MEMORANDUM HUKUM perubahan pengendalian OPERATOR OIL AND GAS DI INDONESIA (trilingual, EN-ID-CH)

Leave a Comment / Alert, Land Law / By
Trilingual Legal Memorandum

Trilingual Legal Memorandum

Direct Change of Control of a PSC Operator in Indonesia

English (Legal) Bahasa Indonesia 中文 (Chinese)
I. EXECUTIVE SUMMARY I. RINGKASAN EKSEKUTIF I. 执行摘要
This memorandum provides a comprehensive legal analysis of the regulatory framework under the laws of the Republic of Indonesia governing a direct change of control of a corporate entity that serves as the designated Operator under a Production Sharing Contract ("PSC"). The analysis is predicated on a transaction whereby the Operator holds a 45% Participating Interest ("PI") in the subject Working Area. Memorandum ini menyajikan analisis hukum yang komprehensif mengenai kerangka peraturan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang mengatur tentang perubahan pengendalian langsung atas suatu badan usaha yang berkedudukan sebagai Operator yang ditunjuk berdasarkan suatu Kontrak Bagi Hasil ("KBH" atau "PSC"). Analisis ini didasarkan pada suatu transaksi di mana Operator memegang 45% Hak Partisipasi ("HP" atau "PI") di Wilayah Kerja terkait. 本备忘录根据印度尼西亚共和国法律，对作为“产品分成合同”（“PSC”）指定作业者的公司实体的直接控制权变更，提供了全面的法律分析。该分析基于一项交易，即作业者在相关工作区持有45%的参与权益（“PI”）。
The central conclusion of this analysis is that such a transaction is legally permissible but is subject to a stringent, multi-layered regulatory approval process, culminating in a mandatory, prior, and non-delegable approval from the Minister of Energy and Mineral Resources ("MEMR"). The primary legal instrument governing this transaction is MEMR Regulation No. 48 of 2017 concerning the Supervision of Business Activities in the Energy and Mineral Resources Sector ("MEMR 48/2017"). Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa transaksi tersebut secara hukum diperbolehkan namun tunduk pada proses persetujuan regulator yang ketat dan berlapis, yang berpuncak pada persetujuan yang bersifat wajib, harus diperoleh terlebih dahulu, dan tidak dapat didelegasikan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"). Instrumen hukum utama yang mengatur transaksi ini adalah Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM 48/2017"). 本分析的核心结论是，此类交易在法律上是允许的，但需经过严格、多层次的监管审批程序，最终必须获得能源和矿产资源部长（“MEMR”）强制性的、事先的且不可授权的批准。规制此项交易的主要法律文书是2017年第48号能源和矿产资源部长条例，内容涉及能源和矿产资源领域的商业活动监督（“MEMR 48/2017”）。
The approval process is bifurcated in practice. While the final legal authority rests with the Minister of MEMR, the substantive technical, financial, and operational due diligence is conducted by the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas"). A positive and formal recommendation from SKK Migas to the Minister is a de facto prerequisite for obtaining Ministerial approval. Dalam praktiknya, proses persetujuan ini terbagi menjadi dua. Meskipun kewenangan hukum final berada di tangan Menteri ESDM, uji tuntas substantif dari aspek teknis, keuangan, dan operasional dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas"). Rekomendasi positif dan formal dari SKK Migas kepada Menteri merupakan prasyarat de facto untuk memperoleh persetujuan Menteri. 在实践中，审批过程是双轨并行的。虽然最终的法律权力属于能源和矿产资源部长，但实质性的技术、财务和运营尽职调查由上游油气业务活动特别工作组（“SKK Migas”）进行。SKK Migas向部长提出的积极和正式的建议是获得部长批准的事实上的先决条件。
Crucially, a change of control of a designated Operator attracts a significantly heightened level of regulatory scrutiny compared to that of a non-operating PSC partner. The transaction effectively triggers a dual review: one under the corporate control provisions of MEMR 48/2017, and a second, more intensive assessment by SKK Migas of the acquirer's qualifications and capabilities to assume the demanding responsibilities of an Operator. The acquirer must demonstrate superior technical expertise, a robust operational track record in comparable environments, and unimpeachable financial strength. Yang terpenting, perubahan pengendalian atas Operator yang ditunjuk akan menarik tingkat pengawasan regulator yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mitra KBH non-operator. Transaksi ini secara efektif memicu tinjauan ganda: pertama berdasarkan ketentuan pengendalian korporasi dalam Permen ESDM 48/2017, dan kedua, penilaian yang lebih intensif oleh SKK Migas terhadap kualifikasi dan kapabilitas pengakuisisi untuk mengemban tanggung jawab sebagai Operator yang penuh tuntutan. Pengakuisisi harus menunjukkan keahlian teknis yang unggul, rekam jejak operasional yang kuat di lingkungan yang sebanding, dan kekuatan finansial yang tidak tercela. 至关重要的是，与非作业PSC合作伙伴相比，指定作业者的控制权变更会引发显著更高水平的监管审查。该交易实际上触发了双重审查：一是根据MEMR 48/2017的公司控制条款进行的审查，二是SKK Migas对收购方承担作业者严苛职责的资格和能力进行的更为深入的评估。收购方必须证明其拥有卓越的技术专长、在类似环境中的稳健运营记录以及无可挑剔的财务实力。
Key strategic recommendations for navigating this process include: (i) conducting exhaustive pre-transaction due diligence on the acquirer's qualifications against SKK Migas's established standards; (ii) structuring the share purchase agreement to be explicitly conditional upon the receipt of final and unconditional MEMR approval; and (iii) implementing a proactive, transparent, and sustained regulatory engagement strategy with SKK Migas, commencing well in advance of the formal application submission, to build confidence and facilitate an efficient review. Rekomendasi strategis utama untuk menavigasi proses ini meliputi: (i) melakukan uji tuntas pra-transaksi yang menyeluruh terhadap kualifikasi pengakuisisi berdasarkan standar yang telah ditetapkan SKK Migas; (ii) menyusun perjanjian jual beli saham yang secara eksplisit bersyarat pada diterimanya persetujuan final dan tanpa syarat dari Menteri ESDM; dan (iii) menerapkan strategi pelibatan regulator yang proaktif, transparan, dan berkelanjutan dengan SKK Migas, yang dimulai jauh sebelum pengajuan permohonan formal, untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi tinjauan yang efisien. 应对此流程的关键战略建议包括：（i）根据SKK Migas的既定标准，对收购方的资格进行详尽的交易前尽职调查；（ii）构建明确以收到能源和矿产资源部长最终且无条件的批准为条件的股份购买协议；以及（iii）在正式提交申请之前，尽早与SKK Migas实施积极、透明和持续的监管沟通策略，以建立信任并促进高效审查。
II. STATEMENT OF FACTS II. PERNYATAAN FAKTA II. 事实陈述
This memorandum is based on the following proposed transaction: Memorandum ini didasarkan pada usulan transaksi berikut: 本备忘录基于以下拟议交易：
The Target: A corporate entity established and domiciled in Indonesia, either as a limited liability company (Perseroan Terbatas or "PT") or as a Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap or "BUT") ("TargetCo"). Target: Suatu badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, baik sebagai perseroan terbatas ("PT") maupun sebagai Bentuk Usaha Tetap ("BUT") ("TargetCo"). 目标公司：在印度尼西亚成立并注册的公司实体，形式可以为有限责任公司（Perseroan Terbatas或“PT”）或常设机构（Bentuk Usaha Tetap或“BUT”）（“目标公司”）。
The Asset and Role: TargetCo is a party to a PSC with SKK Migas for a specific oil and gas Working Area. Under the PSC and the associated Joint Operating Agreement ("JOA"), TargetCo holds a 45% Participating Interest and is the designated Operator, responsible for conducting all petroleum operations. Aset dan Peran: TargetCo merupakan salah satu pihak dalam suatu KBH dengan SKK Migas untuk suatu Wilayah Kerja minyak dan gas tertentu. Berdasarkan KBH dan Perjanjian Operasi Bersama ("POB" atau "JOA"), TargetCo memegang 45% Hak Partisipasi dan merupakan Operator yang ditunjuk, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasi perminyakan. 资产与角色：目标公司是与SKK Migas就特定油气工作区签订的PSC的一方。根据PSC及相关的“联合作业协议”（“JOA”），目标公司持有45%的参与权益，并且是负责执行所有石油作业的指定作业者。
The Transaction: A prospective acquirer ("Acquirer") intends to purchase a majority of the issued and outstanding shares of TargetCo from its current parent company. This share transfer will result in a "Direct Change of Control" over TargetCo as defined under the applicable Indonesian regulations. Transaksi: Seorang calon pengakuisisi ("Pengakuisisi") bermaksud untuk membeli mayoritas saham yang telah diterbitkan dan beredar dari TargetCo dari perusahaan induknya saat ini. Pengalihan saham ini akan mengakibatkan "Perubahan Pengendalian Langsung" atas TargetCo sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Indonesia yang berlaku. 交易：潜在收购方（“收购方”）拟从目标公司当前的母公司购买目标公司已发行和流通的多数股份。根据适用的印度尼西亚法规，此股份转让将导致对目标公司的“直接控制权变更”。
