Penyusunan memorandum hukum ( legal memorandum ) dalam konteks perkara perceraian di Indonesia menuntut keahlian yang melampaui pemahaman tekstual terhadap undang-undang semata.
Praktisi hukum keluarga dihadapkan pada sebuah ekosistem hukum yang unik, di mana terjadi interseksi antara hukum positif negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum agama (Kompilasi Hukum Islam/KHI), dan hukum adat yang hidup di masyarakat.
Dualisme ini menciptakan lapisan-lapisan interpretasi yang harus diurai dengan cermat dalam setiap penyusunan dalil gugatan maupun pembelaan.
Di lingkungan Peradilan Agama, yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perkawinan bagi umat Islam , dinamika hukum bergerak sangat cepat.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sering kali berfungsi sebagai instrumen gap-filling atau pengisi kekosongan hukum yang mengikat para hakim dalam memutus perkara.
Oleh karena itu, seorang penyusun memorandum tidak cukup hanya merujuk pada UU Perkawinan atau KHI, melainkan harus mengintegrasikan rumusan-rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung terbaru yang sering kali mengubah paradigma pembuktian secara drastis.1.2 Prinsip Mempersukar Perceraian
Landasan filosofis yang merayapi seluruh proses litigasi perceraian di Indonesia adalah "Asas Mempersukar Perceraian".
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.
Prinsip ini bukan sekadar jargon moral, melainkan termanifestasi dalam prosedur hukum acara yang ketat.
Peran petugas informasi di pengadilan, misalnya, telah diinstruksikan untuk tidak sekadar menerima berkas, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi perceraian, sebuah langkah pra-litigasi yang dirancang untuk menyaring perkara-perkara yang masih mungkin didamaikan.
Dalam praktik penyusunan memorandum, prinsip ini menuntut Penggugat untuk menyajikan alasan-alasan yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga meyakinkan majelis hakim secara materiil bahwa rumah tangga tersebut telah benar-benar pecah (broken marriage) dan tidak mungkin disatukan kembali.
Menentukan kompetensi relatif pengadilan adalah langkah fundamental. Kesalahan dalam menentukan forum yang berwenang ( forum berwenang ) dapat berakibat fatal, membuang waktu dan biaya klien tanpa menyentuh pokok perkara.
Berbeda dengan hukum acara perdata umum (HIR Pasal 118) yang mewajibkan gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat ( Actor Sequitur Forum Rei ), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perlakuan khusus ( privilege ) bagi istri.
Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989:
Gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Istri), bukan tempat kediaman Tergugat (Suami).
Contoh: Jika istri berdomisili di Jakarta Selatan dan suami di Surabaya, maka istri mendaftarkan gugatan di PA Jakarta Selatan.
Privilese istri untuk menggugat di tempat tinggalnya sendiri tidak bersifat mutlak .
Pasal 73 ayat (1) memberikan pengecualian tegas: Hak tersebut gugur apabila istri "dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami" (dikategorikan sebagai nusyuz atau pembangkangan).
Dalam kondisi ini, kompetensi relatif bergeser kembali ke tempat kediaman Tergugat (Suami) .
Bagi Pihak Suami (Tergugat): Celah ini adalah senjata utama untuk mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif .
Jika suami dapat membuktikan bahwa istri pergi dari rumah tanpa izin yang sah, maka PA tempat istri mendaftar harus menyatakan dirinya tidak berwenang (Putusan NO/Niet Ontvankelijk Verklaard).
