ANALISIS HUKUM – WAKIL PRESIDEN DAN IJAZAH PALSU SERTA POTENSI PEMBERHENTIANNYA (trilingual, EN-ID-CH)

Trilingual Legal Analysis of Vice President's Dismissal

Trilingual Legal Analysis

Potential Dismissal of the Vice President Based on Allegations of Using a Fake Diploma

English (Legal English) Indonesia (Bahasa Indonesia) Chinese (中文)
RE: Juridical Analysis Regarding the Potential Dismissal of the Vice President Based on Allegations of Using a Fake Diploma PERIHAL: Analisis Yuridis Mengenai Potensi Pemberhentian Wakil Presiden Berdasarkan Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu 事由:基于使用伪造文凭指控的副总统免职可能性的司法分析
I. LEGAL QUESTION PRESENTED I. PERTANYAAN HUKUM (LEGAL QUESTION PRESENTED) I. 提出的法律问题
This memorandum addresses a fundamental legal question within the framework of Indonesian constitutional law: Can the use of a fake diploma by a sitting Vice President be qualified as a legal violation that meets the criteria for dismissal (impeachment) from office based on the mechanism regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as UUD 1945)? Memorandum ini membahas pertanyaan hukum fundamental dalam kerangka hukum tata negara Indonesia: Apakah penggunaan ijazah palsu oleh seorang Wakil Presiden yang sedang menjabat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang memenuhi syarat untuk pemberhentian ( impeachment ) dari jabatannya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)? 本备忘录旨在探讨印尼宪法法律框架下的一个根本性法律问题:现任副总统使用伪造文凭的行为,是否可根据《1945年印度尼西亚共和国宪法》(下称“UUD 1945”)规定的机制,被定性为满足免职(弹劾)条件的违法行为?
II. BRIEF ANSWER II. JAWABAN SINGKAT (BRIEF ANSWER) II. 简要回答
Although the use of a fake diploma is not explicitly listed as a ground for dismissal in the UUD 1945, such an act has a strong juridical potential to be qualified as one of two valid grounds for dismissal under Article 7A of the UUD 1945: (1) "other serious criminal acts" or (2) a "disgraceful act". This qualification could trigger the dismissal mechanism involving a political process in the House of Representatives (DPR), a legal process in the Constitutional Court (MK), and a final political decision in the People's Consultative Assembly (MPR). The success of this dismissal process, however, is highly dependent on the fulfillment of very strict procedural requirements and overcoming significant political challenges, especially in achieving the required majority vote quorums in the DPR and MPR. Thus, although the legal basis for initiating the dismissal process can be established, the realization of the dismissal itself is a more complex issue at the intersection of the rule of law and political reality. Meskipun penggunaan ijazah palsu tidak secara eksplisit tercantum sebagai alasan pemberhentian dalam UUD 1945, perbuatan tersebut secara yuridis berpotensi kuat untuk dikualifikasikan sebagai salah satu dari dua dasar pemberhentian yang sah berdasarkan Pasal 7A UUD 1945: (1) "tindak pidana berat lainnya" atau (2) "perbuatan tercela". Kualifikasi ini dapat memicu mekanisme pemberhentian yang melibatkan proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusan politik final di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberhasilan proses pemberhentian ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada pemenuhan syarat prosedural yang sangat ketat dan terlampauinya tantangan politik yang signifikan, terutama dalam mencapai kuorum suara mayoritas yang disyaratkan di DPR dan MPR. Dengan demikian, meskipun landasan hukum untuk memulai proses pemberhentian dapat ditegakkan, realisasi pemberhentian itu sendiri merupakan persoalan yang lebih kompleks yang berada di persimpangan antara supremasi hukum dan realitas politik. 尽管使用伪造文凭并未在UUD 1945中被明确列为免职理由,但从司法角度看,该行为极有可能被定性为UUD 1945第7A条规定的两种合法免职理由之一:(1)“其他严重刑事犯罪”或(2)“可耻行为”。此定性可触发免职机制,该机制涉及人民代表会议(DPR)的政治程序、宪法法院(MK)的法律程序以及人民协商会议(MPR)的最终政治决定。然而,免职程序的成功与否,在很大程度上取决于是否满足极为严格的程序要求,以及能否克服重大的政治挑战,尤其是在DPR和MPR中达到法定多数票的门槛。因此,尽管启动免职程序的法律依据可以确立,但免职本身的实现则是一个更为复杂的问题,处于法治与政治现实的交汇点。
III. LEGAL FRAMEWORK FOR THE DISMISSAL OF THE VICE PRESIDENT III. KERANGKA HUKUM PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN (LEGAL FRAMEWORK FOR THE DISMISSAL OF THE VICE PRESIDENT) III. 副总统免职的法律框架
A. Constitutional Basis for Dismissal: The Limitative Nature of Article 7A of the UUD 1945 A. Dasar Konstitusional Pemberhentian: Sifat Limitatif Pasal 7A UUD 1945 A. 免职的宪法依据:UUD 1945第7A条的限制性
Post-amendment of the UUD 1945, the Indonesian constitutional system underwent a fundamental transformation, especially regarding the mechanism for the accountability and dismissal of the President and/or Vice President. Article 7A of the UUD 1945 becomes the primary constitutional foundation governing the grounds for such dismissal. The article states: "The President and/or Vice President may be dismissed from office by the People's Consultative Assembly upon the proposal of the House of Representatives, if proven to have committed a legal violation in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or a disgraceful act, or if proven to no longer meet the qualifications as President and/or Vice President." A deep analysis of this article shows that the grounds for dismissal are limitative or enumeratively