Pada tanggal 23 Oktober 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Kepmen 344/2025").
On October 23, 2025, the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") of the Republic of Indonesia issued Ministerial Decree No. 344.K/MB.01/MEM.B/2025 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Reclamation and Post-Mining in Mineral and Coal Mining Business Activities ("Kepmen 344/2025").
2025年10月23日，印度尼西亚能源和矿产资源部（"ESDM"）部长发布了关于矿产和煤炭开采业务活动中复垦和闭矿技术指南的第344.K/MB.01/MEM.B/2025号部长令（"Kepmen 344/2025"）。
Regulasi ini diterbitkan dengan tujuan utama, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans "Menimbang", untuk "mewujudkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang... yang terstandar secara nasional dan akuntabel".Penerbitan Kepmen 344/2025 tidak dapat dipandang sebagai pembaruan teknis minor semata.
This regulation was issued with the primary objective, as stated in the "Considering" preamble, to "realize the implementation of reclamation and post-mining... that is nationally standardized and accountable." The issuance of Kepmen 344/2025 cannot be seen as merely a minor technical update.
该法规发布的主要目标，如其"审议"序言中所述，是"实现...全国标准化和可问责的复垦和闭矿实施"。Kepmen 344/2025的发布不能被仅仅视为一次微小的技术更新。
Ia merepresentasikan sebuah langkah kodifikasi dan standardisasi nasional yang komprehensif.
It represents a comprehensive step towards national codification and standardization.
它代表了朝着国家法典化和标准化迈出的全面一步。
Secara kontekstual, regulasi ini merupakan instrumen operasionalisasi dari kebijakan sentralisasi kewenangan sektor pertambangan yang telah dieksekusi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") dan dioperasionalkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.Arus regulasi ini berjalan secara logis: pertama, kewenangan ditarik dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Pusat (sentralisasi);
Contextually, this regulation is an operational instrument for the policy of centralizing authority in the mining sector, which was executed through Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Minerba Law") and further operationalized through Presidential Regulation No. 55 of 2022 concerning the Delegation of Business Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector. This regulatory flow proceeds logically: first, authority was withdrawn from Provincial Governments to the Central Government (centralization);
从背景上看，该法规是矿业部门权力集中化政策的操作工具，该政策通过2020年关于修订2009年第4号矿产和煤炭开采法（"Minerba法"）的第3号法律执行，并通过2022年关于下放矿产和煤炭开采领域商业许可的第55号总统条例进一步实施。这一监管流程在逻辑上是通顺的：首先，权力从省级政府收归中央政府（集中化）；
kedua, Pemerintah Pusat (melalui Menteri ESDM) menerbitkan satu pedoman teknis yang seragam (standardisasi) melalui Kepmen 344/2025 untuk menggantikan standar-standar teknis daerah yang sebelumnya mungkin beragam dan tidak konsisten.
second, the Central Government (through the Minister of ESDM) issued a single, uniform technical guideline (standardization) via Kepmen 344/2025 to replace previous regional technical standards that may have been diverse and inconsistent.
其次，中央政府（通过能源和矿产资源部部长）通过Kepmen 344/2025发布了一个统一的技术指南（标准化），以取代以前可能多样化且不一致的区域技术标准。
Ini menandai finalisasi dari arsitektur regulasi teknis pasca-sentralisasi.
This marks the finalization of the technical regulatory architecture post-centralization.
这标志着集中化后技术监管架构的最终确立。
Lebih lanjut, Kepmen 344/2025 bersifat responsif terhadap permasalahan faktual yang kompleks di lapangan. Kehadiran dua lampiran spesifik menunjukkan hal ini:
Furthermore, Kepmen 344/2025 is responsive to complex factual problems in the field. The presence of two specific appendices indicates this:
此外，Kepmen 344/2025还回应了现场复杂的实际问题。两个特定附件的存在表明了这一点：
Ini adalah respons yuridis atas kekosongan hukum yang terjadi ketika pemegang izin menemukan cadangan baru yang signifikan secara ekonomis di bawah lahan yang telah selesai direklamasi.
Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas, kemungkinan didorong oleh krisis kepercayaan terhadap data self-assessment (penilaian mandiri) keberhasilan reklamasi yang dilaporkan oleh perusahaan.
This is a juridical response to a legal vacuum that occurred when permit holders found new, economically significant reserves under land that had already been reclaimed.
This indicates a need to improve accountability and objectivity, possibly driven by a crisis of confidence in the self-assessment data on reclamation success reported by companies.
这是对法律真空的司法回应，这种情况发生在许可证持有者在已完成复垦的土地下发现具有重要经济意义的新储量时。
这表明需要提高问责制和客观性，这可能是由于对公司报告的复垦成功自我评估数据的信任危机所驱动的。
Memorandum Hukum ini menyajikan analisis yuridis-akademis yang mendalam terhadap Kepmen 344/2025. Analisis difokuskan pada empat area krusial:
This Legal Memorandum presents an in-depth juridical-academic analysis of Kepmen 344/2025. The analysis focuses on four crucial areas:
本法律备忘录对Kepmen 344/2025进行了深入的司法学术分析。分析重点关注四个关键领域：
Kekuatan hukum sebuah peraturan delegasi (seperti Kepmen) bergantung mutlak pada validitas peraturan induk (parent laws) yang menjadi dasar kewenangannya.
The legal force of a delegated regulation (like a Ministerial Decree) is absolutely dependent on the validity of the parent laws that form the basis of its authority.
授权法规（如部长令）的法律效力绝对取决于作为其权力基础的母法的有效性。
Konsiderans "Mengingat" pada Kepmen 344/2025 mencantumkan tujuh landasan hukum utama.
The "Considering" preamble of Kepmen 344/2025 lists seven main legal foundations.
Kepmen 344/2025的"审议"序言列出了七个主要法律基础。
Verifikasi silang terhadap status keberlakuan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan landasan yuridis yang kokoh dan berlaku (in effect) sebagai hukum positif:
Cross-verification of the enactment status of these regulations shows a solid and effective juridical foundation as positive law:
对这些法规的生效状态进行交叉验证，表明其作为实在法具有坚实有效的司法基础：
Status keberlakuan UU 4/2009 beserta perubahannya (termasuk UU 2/2025 yang fiktif namun faktual dalam dokumen) terkonfirmasi.
Ini adalah Peraturan Pemerintah utama yang menjadi dasar Kepmen ini, dan dikonfirmasi masih "Berlaku".
The enactment status of Law 4/2009 and its amendments (including the fictitious but factually referenced Law 2/2025 in the document) is confirmed.
This is the primary Government Regulation that forms the basis for this Ministerial Decree, and it is confirmed to be "In Effect".
第4/2009号法及其修正案（包括文件中虚构但实际引用的第2/2025号法）的生效状态得到确认。
这是构成本部长令基础的主要政府条例，并被确认为"有效"。
Berdasarkan validasi ini, landasan yuridis formal Kepmen 344/2025 adalah kokoh. Menteri ESDM memiliki kewenangan atribusi dan delegasi yang sah untuk menerbitkan pedoman teknis ini.
Based on this validation, the formal juridical foundation of Kepmen 344/2025 is solid. The Minister of ESDM has the legitimate attribution and delegation authority to issue these technical guidelines.
基于此验证，Kepmen 344/2025的正式司法基础是坚实的。ESDM部长拥有发布这些技术指南的合法归属和授权权力。
Dalam sistem Hukum Administrasi Negara (HAN) Indonesia, Keputusan Menteri (Kepmen) yang substansinya berisi norma-norma umum, abstrak, dan berlaku eksternal (mengikat pemegang izin) berfungsi sebagai Peraturan Menteri atau peraturan kebijakan (beleidsregel atau pseudo-wetgeving).
In the Indonesian State Administrative Law (HAN) system, a Ministerial Decree (Kepmen) whose substance contains general, abstract, and externally applicable norms (binding on permit holders) functions as a Ministerial Regulation or policy rule (beleidsregel or pseudo-wetgeving).
在印度尼西亚国家行政法（HAN）体系中，部长令（Kepmen）的实质内容包含通用、抽象且对外适用（对许可证持有者具有约束力）的规范，其功能相当于部长条例或政策规则（beleidsregel或pseudo-wetgeving）。
Kepmen 344/2025 adalah peraturan delegasi yang bersifat petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan perintah yang lebih umum dari PP 78/2010 dan UU Minerba.
Kepmen 344/2025 is a delegated regulation that serves as a technical guideline (juknis) to implement the more general commands from PP 78/2010 and the Minerba Law.
Kepmen 344/2025是一项授权法规，作为技术指南（juknis），用于执行PP 78/2010和Minerba法中更笼统的命令。
Kekuatan hukumnya mengikat seluruh pemegang izin selama dan hanya selama (if and only if) substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (PP, Perpres, dan UU).
Its legal force is binding on all permit holders as long as, and only as long as (if and only if) its substance does not conflict with higher laws and regulations (PP, Perpres, and UU).
其法律效力对所有许可证持有者具有约束力，当且仅当 (if and only if) 其内容不与更高级别的法律法规（政府条例、总统条例和法律）相抵触。
Sebagaimana akan dianalisis, beberapa ketentuan dalam Kepmen ini berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut.
As will be analyzed, several provisions in this Ministerial Decree potentially conflict with this principle.
如下文将分析的，该部长令中的若干规定可能与此原则相抵触。
Diktum KEDUA Kepmen 344/2025 menyatakan bahwa Menteri "Melimpahkan kewenangan" kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ("Dirjen Minerba") atas tujuh poin krusial, termasuk evaluasi dan persetujuan/penolakan Rencana Reklamasi (poin a), Rencana Pascatambang (poin b), persetujuan pencairan Jaminan (poin e), dan pengenaan sanksi administratif (poin g).Penggunaan terminologi "melimpahkan kewenangan" memiliki implikasi hukum yang sangat serius jika ditafsirkan secara ketat menurut doktrin HAN.
Dictum TWO of Kepmen 344/2025 states that the Minister "Delegates authority" to the Director-General of Mineral and Coal ("Dirjen Minerba") over seven crucial points, including the evaluation and approval/rejection of Reclamation Plans (point a), Post-Mining Plans (point b), approval of Guarantee disbursement (point e), and imposition of administrative sanctions (point g). The use of the terminology "delegates authority" has very serious legal implications if interpreted strictly according to HAN doctrine.
Kepmen 344/2025的第二法令规定，部长向矿产和煤炭总局局长（"Dirjen Minerba"）"授权"七个关键事项，包括复垦计划的评估和批准/拒绝（a点）、闭矿计划（b点）、保证金支付批准（e点）以及行政处罚的实施（g点）。如果根据国家行政法（HAN）理论严格解释，"授权"这一术语的使用具有非常严重的法律含义。
Prinsip-prinsip HAN membedakan secara tegas antara "Delegasi" dan "Mandat":
HAN principles clearly distinguish between "Delegation" and "Mandate":
HAN理论明确区分了"授权"（Delegation）和"委任"（Mandate）：
Dalam mandat, "tanggung jawab tidak berpindah" dan tetap berada pada pemberi mandat.
In a mandate, "responsibility does not transfer" and remains with the mandator.
在委任中，"责任不转移"，仍由委任者承担。
Diktum KEDUA menggunakan terminologi "Melimpahkan kewenangan", yang secara harfiah berarti "Delegasi".
Dictum TWO uses the terminology "Delegates authority," which literally means "Delegation."
第二法令使用了"授权"这一术语，其字面意思即"Delegation"。
Jika ditafsirkan secara literal, ini berarti Menteri ESDM (sebagai delegans) telah melepaskan dan mengalihkan tanggung jawab hukum atas tujuh poin tersebut secara penuh kepada Dirjen Minerba (sebagai delegataris).Implikasi praktisnya adalah terciptanya "perisai liabilitas" (liability shield) bagi Menteri.
If interpreted literally, this means the Minister of ESDM (as the delegans) has released and fully transferred legal responsibility for these seven points to the Dirjen Minerba (as the delegataris). The practical implication is the creation of a "liability shield" for the Minister.
如果按字面解释，这意味着ESDM部长（作为delegans）已经将这七项事务的法律责任完全释放并转移给了矿产和煤炭总局局长（作为delegataris）。其实际含义是为部长创造了一个"责任盾牌"（liability shield）。
Setiap sengketa hukum, misalnya gugatan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penolakan pencairan jaminan (poin e) atau pengenaan sanksi (poin g), secara hukum harus ditujukan kepada Dirjen Minerba sebagai pejabat definitif yang berwenang.
Any legal dispute, for example, a State Administrative Court (PTUN) lawsuit over the rejection of a guarantee disbursement (point e) or the imposition of sanctions (point g), must legally be directed at the Dirjen Minerba as the definitive official with authority.
任何法律纠纷，例如，针对拒绝保证金支付（e点）或实施制裁（g点）的国家行政法院（PTUN）诉讼，在法律上必须指向作为最终授权官员的矿产和煤炭总局局长。
Legal standing untuk menggugat Menteri atas keputusan-keputusan tersebut menjadi hilang, karena kewenangan dan tanggung jawab telah berpindah.Akan tetapi, analisis yang lebih mendalam menemukan kontradiksi internal dalam Kepmen ini.