III. THE CONSTITUTIONAL AND STATUTORY FRAMEWORK OF INDONESIAN UPSTREAM OIL AND GAS III. KERANGKA KONSTITUSIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA III. 印度尼西亚上游油气领域的宪法和法律框架
A thorough understanding of the proposed transaction requires an appreciation of the foundational legal and philosophical principles that govern Indonesia's energy sector. The regulatory regime is not merely a collection of administrative rules but a direct expression of the nation's constitutional mandate regarding the stewardship of its natural resources. Pemahaman yang menyeluruh tentang transaksi yang diusulkan memerlukan apresiasi terhadap prinsip-prinsip hukum dan filosofis mendasar yang mengatur sektor energi Indonesia. Rezim peraturan ini bukan sekadar kumpulan aturan administratif, melainkan ekspresi langsung dari amanat konstitusional bangsa mengenai pengelolaan sumber daya alamnya. 对拟议交易的透彻理解，需要领会规制印度尼西亚能源部门的基本法律和哲学原则。监管制度不仅是一系列行政规则的集合，更是国家宪法关于其自然资源管理的授权的直接体现。
A. The Principle of State Sovereignty: Article 33 of the 1945 Constitution A. Prinsip Kedaulatan Negara: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 A. 国家主权原则：1945年宪法第33条
The ultimate source of all authority over Indonesia's natural resources is Article 33, paragraphs (2) and (3), of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 33(3) famously stipulates that "The land, the water and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and shall be utilized for the greatest prosperity of the people" (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). Sumber utama dari segala kewenangan atas sumber daya alam Indonesia adalah Pasal 33, ayat (2) dan (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) secara terkenal menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 印度尼西亚自然资源所有权力的最终来源是1945年印度尼西亚共和国宪法第33条第（2）和（3）款。第33（3）条著名地规定：“土地、水源及其中所含的自然资源应由国家控制，并应用于人民的最大繁荣”（Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat）。
The operative phrase, dikuasai oleh negara (controlled by the State), has been the subject of extensive legal and judicial interpretation. It is not construed as requiring direct state ownership or nationalization of all resource extraction activities. Rather, as affirmed by multiple decisions of the Indonesian Constitutional Court, it establishes the State's inherent and inalienable power to act as a sovereign administrator. This power encompasses the authority to regulate, manage, supervise, and set policies for the exploitation of these resources to ensure they serve the national interest. Frasa operatif, dikuasai oleh negara, telah menjadi subjek interpretasi hukum dan yudisial yang ekstensif. Frasa ini tidak ditafsirkan sebagai mensyaratkan kepemilikan langsung negara atau nasionalisasi semua kegiatan ekstraksi sumber daya. Sebaliknya, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, frasa ini menetapkan kekuasaan Negara yang melekat dan tidak dapat dicabut untuk bertindak sebagai administrator yang berdaulat. Kekuasaan ini mencakup wewenang untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menetapkan kebijakan eksploitasi sumber daya ini untuk memastikan sumber daya tersebut melayani kepentingan nasional. 关键词“dikuasai oleh negara”（由国家控制）一直是广泛法律和司法解释的主题。它不被解释为要求国家直接拥有或将所有资源开采活动国有化。相反，经印度尼西亚宪法法院多次裁决确认，它确立了国家作为主权管理者的固有且不可剥夺的权力。这项权力包括规范、管理、监督和制定开发这些资源的政策的权力，以确保它们服务于国家利益。
This constitutional principle is the philosophical wellspring from which the entire regulatory framework for oil and gas emanates. The requirement for Ministerial approval for a change of control of a PSC contractor is a direct and potent manifestation of this doctrine. The government's review of such a transaction is not merely a procedural check; it is an exercise of its constitutional duty to ensure that the entities entrusted with exploiting the nation's strategic, non-renewable resources are qualified, committed, and aligned with national objectives. Consequently, any application for a change of control must be framed not as a simple corporate transaction between private parties, but as a formal request for the State, in its capacity as sovereign trustee of the nation's resources, to accept a new controlling entity as its partner. Prinsip konstitusional ini adalah sumber filosofis dari mana seluruh kerangka peraturan untuk minyak dan gas berasal. Persyaratan persetujuan Menteri untuk perubahan pengendalian kontraktor KBH adalah manifestasi langsung dan kuat dari doktrin ini. Tinjauan pemerintah atas transaksi semacam itu bukan sekadar pemeriksaan prosedural; ini adalah pelaksanaan tugas konstitusionalnya untuk memastikan bahwa entitas yang dipercayakan untuk mengeksploitasi sumber daya strategis dan tidak terbarukan bangsa memenuhi kualifikasi, berkomitmen, dan selaras dengan tujuan nasional. Akibatnya, setiap permohonan perubahan pengendalian harus dibingkai bukan sebagai transaksi korporasi sederhana antara pihak swasta, tetapi sebagai permintaan formal kepada Negara, dalam kapasitasnya sebagai wali amanat kedaulatan atas sumber daya bangsa, untuk menerima entitas pengendali baru sebagai mitranya. 这一宪法原则是整个油气监管框架的哲学源泉。PSC承包商控制权变更需要部长批准的要求是这一原则的直接而有力的体现。政府对此类交易的审查不仅仅是程序性检查；这是其履行宪法职责，确保被委托开发国家战略性、不可再生资源的实体是合格、忠诚并与国家目标一致的。因此，任何控制权变更的申请都不能仅仅被视为私人之间的简单公司交易，而必须被视为国家以其作为国家资源主权受托人的身份，正式请求接受一个新的控制实体作为其合作伙伴。
B. The Central Role of Law No. 22 of 2001 (the "Oil and Gas Law") B. Peran Sentral Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ("UU Migas") B. 2001年第22号法律的核心作用（“油气法”）
The primary statute implementing the constitutional mandate for the petroleum sector is Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas, as amended (the "Oil and Gas Law"). This law definitively establishes the modern legal architecture for the industry. Undang-undang utama yang mengimplementasikan amanat konstitusional untuk sektor perminyakan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah ("UU Migas"). Undang-undang ini secara definitif menetapkan arsitektur hukum modern untuk industri ini. 实施石油行业宪法授权的主要法规是2001年关于石油和天然气的第22号法律，经修订（“油气法”）。该法律明确确立了该行业的现代法律架构。
Under the Oil and Gas Law, the State retains full ownership of all petroleum resources within the Indonesian Mining Legal Territory until the point of delivery. The government, acting as the holder of the Mining Authority (Kuasa Pertambangan), is the sole entity empowered to award rights for upstream oil and gas activities. Berdasarkan UU Migas, Negara mempertahankan kepemilikan penuh atas semua sumber daya minyak bumi di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia sampai pada titik penyerahan. Pemerintah, yang bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, adalah satu-satunya entitas yang berwenang untuk memberikan hak atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 根据《油气法》，在交付点之前，国家保留印度尼西亚矿业法律区域内所有石油资源的全部所有权。政府作为矿业权（Kuasa Pertambangan）的持有者，是唯一有权授予上游油气活动权利的实体。
Critically, Article 6 of the Oil and Gas Law mandates that all upstream business activities, comprising exploration and exploitation, must be carried out under a "Cooperation Contract" (Kontrak Kerja Sama). This contract, universally structured as a Production Sharing Contract (PSC), is not a concession. It is a commercial agreement under which the contractor acts on behalf of the government, which retains ultimate management control. The fundamental tenets of the PSC system, as codified in the Oil and Gas Law, are:
  • State Ownership of Resources: The government retains legal title to all oil and gas produced until it is transferred at an agreed-upon delivery point.