restricted. This means that dismissal can only occur if one of the six explicitly mentioned conditions is proven. These six grounds are: Treason against the state, Corruption, Bribery, Other serious criminal acts, Disgraceful act/moral turpitude, No longer meets the qualifications as President and/or Vice President. This limitative nature is a primary pillar in strengthening the presidential system in Indonesia. Before the amendment, the MPR held the highest state power and could dismiss the President for political reasons, such as the rejection of the President's accountability report. History records the dismissals of President Soekarno, President Soeharto, and President Abdurrahman Wahid as "political impeachments" that occurred under a different constitutional framework. The changes through Articles 7A and 7B of the UUD 1945 were consciously designed to create governmental stability by ensuring that the President and/or Vice President, who are directly elected by the people, cannot be overthrown merely by a vote of no confidence or political considerations from the parliament. Dismissal must now be based on a legally proven violation of the law, no longer solely on political judgment. Pasca-amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi fundamental, terutama dalam hal mekanisme pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7A UUD 1945 menjadi landasan konstitusional utama yang mengatur dasar-dasar pemberhentian tersebut. Pasal ini berbunyi: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Analisis mendalam terhadap pasal ini menunjukkan bahwa alasan-alasan pemberhentian bersifat limitatif atau terbatas secara enumeratif. Artinya, pemberhentian hanya dapat dilakukan jika salah satu dari enam kondisi yang disebutkan secara eksplisit tersebut terbukti. Keenam alasan tersebut adalah: Pengkhianatan terhadap negara ( treason ). Korupsi ( corruption ). Penyuapan ( bribery ). Tindak pidana berat lainnya ( other serious criminal acts ). Perbuatan tercela ( disgraceful act/moral turpitude ). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ( no longer meets the qualifications ). Sifat limitatif ini merupakan pilar utama dalam penguatan sistem presidensial ( penguatan sistem presidensial ) di Indonesia. Sebelum amandemen, MPR memegang kekuasaan tertinggi negara dan dapat memberhentikan Presiden berdasarkan alasan-alasan politik, seperti penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Sejarah mencatat pemberhentian Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai "pemakzulan politik" yang terjadi di bawah kerangka konstitusional yang berbeda. Perubahan melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 secara sadar dirancang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak dapat dijatuhkan hanya karena mosi tidak percaya atau pertimbangan politik dari parlemen. Pemberhentian kini harus didasarkan pada pelanggaran hukum yang terbukti secara yuridis, bukan lagi semata-mata atas penilaian politik. 在UUD 1945修订后,印尼的宪政体制经历了根本性变革,尤其是在总统和/或副总统的问责与免职机制方面。UUD 1945第7A条成为规定此类免职理由的主要宪法依据。该条款规定:“总统和/或副总统,若经证实有叛国、腐败、贿赂、其他严重刑事犯罪或可耻行为等违法行为,或经证实不再符合担任总统和/或副总统的资格,经人民代表会议提议,可由人民协商会议予以免职。” 深入分析此条款可知,免职理由是限制性的或逐项列举的。这意味着只有在明确提及的六种情况之一被证实的情况下,才能进行免职。这六种理由是:叛国、腐败、贿赂、其他严重刑事犯罪、可耻行为/道德败坏、不再符合担任总统和/或副总统的资格。这种限制性是加强印尼总统制的主要支柱。在修宪之前,MPR拥有最高国家权力,可以基于政治原因罢免总统,例如拒绝总统的问责报告。历史记载了苏加诺总统、苏哈托总统和阿卜杜拉赫曼·瓦希德总统的免职,这些都是在不同宪法框架下发生的“政治弹劾”。通过UUD 1945第7A和7B条的修改,其目的在于创造政府稳定,确保由人民直选的总统和/或副总统不能仅仅因为不信任投票或议会的政治考量而被推翻。现在的免职必须基于经过法律证实的违法行为,而不再仅仅是政治判断。
B. Tri-Institutional Procedure: Hybridization of Political and Legal Processes B. Prosedur Tri-Lembaga: Hibridisasi Proses Politik dan Hukum B. 三机构程序:政治与法律程序的混合
The dismissal procedure regulated in Article 7B of the UUD 1945 is a unique hybrid mechanism, combining political and legal processes in three stages involving three different state institutions: DPR, MK, and MPR. Stage 1: Political Initiation by the House of Representatives (DPR). The process begins in the political realm through the exercise of the oversight function by the DPR. The proposal for dismissal is submitted through the mechanism of the right to express an opinion by DPR members. This proposal must then gain approval in a DPR plenary session with a very high attendance and approval quorum before it can be submitted to the Constitutional Court. Stage 2: Legal Adjudication by the Constitutional Court (MK). After the proposal is approved by the DPR, a request is submitted to the MK to examine, adjudicate, and decide on the DPR's opinion. At this stage, the process shifts from the political to the legal realm. The MK acts as a judicial gatekeeper that will legally determine whether the alleged violation submitted by the DPR is proven or not. Stage 3: Final Political Decision by the People's Consultative Assembly (MPR). If the MK decides that the Vice President is proven to have committed a legal violation, the process returns to the political realm. The DPR will hold a plenary session to forward the dismissal proposal to the MPR. The MPR is then obliged to hold a session to make a final decision, whether to dismiss the Vice President or not. The MPR's decision is final and binding. This hybrid