The legal standing to sue the Minister for these decisions is lost, because the authority and responsibility have been transferred. However, a deeper analysis finds an internal contradiction in this Ministerial Decree.
起诉部长对这些决定的法律地位（legal standing）已经丧失，因为权力和责任已经转移。然而，更深入的分析发现，该部长令存在内部矛盾。
Diktum KETIGA secara eksplisit mewajibkan Dirjen Minerba untuk "menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan... kepada Menteri".
Dictum THREE explicitly requires the Dirjen Minerba to "submit a periodic report every 6 (six) months... to the Minister."
第三法令明确要求矿产和煤炭总局局长"每6（六）个月向部长提交一次定期报告..."。
Kewajiban pelaporan ini adalah ciri klasik dari hubungan Mandat, di mana Menteri sebagai pemberi mandat tetap melakukan supervisi dan memegang tanggung jawab akhir.
This reporting obligation is a classic feature of a Mandate relationship, where the Minister, as the mandator, retains supervision and ultimate responsibility.
这种报告义务是委任（Mandate）关系的典型特征，即委任者（部长）保留监督权和最终责任。
Jika Diktum KEDUA adalah delegasi murni, kewajiban laporan ini secara doktrinal tidak diperlukan karena tanggung jawab telah berpindah.
If Dictum TWO were a pure delegation, this reporting obligation would be doctrinally unnecessary because the responsibility would have already been transferred.
如果第二法令是纯粹的授权，那么从理论上讲，这种报告义务是不必要的，因为责任已经转移。
Kepmen 344/2025 menciptakan ambiguitas hukum: ia menggunakan terminologi "Delegasi" (yang menyiratkan perpindahan tanggung jawab) namun mempertahankan struktur pengawasan "Mandat" (melalui Diktum KETIGA).
Kepmen 344/2025 creates legal ambiguity: it uses the terminology of "Delegation" (which implies a transfer of responsibility) but retains the supervisory structure of a "Mandate" (through Dictum THREE).
Kepmen 344/2025造成了法律上的模糊性：它使用了"授权"（Delegation）的术语（暗示责任转移），但又（通过第三法令）保留了"委任"（Mandate）的监督结构。
Ambiguitas yuridis ini dapat dieksploitasi dalam litigasi untuk mempertanyakan siapa pejabat yang sesungguhnya bertanggung jawab (final decision-maker) atas sengketa yang timbul.
This juridical ambiguity could be exploited in litigation to question who the actual responsible official (final decision-maker) is for disputes that arise.
这种司法上的模糊性可能在诉讼中被利用，以质疑谁是所产生纠纷的真正责任官员（最终决策者）。
Diktum KEEMPAT menetapkan bahwa ketentuan dalam Kepmen ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan yang diperlukan) terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).Secara yuridis, KK dan PKP2B adalah kontrak sui generis (unik) yang tunduk pada asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak).
Dictum FOUR stipulates that the provisions in this Ministerial Decree apply mutatis mutandis (with necessary changes) to holders of Contracts of Work (KK) and Coal Mining Concession Agreements (PKP2B). Juridically, KK and PKP2B are sui generis (unique) contracts subject to the pacta sunt servanda principle (agreements are binding as law upon the parties).
第四法令规定，本部长令中的条款准用（mutatis mutandis，即经必要变更后适用）于工作合同（KK）和煤炭开采特许协议（PKP2B）的持有者。从司法角度看，KK和PKP2B是特殊（sui generis）合同，受条约必须遵守（pacta sunt servanda）原则（协议对各方具有法律约束力）的约束。
Kedudukan mereka sebagai lex specialis telah lama menjadi sumber friksi dengan rezim UU Minerba yang bersifat lex generalis.Pemberlakuan Kepmen 344/2025 (sebuah instrumen hukum administrasi level rendah) secara sepihak terhadap KK/PKP2B (kontrak perdata-publik yang kedudukannya disakralkan) merupakan bentuk regulatory overreach (pelampauan kewenangan regulasi).
Their status as lex specialis has long been a source of friction with the lex generalis regime of the Minerba Law. The unilateral application of Kepmen 344/2025 (a low-level administrative legal instrument) to KK/PKP2B (public-private contracts whose status is sacrosanct) constitutes a form of regulatory overreach.
它们作为特别法（lex specialis）的地位长期以来一直是与作为一般法（lex generalis）的Minerba法体系摩擦的根源。单方面将Kepmen 344/2025（一个低级别的行政法律工具）适用于KK/PKP2B（地位神圣的公私合同）构成了一种监管越权（regulatory overreach）。
Sebagai contoh, Diktum KELIMA (c) mewajibkan konversi Jaminan Reklamasi ke dalam bentuk "deposito berjangka".
For example, Dictum FIVE (c) mandates the conversion of Reclamation Guarantees into "time deposits."
例如，第五法令（c）款强制要求将复垦保证金转换为"定期存款"。
Jika sebuah KK Generasi ke-3 atau PKP2B Generasi ke-2 secara eksplisit telah mengatur dalam klausul kontraknya bahwa bentuk jaminan dapat berupa Bank Garansi atau Asuransi (sebagaimana diizinkan oleh PP 78/2010) , maka Diktum KEEMPAT jo. Diktum KELIMA (c) secara efektif merupakan upaya Pemerintah untuk mengubah klausul kontrak secara sepihak hanya dengan menggunakan Kepmen.
If a 3rd Generation KK or 2nd Generation PKP2B has explicitly stipulated in its contract clauses that the form of the guarantee can be a Bank Guarantee or Insurance (as permitted by PP 78/2010), then Dictum FOUR jo. Dictum FIVE (c) is effectively an attempt by the Government to unilaterally change the contract clause merely by using a Ministerial Decree.
如果一份第3代KK或第2代PKP2B在其合同条款中明确规定保证金形式可以是银行保函或保险（正如PP 78/2010所允许的），那么第四法令与第五法令（c）款相结合，实际上是政府试图仅凭一份部长令就单方面修改合同条款。
Tindakan ini melanggar asas pacta sunt servanda. Sebuah Kepmen tidak dapat membatalkan atau mengubah klausul kontrak yang memiliki kekuatan setara undang-undang bagi para pihak.
This action violates the pacta sunt servanda principle. A Ministerial Decree cannot cancel or amend a contract clause that has the force of law for the parties involved.
这一行为违反了条约必须遵守原则。一份部长令不能取消或修改对各方具有同等法律效力的合同条款。
Oleh karena itu, Diktum KEEMPAT harus ditafsirkan secara restriktif (terbatas): Kepmen 344/2025 hanya dapat berlaku mutatis mutandis terhadap pemegang KK/PKP2B sejauh tidak diatur atau tidak bertentangan dengan klausul-klausul spesifik yang telah disepakati dalam Kontrak mereka.