Bagi Pihak Istri (Penggugat): Untuk mempertahankan yurisdiksi di tempat istri, memorandum harus membuktikan bahwa kepergian istri dari rumah bersama bukanlah Nusyuz , melainkan karena alasan yang sah ( receptive exception ), seperti:
Tips: Sertakan bukti laporan polisi atau kesaksian tetangga/keluarga tentang alasan kepergian untuk mematahkan dalil nusyuz ini.
| Kondisi Para Pihak | Jenis Perkara | Forum Berwenang | Catatan |
|---|---|---|---|
| Istri & Suami di Indonesia (Normal) | Cerai Gugat (Istri) | PA Domisili Istri | Pasal 73 UU 7/1989. |
| Istri Pergi Tanpa Izin (Nusyuz) | Cerai Gugat (Istri) | PA Domisili Suami | Pengecualian Pasal 73. |
| Suami Mengajukan Talak | Cerai Talak (Suami) | PA Domisili Istri | "Suami harus ""mengalah"" mendatangi pengadilan istri (Pasal 66)." |
| "Istri di Luar Negeri, Suami di Indonesia" | Cerai Gugat | PA Domisili Suami | Istri dianggap tidak punya domisili hukum di RI. |
| "Suami di Luar Negeri, Istri di Indonesia" | Cerai Gugat | PA Domisili Istri | Memudahkan istri di dalam negeri. |
Isu mengenai durasi pisah rumah sering menjadi perdebatan sengit. Apakah wajib pisah rumah? Bagaimana jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan?
Mahkamah Agung berupaya menekan angka perceraian dengan memperketat syarat pembuktian "perselisihan terus menerus" (Pasal 19 huruf f PP 9/1975).
SEMA No. 1 Tahun 2022: Menetapkan bahwa gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan .
Ketentuan 6 bulan di atas direvisi karena dianggap membahayakan korban kekerasan. SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian penting:
Syarat pisah rumah 6 bulan dapat dikesampingkan (tidak berlaku) jika ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
Strategi: Jika klien Anda baru pisah rumah 1-2 bulan, Anda WAJIB mendalilkan dan membuktikan adanya unsur KDRT (fisik, psikis, atau penelantaran) agar gugatan tidak ditolak karena "prematur".
Bagaimana jika pasangan ingin bercerai tapi masih tinggal satu atap karena tidak mampu menyewa rumah lain ( force majeure ekonomi)?
Analisis Yurisprudensi: Hakim Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraian meskipun para pihak masih serumah, asalkan terbukti secara fungsional rumah tangga sudah pecah ( broken marriage ).
Indikator Pembuktian: Memorandum harus merinci kondisi "pisah ranjang" (beda kamar), "pisah meja makan" (tidak saling melayani), dan silent treatment (tidak bertegur sapa) dalam durasi yang lama.
Argumentasi: Gunakan dalil bahwa ketiadaan pisah rumah semata-mata karena ketidakmampuan finansial, bukan karena masih rukun.
Memaksa mereka tetap terikat justru menimbulkan mudarat yang lebih besar (Kaidah Fiqh: Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih ).
Banyak masyarakat awam (dan advokat muda) terjebak pada anggapan bahwa cerai gugat hanya bisa dilakukan jika suami melanggar janji di buku nikah ( Taklik Talak ).
Ini persepsi yang keliru. Alasan perceraian sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo Pasal 116 KHI.
Ini adalah alasan berbasis kontrak (perjanjian bersyarat) yang tertulis di buku nikah.
Syarat: Istri membayar uang iwadh (biasanya Rp10.000) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i .
Fokus Pembuktian: Membuktikan salah satu dari 4 janji dilanggar: (1) Meninggalkan 2 tahun; (2) Tidak memberi nafkah 3 bulan;
(3) Menyakiti badan; (4) Membiarkan istri 6 bulan.
Ini adalah alasan paling umum dan fleksibel, tidak bergantung pada buku nikah.
Definisi: Perselisihan yang tajam dan terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun.
Kelebihan: Bisa digunakan untuk alasan ketidakcocokan sifat, campur tangan mertua, judi, mabuk, atau masalah ekonomi, selama bermuara pada pertengkaran.
Prosedur Khusus: Mewajibkan saksi dari unsur keluarga dekat (orang tua/saudara) untuk menceritakan apa yang mereka lihat/dengar.
Memorandum juga dapat menggunakan alasan spesifik lain sesuai fakta:
Dalam gugatan cerai, istri berhak menuntut hak-hak finansial. Memorandum harus merinci ini dalam petitum.
Sesuai permintaan, berikut adalah penjelasan definisinya dalam konteks hukum:
Tidak ada batas "atas" atau "bawah" yang saklek dalam UU (Undang-Undang hanya menyebut "sesuai kepatutan dan kemampuan suami"), namun yurisprudensi memberikan gambaran:
Rumus Referensi: Beberapa hakim menggunakan pendekatan:
PENTING: Hakim Agung di Kamar Agama kini berwenang memutus nafkah ini secara Ex-Officio (tanpa diminta), namun Memorandum yang baik harus tetap menuntutnya secara spesifik untuk kepastian.
Apakah boleh digabung? Sangat Boleh dan Disarankan.
Hukum acara peradilan agama (Pasal 86 ayat 1 UU No. 7/1989) membolehkan penggabungan gugatan cerai dengan gugatan lain sehubungan dengan itu.
Yurisprudensi Mahkamah Agung (misal Putusan No. 638/Pdt.G/2023/PA.Smp yang merujuk preseden lama) sering menggunakan patokan bahwa ayah wajib memberikan minimal 1/3 (sepertiga) dari penghasilannya untuk nafkah anak.
Memorandum harus meminta: Nominal pasti (misal Rp3 Juta/bulan) + Kenaikan 10-20% per tahun (untuk inflasi).
Ini adalah bagian tersulit: Memenangkan putusan mudah, mencairkan uangnya sulit. Bagaimana cara memaksa suami?
Jika suami adalah ASN/TNI/Polri, negara hadir dengan tangan besi.
Dasar Hukum: PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990.
Mekanisme: Istri dapat memohon agar bendahara gaji instansi suami langsung memotong gaji (biasanya 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak) sebelum gaji diterima suami.
Memorandum harus secara spesifik memohon perintah ini dalam petitum.
Untuk suami swasta/wiraswasta, pengadilan menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2019.
Mekanisme: Pengadilan Agama dilarang memberikan Akta Cerai kepada mantan suami sebelum ia melunasi kewajiban Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada istri.
Ini sangat efektif karena tanpa Akta Cerai, suami tidak bisa menikah lagi secara legal.
Dalam menyusun memorandum, pastikan struktur argumentasi Anda mengikuti alur logika ini:
Dengan pendekatan ini, memorandum tidak hanya kuat secara teori hukum, tetapi juga tajam dalam eksekusi praktis.
Drafting a legal memorandum in the context of divorce cases in Indonesia requires expertise that goes beyond a mere textual understanding of the laws.
Family law practitioners are faced with a unique legal ecosystem, where there is an intersection between positive state law (Law Number 1 of 1974 concerning Marriage), religious law (Compilation of Islamic Law/KHI), and customary law (Adat) living in society.
This dualism creates layers of interpretation that must be carefully unraveled in every formulation of lawsuit arguments or defenses.
within the Religious Courts environment, which has absolute competence to adjudicate marriage cases for Muslims, legal dynamics move very fast.
Supreme Court Regulations (PERMA) and Supreme Court Circular Letters (SEMA) often function as gap-filling instruments or fillers of legal voids that bind judges in deciding cases.
Therefore, a memorandum drafter cannot simply refer to the Marriage Law or KHI, but must integrate the latest formulations of the Supreme Court's Religious Chamber which often drastically change the paradigm of proof. 1.2 Principle of Making Divorce Difficult
The philosophical foundation that permeates the entire divorce litigation process in Indonesia is the "Principle of Making Divorce Difficult".
Law Number 1 of 1974 adopts the principle that divorce can only be carried out before a court session after the court has tried to reconcile both parties and failed.
This principle is not just moral jargon, but is manifested in strict procedural law procedures.
The role of information officers in court, for example, has been instructed not only to accept files, but also to provide an understanding of the consequences of divorce, a pre-litigation step designed to filter cases that can still be reconciled.
In the practice of drafting memoranda, this principle requires the Plaintiff to present reasons that not only meet formal requirements, but also materially convince the panel of judges that the household has truly broken (broken marriage) and cannot be reunited.
Determining the relative competence of the court is a fundamental step. Mistakes in determining the authorized forum (forum berwenang) can be fatal, wasting the client's time and money without touching the subject matter of the case.
Unlike general civil procedural law (HIR Article 118) which requires lawsuits to be filed at the Defendant's residence (Actor Sequitur Forum Rei), Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts provides special treatment (privilege) for wives.
Provisions of Article 73 paragraph (1) of Law No. 7 of 1989:
A divorce lawsuit is filed by the wife to the Religious Court whose jurisdiction covers the residence of the Plaintiff (Wife), not the residence of the Defendant (Husband).
Example: If the wife is domiciled in South Jakarta and the husband in Surabaya, then the wife registers the lawsuit at the South Jakarta Religious Court.
The wife's privilege to sue in her own residence is not absolute.
Article 73 paragraph (1) provides a strict exception: The right is forfeited if the wife "intentionally leaves the joint residence without the husband's permission" (categorized as nusyuz or disobedience).
In this condition, relative competence shifts back to the residence of the Defendant (Husband).
For the Husband's Party (Defendant): This loophole is the main weapon to file an Exception of Relative Competence.
If the husband can prove that the wife left the house without valid permission, then the Religious Court where the wife registered must declare itself unauthorized (NO Decision/Niet Ontvankelijk Verklaard).
For the Wife's Party (Plaintiff): To maintain jurisdiction in the wife's place, the memorandum must prove that the wife's departure from the joint home is not Nusyuz, but due to a valid reason (receptive exception), such as:
Tips: Include proof of police reports or testimony from neighbors/family about the reason for leaving to refute this nusyuz argument.
| Condition of Parties | Type of Case | Authorized Forum | Notes |
|---|---|---|---|
| Wife & Husband in Indonesia (Normal) | Divorce Lawsuit (Wife) | RC Domicile of Wife | Article 73 Law 7/1989. |
| Wife Leaves Without Permission (Nusyuz) | Divorce Lawsuit (Wife) | RC Domicile of Husband | Exception of Article 73. |
| Husband Files for Talak | Talak Divorce (Husband) | RC Domicile of Wife | "Husband must ""yield"" to come to wife's court (Article 66)." |
| "Wife Abroad, Husband in Indonesia" | Divorce Lawsuit | RC Domicile of Husband | Wife is considered to have no legal domicile in RI. |
| "Husband Abroad, Wife in Indonesia" | Divorce Lawsuit | RC Domicile of Wife | Facilitates wife within the country. |
The issue regarding the duration of separation is often a fierce debate. Is it mandatory to separate houses? What if economic conditions do not allow it?
The Supreme Court seeks to suppress divorce rates by tightening the requirements for proving "continuous disputes" (Article 19 letter f PP 9/1975).
SEMA No. 1 of 2022: Establishes that a lawsuit on the grounds of continuous disputes can only be granted if it is proven that the husband and wife have lived apart for a minimum of 6 (six) months.
The 6-month provision above was revised because it was considered dangerous for victims of violence. SEMA No. 3 of 2023 provides an important exception:
The 6-month separation requirement can be waived (does not apply) if legal facts are found regarding Domestic Violence (KDRT) committed by the Defendant against the Plaintiff.
Strategy: If your client has only been separated for 1-2 months, you MUST argue and prove the existence of KDRT elements (physical, psychological, or neglect) so that the lawsuit is not rejected as "premature".
What if the couple wants to divorce but still lives under one roof because they cannot afford to rent another house (economic force majeure)?
Jurisprudence Analysis: Religious Court Judges can grant divorce even if the parties are still under one roof, provided it is proven functionally that the household is broken (broken marriage).
Proof Indicators: The memorandum must detail the condition of "separate beds" (different rooms), "separate dining tables" (not serving each other), and silent treatment (not speaking) for a long duration.
Argumentation: Use the argument that the lack of separation is solely due to financial inability, not because they are still harmonious.
Forcing them to remain bound actually causes greater harm (Fiqh Rule: Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih / Preventing harm takes precedence over gaining benefits).
Many laypeople (and young lawyers) are trapped in the assumption that a divorce lawsuit can only be filed if the husband violates the promises in the marriage book (Taklik Talak).
This is a mistaken perception. The grounds for divorce are very broad as stipulated in Article 19 PP 9/1975 jo Article 116 KHI.
This is a contract-based reason (conditional agreement) written in the marriage book.
Requirement: The wife pays iwadh money (usually Rp10,000) as a condition for the fall of one khul'i talak.
Focus of Proof: Proving one of the 4 promises was violated: (1) Leaving for 2 years; (2) Not providing maintenance for 3 months;
(3) Harming the body; (4) Ignoring the wife for 6 months.
This is the most common and flexible reason, not dependent on the marriage book.
Definition: Sharp and continuous disputes so that there is no hope of living in harmony.
Advantages: Can be used for reasons of personality incompatibility, interference from in-laws, gambling, drunkenness, or economic problems, as long as it leads to arguments.
Special Procedure: Requires witnesses from close family elements (parents/siblings) to tell what they saw/heard.
The memorandum can also use other specific reasons according to the facts:
In a divorce lawsuit, the wife has the right to demand financial rights. The memorandum must detail this in the petitum.
As requested, here is an explanation of the definitions in a legal context:
There is no "upper" or "lower" limit that is rigid in the Law (the Law only mentions "according to propriety and the husband's ability"), but jurisprudence provides a picture:
Reference Formula: Some judges use the approach:
PENTING: Supreme Court Judges in the Religious Chamber are now authorized to decide this maintenance Ex-Officio (without being asked), but a good Memorandum must still demand it specifically for certainty.
Can they be combined? Very Permissible and Recommended.
Religious court procedural law (Article 86 paragraph 1 Law No. 7/1989) allows the combination of a divorce lawsuit with other lawsuits related to it.
Supreme Court Jurisprudence (e.g., Decision No. 638/Pdt.G/2023/PA.Smp which refers to old precedents) often uses the benchmark that the father is obliged to provide at least 1/3 (one third) of his income for child maintenance.
The memorandum must request: Exact nominal (e.g. Rp3 Million/month) + 10-20% increase per year (for inflation).
This is the hardest part: Winning the decision is easy, disbursing the money is hard. How to force the husband?
If the husband is an ASN/TNI/Polri, the state is present with an iron hand.
Legal Basis: PP Number 10 of 1983 jo PP 45 of 1990.
Mechanism: The wife can request that the husband's institution's salary treasurer directly deduct the salary (usually 1/3 for the wife, 1/3 for the child) before the salary is received by the husband.
The memorandum must specifically request this order in the petitum.
For private/self-employed husbands, the court uses SEMA No. 2 of 2019.
Mechanism: The Religious Court is prohibited from giving the Divorce Certificate to the ex-husband before he pays off the Iddah and Mut'ah Maintenance obligations to the wife.
This is very effective because without a Divorce Certificate, the husband cannot legally remarry.
In drafting the memorandum, ensure your argumentation structure follows this logic flow:
With this approach, the memorandum is not only strong in legal theory, but also sharp in practical execution.
在印度尼西亚起草离婚案件背景下的法律备忘录（legal memorandum），需要的专业知识不仅仅是对法律条文的表面理解。
家庭法律从业者面临着一个独特的法律生态系统，这里存在着国家实证法（1974年第1号关于婚姻的法律）、宗教法（伊斯兰法律汇编/KHI）和社会中存在的习惯法（Adat）的交叉。
这种二元论创造了多层解释，必须在每一个诉讼理由或辩护的制定中仔细梳理。
在对穆斯林婚姻案件拥有绝对审判权的宗教法院环境中，法律动态变化非常快。
最高法院条例（PERMA）和最高法院通函（SEMA）通常作为填补法律空白的工具，对法官裁决案件具有约束力。
因此，备忘录起草者不仅要参考《婚姻法》或KHI，还必须整合最高法院宗教法庭的最新公式，这些公式往往会彻底改变举证范式。 1.2 增加离婚难度的原则
贯穿印度尼西亚整个离婚诉讼过程的哲学基础是“增加离婚难度的原则”。
1974年第1号法律采纳的原则是，只有在法院试图调解双方并未能成功后，才能在法庭上进行离婚。
这一原则不仅仅是道德口号，而是体现在严格的程序法程序中。
例如，法院的信息官员被指示不仅要接收文件，还要提供关于离婚后果的理解，这是一个旨在筛选仍有可能和解的案件的诉讼前步骤。
在起草备忘录的实践中，这一原则要求原告提出的理由不仅要符合形式要求，还要在实质上说服法官小组，证明家庭确实已经破裂（broken marriage）且无法重新结合。
确定法院的相对权限是基本步骤。在确定授权论坛（forum berwenang）方面的错误可能是致命的，既浪费了客户的时间和金钱，又没有触及案件的主题。
与一般民事诉讼法（HIR第118条）要求在被告住所地提起诉讼（Actor Sequitur Forum Rei）不同，1989年第7号关于宗教法院的法律为妻子提供了特殊待遇（特权）。
1989年第7号法律第73条第(1)款的规定：
离婚诉讼由妻子向管辖原告（妻子）居住地的宗教法院提起，而不是向被告（丈夫）居住地的法院提起。
例子：如果妻子居住在南雅加达，丈夫在泗水，那么妻子在南雅加达宗教法院注册诉讼。
妻子在她自己住所起诉的特权不是绝对的。
第73条第(1)款提供了一个严格的例外：如果妻子“未经丈夫许可故意离开共同住所”（被归类为nusyuz或悖逆），则该权利丧失。
在这种情况下，相对权限转回被告（丈夫）的住所。
对于丈夫方（被告）：这个漏洞是提出相对权限异议的主要武器。
如果丈夫能证明妻子在没有有效许可的情况下离家，那么妻子注册的宗教法院必须宣布自己无权管辖（NO裁决/Niet Ontvankelijk Verklaard）。
对于妻子方（原告）：为了维持在妻子所在地的管辖权，备忘录必须证明妻子离开共同家园不是Nusyuz，而是由于正当理由（接受性例外），例如：
提示：附上警察报告或邻居/家人的证词，证明离开的原因，以反驳这一nusyuz指控。
| 当事人状况 | 案件类型 | 授权论坛 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 妻子和丈夫在印度尼西亚（正常） | 离婚诉讼（妻子） | 妻子住所地宗教法院 | 1989年第7号法律第73条。 |
| 妻子未经许可离开（Nusyuz） | 离婚诉讼（妻子） | 丈夫住所地宗教法院 | 第73条的例外。 |
| 丈夫提出休妻（Talak） | 休妻离婚（丈夫） | 妻子住所地宗教法院 | "丈夫必须‘屈尊’到妻子的法院（第66条）。” |
| “妻子在国外，丈夫在印度尼西亚” | 离婚诉讼 | 丈夫住所地宗教法院 | 妻子被视为在印尼没有合法住所。 |
| “丈夫在国外，妻子在印度尼西亚” | 离婚诉讼 | 妻子住所地宗教法院 | 方便国内的妻子。 |
关于分居持续时间的问题经常引起激烈辩论。分居是强制性的吗？如果经济条件不允许怎么办？
最高法院试图通过严格证明“持续纠纷”的要求（PP 9/1975第19条f项）来抑制离婚率。
2022年第1号SEMA：规定以持续纠纷为由的诉讼只有在证明夫妻已分居至少6（六）个月的情况下才能获准。
上述6个月的规定被修订，因为它被认为对暴力受害者是危险的。2023年第3号SEMA提供了一个重要的例外：
如果发现被告对原告实施家庭暴力（KDRT）的法律事实，可以免除（不适用）6个月分居的要求。
策略：如果您的客户仅分居1-2个月，您必须辩论并证明存在KDRT要素（身体、心理或忽视）以**免诉讼因“过早”而被驳回**。
如果夫妻想离婚，但因为负担不起租另一所房子而仍然住在同一屋檐下（经济不可抗力）怎么办？
判例分析：宗教法院法官可以批准离婚，即使双方仍在同一屋檐下，**只要在功能上证明家庭已经破裂**（broken marriage）。
证明指标：备忘录必须详细说明长时间“分床”（不同房间）、“分桌”（不互相服务）、和**冷战**（不说话）的状况。
论证：使用这样的论点，即不分居完全是因为**经济无能**，而不是因为他们仍然和睦。
强迫他们保持束缚反而会造成更大的**伤害**（法理规则：Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih / 防止伤害优先于获取利益）。
许多外行（和年轻律师）陷入这样的假设：只有当丈夫违反结婚证上的承诺（Taklik Talak）时，才能提起离婚诉讼。
**这是一个错误的看法**。根据PP 9/1975第19条和KHI第116条的规定，离婚理由**非常广泛**。
这是写在结婚证上的基于**合同**（附条件协议）的理由。
条件：妻子支付**iwadh金**（通常为10,000印尼盾）作为一次**khul'i休妻**生效的条件。
举证重点：证明违反了**4项承诺之一**：（1）离开2年；（2）不提供3个月的赡养费；
（3）伤害身体；（4）冷落妻子6个月。
这是最**常见**和**灵活**的理由，不依赖于结婚证。
定义：尖锐且**持续的纠纷**，以至于没有和睦生活的希望。
优点：可以用于性格不合、公婆干涉、赌博、酗酒或经济问题等理由，**只要这些导致争吵**。
特殊程序：要求来自**近亲属**（父母/兄弟姐妹）的证人讲述他们所见/所闻。
备忘录也可以根据事实使用其他具体理由：
在离婚诉讼中，妻子有权要求财务权利。备忘录必须在诉讼请求（petitum）中**详细说明**这一点。
根据要求，以下是法律背景下的定义解释：
法律中没有严格的“上限”或“下限”（法律仅提到“根据适当性和丈夫的能力”），但**判例提供了一个概况**：
**参考公式**：一些法官使用的方法：
**重要**：宗教法庭的最高法院法官现在有权**依职权**（Ex-Officio）裁决此赡养费（无需请求），但好的备忘录必须**具体要求**。
**可以合并吗？** 非常**允许**并**建议**。
宗教法院程序法（1989年第7号法律第86条第1款）允许将离婚诉讼与其相关的其他诉讼合并。
最高法院判例（例如，参考旧先例的第638/Pdt.G/2023/PA.Smp号判决）经常使用**父亲**必须提供**至少其收入的1/3（三分之一）**作为子女抚养费的基准。
备忘录必须要求：**确切金额**（例如每月300万印尼盾） + **每年10-20%的增长**（用于通货膨胀）。
**这是最难的部分**：赢得判决容易，拿钱难。如何强迫丈夫？
如果丈夫是ASN/TNI/Polri，**国家会以铁腕介入**。
法律依据：1983年第10号PP jo 1990年第45号PP。
机制：妻子可以请求丈夫单位的工资财务人员在丈夫收到工资之前**直接扣除工资**（通常1/3给妻子，1/3给孩子）。
备忘录必须在诉讼请求中**具体要求此命令**。
对于私企/个体经营的丈夫，法院使用**2019年第2号SEMA**。
机制：宗教法院**被禁止**在前夫**还清**对妻子的Iddah和Mut'ah赡养费义务之前将**离婚证**交给前夫。
**效果**：这非常有效，因为没有离婚证，丈夫**无法合法再婚**。
在起草备忘录时，确保您的论证结构遵循此**逻辑流程**：
通过这种方法，备忘录不仅在法律理论上强大，而且在**实际执行中也很犀利**。