structure distinguishes Indonesia's impeachment mechanism from other countries. Unlike the system in the United States where the process is purely political and takes place entirely within Congress, or the system in Germany where the Constitutional Court's decision is final and directly dismisses the official, Indonesia chose a middle path. The framers of the constitutional amendment designed a compromise system: the role of the MK is intended to guarantee a fair legal process (due process of law) and prevent dismissals based solely on political reasons. However, the final decision to dismiss a nationally elected leader is seen as a supreme political act of sovereignty that must remain in the hands of the MPR as the most complete representative body of the people. This design inherently creates tension between the supremacy of law and the supremacy of politics in the dismissal process. Prosedur pemberhentian yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 merupakan sebuah mekanisme hibrida yang unik, memadukan proses politik dan proses hukum dalam tiga tahapan yang melibatkan tiga lembaga negara berbeda: DPR, MK, dan MPR. Tahap 1: Inisiasi Politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses dimulai di ranah politik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan ( fungsi pengawasan ) oleh DPR. Usul pemberhentian diajukan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat ( hak menyatakan pendapat ) oleh anggota DPR. Usulan ini kemudian harus mendapatkan persetujuan dalam sidang paripurna DPR dengan kuorum kehadiran dan persetujuan yang sangat tinggi sebelum dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tahap 2: Adjudikasi Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah usul disetujui DPR, permintaan diajukan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Pada tahap ini, proses beralih dari ranah politik ke ranah hukum. MK berperan sebagai gerbang yudisial ( judicial gatekeeper ) yang akan menentukan secara hukum apakah dugaan pelanggaran yang diajukan DPR terbukti atau tidak. Tahap 3: Keputusan Politik Final oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apabila MK memutuskan bahwa Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, proses kembali ke ranah politik. DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan final, apakah memberhentikan Wakil Presiden atau tidak. Keputusan MPR ini bersifat final dan mengikat. Struktur hibrida ini membedakan mekanisme impeachment Indonesia dari negara lain. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang prosesnya murni politik dan berlangsung sepenuhnya di dalam Kongres, atau sistem di Jerman di mana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memberhentikan pejabat yang bersangkutan, Indonesia memilih jalan tengah. Para perumus amandemen konstitusi merancang sebuah sistem kompromi: peran MK dimaksudkan untuk menjamin adanya proses hukum yang adil (due process of law) dan mencegah pemberhentian yang didasarkan pada alasan politik semata. Namun, keputusan akhir untuk memberhentikan seorang pemimpin yang dipilih secara nasional dipandang sebagai sebuah tindakan politik kedaulatan tertinggi yang harus tetap berada di tangan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling paripurna. Desain ini secara inheren menciptakan ketegangan antara supremasi hukum dan supremasi politik dalam proses pemberhentian. UUD 1945第7B条规定的免职程序是一种独特的混合机制,它将政治与法律程序相结合,分三个阶段,涉及三个不同的国家机构:DPR、MK和MPR。第一阶段:人民代表会议(DPR)的政治启动。 程序始于DPR行使监督职能的政治领域。免职提议由DPR成员通过表达意见权的机制提出。该提议必须在DPR全体会议上获得极高的出席率和批准率,然后才能提交给宪法法院。第二阶段:宪法法院(MK)的法律裁决。 提议经DPR批准后,将提交给MK,由其审查、审理并就DPR的意见作出裁决。在此阶段,程序从政治领域转向法律领域。MK扮演司法守门人的角色,将依法确定DPR提出的指控是否成立。第三阶段:人民协商会议(MPR)的最终政治决定。 如果MK裁定副总统确有违法行为,程序将重返政治领域。DPR将召开全体会议,将免职提议转交MPR。MPR随后必须召开会议,作出是否罢免副总统的最终决定。MPR的决定是终局且具有约束力的。这种混合结构使印尼的弹劾机制与其他国家区别开来。与美国完全在国会内进行的纯政治程序不同,也与德国宪法法院的裁决即为终局并直接罢免官员的制度不同,印尼选择了一条中间道路。宪法修正案的制定者设计了一个折衷方案:MK的作用旨在保证公平的法律程序(正当法律程序),并防止仅仅基于政治原因的罢免。然而,罢免一位全国选举产生的领导人的最终决定,被视为一项最高的政治主权行为,必须掌握在作为最完整的人民代表机构的MPR手中。这种设计在免职过程中内在造成了法律至上与政治至上之间的紧张关系。
IV. LEGAL ANALYSIS: QUALIFICATION OF A FAKE DIPLOMA AS A GROUND FOR DISMISSAL IV. ANALISIS HUKUM: KUALIFIKASI IJAZAH PALSU SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN (LEGAL ANALYSIS: QUALIFICATION OF A FAKE DIPLOMA AS A GROUND FOR DISMISSAL) IV. 法律分析:将伪造文凭定性为免职理由
A. Fake Diploma as "Other Serious Criminal Acts" A. Ijazah Palsu sebagai "Tindak Pidana Berat Lainnya" A. 伪造文凭作为“其他严重刑事犯罪”
1. Analysis of Criminal Elements of Forgery and Use of a Fake Diploma. Indonesian criminal law explicitly criminalizes the act of making and/or using a fake diploma through several statutory provisions. Criminal Code (KUHP): Article 263 paragraph (1) of the KUHP regulates the crime of document forgery in general. Law No. 20 of 2003 on the National Education System (UU Sisdiknas): As a lex specialis, UU Sisdiknas more specifically regulates the use of fake diplomas. Article 69 paragraph (1) states, "Any person who uses a diploma, competency certificate, academic degree, profession, and/or vocation that is proven to be fake shall be punished with a maximum imprisonment of five years and/or a maximum fine of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)."

2. Fulfillment of Criteria Based on the Constitutional Court Law. The phrase "other serious criminal acts" in Article 7A of the UUD 1945 is not defined in the constitution itself. The formal juridical definition of this phrase is provided by an organic law, namely Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court (UU MK). Article 10 paragraph (3) letter c of the UU MK explicitly defines "other serious criminal acts" as "criminal acts punishable by imprisonment of 5 (five) years or more." Therefore, by mutatis mutandis, the use of a fake diploma by a Vice President juridically meets the criteria for "other serious criminal acts" and can be a valid basis for initiating the dismissal process under Article 7A of the UUD 1945.
1. Analisis Unsur Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Ijazah Palsu. Hukum pidana Indonesia secara tegas mengkriminalisasi perbuatan membuat dan/atau menggunakan ijazah palsu melalui beberapa ketentuan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat secara umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas): Sebagai lex specialis , UU Sisdiknas mengatur secara lebih spesifik mengenai penggunaan ijazah palsu. Pasal 69 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).".

2. Pemenuhan Kriteria Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Frasa "tindak pidana berat lainnya" dalam Pasal 7A UUD 1945 tidak didefinisikan dalam konstitusi itu sendiri. Definisi yuridis-formal atas frasa ini diberikan oleh undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 10 ayat (3) huruf c UU MK secara eksplisit mendefinisikan "tindak pidana berat lainnya" sebagai "tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Oleh karena itu, secara mutatis mutandis , penggunaan ijazah palsu oleh seorang Wakil Presiden secara yuridis memenuhi kriteria sebagai "tindak pidana berat lainnya" dan dapat menjadi dasar yang sah untuk memulai proses pemberhentian berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.
1. 伪造及使用伪造文凭的犯罪要素分析。 印尼刑法通过多项法规明确将制作和/或使用伪造文凭的行为定为犯罪。《刑法典》(KUHP): KUHP第263条第(1)款对文件伪造罪作了一般性规定。2003年第20号《国家教育体系法》(UU Sisdiknas): 作为特别法,UU Sisdiknas更具体地规定了使用伪造文凭的行为。其第69条第(1)款规定:“任何人使用经证实为伪造的文凭、能力证书、学术学位、专业和/或职业资格,应处以最高五年监禁和/或最高5亿印尼盾的罚款。”

2. 满足《宪法法院法》规定的标准。 UUD 1945第7A条中的“其他严重刑事犯罪”一词在宪法本身中没有定义。该词的正式司法定义由一部组织法提供,即2003年第24号《宪法法院法》(UU MK)。UU MK第10条第(3)款c项明确将“其他严重刑事犯罪”定义为“可判处5年或以上监禁的刑事犯罪行为”。因此,通过比照适用原则(mutatis mutandis),副总统使用伪造文凭的行为在司法上符合“其他严重刑事犯罪”的标准,可以成为根据UUD 1945第7A条启动免职程序的合法依据。
B. Fake Diploma as a "Disgraceful Act" B. Ijazah Palsu sebagai "Perbuatan Tercela" B. 伪造文凭作为“可耻行为”
1. Constitutional and Doctrinal Interpretation of "Disgraceful Act". The phrase "disgraceful act" is the most ambiguous ground for dismissal in Article 7A of the UUD 1945. The UUD 1945 itself provides no definition. The UU MK in Article 10 paragraph (3) letter d only gives a tautological definition, namely "an act that can degrade the dignity of the President and/or Vice President." This ambiguity makes the clause potentially a "rubber clause" highly susceptible to political interpretation.

2. Violation of the Oath of Office and Public Integrity. The core of this argument lies in the relationship between the act and the oath of office taken by the Vice President. Article 9 of the UUD 1945 mandates the taking of an oath/pledge of office, one of the key sentences being: "...to uphold the Constitution and conscientiously implement all laws and regulations, and to devote myself to the Nation and the People." Using a fake diploma to meet candidacy requirements and subsequently occupy the office of Vice President is a fundamental act of deceit against the entire Indonesian people and state. It is a form of fraud that precedes the taking of the oath of office itself, thus rendering the oath a hollow charade. This act inherently constitutes a grave violation of the principles of honesty and integrity that form the basis of that oath. Such an act directly "degrades the dignity" of the office of Vice President because it shows that the official is willing to commit fraud and violate the law to attain power. This erodes the most essential capital of a leader, namely public trust, which is the foundation of a legitimate democratic government.
1. Tafsir Konstitusional dan Doktrinal "Perbuatan Tercela". Frasa "perbuatan tercela" merupakan alasan pemberhentian yang paling ambigu dalam Pasal 7A UUD 1945. UUD 1945 sendiri tidak memberikan definisi apa pun. UU MK dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d hanya memberikan definisi yang bersifat tautologis, yaitu "perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden". Ambiguitas ini menjadikan klausul tersebut berpotensi menjadi "pasal karet" ( rubber clause ) yang sangat rentan terhadap interpretasi politik.