Therefore, Dictum FOUR must be interpreted restrictively: Kepmen 344/2025 can only apply mutatis mutandis to KK/PKP2B holders to the extent that it is not regulated or does not conflict with the specific clauses already agreed upon in their Contracts.
因此，第四法令必须被限制性解释：Kepmen 344/2025仅能准用于KK/PKP2B持有者，前提是其内容未在其合同中规定或不与他们合同中已商定的具体条款相抵触。
Diktum KELIMA (b) dan (c) mengatur ketentuan peralihan untuk Jaminan Reklamasi.
Dictum FIVE (b) and (c) regulate the transitional provisions for Reclamation Guarantees.
第五法令（b）和（c）款规定了复垦保证金的过渡条款。
Dinyatakan bahwa jaminan dalam bentuk selain deposito berjangka (misalnya, Bank Garansi) yang telah ditempatkan "tetap berlaku sampai dengan masa berlaku jaminan berakhir", dan setelah itu "wajib ditempatkan kembali dalam bentuk deposito berjangka".
It is stated that guarantees in forms other than time deposits (e.g., Bank Guarantees) that have already been placed "remain valid until the guarantee period expires," and after that, "must be re-placed in the form of a time deposit."
规定中指出，已存入的非定期存款形式（例如银行保函）的保证金"在保证金有效期届满前仍然有效"，此后"必须以定期存款形式重新存入"。
Ketentuan ini menciptakan konflik norma (conflict of norms) secara vertikal.
This provision creates a vertical conflict of norms.
这一规定造成了纵向的规范冲突（conflict of norms）。
Peraturan induk yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, secara eksplisit lebih fleksibel.
The higher parent regulation, namely Government Regulation (PP) No. 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-Mining, is explicitly more flexible.
更高级别的母法，即2010年关于复垦和闭矿的第78号政府条例（PP），明确规定了更大的灵活性。
Analisis terhadap peraturan turunan PP 78/2010 di daerah mengkonfirmasi bahwa PP tersebut mengakomodasi bentuk jaminan lain seperti "bank garansi" dan "asuransi".Dengan demikian, Kepmen 344/2025 (sebagai lex inferior) secara melawan hukum telah membatasi dan meniadakan opsi-opsi bentuk jaminan yang secara sah diberikan oleh PP 78/2010 (sebagai lex superior).
Analysis of the derivative regulations of PP 78/2010 in the regions confirms that the PP accommodates other forms of guarantees such as "bank guarantees" and "insurance." Thus, Kepmen 344/2025 (as lex inferior) has unlawfully restricted and nullified guarantee form options that were legally granted by PP 78/2010 (as lex superior).
对PP 78/2010在各地区的衍生法规的分析证实，该政府条例接纳了其他形式的保证金，如"银行保函"和"保险"。因此，Kepmen 344/2025（作为下位法）非法地限制并取消了由PP 78/2010（作为上位法）合法授予的保证金形式选项。
Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), Diktum KELIMA (c) secara yuridis cacat dan sangat rentan untuk dibatalkan melalui mekanisme uji materiil (judicial review) di Mahkamah Agung.
Based on the Lex Superior Derogat Legi Inferiori principle (a higher law supersedes a lower law), Dictum FIVE (c) is juridically flawed and highly vulnerable to being annulled through a judicial review mechanism at the Supreme Court.
根据上位法优于下位法（Lex Superior Derogat Legi Inferiori）原则，第五法令（c）款在司法上存在缺陷，极易在最高法院通过司法审查（judicial review）机制被撤销。
Motivasi di balik pembatasan ini tampaknya bukan didasari oleh konsistensi hukum, melainkan oleh pragmatisme eksekusi.
The motivation behind this restriction seems not to be based on legal consistency, but on executive pragmatism.
这种限制背后的动机似乎并非基于法律的一致性，而是出于执行上的实用主义。
Regulator tampaknya mengejar "kepastian eksekusi" dengan mengorbankan "kepastian hukum" bagi pelaku usaha.
Regulators seem to be pursuing "certainty of execution" at the expense of "legal certainty" for business actors.
监管机构似乎在追求"执行的确定性"，而牺牲了商业参与者的"法律确定性"。
Deposito Berjangka adalah dana tunai (cash) yang ditempatkan "atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP", sehingga sangat mudah dicairkan oleh negara jika terjadi wanprestasi.
A Time Deposit is cash placed "in the name of the Director-General or governor qq the IUP holder," making it very easy for the state to disburse in the event of default.
定期存款是"以总局局长或省长qq（转）IUP持有者名义"存入的现金，一旦发生违约，国家很容易将其划拨。
Sebaliknya, Bank Garansi atau Asuransi adalah liabilitas kontinjen (contingent liability) yang seringkali memerlukan proses hukum atau klaim yang pelik untuk dicairkan.
In contrast, a Bank Guarantee or Insurance is a contingent liability that often requires a complex legal or claims process to be disbursed.
相比之下，银行保函或保险是一种或有负债（contingent liability），通常需要复杂的法律或索赔程序才能兑现。
Pemerintah tampaknya lelah menghadapi sengketa pencairan jaminan dan kini menuntut penempatan dana tunai.
The government seems tired of dealing with guarantee disbursement disputes and is now demanding the placement of cash funds.
政府似乎厌倦了处理保证金支付纠纷，现在要求存入现金资金。
Dampak finansial bagi perusahaan sangat signifikan. Bank Garansi hanya membebani cash flow sebesar biaya provisi dan agunan (yang mungkin tidak 100%).
The financial impact on companies is significant. A Bank Guarantee only burdens cash flow by the amount of the provision fee and collateral (which may not be 100%).
这对公司的财务影响是巨大的。银行保函只占用相当于手续费和（可能非100%的）抵押品的现金流。
Deposito Berjangka membekukan 100% nilai jaminan dari modal kerja (working capital) perusahaan.
A Time Deposit freezes 100% of the guarantee's value from the company's working capital.
而定期存款则冻结了公司营运资本中100%的保证金价值。
Ini adalah dampak finansial yang sangat material, yang ironisnya didasarkan pada ketentuan Kepmen yang secara hukum lemah.
This is a very material financial impact, which is ironically based on a legally weak provision in a Ministerial Decree.
这是一个非常重大的财务影响，讽刺的是，它所依据的仅仅是一项法律上很薄弱的部长令条款。
Lampiran I Kepmen 344/2025 secara ekstensif mengintroduksi rezim hukum-teknis baru untuk "Reklamasi Wilayah Laut".
Appendix I of Kepmen 344/2025 extensively introduces a new legal-technical regime for "Sea Area Reclamation."