  • Government Management Control: The government, through its designated executive body, retains control over the management of all operations.
  • Contractor Risk and Capital: The contractor is required to provide all necessary financing and technology and bears the full risk of all exploration, development, and production costs.
 Secara krusial, Pasal 6 UU Migas mengamanatkan bahwa semua kegiatan usaha hulu, yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, harus dilaksanakan berdasarkan "Kontrak Kerja Sama". Kontrak ini, yang secara universal disusun sebagai Kontrak Bagi Hasil (KBH), bukanlah konsesi. Ini adalah perjanjian komersial di mana kontraktor bertindak atas nama pemerintah, yang mempertahankan kendali manajemen tertinggi. Prinsip-prinsip dasar sistem KBH, sebagaimana dikodifikasikan dalam UU Migas, adalah:
  • Kepemilikan Negara atas Sumber Daya: Pemerintah mempertahankan hak hukum atas semua minyak dan gas yang diproduksi hingga dialihkan pada titik penyerahan yang disepakati.
  • Kendali Manajemen Pemerintah: Pemerintah, melalui badan pelaksana yang ditunjuk, mempertahankan kendali atas manajemen semua operasi.
  • Risiko dan Modal Kontraktor: Kontraktor diwajibkan untuk menyediakan semua pembiayaan dan teknologi yang diperlukan dan menanggung risiko penuh atas semua biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi.
 至关重要的是，《油气法》第6条规定，所有上游商业活动，包括勘探和开采，都必须在“合作合同”（Kontrak Kerja Sama）下进行。这种合同普遍采用产品分成合同（PSC）的形式，它不是一种特许权。它是一项商业协议，承包商代表政府行事，而政府保留最终的管理控制权。根据《油气法》编纂的PSC制度的基本原则是：
  • 资源国家所有：政府保留对所有生产的油气的合法所有权，直到在商定的交付点转移。
  • 政府管理控制：政府通过其指定的执行机构，保留对所有作业的管理控制权。
  • 承包商风险和资本：承包商需要提供所有必要的资金和技术，并承担所有勘探、开发和生产成本的全部风险。
This framework establishes an intimate legal and operational relationship between the State and its contractors, justifying the State's deep interest and legal authority over the corporate identity and control of those contractors. Kerangka kerja ini membangun hubungan hukum dan operasional yang erat antara Negara dan kontraktornya, yang membenarkan kepentingan mendalam dan wewenang hukum Negara atas identitas korporasi dan pengendalian kontraktor-kontraktor tersebut. 该框架在国家与其承包商之间建立了密切的法律和运营关系，证明了国家对这些承包商的公司身份和控制权拥有深厚的利益和法律权力是合理的。
C. The Institutional Architecture: MEMR and SKK Migas C. Arsitektur Kelembagaan: Kementerian ESDM dan SKK Migas C. 机构架构：能源和矿产资源部（MEMR）和SKK Migas
The Oil and Gas Law establishes a bifurcated institutional structure to execute the State's control, dividing responsibilities between a policy-making body and an executive management body. UU Migas menetapkan struktur kelembagaan yang terbagi dua untuk melaksanakan kendali Negara, membagi tanggung jawab antara badan pembuat kebijakan dan badan manajemen eksekutif. 《油气法》建立了一个双轨制的机构结构来执行国家的控制，将职责划分为一个决策机构和一个执行管理机构。
The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR): The MEMR, led by the Minister, is the primary government regulator and policy-maker for the entire energy sector. In the upstream oil and gas context, the Minister's authority includes establishing the terms of PSCs, offering Working Areas to investors, and, most relevantly, granting the final, high-level legal approvals for critical matters such as the award of PSCs, plans of development, and transfers of interest or changes of control. The Minister's approval represents the ultimate exercise of the State's Kuasa Pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Kementerian ESDM, yang dipimpin oleh Menteri, adalah regulator pemerintah dan pembuat kebijakan utama untuk seluruh sektor energi. Dalam konteks hulu migas, wewenang Menteri meliputi penetapan syarat-syarat KBH, penawaran Wilayah Kerja kepada investor, dan yang paling relevan, memberikan persetujuan hukum tingkat tinggi yang final untuk hal-hal penting seperti pemberian KBH, rencana pengembangan, serta pengalihan hak partisipasi atau perubahan pengendalian. Persetujuan Menteri merupakan pelaksanaan tertinggi dari Kuasa Pertambangan Negara. 能源和矿产资源部（MEMR）：由部长领导的能源部是整个能源领域的主要政府监管机构和政策制定者。在上游油气领域，部长的权力包括制定PSC条款、向投资者提供工作区，以及最相关的，对关键事项给予最终、高级别的法律批准，例如授予PSC、开发计划以及权益转让或控制权变更。部长的批准代表了国家矿业权（Kuasa Pertambangan）的最终行使。
The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas): Established as the successor to BPMIGAS, SKK Migas is the government's executive arm for the day-to-day management and supervision of all upstream oil and gas activities conducted under PSCs. SKK Migas is the legal entity that signs PSCs on behalf of the government and acts as the direct counterparty to the contractors. Its mandate includes reviewing and approving contractors' Work Programs and Budgets (WP&B), overseeing procurement, monitoring all operational activities, and ensuring compliance with the terms of the PSC and Indonesian law. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas): Didirikan sebagai penerus BPMIGAS, SKK Migas adalah lengan eksekutif pemerintah untuk manajemen dan pengawasan sehari-hari semua kegiatan hulu migas yang dilakukan di bawah KBH. SKK Migas adalah badan hukum yang menandatangani KBH atas nama pemerintah dan bertindak sebagai mitra langsung para kontraktor. Mandatnya mencakup meninjau dan menyetujui Program Kerja dan Anggaran (WP&B) kontraktor, mengawasi pengadaan, memantau semua kegiatan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan KBH dan hukum Indonesia. 上游油气业务活动特别工作组（SKK Migas）：作为BPMIGAS的继任者，SKK Migas是政府的执行机构，负责日常管理和监督所有在PSC下进行的上游油气活动。SKK Migas是代表政府签署PSC的法律实体，并作为承包商的直接对应方。其任务包括审查和批准承包商的工作计划和预算（WP&B）、监督采购、监控所有运营活动，并确保遵守PSC条款和印度尼西亚法律。
In the context of a change of control, this dual structure creates a two-stage approval process. The formal application is submitted to the Minister through SKK Migas. SKK Migas then conducts the substantive, in-depth evaluation of the transaction's technical, financial, and operational merits before providing a formal recommendation (pertimbangan) to the Minister. While the final legal power of approval resides with the Minister, this authority is almost invariably exercised in accordance with the recommendation received from SKK Migas. A negative or equivocal recommendation from SKK Migas is practically insurmountable. Therefore, for the purposes of securing approval, SKK Migas must be viewed as the substantive gatekeeper, whose confidence must be won before the final legal approval from the Minister can be expected. Dalam konteks perubahan pengendalian, struktur ganda ini menciptakan proses persetujuan dua tahap. Permohonan formal diajukan kepada Menteri melalui SKK Migas. SKK Migas kemudian melakukan evaluasi substantif dan mendalam terhadap kelayakan teknis, keuangan, dan operasional transaksi sebelum memberikan rekomendasi formal (pertimbangan) kepada Menteri. Meskipun kekuasaan hukum final untuk memberikan persetujuan berada di tangan Menteri, kewenangan ini hampir selalu dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diterima dari SKK Migas. Rekomendasi negatif atau yang meragukan dari SKK Migas praktis tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, untuk tujuan mendapatkan persetujuan, SKK Migas harus dipandang sebagai penjaga gerbang substantif, yang kepercayaannya harus diperoleh sebelum persetujuan hukum final dari Menteri dapat diharapkan. 在控制权变更的背景下，这种双重结构创建了一个两阶段的审批流程。正式申请通过SKK Migas提交给部长。然后，SKK Migas对交易的技术、财务和运营价值进行实质性的深入评估，之后向部长提供正式建议（pertimbangan）。虽然最终的批准法律权力属于部长，但这项权力几乎总是根据从SKK Migas收到的建议来行使。来自SKK Migas的负面或模棱两可的建议实际上是不可逾越的。因此，为了获得批准，SKK Migas必须被视为实质性的守门人，必须赢得其信任，才能期望获得部长的最终法律批准。
IV. ANALYSIS OF A DIRECT CHANGE OF CONTROL UNDER INDONESIAN LAW IV. ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALIAN LANGSUNG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA IV. 印度尼西亚法律下直接控制权变更的分析
The specific rules governing a change of control are found not in the primary Oil and Gas Law itself, but in its implementing regulations, most notably a ministerial regulation designed to ensure continuous government supervision over entities operating in this strategic sector. Aturan-aturan spesifik yang mengatur perubahan pengendalian tidak ditemukan dalam UU Migas itu sendiri, tetapi dalam peraturan pelaksanaannya, terutama peraturan menteri yang dirancang untuk memastikan pengawasan pemerintah yang berkelanjutan terhadap entitas yang beroperasi di sektor strategis ini. 管辖控制权变更的具体规则并非见于主要的《油气法》本身，而是在其执行条例中，尤其是一项旨在确保政府对在这一战略性行业运营的实体进行持续监督的部长级条例。
A. The Governing Regulation: MEMR Regulation No. 48 of 2017 A. Peraturan yang Mengatur: Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 A. 管辖条例：2017年第48号能源和矿产资源部长条例
The definitive legal instrument governing the proposed transaction is MEMR Regulation No. 48 of 2017 concerning the Supervision of Business Activities in the Energy and Mineral Resources Sector ("MEMR 48/2017"). This regulation provides a clear framework for government oversight of corporate changes within PSC contractors. Instrumen hukum definitif yang mengatur transaksi yang diusulkan adalah Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM 48/2017"). Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan pemerintah terhadap perubahan korporasi dalam kontraktor KBH. 规制拟议交易的最终法律文书是2017年第48号能源和矿产资源部长条例，内容涉及能源和矿产资源领域的商业活动监督（“MEMR 48/2017”）。该条例为政府监督PSC承包商内部的公司变更提供了明确的框架。
MEMR 48/2017 is significant not only for what it contains, but also for the regulation it replaced. It revoked and superseded the highly restrictive MEMR Regulation No. 42 of 2017 ("MEMR 42/2017"). MEMR 42/2017, which was in force for less than a month, contained a provision that strictly prohibited a transfer of shares in an upstream contractor resulting in a direct change of control to any entity other than an affiliate of the transferor. This effectively barred most third-party M&A activity at the PSC contractor level. The swift replacement of MEMR 42/2017 with MEMR 48/2017, which removed this prohibition, signaled a policy shift by the government towards a more pragmatic approach that, while still prioritizing state control, recognized the need to facilitate legitimate corporate transactions and investment. Permen ESDM 48/2017 penting bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena peraturan yang digantikannya. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2017 ("Permen ESDM 42/2017") yang sangat restriktif. Permen ESDM 42/2017, yang berlaku kurang dari sebulan, memuat ketentuan yang secara ketat melarang pengalihan saham pada kontraktor hulu yang mengakibatkan perubahan pengendalian langsung kepada entitas lain selain afiliasi dari pengalih. Hal ini secara efektif menghalangi sebagian besar aktivitas M&A pihak ketiga di tingkat kontraktor KBH. Penggantian cepat Permen ESDM 42/2017 dengan Permen ESDM 48/2017, yang menghapus larangan ini, menandakan pergeseran kebijakan oleh pemerintah ke arah pendekatan yang lebih pragmatis yang, meskipun masih memprioritaskan kendali negara, mengakui perlunya memfasilitasi transaksi korporasi dan investasi yang sah. MEMR 48/2017之所以重要，不仅在于其内容，还在于它所取代的条例。它撤销并取代了限制性极强的2017年第42号能源和矿产资源部长条例（“MEMR 42/2017”）。MEMR 42/2017生效不足一个月，其中包含一项条款，严格禁止上游承包商的股份转让导致直接控制权变更给转让方关联公司以外的任何实体。这实际上禁止了PSC承包商层面大多数的第三方并购活动。迅速用取消了此禁令的MEMR 48/2017取代MEMR 42/2017，标志着政府政策转向更为务实的做法，即在仍然优先考虑国家控制的同时，认识到促进合法公司交易和投资的必要性。
1. The Legal Definition of "Direct Control" (Pengendalian Secara Langsung) 1. Definisi Hukum "Pengendalian Langsung" 1. “直接控制”的法律定义（Pengendalian Secara Langsung）
MEMR 48/2017 provides crucial clarity by distinguishing between direct and indirect changes of control. While the regulation itself does not contain a glossary-style definition, legal commentary and the structure of its provisions clarify the distinction. A "Direct Change of Control" is understood to occur through the direct transfer of a majority of shares in the PSC contractor entity itself (i.e., at the immediate shareholder level), resulting in the transfer of controlling voting rights to a new party. Permen ESDM 48/2017 memberikan kejelasan krusial dengan membedakan antara perubahan pengendalian langsung dan tidak langsung. Meskipun peraturan itu sendiri tidak memuat definisi bergaya glosarium, komentar hukum dan struktur ketentuannya memperjelas perbedaan tersebut. "Perubahan Pengendalian Langsung" dipahami terjadi melalui pengalihan langsung mayoritas saham pada entitas kontraktor KBH itu sendiri (yaitu, pada tingkat pemegang saham langsung), yang mengakibatkan pengalihan hak suara pengendali kepada pihak baru. MEMR 48/2017通过区分直接和间接控制权变更提供了关键的明确性。虽然该条例本身不包含词汇表式的定义，但法律评论及其条款结构阐明了这一区别。“直接控制权变更”被理解为通过直接转让PSC承包商实体本身的多数股份（即在直接股东层面）而发生，导致控股投票权转移给新的一方。
This is distinct from an "Indirect Change of Control," which occurs at a higher level in the corporate structure (e.g., the sale of the ultimate parent company of the PSC contractor). Under MEMR 48/2017, an indirect change of control does not require prior Ministerial approval but must be reported to the MEMR through SKK Migas. The proposed transaction, involving the sale of a majority of shares in TargetCo, unequivocally constitutes a Direct Change of Control and is therefore subject to the full prior approval regime. Hal ini berbeda dari "Perubahan Pengendalian Tidak Langsung," yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur korporasi (misalnya, penjualan perusahaan induk utama dari kontraktor KBH). Berdasarkan Permen ESDM 48/2017, perubahan pengendalian tidak langsung tidak memerlukan persetujuan Menteri terlebih dahulu tetapi harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas. Transaksi yang diusulkan, yang melibatkan penjualan mayoritas saham di TargetCo, secara tegas merupakan Perubahan Pengendalian Langsung dan oleh karena itu tunduk pada rezim persetujuan terlebih dahulu secara penuh. 这与“间接控制权变更”不同，后者发生在公司结构的更高层级（例如，出售PSC承包商的最终母公司）。根据MEMR 48/2017，间接控制权变更不需要事先获得部长批准，但必须通过SKK Migas向能源部报告。拟议的交易涉及出售目标公司的多数股份，明确构成直接控制权变更，因此受到完整的事先批准制度的约束。
2. The Mandatory Prior Approval of the Minister of MEMR 2. Persetujuan Wajib Terlebih Dahulu dari Menteri ESDM 2. 能源和矿产资源部长的强制性事先批准
The core legal obligation is articulated in Article 5, paragraph (1) of MEMR 48/2017, which states: "Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas." This translates to: "A transfer of shares in a Contractor that results in a change of Direct Control must first obtain the approval of the Minister with due consideration of the Head of SKK Migas." Kewajiban hukum inti diatur dalam Pasal 5, ayat (1) Permen ESDM 48/2017, yang menyatakan: "Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas." 核心法律义务在MEMR 48/2017第5条第（1）款中明确规定，该款规定：“导致直接控制权变更的承包商股份转让必须首先获得部长的批准，并适当考虑SKK Migas负责人的意见。”（“Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.”）
This provision is the central pillar of the regulatory framework for the transaction. It is unambiguous, non-discretionary, and establishes the absolute requirement of obtaining prior written approval from the Minister of MEMR before the share transfer can be legally consummated. Ketentuan ini adalah pilar utama dari kerangka peraturan untuk transaksi ini. Ketentuan ini tidak ambigu, tidak bersifat diskresioner, dan menetapkan persyaratan mutlak untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri ESDM sebelum pengalihan saham dapat diselesaikan secara sah. 该条款是该交易监管框架的核心支柱。它明确、无自由裁量权，并确立了在股份转让合法完成前必须获得能源和矿产资源部长事先书面批准的绝对要求。
B. The Interplay with Government Regulation No. 35 of 2004 ("GR 35") B. Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 ("PP 35") B. 与2004年第35号政府条例（“GR 35”）的相互作用
While MEMR 48/2017 provides the specific rule for a change of control, its authority is anchored in the broader principles established by Government Regulation No. 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Natural Gas Business Activities, as amended ("GR 35"). Meskipun Permen ESDM 48/2017 memberikan aturan spesifik untuk perubahan pengendalian, kewenangannya berlabuh pada prinsip-prinsip yang lebih luas yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah ("PP 35"). 虽然MEMR 48/2017为控制权变更提供了具体规则，但其权威性根植于2004年第35号政府条例（关于上游石油和天然气业务活动，经修订，“GR 35”）所确立的更广泛原则中。
GR 35 is the primary implementing regulation for the Oil and Gas Law. It contains provisions governing the direct transfer of a contractor's rights and obligations (i.e., its Participating Interest). Specifically, it mandates that any transfer, assignment, or alienation of all or part of a contractor's PI to another party requires the prior approval of the Minister, based on the consideration of SKK Migas. PP 35 adalah peraturan pelaksana utama untuk UU Migas. Peraturan ini berisi ketentuan yang mengatur pengalihan langsung hak dan kewajiban kontraktor (yaitu, Hak Partisipasinya). Secara khusus, peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap pengalihan, penyerahan, atau pelepasan seluruh atau sebagian HP kontraktor kepada pihak lain memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri, berdasarkan pertimbangan SKK Migas. GR 35是《油气法》的主要实施条例。它包含了管辖承包商权利和义务（即其参与权益）直接转让的规定。具体而言，它规定，承包商全部或部分PI向另一方的任何转让、让与或出让，均需基于SKK Migas的考虑，事先获得部长的批准。
Although a change of control (a share sale) is legally distinct from a PI transfer (an asset sale), the principles underlying GR 35 inform the government's approach. The state's interest in vetting any new entity that will hold rights and obligations under a PSC is paramount. MEMR 48/2017 effectively extends this principle from the direct holder of the PI to the entity that controls the holder of the PI. Meskipun perubahan pengendalian (penjualan saham) secara hukum berbeda dari pengalihan PI (penjualan aset), prinsip-prinsip yang mendasari PP 35 menginformasikan pendekatan pemerintah. Kepentingan negara dalam memeriksa setiap entitas baru yang akan memegang hak dan kewajiban di bawah KBH adalah yang terpenting. Permen ESDM 48/2017 secara efektif memperluas prinsip ini dari pemegang langsung PI ke entitas yang mengendalikan pemegang PI. 尽管控制权变更（股份出售）在法律上与PI转让（资产出售）有所区别，但GR 35背后的原则为政府的方针提供了信息。国家对于审查任何将在PSC下持有权利和义务的新实体的利益是至高无上的。MEMR 48/2017有效地将这一原则从PI的直接持有者扩展到控制PI持有者的实体。
Furthermore, GR 35 contains an important temporal restriction: during the first three years of the PSC's exploration period (the "firm commitment" period), the initial contractor is prohibited from transferring a majority of its PI and must remain the Operator. While this rule applies directly to PI transfers, any attempt to circumvent it through a change of control transaction during this period would almost certainly be rejected by the MEMR as a violation of the spirit and intent of the regulation. Lebih lanjut, PP 35 berisi batasan waktu yang penting: selama tiga tahun pertama periode eksplorasi KBH (periode "komitmen pasti"), kontraktor awal dilarang mengalihkan mayoritas PI-nya dan harus tetap menjadi Operator. Meskipun aturan ini berlaku langsung untuk pengalihan PI, setiap upaya untuk menghindarinya melalui transaksi perubahan pengendalian selama periode ini hampir pasti akan ditolak oleh Menteri ESDM sebagai pelanggaran semangat dan maksud peraturan tersebut. 此外，GR 35包含一个重要的时间限制：在PSC勘探期的前三年（“确定承诺”期），初始承包商被禁止转让其大部分PI，并且必须保持为作业者。虽然此规则直接适用于PI转让，但在该期间通过控制权变更交易来规避此规则的任何尝试，几乎肯定会被能源部以违反该条例的精神和意图为由予以拒绝。

Table 1: Comparison of Regulatory Treatment: Direct PI Transfer vs. Direct Change of Control

Feature Direct Transfer of Participating Interest Direct Change of Control of PSC Contractor
Primary Legal Basis "GR 35/2004; MEMR 48/2017, Art. 3" "MEMR 48/2017, Art. 5"
Triggering Event Execution of a Deed of Assignment for the PI. Execution of a Share Purchase Agreement resulting in transfer of majority shares.
Approval Authority "Minister of MEMR, based on SKK Migas recommendation." "Minister of MEMR, based on SKK Migas recommendation."
Key Regulatory Focus Technical and financial capability of the assignee; potential requirement to offer to a national company. Technical and financial capability of the new controlling shareholder; continuity of operations; national interest.
Firm Commitment Period Transfer of majority PI by initial contractor is prohibited during the first 3 years. A change of control during this period would likely be viewed as a circumvention and rejected.
V. THE MINISTERIAL APPROVAL PROCESS FOR A DIRECT CHANGE OF CONTROL V. PROSES PERSETUJUAN MENTERI UNTUK PERUBAHAN PENGENDALIAN LANGSUNG V. 直接控制权变更的部长级批准流程
The process for obtaining the requisite Ministerial approval is a formal, multi-stage procedure involving close interaction between the applicant, SKK Migas, and the MEMR. Proses untuk memperoleh persetujuan Menteri yang disyaratkan adalah prosedur formal dan multi-tahap yang melibatkan interaksi erat antara pemohon, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. 获得必要的部长级批准的过程是一个正式的、多阶段的程序，涉及申请人、SKK Migas和能源部之间的密切互动。
A. Procedural Roadmap A. Peta Jalan Prosedural A. 程序路线图
The procedural steps are delineated in MEMR 48/2017 and further detailed in internal government Standard Operating Procedures ("SOPs"). The process unfolds as follows:
  • Application Submission: The PSC Contractor (TargetCo), as the existing regulated entity, must prepare and submit a formal written application for the approval of the direct change of control. The application is addressed to the Minister of MEMR but is physically and procedurally submitted through the Head of SKK Migas.
  • SKK Migas Evaluation: Upon receipt, SKK Migas's relevant departments will first conduct a completeness check. Once the application is deemed complete and correct, SKK Migas commences its substantive evaluation. This involves a thorough review of all submitted documents and a comprehensive assessment of the Acquirer's technical, financial, and operational credentials, as well as the overall merits of the transaction from the State's perspective. This phase may involve requests for additional information, clarification meetings, and presentations by the Acquirer.
  • SKK Migas Recommendation: Following the completion of its evaluation, the Head of SKK Migas is required to prepare and submit a formal, written recommendation (pertimbangan) to the Minister of MEMR. This document summarizes SKK Migas's findings and provides a definitive recommendation to either approve or reject the application.
  • Ministerial Decision: The Minister of MEMR, upon receiving the application package and SKK Migas's recommendation, will conduct a final review. The Minister then issues a formal Ministerial Decree (Surat Keputusan Menteri) memorializing the final decision. This decree is the ultimate legal instrument granting approval for the transaction. The decision is then formally communicated back to the applicant via SKK Migas.
 Langkah-langkah prosedural diuraikan dalam Permen ESDM 48/2017 dan dirinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur ("SOP") internal pemerintah. Prosesnya berlangsung sebagai berikut:
  • Pengajuan Permohonan: Kontraktor KBH (TargetCo), sebagai entitas yang diatur yang ada, harus menyiapkan dan mengajukan permohonan tertulis formal untuk persetujuan perubahan pengendalian langsung. Permohonan tersebut ditujukan kepada Menteri ESDM tetapi secara fisik dan prosedural diajukan melalui Kepala SKK Migas.
  • Evaluasi SKK Migas: Setelah diterima, departemen terkait di SKK Migas pertama-tama akan melakukan pemeriksaan kelengkapan. Setelah permohonan dianggap lengkap dan benar, SKK Migas memulai evaluasi substantifnya. Ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap semua dokumen yang diserahkan dan penilaian komprehensif atas kredensial teknis, keuangan, dan operasional Pengakuisisi, serta kelayakan keseluruhan transaksi dari sudut pandang Negara. Fase ini dapat melibatkan permintaan informasi tambahan, pertemuan klarifikasi, dan presentasi oleh Pengakuisisi.
  • Rekomendasi SKK Migas: Setelah menyelesaikan evaluasinya, Kepala SKK Migas diwajibkan untuk menyiapkan dan mengajukan rekomendasi tertulis formal (pertimbangan) kepada Menteri ESDM. Dokumen ini merangkum temuan SKK Migas dan memberikan rekomendasi definitif untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
  • Keputusan Menteri: Menteri ESDM, setelah menerima paket permohonan dan rekomendasi SKK Migas, akan melakukan tinjauan akhir. Menteri kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri formal yang mencatat keputusan akhir. Keputusan ini adalah instrumen hukum utama yang memberikan persetujuan untuk transaksi tersebut. Keputusan tersebut kemudian secara formal dikomunikasikan kembali kepada pemohon melalui SKK Migas.
 程序步骤在MEMR 48/2017中有明确规定，并在政府内部的标准操作程序（“SOP”）中进一步详述。该过程如下展开：
  • 申请提交：PSC承包商（目标公司），作为现有的受监管实体，必须准备并提交一份正式的书面申请，以批准直接控制权的变更。该申请是致能源和矿产资源部长的，但实际上是通过SKK Migas负责人进行物理和程序上的提交。
  • SKK Migas评估：收到申请后，SKK Migas的相关部门将首先进行完整性检查。一旦申请被视为完整和正确，SKK Migas将开始其实质性评估。这包括对所有提交文件的彻底审查，以及对收购方的技术、财务和运营资质以及从国家角度看交易的整体价值进行全面评估。此阶段可能涉及要求提供额外信息、召开澄清会议以及由收购方进行陈述。
  • SKK Migas建议：在完成评估后，SKK Migas负责人需要准备并向能源和矿产资源部长提交一份正式的书面建议（pertimbangan）。该文件总结了SKK Migas的调查结果，并提供明确的建议，即批准或拒绝该申请。
  • 部长级决定：能源和矿产资源部长在收到申请包和SKK Migas的建议后，将进行最终审查。然后，部长发布一份正式的部长令（Surat Keputusan Menteri），记录最终决定。该法令是批准交易的最终法律文书。该决定随后通过SKK Migas正式传达回申请人。
B. Documentary Requirements and Substantive Evaluation Criteria B. Persyaratan Dokumenter dan Kriteria Evaluasi Substantif B. 文件要求和实质性评估标准
The application package must be comprehensive and meticulously prepared. Based on regulatory requirements and established practice, the submission must include, at a minimum, the following:
  • Formal Application Letter: A formal written application from the Operator (TargetCo) addressed to the Minister of MEMR, submitted through the Head of SKK Migas.
  • Transaction Documents: A copy of the executed Share Purchase Agreement (SPA) and the Deed of Assignment.
  • Acquirer's Corporate and Legal Documents: Deed of establishment, articles of association, company profile, shareholder register, organizational structure, and Tax ID (NPWP).
  • Financial Capability Documents: The Acquirer's audited financial statements for the preceding three fiscal years.
  • Formal Commitments and Statements: A statement of commitment to the PSC and a letter of willingness to assume all responsibilities.
SKK Migas's evaluation will be guided by a substantive assessment of whether the new controlling shareholder has the requisite capacity and commitment to ensure the uninterrupted, safe, and optimal execution of petroleum operations for the duration of the PSC. 		Paket permohonan harus komprehensif dan disiapkan dengan cermat. Berdasarkan persyaratan peraturan dan praktik yang sudah ada, pengajuan harus mencakup, minimal, sebagai berikut:
  • Surat Permohonan Formal: Surat permohonan tertulis formal dari Operator (TargetCo) yang ditujukan kepada Menteri ESDM, diajukan melalui Kepala SKK Migas.
  • Dokumen Transaksi: Salinan Perjanjian Jual Beli Saham (SPA) yang telah ditandatangani dan Akta Pengalihan.
  • Dokumen Korporasi dan Hukum Pengakuisisi: Akta pendirian, anggaran dasar, profil perusahaan, daftar pemegang saham, struktur organisasi, dan NPWP.
  • Dokumen Kemampuan Keuangan: Laporan keuangan yang telah diaudit dari Pengakuisisi untuk tiga tahun fiskal sebelumnya.
  • Komitmen dan Pernyataan Formal: Surat pernyataan komitmen terhadap KBH dan surat kesediaan untuk mengambil alih semua tanggung jawab.
Evaluasi SKK Migas akan dipandu oleh penilaian substantif tentang apakah pemegang saham pengendali baru memiliki kapasitas dan komitmen yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan operasi perminyakan yang tidak terganggu, aman, dan optimal selama durasi KBH. 		申请包必须全面且精心准备。根据法规要求和既定惯例，提交的材料至少应包括以下内容：
  • 正式申请函：由作业者（目标公司）出具，致能源和矿产资源部长，并通过SKK Migas负责人提交的正式书面申请。
  • 交易文件：已签署的股份购买协议（SPA）和转让契约的副本。
  • 收购方的公司和法律文件：成立契约、公司章程、公司简介、股东名册、组织结构和税务识别号（NPWP）。
  • 财务能力文件：收购方前三个财年的经审计财务报表。
  • 正式承诺和声明：对PSC的承诺声明和愿意承担所有责任的意愿书。
SKK Migas的评估将以一项实质性评估为指导，即评估新的控股股东是否具备必要的能力和承诺，以确保在PSC有效期内不间断、安全和最佳地执行石油作业。
C. Prescribed Timelines and Practical Considerations C. Jangka Waktu yang Ditetapkan dan Pertimbangan Praktis C. 规定时间表和实际考虑
MEMR 48/2017 sets forth specific statutory timelines for the final stages of the approval process. Article 4 stipulates that SKK Migas must submit its recommendation to the Minister within a maximum of 14 working days from the date the application is received in a "complete and correct" manner. Subsequently, the Minister has a maximum of 14 working days from receiving SKK Migas's recommendation to issue a final decision. Permen ESDM 48/2017 menetapkan jangka waktu hukum yang spesifik untuk tahap akhir proses persetujuan. Pasal 4 menetapkan bahwa SKK Migas harus menyampaikan rekomendasinya kepada Menteri dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara "lengkap dan benar". Selanjutnya, Menteri memiliki waktu maksimal 14 hari kerja sejak menerima rekomendasi SKK Migas untuk mengeluarkan keputusan akhir. MEMR 48/2017为批准流程的最后阶段规定了具体的法定时限。第4条规定，SKK Migas必须在收到“完整且正确”的申请之日起最多14个工作日内向部长提交其建议。随后，部长在收到SKK Migas的建议后最多有14个工作日来发布最终决定。
It is of paramount importance to understand that these statutory timelines do not reflect the total duration of the process. The 14-day clock for SKK Migas's review only begins once SKK Migas formally accepts the application as "complete and correct." The preliminary phase, during which SKK Migas reviews the initial submission, poses clarification questions, requests supplementary documentation, and conducts due diligence meetings, is not subject to a statutory deadline. This initial "pre-acceptance" phase can often extend for several weeks or even months. Sangat penting untuk dipahami bahwa jangka waktu hukum ini tidak mencerminkan durasi total proses. Batas waktu 14 hari untuk tinjauan SKK Migas baru dimulai setelah SKK Migas secara formal menerima permohonan sebagai "lengkap dan benar". Fase awal, di mana SKK Migas meninjau pengajuan awal, mengajukan pertanyaan klarifikasi, meminta dokumentasi tambahan, dan melakukan pertemuan uji tuntas, tidak tunduk pada batas waktu hukum. Fase "pra-penerimaan" awal ini seringkali dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. 至关重要的是要理解，这些法定时限并不反映流程的总时长。SKK Migas审查的14天时限仅在SKK Migas正式接受申请为“完整且正确”后才开始计算。初步阶段，即SKK Migas审查初步提交材料、提出澄清问题、要求补充文件并进行尽职调查会议的阶段，不受法定时限的约束。这个初步的“预受理”阶段通常可能持续数周甚至数月。

Table 2: Indicative Timeline for Approval of Direct Change of Control

Note: The timeline in Phase 1 is the most variable and critical component. The formal timelines in Phases 2 and 3 only commence after the application is officially accepted as complete by SKK Migas.

Stage Activity Responsible Body Duration
Phase 1: Pre-Acceptance Review Initial Application Submission & Completeness Check PSC Contractor & SKK Migas Variable (Weeks to Months)
Phase 2: Formal Review & Recommendation (Statutory) Issuance of Recommendation to MEMR SKK Migas Max. 14 Working Days
Phase 3: Final Ministerial Decision (Statutory) Issuance of Final Approval/Rejection Minister of MEMR Max. 14 Working Days
Total Indicative Timeline (Post-Acceptance) Approx. 28 Working Days
D. The Role of SKK Migas Work Procedure Guidelines (Pedoman Tata Kerja - PTK) D. Peran Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas D. SKK Migas工作程序指南的作用（Pedoman Tata Kerja - PTK）
To operationalize the high-level requirements of laws and ministerial regulations, SKK Migas issues internal Work Procedure Guidelines, known as Pedoman Tata Kerja or PTK. These PTKs provide detailed, step-by-step administrative instructions for both SKK Migas personnel and PSC Contractors on a variety of operational matters. This PTK serves as the practical implementation manual for the legal mandates established in MEMR 48/2017, governing the administrative mechanics and procedural compliance of the application process. Untuk mengoperasionalkan persyaratan tingkat tinggi dari undang-undang dan peraturan menteri, SKK Migas menerbitkan Pedoman Tata Kerja internal, yang dikenal sebagai PTK. PTK ini memberikan instruksi administratif yang terperinci dan langkah-demi-langkah bagi personel SKK Migas dan Kontraktor KBH mengenai berbagai masalah operasional. PTK ini berfungsi sebagai manual implementasi praktis untuk mandat hukum yang ditetapkan dalam Permen ESDM 48/2017, yang mengatur mekanisme administratif dan kepatuhan prosedural dari proses permohonan. 为了实施法律和部长级条例的高层要求，SKK Migas发布了内部工作程序指南，称为Pedoman Tata Kerja或PTK。这些PTK为SKK Migas人员和PSC承包商提供了关于各种运营事务的详细、分步骤的行政指示。该PTK作为实施MEMR 48/2017中确立的法律授权的实践手册，管辖申请过程的行政机制和程序合规性。
VI. SPECIFIC IMPLICATIONS OF A CHANGE OF CONTROL OF THE OPERATOR VI. IMPLIKASI SPESIFIK DARI PERUBAHAN PENGENDALIAN OPERATOR VI. 作业者控制权变更的具体影响
The fact that TargetCo is not merely a PI holder but the designated Operator of the Working Area fundamentally alters the nature and intensity of the regulatory review. This is the most critical aspect of the proposed transaction. Fakta bahwa TargetCo bukan hanya pemegang PI tetapi juga Operator yang ditunjuk di Wilayah Kerja secara fundamental mengubah sifat dan intensitas tinjauan peraturan. Ini adalah aspek paling kritis dari transaksi yang diusulkan. 目标公司不仅是PI持有者，还是工作区的指定作业者，这一事实从根本上改变了监管审查的性质和强度。这是拟议交易中最关键的方面。
A. Heightened Regulatory Scrutiny: The "Operator Premium" A. Peningkatan Pengawasan Regulasi: "Premi Operator" A. 加强监管审查：“作业者溢价”
A change of control of a non-operating partner is primarily a matter of assessing the financial stability and passive commitment of the new shareholder. In contrast, a change of control of the Operator directly impacts the day-to-day management and execution of all petroleum operations. The Operator is the entity with which SKK Migas interacts daily; it is responsible for proposing the WP&B, conducting drilling campaigns, managing production facilities, and ensuring compliance with all technical, safety, and environmental standards. The transaction must be understood as a dual-trigger event, triggering both the "Direct Change of Control" process and functionally, the "Change of Operator" process. Perubahan pengendalian mitra non-operasi terutama merupakan masalah penilaian stabilitas keuangan dan komitmen pasif dari pemegang saham baru. Sebaliknya, perubahan pengendalian Operator secara langsung berdampak pada manajemen sehari-hari dan pelaksanaan semua operasi perminyakan. Operator adalah entitas yang berinteraksi setiap hari dengan SKK Migas; ia bertanggung jawab untuk mengusulkan WP&B, melakukan kampanye pengeboran, mengelola fasilitas produksi, dan memastikan kepatuhan terhadap semua standar teknis, keselamatan, dan lingkungan. Transaksi ini harus dipahami sebagai peristiwa pemicu ganda, yang memicu proses "Perubahan Pengendalian Langsung" dan secara fungsional, proses "Perubahan Operator". 非作业合作伙伴的控制权变更主要在于评估新股东的财务稳定性和被动承诺。相比之下，作业者的控制权变更直接影响所有石油作业的日常管理和执行。作业者是SKK Migas每天互动的实体；它负责提议工作计划和预算（WP&B）、进行钻井活动、管理生产设施，并确保遵守所有技术、安全和环境标准。该交易必须被理解为一个双重触发事件，既触发“直接控制权变更”程序，在功能上也触发“作业者变更”程序。
B. Operator Qualification Requirements B. Persyaratan Kualifikasi Operator B. 作业者资格要求
While a single, exhaustive checklist is not published, the qualifications SKK Migas expects of an Operator are well-established. The Acquirer must affirmatively demonstrate its credentials in the following areas:
  • Technical and Operational Experience: A proven track record of successfully and safely operating similar oil and gas assets.
  • Financial Capability: Sufficient capacity to fund its share of all future capital and operating expenditures.
  • Qualified Personnel and Technology: Access to necessary human resources and technology to conduct operations according to good international petroleum industry practice.
  • Health, Safety, and Environment (HSE) Record: A strong global HSE performance record.
 Meskipun daftar periksa tunggal yang lengkap tidak dipublikasikan, kualifikasi yang diharapkan SKK Migas dari seorang Operator sudah mapan. Pengakuisisi harus secara afirmatif menunjukkan kredensialnya di bidang-bidang berikut:
  • Pengalaman Teknis dan Operasional: Rekam jejak yang terbukti dalam mengoperasikan aset minyak dan gas serupa secara berhasil dan aman.
  • Kemampuan Keuangan: Kapasitas yang cukup untuk mendanai bagiannya dari semua belanja modal dan operasional di masa depan.
  • Personel dan Teknologi yang Berkualitas: Akses ke sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan operasi sesuai dengan praktik industri perminyakan internasional yang baik.
  • Catatan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (KKL): Catatan kinerja KKL global yang kuat.
 虽然没有公布单一详尽的清单，但SKK Migas对作业者所期望的资格已得到充分确立。收购方必须在以下领域积极证明其资质：
  • 技术和运营经验：拥有成功和安全运营类似油气资产的良好记录。
  • 财务能力：有足够的能力资助其在所有未来资本和运营支出中的份额。
  • 合格人员和技术：能够获得必要的人力资源和技术，以根据国际良好石油行业惯例进行作业。
  • 健康、安全与环境（HSE）记录：拥有强大的全球HSE表现记录。
C. Impact on the Joint Operating Agreement (JOA) C. Dampak pada Perjanjian Operasi Bersama (POB) C. 对联合作业协议（JOA）的影响
Beyond the regulatory sphere, the transaction has critical contractual implications under the JOA. Most standard-form JOAs contain clauses that are triggered by a change of control, particularly of the Operator. These may include pre-emptive rights for other partners, consent rights, and successor operator provisions. These contractual processes must be managed in parallel with the government approval process. Di luar lingkup peraturan, transaksi ini memiliki implikasi kontraktual yang penting di bawah POB. Sebagian besar POB bentuk standar berisi klausul yang dipicu oleh perubahan pengendalian, terutama Operator. Ini dapat mencakup hak penebusan awal untuk mitra lain, hak persetujuan, dan ketentuan operator pengganti. Proses kontraktual ini harus dikelola secara paralel dengan proses persetujuan pemerintah. 除了监管领域，该交易在JOA下具有关键的合同影响。大多数标准格式的JOA都包含因一方（尤其是作业者）控制权变更而触发的条款。这些可能包括其他合作伙伴的优先购买权、同意权和后继作业者条款。这些合同流程必须与政府批准流程并行管理。
VII. STRATEGIC ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS VII. ANALISIS STRATEGIS DAN REKOMENDASI VII. 战略分析与建议
A. Key Legal Risks and Mitigation Strategies A. Risiko Hukum Utama dan Strategi Mitigasi A. 主要法律风险与缓解策略
  • Risk of Rejection: Mitigation involves rigorous internal due diligence against Operator qualification criteria before executing a binding SPA.
  • Risk of Protracted Approval Timeline: Mitigation requires a proactive regulatory engagement plan, including informal consultations with SKK Migas.
  • Risk of Adverse JOA Consequences: Mitigation is a full legal review of the JOA's clauses and transparent communication with other PI holders.
  • Risiko Penolakan: Mitigasi melibatkan uji tuntas internal yang ketat terhadap kriteria kualifikasi Operator sebelum menandatangani SPA yang mengikat.
  • Risiko Jangka Waktu Persetujuan yang Berkepanjangan: Mitigasi memerlukan rencana keterlibatan peraturan yang proaktif, termasuk konsultasi informal dengan SKK Migas.
  • Risiko Konsekuensi POB yang Merugikan: Mitigasi adalah tinjauan hukum penuh terhadap klausul-klausul POB dan komunikasi yang transparan dengan pemegang PI lainnya.
  • 拒绝风险：缓解措施包括在执行具有约束力的SPA之前，根据作业者资格标准进行严格的内部尽职调查。
  • 批准时间过长的风险：缓解措施需要一个积极的监管沟通计划，包括与SKK Migas的非正式咨询。
  • 不利的JOA后果风险：缓解措施是对JOA条款进行全面法律审查，并与其他PI持有者进行透明沟通。
B. Transaction Structuring B. Penataan Transaksi B. 交易结构设计
The Share Purchase Agreement ("SPA") must be structured to account for the regulatory approval process. It is imperative that the SPA includes: a Condition Precedent making the closing conditional on final MEMR approval; a Cooperation Clause obligating the seller to diligently prosecute the application; and a Long-Stop Date for termination if approval is not obtained. Perjanjian Jual Beli Saham ("SPA") harus disusun untuk memperhitungkan proses persetujuan peraturan. Sangat penting bahwa SPA mencakup: Syarat Pendahuluan yang membuat penutupan bersyarat pada persetujuan akhir dari Menteri ESDM; Klausul Kerja Sama yang mewajibkan penjual untuk dengan tekun mengurus permohonan; dan Tanggal Batas Akhir untuk pengakhiran jika persetujuan tidak diperoleh. 股份购买协议（“SPA”）的结构必须考虑到监管批准过程。SPA必须包括：一个先决条件，使交割以获得能源部的最终批准为条件；一个合作条款，要求卖方勤勉地推进申请；以及一个最终截止日期，如果未获得批准则可终止协议。
C. Regulatory Engagement Strategy C. Strategi Keterlibatan Regulasi C. 监管沟通策略
A successful outcome requires a proactive engagement strategy built on three pillars:
  • Pre-Submission Socialization: Introductory meetings with SKK Migas to build confidence and present the Acquirer's credentials.
  • A Compelling and Transparent Application: Present a narrative highlighting strategic benefits for Indonesia.
  • Consistent and Professional Follow-up: Maintain a regular channel of communication with SKK Migas.
 Hasil yang sukses memerlukan strategi keterlibatan yang proaktif yang dibangun di atas tiga pilar:
  • Sosialisasi Pra-Pengajuan: Pertemuan perkenalan dengan SKK Migas untuk membangun kepercayaan dan mempresentasikan kredensial Pengakuisisi.
  • Aplikasi yang Meyakinkan dan Transparan: Sajikan narasi yang menyoroti manfaat strategis bagi Indonesia.
  • Tindak Lanjut yang Konsisten dan Profesional: Pertahankan saluran komunikasi yang teratur dengan SKK Migas.
 成功的成果需要一个建立在三大支柱之上的主动沟通策略：
  • 提交前沟通：与SKK Migas举行介绍性会议，以建立信任并展示收购方的资质。
  • 有说服力且透明的申请：提出一个突出对印度尼西亚战略利益的叙述。
  • 持续和专业的跟进：与SKK Migas保持定期的沟通渠道。
VIII. CONCLUSION VIII. KESIMPULAN VIII. 结论
The proposed acquisition, resulting in a direct change of control of the designated Operator of an Indonesian PSC, is a legally and procedurally intensive undertaking. It is governed primarily by MEMR 48/2017 and requires the prior, non-delegable approval of the Minister of MEMR, which is substantively predicated on a positive recommendation from SKK Migas. Akuisisi yang diusulkan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian langsung atas Operator yang ditunjuk dari suatu KBH Indonesia, adalah suatu usaha yang intensif secara hukum dan prosedural. Hal ini diatur terutama oleh Permen ESDM 48/2017 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu yang tidak dapat didelegasikan dari Menteri ESDM, yang secara substantif didasarkan pada rekomendasi positif dari SKK Migas. 拟议的收购，导致印度尼西亚PSC指定作业者的直接控制权变更，是一项法律和程序上都非常密集的任务。它主要受MEMR 48/2017管辖，并需要能源和矿产资源部长事先的、不可授权的批准，该批准实质上取决于SKK Migas的积极建议。
The transaction's success is contingent upon the Acquirer's ability to convincingly demonstrate to SKK Migas that it possesses the superior technical, financial, and operational capabilities necessary to fulfill the demanding role of an Operator. The regulatory review will be exacting, focusing on the continuity of safe and optimal petroleum operations in service of the national interest, a direct reflection of the constitutional principle of state control over its natural resources. Keberhasilan transaksi ini bergantung pada kemampuan Pengakuisisi untuk secara meyakinkan menunjukkan kepada SKK Migas bahwa ia memiliki kapabilitas teknis, keuangan, dan operasional yang unggul yang diperlukan untuk memenuhi peran Operator yang menuntut. Tinjauan peraturan akan sangat ketat, berfokus pada keberlangsungan operasi perminyakan yang aman dan optimal untuk melayani kepentingan nasional, sebuah cerminan langsung dari prinsip konstitusional pengendalian negara atas sumber daya alamnya. 交易的成功取决于收购方能否令人信服地向SKK Migas证明其拥有履行作业者严苛角色所需的卓越技术、财务和运营能力。监管审查将是严格的，重点关注为国家利益服务的安全和最佳石油作业的连续性，这直接反映了国家控制其自然资源的宪法原则。
With meticulous preparation, a robust and transparent application, a sophisticated regulatory engagement strategy, and careful structuring of the underlying commercial agreements, the requisite approvals can be obtained. It is strongly recommended that the Acquirer immediately commence a detailed due diligence and strategic planning phase, as outlined in this memorandum, to lay the groundwork for a successful transaction. Dengan persiapan yang teliti, aplikasi yang kuat dan transparan, strategi keterlibatan peraturan yang canggih, dan penataan yang cermat atas perjanjian komersial yang mendasarinya, persetujuan yang diperlukan dapat diperoleh. Sangat disarankan agar Pengakuisisi segera memulai fase uji tuntas dan perencanaan strategis yang terperinci, sebagaimana diuraikan dalam memorandum ini, untuk meletakkan dasar bagi transaksi yang sukses. 通过精心的准备、健全透明的申请、成熟的监管沟通策略以及对基础商业协议的仔细构建，可以获得必要的批准。强烈建议收购方立即开始详细的尽职调查和战略规划阶段，如本备忘录所述，为成功的交易奠定基础。
Link to ESDM Regulation below in blue

Link to ESDM Regulation below in blue (click)

Contact us should you have any further queries

via Whatsapp (call or chat), or email contact@andzaribrahim.com

Whatsapp me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart