (Keadaan Kahar/Keadaan Memaksa)?
What to do if we receive a Force Majeure Declaration?
Sebelum beranjak lebih lanjut, lihat tulisan saya mengenai Force Majeure —> Penjelasan Force Majeure berdasarkan Hukum Indonesia (klik linknya) Penting untuk diketahui bahwa di website ini terdapat Website Disclaimer yang diberlakukan. |
Before we proceed further, please see my post on Force Majeure —> Force Majeure under Indonesian Law (click the link) It is important to be noted that under this website, the Website Disclaimer is applicable. |
Penjelasan singkat Keadaan Kahar berdasarkan Hukum Indonesia |
Pasal 1244 dan 1245 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan tiga unsur utama mengenai keadaan Kahar ini , yaitu:
Ketiga unsur di atas merupakan unsur utama yang harus dipenuhi terkait dengan keadaan kahar. |
Brief Force Majeure Explanation under Indonesian Law |
Articles 1244 and 1245 of the Civil Code provide three main elements regarding the condition of Kahar, namely:
The three elements above are the main elements that must be fulfilled in relation to force majeure. |
Apakah pemenuhan kewajiban perjanjian oleh rekanan anda (counterparty), harus terpenuhi sesuai dengan perjanjian, karena pemenuhan kewajiban tersebut sangat penting untuk anda, dan hal tersebut tidak bisa ditunda? |
Apabila ya, silahkan lanjut ke pertanyaan di bawah ini. |
Does the fulfillment of the obligations of the agreement by your partner (counterparty), must be fulfilled in accordance with the agreement, because the fulfillment of these obligations is very important to you, and it cannot be delayed? |
If yes, see the follow up questions below. |
Apakah pihak rekanan anda (counterparty), menurut pendapat anda terdampak langsung atas Keadaan Kahar tersebut? |
Apabila Tidak, lanjut ke tulisan dibawah ini. |
Is your counterpart, on your own objective opinion, is directly affected by the Force Majeure event? |
If no, see below. |
Hal apa yang harus dilakukan pertama kali, ketika menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari rekan perjanjian anda (counterparty)? |
|
What must be done first, if you receive a Force Majeure Declaration from your counterparty ? |
|
Respon terhadap pemberitahuan Keadaan Kahar |
Secepatnya ketika anda bisa lakukan, beri respon terhadap pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut.
|
Respond to the Force Majeure notification |
As soon as practicable, respond to the notification of the Force Majeure.
|
Komunikasi dan itikad baik |
Komunikasi atau pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak wajib untuk dillihat kembali sehubungan dengan sah atau tidaknya pemberitahuan yang anda berikan terkait dengan Keadaan Kahar, selain itu, diperlukan itikad baik dengan memberitahukan kepada pihak lain (counterparty) mengenai langkah-langkah apa saja yang telah anda lakukan untuk pencegahan dan/atau untuk mengatasi Keadaan Kahar ini. Selain itu anda juga wajib untuk menyimpan dan/atau menyusun dokumentasi dengan rapih sebagai langkah preventif apabila terdapat sengketa dikemudian hari.
|
Communication and Good Faith |
Communication or notification as stipulated in the contract is mandatory to be reviewed in connection with the validity or not of the notice that you have delivered related to the Force Majeure, in addition, good faith is requred by notifying the other party (counterparty) about what steps you have taken to prevent and / or to overcome this Force Majeure.
In addition, you are also obliged to keep and / or arrange documentation neatly as a preventive measure if there is a dispute in the future. |