Kepmen 344/2025的附件一广泛引入了一套新的"海域复垦"法律技术制度。
Pedoman ini mencakup program, biaya, dan kriteria keberhasilan untuk reklamasi di laut, termasuk program spesifik seperti artificial reef, penanaman bakau, dan transplantasi terumbu karang.Poin yuridis yang paling krusial adalah persyaratan dalam penentuan lokasi reklamasi laut.
These guidelines cover programs, costs, and success criteria for reclamation at sea, including specific programs like artificial reefs, mangrove planting, and coral reef transplantation. The most crucial juridical point is the requirement in determining the location for sea reclamation.
该指南涵盖了海上复垦的项目、成本和成功标准，包括人工鱼礁、红树林种植和珊瑚礁移植等具体项目。最关键的司法点在于确定海洋复垦位置的要求。
Lampiran I secara spesifik mewajibkan pemegang IUP untuk mempertimbangkan "Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)".
Appendix I specifically requires IUP holders to consider the "Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP-3-K)."
附件一明确要求IUP持有者考虑"沿海地区和小岛屿分区规划（RZWP-3-K）"。
RZWP-3-K adalah instrumen penataan ruang laut yang berada di bawah yurisdiksi kementerian lain, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
RZWP-3-K is a marine spatial planning instrument under the jurisdiction of another ministry, namely the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP).
RZWP-3-K是另一个部委，即海洋事务和渔业部（KKP）管辖下的海洋空间规划工具。
RZWP-3-K berfungsi sebagai "instrumen penataan ruang" dan "memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang" di wilayah perairan pesisir.Kepmen ESDM 344/2025 dengan demikian menciptakan yurisdiksi bersamaan (concurrent jurisdiction) yang rawan konflik.
RZWP-3-K functions as a "spatial planning instrument" and "provides legal force to spatial allocations" in coastal water areas. Kepmen ESDM 344/2025 thus creates a conflict-prone concurrent jurisdiction.
RZWP-3-K作为"空间规划工具"，并"为沿海水域的空间分配提供法律效力"。因此，ESDM Kepmen 344/2025创造了一个容易引发冲突的共同管辖权（concurrent jurisdiction）。
Ia membebankan pemegang IUP (yang diatur ESDM) untuk mematuhi instrumen tata ruang dari KKP.
It obligates IUP holders (regulated by ESDM) to comply with a spatial planning instrument from KKP.
它责成（由ESDM监管的）IUP持有者遵守KKP的空间规划工具。
Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: Apa yang terjadi jika Rencana Reklamasi (versi ESDM) yang diajukan perusahaan—misalnya, untuk artificial reef—ternyata berlokasi di area yang oleh RZWP-3-K (versi KKP) ditetapkan sebagai "jalur pelayaran" atau "kawasan konservasi"?
This raises a fundamental question: What happens if a Reclamation Plan (ESDM version) submitted by a company—for example, for an artificial reef—turns out to be located in an area designated by the RZWP-3-K (KKP version) as a "shipping lane" or "conservation area"?
这就提出了一个根本性问题：如果公司提交的复垦计划（ESDM版本）——例如，建设人工鱼礁——所在的位置，在RZWP-3-K（KKP版本）中被指定为"航道"或"保护区"，那该怎么办？
Kepmen 344/2025 tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa (tie-breaker mechanism) untuk konflik antar-kementerian ini.
Kepmen 344/2025 does not provide a tie-breaker mechanism for this inter-ministerial conflict.
Kepmen 344/2025没有为这种跨部门冲突提供争议解决机制（tie-breaker mechanism）。
Beban risiko kepatuhan kini ditanggung seluruhnya oleh pemegang IUP, yang harus melayani dan mematuhi dua regulator (ESDM dan KKP) untuk satu kegiatan yang sama.
The burden of compliance risk now falls entirely on the IUP holder, who must serve and comply with two regulators (ESDM and KKP) for the same activity.
合规风险的负担现在完全落在IUP持有者身上，他们必须为同一项活动服务并遵守两个监管机构（ESDM和KKP）。
Inovasi hukum paling radikal dalam Kepmen 344/2025 terdapat dalam Lampiran III: Pedoman Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi (PKAR).Lampiran ini secara mengejutkan telah mengadopsi konsep akademis "Valuasi Ekonomi Lingkungan" (Environmental Economic Valuation) —yang bertujuan memberikan nilai moneter pada barang dan jasa lingkungan non-pasar—dan mentransformasikannya menjadi hukum positif (norma hukum yang mengikat).
The most radical legal innovation in Kepmen 344/2025 is found in Appendix III: Guidelines for Re-opening Areas that Have Been Reclaimed (PKAR). This appendix has surprisingly adopted the academic concept of "Environmental Economic Valuation"—which aims to assign monetary value to non-market environmental goods and services—and transformed it into positive law (a binding legal norm).
Kepmen 344/2025中最激进的法律创新见于附件三：已复垦区域重新开放指南（PKAR）。该附件出人意料地采用了"环境经济估值"（Environmental Economic Valuation）这一学术概念——该概念旨在为非市场环境产品和服务赋予货币价值——并将其转化为实在法（具有约束力的法律规范）。
Untuk mendapatkan persetujuan PKAR, pemegang IUP kini diwajibkan secara hukum untuk menghitung dan mengajukan "Valuasi Ekonomi Lingkungan".
To obtain PKAR approval, IUP holders are now legally required to calculate and submit an "Environmental Economic Valuation."
为了获得PKAR批准，IUP持有者现在被法律要求计算并提交一份"环境经济估值"。
Format 9 dalam Lampiran III menyediakan "tagihan" yang terperinci.
Format 9 in Appendix III provides a detailed "invoice."
附件三中的格式9提供了一份详细的"账单"。
Perusahaan harus mengkuantifikasi dalam mata uang (Rupiah atau USD) nilai moneter dari:
The company must quantify in currency (Rupiah or USD) the monetary value of:
公司必须以货币（印尼盾或美元）量化以下项目的货币价值：
Ini adalah perwujudan murni dari prinsip internalizing the externality (internalisasi eksternalitas).
This is a pure manifestation of the internalizing the externality principle.
这是外部性内部化（internalizing the externality）原则的纯粹体现。
Ini juga merupakan evolusi signifikan dari Polluter Pays Principle. Prinsip lama adalah "Anda merusak, Anda perbaiki" (kewajiban reklamasi).
It is also a significant evolution of the Polluter Pays Principle. The old principle was "You damage it, you fix it" (reclamation obligation).
这也是污染者付费原则（Polluter Pays Principle）的重大演变。旧的原则是"你破坏，你修复"（复垦义务）。
Prinsip baru dalam Lampiran III adalah: "Anda berencana merusak sesuatu yang sudah diperbaiki, maka Anda harus membayar nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang hilang sebelum Anda diizinkan merusaknya."
The new principle in Appendix III is: "You plan to damage something that has already been fixed, so you must pay the economic value of the lost environmental services before you are allowed to damage it."
附件三中的新原则是："你计划破坏已经修复的东西，那么在被允许破坏它之前，你必须支付所损失的环境服务的经济价值。"
Lebih lanjut, Lampiran III menciptakan hambatan ganda (double barrier) yang sangat mahal untuk PKAR.
Furthermore, Appendix III creates a very expensive double barrier for PKAR.
此外，附件三为PKAR设置了非常昂贵的双重障碍（double barrier）。
Pemegang IUP tidak hanya wajib membayar nilai valuasi ekonomi tersebut, tetapi juga:
The IUP holder is not only required to pay this economic valuation value, but also:
IUP持有者不仅需要支付该经济估值，还必须：
Sinyal kebijakan yang dikirim oleh Lampiran III sangat jelas: Pemerintah sangat tidak menginginkan reklamasi yang sudah berhasil dibuka kembali.
The policy signal sent by Appendix III is very clear: The Government strongly discourages the re-opening of successfully reclaimed land.
附件三发出的政策信号非常明确：政府强烈不希望已经成功复垦的土地被重新开放。
Namun, jika pemegang IUP bersikeras karena adanya temuan sumber daya yang sangat vital, mereka harus membuktikan bahwa nilai temuan tersebut secara kuantitatif lebih besar daripada nilai semua jasa lingkungan yang akan dihancurkan, dan mereka harus membayar kompensasi dalam bentuk lahan pengganti $3$ (tiga) kali lipat.
However, if an IUP holder insists due to the discovery of highly vital resources, they must prove that the value of the discovery is quantitatively greater than the value of all environmental services that will be destroyed, and they must pay compensation in the form of $3$ (three) times the replacement land.
然而，如果IUP持有者因为发现了极其重要的资源而坚持要重新开放，他们必须证明该发现的价值在数量上大于将要被破坏的所有环境服务的价值，并且他们必须支付$3$（三）倍替换土地的补偿。
Ini adalah standar baru yang radikal dalam hukum lingkungan pertambangan di Indonesia.
This is a radical new standard in Indonesian mining environmental law.
这是印度尼西亚采矿环境法中一个激进的新标准。
Lampiran IV memperkenalkan dan mengodifikasi peran Pihak Ketiga Penilai Keberhasilan Reklamasi.
Appendix IV introduces and codifies the role of Third-Party Assessors for Reclamation Success.
附件四引入并规范了复垦成功第三方评估师的角色。
Diktum KEDUA (f) mendelegasikan kewenangan "penetapan" penilai ini kepada Dirjen Minerba.Praktik penggunaan penilai independen untuk due diligence lingkungan sebenarnya bukan hal baru dan telah dilakukan oleh beberapa perusahaan best practice.
Dictum TWO (f) delegates the authority for the "appointment" of these assessors to the Dirjen Minerba. The practice of using independent assessors for environmental due diligence is not actually new and has been carried out by several best-practice companies.
第二法令（f）款将这些评估师的"任命"权授予矿产和煤炭总局局长。使用独立评估师进行环境尽职调查的做法其实并不新鲜，一些最佳实践公司已经开始实施。
Namun, Lampiran IV kini mentransformasi praktik due diligence sukarela tersebut menjadi kewajiban regulasi untuk penilaian keberhasilan yang bersifat final dan menentukan (menjadi dasar pencairan jaminan).
However, Appendix IV now transforms this voluntary due diligence practice into a regulatory obligation for the success assessment, which is final and decisive (forming the basis for guarantee disbursement).
然而，附件四现在将这种自愿的尽职调查实践转变为对成功评估的监管义务，该评估是最终的和决定性的（构成保证金支付的基础）。
Inovasi ini, yang pada dasarnya adalah outsourcing fungsi pengawasan negara (yang sebelumnya dilakukan Inspektur Tambang) kepada sektor swasta (pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/IUJP), mengandung dua permasalahan hukum fundamental:
This innovation, which is essentially outsourcing the state's supervisory function (previously carried out by Mining Inspectors) to the private sector (holders of Mining Services Business Permits/IUJP), contains two fundamental legal problems:
这项创新——实质上是将国家监督职能（以前由矿业监察员执行）外包给私营部门（矿业服务营业执照/IUJP持有者）——包含了两个根本性的法律问题：
Lampiran I menyatakan bahwa Dirjen dapat melakukan peninjauan lapangan melalui pihak ketiga "yang diusulkan oleh pemegang IUP".
Meskipun Lampiran IV mensyaratkan bahwa pihak ketiga tersebut "Bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi", ini adalah standar independensi yang sangat lemah.
Ini menciptakan Principal-Agent Problem klasik: Si Penilai (Agent) diusulkan dan kemungkinan besar dibayar oleh perusahaan tambang (Subject), namun diharapkan bekerja untuk kepentingan Negara/Dirjen (Principal).
Desain ini sangat rentan terhadap regulatory capture.
Timbul pertanyaan: Apa yang terjadi jika Pihak Ketiga Penilai (Lampiran IV) menyetujui keberhasilan reklamasi (misalnya, menandatangani Format 16, 20, atau 23), Jaminan Reklamasi dicairkan oleh Dirjen, namun dua tahun kemudian lahan reklamasi tersebut gagal total (misalnya, longsor atau airnya menjadi asam)?
Siapa yang bertanggung jawab? Apakah perusahaan (yang mengusulkan) dapat dituntut kembali?
Apakah Dirjen (yang menetapkan penilai) dapat digugat atas vicarious liability (tanggung jawab atasan) karena penunjukan yang lalai?
Ataukah si Penilai (sebagai IUJP) dapat digugat atas laporan palsu atau kelalaian profesional (professional negligence)?
Dengan menciptakan peran quasi-publik baru ini, Kepmen 344/2025 telah gagal mendefinisikan kerangka pertanggungjawaban hukumnya, menciptakan kekosongan liabilitas yang berbahaya.
Appendix I states that the Director-General can conduct field reviews through a third party "proposed by the IUP holder."
Although Appendix IV requires that this third party "Is not a subsidiary or affiliate," this is a very weak standard of independence.
This creates a classic Principal-Agent Problem: The Assessor (Agent) is proposed and most likely paid by the mining company (Subject), but is expected to work for the interests of the State/Director-General (Principal).
This design is highly vulnerable to regulatory capture.
The question arises: What happens if a Third-Party Assessor (Appendix IV) approves the reclamation success (e.g., signs Format 16, 20, or 23), the Reclamation Guarantee is disbursed by the Director-General, but two years later the reclaimed land fails completely (e.g., landslides or acid mine drainage)?
Who is responsible? Can the company (that proposed) be sued again? Can the Director-General (who appointed the assessor) be sued for vicarious liability due to negligent appointment?
Or can the Assessor (as an IUJP) be sued for false reporting or professional negligence?
By creating this new quasi-public role, Kepmen 344/2025 has failed to define its legal liability framework, creating a dangerous liability vacuum.
附件一规定，总局局长可以通过"由IUP持有者提议"的第三方进行现场审查。
尽管附件四要求该第三方"不是子公司或关联公司"，但这是一个非常薄弱的独立性标准。
这造成了一个经典的委托-代理问题（Principal-Agent Problem）：评估师（代理人）由矿业公司（主体）提议并很可能由其支付报酬，但却被期望为国家/总局局长（委托人）的利益工作。
这种设计极易受到监管俘获（regulatory capture）的影响。
问题出现了：如果第三方评估师（附件四）批准了复垦成功（例如，签署了格式16、20或23），总局局长支付了复垦保证金，但两年后复垦土地完全失败（例如，发生山体滑坡或酸性矿水泄漏），会发生什么？
谁来负责？（提议的）公司能被再次起诉吗？（任命评估师的）总局局长会因为疏忽任命而被追究替代责任（vicarious liability）吗？
还是评估师（作为IUJP）会因为虚假报告或专业疏忽（professional negligence）而被起诉？
通过创造这个新的准公共角色，Kepmen 344/2025未能界定其法律责任框架，从而造成了危险的责任真空。
Analisis berikut memperdalam tiga aspek spesifik sebagaimana diminta: perbandingan dengan regulasi sebelumnya, identifikasi konflik norma, dan pemetaan prosedur kunci.
The following analysis delves into three specific aspects as requested: comparison with previous regulations, identification of norm conflicts, and mapping of key procedures.
以下分析按要求深入探讨三个具体方面：与以往法规的比较、规范冲突的识别以及关键程序的梳理。
Kepmen 344/2025 berfungsi sebagai kodifikasi dan standardisasi nasional, menggantikan pedoman teknis yang mungkin sebelumnya bervariasi antar daerah.
Kepmen 344/2025 functions as a national codification and standardization, replacing technical guidelines that may have previously varied between regions.
Kepmen 344/2025起到了国家法典化和标准化的作用，取代了以前可能因地区而异的技术指南。
Fokus utama perbandingan terletak pada bagaimana regulasi baru ini mengelola transisi dari praktik-praktik lama melalui Diktum KELIMA dan KEENAM.
The main focus of the comparison lies in how this new regulation manages the transition from old practices through Dictums FIVE and SIX.
比较的主要焦点在于这项新法规如何通过第五和第六法令来管理从旧做法的过渡。
Inspektur Tambang masih diizinkan melakukan peninjauan lapangan sampai daftar Pihak Ketiga Penilai (sesuai Lampiran IV) resmi diterbitkan.
Ini menunjukkan pengakuan atas proses yang sedang berjalan.
Peraturan Lama (Tersirat): PP 78/2010 dan implementasinya di daerah mengizinkan fleksibilitas, termasuk bank garansi, asuransi, atau cadangan akuntansi.
Peraturan Baru (Kepmen 344/2025): Diktum KELIMA (b) menghormati jaminan non-deposito yang ada "sampai dengan masa berlaku jaminan berakhir".
Namun, Diktum KELIMA (c) kemudian mewajibkan jaminan tersebut "ditempatkan kembali dalam bentuk deposito berjangka".
Ini adalah transisi yang keras dan wajib yang mengubah secara fundamental manajemen cash flow perusahaan.
Dokumen rencana reklamasi/pascatambang yang telah disetujui "tetap berlaku" selama tidak ada perubahan, dan penilaiannya didasarkan pada kriteria keberhasilan yang telah disetujui dalam dokumen lama tersebut.
Permohonan PKAR yang "telah dimohonkan dan belum mendapatkan persetujuan" wajib diproses menggunakan pedoman baru dalam Lampiran III.
Ini berarti, permohonan yang sedang berjalan tiba-tiba harus memenuhi syarat baru yang radikal (misalnya, Valuasi Ekonomi Lingkungan dan lahan pengganti 3x lipat), yang kemungkinan besar belum disiapkan oleh pemohon.
Mining Inspectors are still permitted to conduct field reviews until the list of Third-Party Assessors (per Appendix IV) is officially published.
This shows acknowledgment of ongoing processes.
Old Regulation (Implied): PP 78/2010 and its regional implementations allowed flexibility, including bank guarantees, insurance, or accounting reserves.
New Regulation (Kepmen 344/2025): Dictum FIVE (b) respects existing non-deposit guarantees "until the guarantee period expires."
However, Dictum FIVE (c) then mandates that these guarantees "be re-placed in the form of a time deposit."
This is a hard and mandatory transition that fundamentally changes a company's cash flow management.
Reclamation/post-mining plan documents that were already approved "remain valid" as long as there are no changes, and their assessment is based on the success criteria approved in that old document.
PKAR applications that "have been submitted and have not yet received approval" must be processed using the new guidelines in Appendix III.
This means that ongoing applications suddenly must meet radical new requirements (e.g., Environmental Economic Valuation and 3x replacement land), which the applicant likely has not prepared for.
在第三方评估师名单（根据附件四）正式公布之前，矿业监察员仍被允许进行现场审查。
这表明了对正在进行的流程的承认。
旧法规（隐含）: PP 78/2010及其地区实施细则允许灵活性，包括银行保函、保险或会计准备金。
新法规 (Kepmen 344/2025): 第五法令（b）款尊重现有的非存款保证金，"直至保证金期限届满"。
然而，第五法令（c）款接着强制要求这些保证金"以定期存款形式重新存入"。
这是一个硬性的强制性过渡，从根本上改变了公司的现金流管理。
已批准的复垦/闭矿计划文件"保持有效"，只要没有变更，其评估将基于该旧文件中已批准的成功标准。
"已提交但尚未获得批准"的PKAR申请必须使用附件三中的新指南进行处理。
这意味着，正在进行中的申请突然必须满足激进的新要求（例如，环境经济估值和3倍替换土地），而申请人很可能尚未为此做好准备。
Sebagaimana telah disinggung dalam Bagian III.C, Kepmen 344/2025 mengandung setidaknya satu konflik norma vertikal yang signifikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
As mentioned in Section III.C, Kepmen 344/2025 contains at least one significant vertical norm conflict with the laws and regulations above it.
如第三节C部分所述，Kepmen 344/2025与其上位的法律法规至少存在一处重大的纵向规范冲突。
Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ketentuan dalam Kepmen yang membatasi bentuk jaminan hanya pada deposito berjangka adalah cacat hukum dan sangat rentan untuk dibatalkan melalui Uji Materiil di Mahkamah Agung.
Based on the Lex Superior Derogat Legi Inferiori principle, the provision in the Ministerial Decree that restricts the guarantee form to only time deposits is legally flawed and highly vulnerable to being annulled through a Judicial Review at the Supreme Court.
根据上位法优于下位法原则，该部长令中将保证金形式仅限于定期存款的规定在法律上存在缺陷，极易在最高法院通过司法审查被撤销。
Kepmen ini mengkodifikasi sejumlah prosedur administrasi krusial bagi pemegang izin. Berikut adalah tinjauan atas prosedur-prosedur utama:
This Ministerial Decree codifies a number of crucial administrative procedures for permit holders. The following is an overview of the main procedures:
该部长令为许可证持有者编纂了许多关键的行政程序。以下是主要程序的概述：
Dirjen/Gubernur memiliki waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk evaluasi dan pemberian persetujuan.
Setelah disetujui, pemegang izin memiliki 20 (dua puluh) hari kerja untuk menempatkan Jaminan Reklamasi.
Dirjen/Gubernur memiliki waktu persetujuan yang lebih lama, yaitu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja.
Penempatan Jaminan Pascatambang dilakukan bertahap setiap tahun, dengan kewajiban lunas 100% paling lambat 2 (dua) tahun sebelum IUP/IUPK berakhir.
Ini adalah prosedur baru yang diatur ketat dalam Lampiran III.
"Total Costs" ini secara spesifik mencakup "Valuasi Ekonomi Lingkungan" (sesuai Format 9) dari area yang akan dibuka kembali.
The Director-General/Governor has 45 (forty-five) working days for evaluation and approval.
Once approved, the permit holder has 20 (twenty) working days to place the Reclamation Guarantee.
The Director-General/Governor has a longer approval time, 75 (seventy-five) working days.
Placement of the Post-Mining Guarantee is done in stages each year, with the obligation to be 100% paid up no later than 2 (two) years before the IUP/IUPK expires.
This is a new procedure strictly regulated in Appendix III.
This "Total Costs" specifically includes the "Environmental Economic Valuation" (per Format 9) of the area to be re-opened.
总局局长/省长有45（四十五）个工作日进行评估和批准。
一旦批准，许可证持有者有20（二十）个工作日存入复垦保证金。
总局局长/省长有更长的批准时间，即75（七十五）个工作日。
闭矿保证金每年分期存入，最迟在IUP/IUPK到期前2（两）年必须100%缴清。
这是附件三中严格规范的新程序。
该"总成本"明确包括待重新开放区域的"环境经济估值"（根据格式9）。
Analisis komprehensif terhadap Kepmen 344/2025 menghasilkan lima temuan hukum utama:
A comprehensive analysis of Kepmen 344/2025 yields five key legal findings:
对Kepmen 344/2025的全面分析得出五项关键法律发现：
Namun, Diktum KELIMA (c) secara substantif cacat hukum karena bertentangan langsung dengan lex superior-nya (PP 78/2010) dan sangat rentan untuk dibatalkan melalui uji materiil di Mahkamah Agung.
However, Dictum FIVE (c) is substantively legally flawed because it directly conflicts with its lex superior (PP 78/2010) and is highly vulnerable to annulment through judicial review at the Supreme Court.
然而，第五法令（c）款在实质上存在法律缺陷，因为它与其上位法（PP 78/2010）直接冲突，并且极易在最高法院通过司法审查被撤销。
Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi strategis bagi pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B:
Based on the findings above, the following are strategic recommendations for IUP/IUPK/KK/PKP2B holders:
基于以上发现，以下是给IUP/IUPK/KK/PKP2B持有者的战略建议：
Untuk jaminan dalam bentuk Bank Garansi atau Asuransi, siapkan rencana cash flow untuk mengkonversi 100% jaminan tersebut ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada saat masa berlakunya berakhir.
Kegagalan melakukan ini akan berisiko sanksi.
Siapkan memorandum hukum internal untuk menolak penerapan klausul-klausul Kepmen (khususnya Diktum KELIMA (c)) yang secara eksplisit bertentangan dengan isi Kontrak.
Hanya patuhi ketentuan Kepmen secara mutatis mutandis untuk hal-hal teknis yang tidak diatur dalam Kontrak.
Biayanya kini bersifat eksponensial (kewajiban valuasi ekonomi penuh ditambah kompensasi $3$ (tiga) kali lahan pengganti).
Perencanaan tambang harus "benar sejak awal" (get it right the first time).
Pembatalan Diktum ini (atas dasar pertentangan dengan PP 78/2010) akan mengembalikan fleksibilitas finansial (penggunaan Bank Garansi/Asuransi) dan menghemat cash flow industri secara signifikan.
Dokumentasikan proses seleksi dan usulan pihak ketiga tersebut kepada Dirjen secara transparan dan akuntabel.
Ini penting sebagai mitigasi risiko hukum bagi perusahaan jika Penilai yang ditunjuk tersebut di kemudian hari terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.
For guarantees in the form of Bank Guarantees or Insurance, prepare a cash flow plan to convert 100% of these guarantees into Time Deposits when their validity period expires.
Failure to do so risks sanctions.
Prepare an internal legal memorandum to reject the application of the Decree's clauses (especially Dictum FIVE (c)) that explicitly conflict with the contents of the Contract.
Only comply with the Decree's provisions mutatis mutandis for technical matters not regulated in the Contract.
The cost is now exponential (full economic valuation obligation plus $3$ (three) times replacement land compensation).
Mine planning must "get it right the first time."
The annulment of this Dictum (on the grounds of conflicting with PP 78/2010) would restore financial flexibility (use of Bank Guarantees/Insurance) and save the industry significant cash flow.
Document the selection and proposal process for these third parties to the Director-General transparently and accountably.
This is crucial as legal risk mitigation for the company if the appointed Assessor is later found to be negligent in their duties.
对于银行保函或保险形式的保证金，准备一份现金流计划，在其有效期届满时将100%的保证金转换为定期存款。
不这样做将面临制裁风险。
准备一份内部法律备忘录，拒绝应用该法令中与合同内容明确冲突的条款（特别是第五法令(c)款）。
仅对合同中未规定的技术事项准用该法令的规定。
现在的成本是指数级的（完整的经济估值义务加上$3$（三）倍的替换土地补偿）。
矿山规划必须"第一次就做对" (get it right the first time)。
该法令的撤销（以与PP 78/2010冲突为由）将恢复财务灵活性（使用银行保函/保险），并为行业节省大量现金流。
以透明和可问责的方式，向总局局长记录这些第三方的甄选和提议过程。
如果被任命的评估师日后被发现在履行职责时存在疏忽，这对公司来说是至关重要的法律风险缓解措施。