2. Pelanggaran Sumpah Jabatan dan Integritas Publik. Inti dari argumentasi ini terletak pada hubungan antara perbuatan tersebut dengan sumpah jabatan yang diucapkan oleh Wakil Presiden. Pasal 9 UUD 1945 mengamanatkan pengucapan sumpah/janji jabatan yang salah satu kalimat kuncinya adalah: "...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.". Penggunaan ijazah palsu untuk memenuhi syarat pencalonan dan kemudian menduduki jabatan Wakil Presiden merupakan sebuah tindakan kebohongan fundamental yang dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan negara. Ini adalah bentuk penipuan yang mendahului pengucapan sumpah jabatan itu sendiri, sehingga membuat sumpah tersebut menjadi sebuah sandiwara yang hampa makna. Perbuatan ini secara inheren merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dan integritas yang menjadi landasan sumpah tersebut. Tindakan tersebut secara langsung "merendahkan martabat" jabatan Wakil Presiden karena menunjukkan bahwa sang pejabat bersedia melakukan penipuan dan pelanggaran hukum untuk meraih kekuasaan. Hal ini menggerus modal paling esensial dari seorang pemimpin, yaitu kepercayaan publik ( public trust ), yang merupakan fondasi dari legitimasi pemerintahan demokratis.
1.“可耻行为”的宪法与法理学解释。 “可耻行为”是UUD 1945第7A条中最模糊的免职理由。UUD 1945本身未提供任何定义。UU MK第10条第(3)款d项仅给出了一个同义反复的定义,即“可能贬低总统和/或副总统尊严的行为”。这种模糊性使该条款可能成为一个极易受到政治解释影响的“橡皮条款”。

2. 违反就职誓词与公共诚信。 此论点的核心在于该行为与副总统所作的就职誓词之间的关系。UUD 1945第9条规定了就职宣誓,其中一句关键誓词是:“……恪守宪法,忠实履行所有法律法规,并为国家与民族奉献。” 使用伪造文凭以满足候选人资格要求并随后担任副总统职位,是对全体印尼人民和国家的根本性欺骗行为。这是一种在宣誓就职之前的欺诈行为,从而使誓词本身变成一场空洞的闹剧。此行为本质上严重违反了构成誓词基础的诚实和廉正原则。此类行为直接“贬低了”副总统职位的尊严,因为它表明该官员为获取权力愿意实施欺诈和违法行为。这侵蚀了领导者最核心的资本,即公众信任,而公众信任是合法民主政府的基石。
C. Fake Diploma and Its Relation to the Qualification Requirements for Vice President C. Ijazah Palsu dan Kaitannya dengan Syarat Menjadi Wakil Presiden C. 伪造文凭及其与副总统资格要求的关系
A third, more innovative line of argumentation, though perhaps with greater evidentiary challenges, is through the clause "proven to no longer meet the qualifications as... Vice President." The argument is as follows: if a mandatory formal education requirement under the law was met using a forged document (fake diploma), then the candidate, from the beginning (ab initio), never actually met the qualifications. The discovery of this forgery does not create a new disqualifying condition but merely exposes a pre-existing failure to meet the qualifications since the time of candidacy. Thus, when this fact is proven, it can be argued that the incumbent Vice President is "proven to no longer meet the qualifications" because the basis of their qualification is proven to be false and invalid. Sebuah jalur argumentasi ketiga yang lebih inovatif, meskipun mungkin memiliki tantangan pembuktian yang lebih besar, adalah melalui klausul "terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai... Wakil Presiden." Argumentasinya adalah sebagai berikut: jika syarat pendidikan formal yang wajib dipenuhi berdasarkan undang-undang ternyata dipenuhi dengan menggunakan dokumen palsu (ijazah palsu), maka calon tersebut sejak awal ( ab initio ) sejatinya tidak pernah memenuhi syarat. Penemuan fakta pemalsuan ini bukan menciptakan kondisi diskualifikasi yang baru, melainkan hanya menyingkap kondisi ketidakterpenuhan syarat yang sudah ada sejak masa pencalonan. Dengan demikian, pada saat fakta ini terbukti, dapat diargumentasikan bahwa Wakil Presiden yang bersangkutan "terbukti tidak lagi memenuhi syarat" karena landasan kualifikasinya terbukti palsu dan tidak sah. 第三种更具创新性的论证路径,尽管可能面临更大的证据挑战,是通过“经证实不再符合担任……副总统的资格”条款。论点如下:如果法律规定的一项强制性正规教育要求是通过伪造文件(假文凭)来满足的,那么该候选人从一开始(ab initio)就从未真正符合资格。这一伪造事实的发现,并非创造了一个新的不合格条件,而只是揭示了一个自候选时期就已存在的不符合资格状况。因此,当这一事实被证实时,可以主张现任副总统“经证实不再符合资格”,因为其资格基础被证明是虚假和无效的。
V. PROCEDURAL MECHANISM AND POLITICO-LEGAL CHALLENGES V. MEKANISME PROSEDURAL DAN TANTANGAN POLITIK-HUKUM (PROCEDURAL MECHANISM AND POLITICO-LEGAL CHALLENGES) V. 程序机制与政治法律挑战
A. Details of the Process Stages in DPR, MK, and MPR A. Rincian Tahapan Proses di DPR, MK, dan MPR A. DPR、MK和MPR的程序阶段详情
The dismissal process must pass a series of procedural hurdles strictly regulated in the UUD 1945. The main obstacles lie in the attendance quorum and decision-making quorum requirements that must be met in the DPR and MPR.
  • DPR (Proposal to MK): Requires attendance by at least 2/3 of total members and approval by at least 2/3 of attending members.
  • MK (Examination, Trial, and Ruling): Decision is made by a majority vote in a Plenary Session of Constitutional Justices.
  • MPR (Final Dismissal Decision): Requires attendance by at least 3/4 of total members and approval by at least 2/3 of attending members.
Proses pemberhentian harus melewati serangkaian rintangan prosedural yang diatur secara ketat dalam UUD 1945. Rintangan utama terletak pada syarat kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang harus dipenuhi di DPR dan MPR.
  • DPR (Pengajuan Usul ke MK): Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  • MK (Pemeriksaan, Pengadilan, dan Putusan): Putusan diambil dengan suara terbanyak dalam Sidang Pleno Hakim Konstitusi.
  • MPR (Keputusan Final Pemberhentian): Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
免职过程必须通过UUD 1945中严格规定的一系列程序障碍。主要障碍在于DPR和MPR必须满足的出席人数和决策人数要求。
  • DPR (向MK提议): 要求至少2/3总成员出席,并由至少2/3出席成员批准。
  • MK (审查、审判和裁决): 由宪法法官全体会议多数票决定。
  • MPR (最终免职决定): 要求至少3/4总成员出席,并由至少2/3出席成员批准。
B. Nature of the Constitutional Court's Decision: The Dilemma of Legal Supremacy vs. Political Supremacy B. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi: Dilema Supremasi Hukum vs. Supremasi Politik B. 宪法法院裁决的性质:法律至上与政治至上的困境
Although the MK's decision is final in determining whether a legal violation has occurred, the decision is not legally binding on the MPR to make a dismissal decision. This creates a constitutional dilemma. This structure can create a "legitimacy crisis." Imagine a scenario where the MK conclusively and finally rules that a Vice President is proven to have used a fake diploma. Legally, material truth has been established. However, if the political constellation in the MPR does not allow for the required quorum to be reached, the dismissal proposal will fail. Consequently, the country will continue to be led by an official who has been judicially proven to have committed a serious legal violation that constitutes grounds for dismissal. This situation would directly pit the principle of the rule of law against the reality of political power, potentially damaging public trust in both legal and political institutions. Meskipun putusan MK bersifat final dalam menentukan apakah pelanggaran hukum telah terjadi, putusan tersebut secara hukum tidak mengikat MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian. Hal ini menimbulkan sebuah dilema konstitusional. Struktur ini dapat menciptakan sebuah "krisis legitimasi". Bayangkan sebuah skenario di mana MK secara meyakinkan dan final memutuskan bahwa seorang Wakil Presiden terbukti menggunakan ijazah palsu. Secara hukum, kebenaran materiel telah ditegakkan. Namun, jika konstelasi politik di MPR tidak memungkinkan tercapainya kuorum suara yang disyaratkan, maka usul pemberhentian akan gagal. Akibatnya, negara akan terus dipimpin oleh seorang pejabat yang secara yudisial telah terbukti melakukan pelanggaran hukum serius yang menjadi dasar pemberhentian. Situasi ini akan mempertentangkan secara langsung antara prinsip negara hukum ( rule of law ) dengan realitas kekuasaan politik, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik sekaligus. 尽管MK在确定是否发生违法行为方面的裁决是终局的,但该裁决对MPR作出免职决定不具有法律约束力。这产生了一个宪法困境。这种结构可能造成“合法性危机”。想象一个情景:MK最终且确凿地裁定副总统使用伪造文凭罪名成立。从法律上讲,事实真相已经确立。然而,如果MPR的政治格局不允许达到法定人数,免职提议就会失败。结果,国家将继续由一位已被司法证明犯有严重违法行为(构成免职理由)的官员领导。这种情况将直接使法治原则与政治权力现实对立,可能损害公众对法律和政治机构的信任。
C. Historical Precedent and Contemporary Political Reality C. Preseden Historis dan Realitas Politik Kontemporer C. 历史先例与当代政治现实
It is important to distinguish the current process from historical precedents. The dismissals of previous presidents occurred under different constitutional regimes and were more dominated by purely political mechanisms. Since the amendment of the UUD 1945, not a single dismissal process has successfully passed all three stages. Contemporary political reality shows how difficult it is to meet the quorum requirements in parliament. Indonesia's multi-party system often results in oversized coalition governments, where the executive's political power and its supporters in the legislature control a significant majority of seats. Under such conditions, gathering two-thirds support in the DPR and MPR to dismiss a Vice President becomes an almost impossible challenge, unless there is a massive internal split within the ruling coalition or extraordinary public pressure. Penting untuk membedakan proses saat ini dengan preseden historis. Pemberhentian presiden-presiden sebelumnya terjadi di bawah rezim konstitusional yang berbeda dan lebih didominasi oleh mekanisme politik murni. Sejak amandemen UUD 1945, belum pernah ada satu pun proses pemberhentian yang berhasil melewati ketiga tahapan ini. Realitas politik kontemporer menunjukkan betapa sulitnya memenuhi syarat kuorum suara di parlemen. Sistem multipartai di Indonesia seringkali menghasilkan pemerintahan koalisi yang sangat besar ( oversized coalitions ), di mana kekuatan politik eksekutif dan pendukungnya di legislatif menguasai mayoritas kursi secara signifikan. Dalam kondisi seperti ini, menggalang dukungan dua pertiga di DPR dan MPR untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden menjadi sebuah challenges yang nyaris mustahil, kecuali jika terjadi perpecahan internal yang masif di dalam koalisi pemerintah atau tekanan publik yang luar biasa besar. 区分当前程序与历史先例至关重要。以往总统的免职发生在不同的宪法体制下,且更多地由纯粹的政治机制主导。自UUD 1945修订以来,没有任何一个免职程序成功通过所有三个阶段。当代政治现实表明,在议会中满足法定人数要求是多么困难。印尼的多党制常导致超大联合政府,行政部门及其在立法机构的支持者控制着绝大多数席位。在这种情况下,要在DPR和MPR中集结三分之二的支持来罢免一位副总统,几乎是不可能的挑战,除非执政联盟内部发生大规模分裂或存在巨大的公众压力。
VI. CONCLUSION VI. KESIMPULAN (CONCLUSION) VI. 结论
Based on a comprehensive juridical analysis, it can be concluded that the use of a fake diploma by a Vice President can be a valid ground for dismissal from office. There are strong and layered legal arguments to qualify the act as "other serious criminal acts" based on the definition in the Constitutional Court Law, and more fundamentally, as a "disgraceful act" that violates the oath of office and degrades the dignity of the vice-presidential institution. Nevertheless, the enforcement of constitutional law in this case cannot be separated from its political context. The Constitution consciously designed a very arduous and winding path for dismissal. The process is a hybrid where a solid legal foundation, verified by the Constitutional Court, is a necessary condition but not a sufficient condition. The final decision rests entirely in the hands of the MPR through a political process that requires an extraordinarily high level of consensus. Therefore, although the law provides a clear path, political reality is the ultimate determinant. The dismissal of a Vice President on the grounds of using a fake diploma, although legally justifiable, is practically possible only if supported by a political wave capable of breaking through partisan and coalition barriers—a scenario that is very difficult to realize in Indonesia's normal political landscape. Berdasarkan analisis yuridis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ijazah palsu oleh seorang Wakil Presiden dapat menjadi dasar yang sah untuk pemberhentian dari jabatan. Terdapat argumentasi hukum yang kuat dan berlapis untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai "tindak pidana berat lainnya" berdasarkan definisi dalam UU Mahkamah Konstitusi, dan secara lebih fundamental, sebagai "perbuatan tercela" yang melanggar sumpah jabatan dan merendahkan martabat institusi wakil kepresidenan. Namun demikian, penegakan hukum tata negara dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari konteks politiknya. Konstitusi secara sadar merancang sebuah jalur pemberhentian yang sangat terjal dan berliku. Proses ini merupakan sebuah hibrida di mana landasan hukum yang kokoh, yang telah diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan sebuah syarat perlu ( necessary condition ) namun bukan syarat cukup ( sufficient condition ). Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan MPR melalui sebuah proses politik yang membutuhkan tingkat konsensus yang luar biasa tinggi. Oleh karena itu, meskipun hukum menyediakan jalan yang jelas, realitas politik menjadi penentu akhir. Pemberhentian seorang Wakil Presiden atas dasar penggunaan ijazah palsu, meskipun secara hukum dapat dibenarkan, secara praktis hanya akan mungkin terjadi jika didukung oleh sebuah gelombang politik yang mampu menembus sekat-sekat partisan dan koalisi—sebuah skenario yang sangat sulit terwujud dalam lanskap politik Indonesia yang normal. 基于全面的司法分析,可以得出结论:副总统使用伪造文凭可以成为免职的合法理由。有充分且多层次的法律论据可将此行为定性为基于《宪法法院法》定义的“其他严重刑事犯罪”,以及更根本地,定性为违反就职誓词、贬低副总统机构尊严的“可耻行为”。然而,此案中的宪法执行离不开其政治背景。宪法有意设计了一条非常艰难曲折的免职路径。该程序是一种混合体,经宪法法院验证的坚实法律基础是必要条件,但非充分条件。最终决定完全掌握在MPR手中,通过一个需要极高共识的政治过程作出。因此,尽管法律提供了明确的路径,但政治现实是最终的决定因素。以使用伪造文凭为由罢免副总统,尽管在法律上是正当的,但实际上只有在得到能够突破党派和联盟壁垒的政治浪潮支持下才有可能实现——这在印尼正常的政治格局中是极难实现的情景。
VII. DISMISSAL PROCESS BASED ON A DISGRACEFUL ACT (INFOGRAPHIC) VII. PROSES PEMBERHENTIAN BERDASARKAN ALASAN PERBUATAN TERCELA (INFOGRAFIS) VII. 基于可耻行为的免职流程(信息图)
A "disgraceful act" is one of the most flexible yet ambiguous grounds for dismissal in the UUD 1945. Although not clearly defined, its meaning includes ethical and moral violations that degrade the dignity of the office. The dismissal (impeachment) process based on this reason follows a hybrid flow that combines political and legal processes, as regulated in Article 7B of the UUD 1945.

STAGE 1: POLITICAL INITIATION IN DPR
Trigger: Allegation of a "Disgraceful Act" by the Vice President (e.g., use of a fake diploma, violation of oath of office, moral scandal).
Mechanism: Proposal for dismissal submitted by DPR members through the Right to Express an Opinion.
Decision Requirement: Plenary session attended by at least 2/3 of total members; proposal approved by at least 2/3 of attending members.

STAGE 2: JUDICIAL VERIFICATION AT THE CONSTITUTIONAL COURT (MK)
Task of MK: To legally examine, adjudicate, and decide whether the DPR's opinion regarding the "Disgraceful Act" is proven.
Time Limit: MK must issue a ruling within 90 days.
Outcome: A final ruling from the MK, either upholding or rejecting the DPR's opinion. If rejected, the process stops.

STAGE 3: FINAL POLITICAL DECISION IN MPR
Trigger: MK ruling that finds the Vice President guilty.
Mechanism: MPR must hold a Plenary Session within 30 days. The Vice President is given the opportunity to provide an explanation/defense.
Decision Requirement: Plenary session attended by at least 3/4 of total members; dismissal decision approved by at least 2/3 of attending members.
Outcome: A final political decision by the MPR to either dismiss or not dismiss the Vice President.
"Perbuatan tercela" merupakan salah satu alasan pemberhentian yang paling fleksibel namun juga paling ambigu dalam UUD 1945. Meskipun tidak didefinisikan secara jelas, maknanya mencakup pelanggaran etika dan moral yang merendahkan martabat jabatan. Proses pemberhentian ( impeachment ) berdasarkan alasan ini mengikuti alur hibrida yang menggabungkan proses politik dan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

TAHAP 1: INISIASI POLITIK DI DPR
Pemicu: Dugaan "Perbuatan Tercela" oleh Wakil Presiden (contoh: penggunaan ijazah palsu, pelanggaran sumpah jabatan, skandal moral).
Mekanisme: Usul pemberhentian diajukan oleh anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat.
Syarat Keputusan: Sidang Paripurna dihadiri minimal 2/3 anggota; usul disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.

TAHAP 2: VERIFIKASI YUDISIAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Tugas MK: Memeriksa, mengadili, dan memutus secara hukum apakah pendapat DPR mengenai "Perbuatan Tercela" terbukti.
Batas Waktu: MK wajib memberikan putusan paling lambat 90 hari.
Hasil: Putusan MK yang bersifat final, membenarkan atau menolak pendapat DPR. Jika ditolak, proses berhenti.

TAHAP 3: KEPUTUSAN POLITIK FINAL DI MPR
Pemicu: Putusan MK yang menyatakan Wakil Presiden terbukti bersalah.
Mekanisme: MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna paling lambat 30 hari. Wakil Presiden diberi kesempatan membela diri.
Syarat Keputusan: Sidang Paripurna dihadiri minimal 3/4 anggota; keputusan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.
Hasil: Keputusan final MPR yang bersifat politik untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Wakil Presiden.
“可耻行为”是UUD 1945中最灵活也最模糊的免职理由之一。虽然没有明确定义,但其含义包括贬低职务尊严的道德伦理违规行为。基于此理由的免职(弹劾)程序遵循UUD 1945第7B条规定的政治与法律相结合的混合流程。

第一阶段:DPR的政治启动
触发因素:对副总统“可耻行为”的指控(例如,使用伪造文凭、违反就职誓词、道德丑闻)。
机制:DPR成员通过表达意见权提交免职提议。
决策要求:全体会议至少2/3成员出席;提议由至少2/3出席成员批准。

第二阶段:宪法法院(MK)的司法核实
MK的任务:依法审查、审理并裁定DPR关于“可耻行为”的意见是否成立。
时限:MK必须在90天内作出裁决。
结果:MK作出终局裁决,支持或驳回DPR的意见。若驳回,程序终止。

第三阶段:MPR的最终政治决定
触发因素:MK裁定副总统有罪。
机制:MPR必须在30天内举行全体会议。副总统有权进行解释/辩护。
决策要求:全体会议至少3/4成员出席;免职决定由至少2/3出席成员批准。
结果:MPR作出最终政治决定,罢免或不罢免副总统。
Link to ESDM Regulation below in blue

Link to ESDM Regulation below in blue (click)

Contact us should you have any further queries

via Whatsapp (call or chat), or email contact@andzaribrahim.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart