MEMORANDUM HUKUM LEGAL MEMORANDUM 法律备忘录

I. PENDAHULUAN I. INTRODUCTION I. 引言

Latar Belakang dan Konteks Background and Context 背景与语境

Hukum kepailitan merupakan suatu disiplin hukum yang kompleks dan multifaset, berfungsi sebagai pilar fundamental dalam ekosistem ekonomi dan perdagangan modern. Jauh melampaui sekadar mekanisme penyelesaian utang-piutang, hukum kepailitan adalah instrumen yuridis yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan mendorong efisiensi bagi seluruh pelaku usaha. Di Indonesia, kerangka hukum kepailitan telah melalui evolusi yang signifikan, mencerminkan perjalanan ekonomi dan politik bangsa. Berawal dari warisan hukum kolonial Belanda, yaitu Faillissements-verordening (Staatsblad 1905:217 jo. 1906:348), sistem ini terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan dinamika bisnis pasca-kemerdekaan yang semakin dinamis. Bankruptcy law is a complex and multifaceted legal discipline, serving as a fundamental pillar in the modern economic and trade ecosystem. Far beyond being merely a debt settlement mechanism, bankruptcy law is a juridical instrument designed to provide legal certainty, uphold justice, and promote efficiency for all business actors. In Indonesia, the bankruptcy legal framework has undergone a significant evolution, reflecting the nation's economic and political journey. Originating from the Dutch colonial legal heritage, namely the Faillissements-verordening (Staatsblad 1905:217 jo. 1906:348), this system proved inadequate to address the complexity and dynamics of the increasingly dynamic post-independence business environment. 破产法是一个复杂且多方面的法律学科，是现代经济和贸易生态系统中的基本支柱。它远不止是一种债务清偿机制，更是一种旨在为所有商业参与者提供法律确定性、维护正义和提高效率的司法工具。在印度尼西亚，破产法律框架经历了重大的演变，反映了国家的经济和政治历程。该体系起源于荷兰殖民时期的法律遗产，即《破产条例》（Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 jo. 1906:348），但事实证明，该体系已不足以应对独立后日益活跃的商业活动的复杂性和动态性。

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi katalisator utama bagi reformasi hukum kepailitan secara fundamental. Krisis tersebut mengekspos kelemahan-kelemahan inheren dalam sistem peninggalan kolonial, yang dianggap lamban, birokratis, dan tidak efektif dalam menangani lonjakan sengketa utang-piutang korporasi berskala masif.¹ Sebagai respons cepat dan di bawah tekanan kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Puncak dari reformasi ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU"), yang hingga kini menjadi landasan utama hukum kepailitan di Indonesia. The monetary crisis that hit Indonesia in 1997-1998 became the main catalyst for a fundamental reform of bankruptcy law. The crisis exposed the inherent weaknesses in the colonial-era system, which was considered slow, bureaucratic, and ineffective in handling the surge of massive corporate debt disputes.¹ As a swift response and under pressure from an agreement with the International Monetary Fund (IMF), the government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 1998, which was later enacted into Law Number 4 of 1998. The culmination of this reform was the birth of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as "UU Kepailitan & PKPU"), which remains the main foundation of bankruptcy law in Indonesia today. 1997-1998年席卷印度尼西亚的金融危机成为破产法根本性改革的主要催化剂。这场危机暴露了殖民时代体系中固有的弱点，该体系被认为在处理大规模企业债务纠纷激增方面缓慢、官僚且效率低下。¹ 作为快速反应，并在与国际货币基金组织（IMF）达成协议的压力下，政府发布了1998年第1号政府替代法令（Perppu），该法令随后被批准为1998年第4号法律。此次改革的顶峰是2004年第37号关于破产和暂停债务偿还义务的法律（以下简称“UU Kepailitan & PKPU”）的诞生，该法至今仍是印度尼西亚破产法的主要基础。

Tujuan dan Ruang Lingkup Memorandum Purpose and Scope of the Memorandum 备忘录的目的与范围

Memorandum hukum ini bertujuan untuk menyajikan sebuah analisis yuridis yang mendalam, akademis, dan komprehensif mengenai kerangka hukum kepailitan di Indonesia. Analisis ini tidak hanya akan menguraikan norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga akan mengupas landasan filosofis, dinamika praktik peradilan, serta isu-isu kontemporer yang membentuk wajah hukum kepailitan saat ini. This legal memorandum aims to present an in-depth, academic, and comprehensive juridical analysis of the bankruptcy legal framework in Indonesia. This analysis will not only outline the positive legal norms contained in legislation but also explore the philosophical foundations, the dynamics of judicial practice, and contemporary issues shaping the face of bankruptcy law today. 本法律备忘录旨在对印度尼西亚的破产法律框架进行深入、学术和全面的司法分析。本分析不仅将概述立法中包含的实证法律规范，还将探讨构成当今破产法面貌的哲学基础、司法实践动态以及当代问题。

Ruang lingkup memorandum ini mencakup: The scope of this memorandum includes: 本备忘录的范围包括：

• Landasan filosofis dan prinsip-prinsip dasar yang menjiwai hukum kepailitan. The philosophical foundations and basic principles that animate bankruptcy law. 破产法的哲学基础和基本原则。
• Syarat dan prosedur pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga. The requirements and procedures for filing a bankruptcy petition at the Commercial Court. 在商事法院申请破产的条件和程序。
• Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor, kreditor, dan pihak ketiga. The legal consequences of a bankruptcy ruling on the debtor, creditors, and third parties. 破产裁决对债务人、债权人和第三方的法律后果。
• Peran, kewenangan, dan tanggung jawab para aktor utama dalam proses kepailitan, yaitu Kurator dan Hakim Pengawas. The roles, authorities, and responsibilities of the main actors in the bankruptcy process, namely the Curator and the Supervisory Judge. 破产程序中主要参与者（即破产管理人和监察法官）的角色、权力和责任。
• Klasifikasi dan hak-hak kreditor. The classification and rights of creditors. 债权人的分类和权利。
• Analisis instrumen hukum lanjutan dan isu-isu kontemporer seperti actio pauliana, prinsip kelangsungan usaha (going concern), dan kepailitan lintas batas (cross-border insolvency). Analysis of advanced legal instruments and contemporary issues such as actio pauliana, the principle of going concern, and cross-border insolvency. 对高级法律工具和当代问题（如actio pauliana（撤销诉讼）、going concern（持续经营）原则和cross-border insolvency（跨境破产））的分析。
• Perkembangan legislatif terkini, terutama dampak signifikan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) terhadap kewenangan pengajuan permohonan pailit pada lembaga jasa keuangan. Recent legislative developments, especially the significant impact of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) on the authority to file for bankruptcy against financial services institutions. 最新的立法发展，特别是2023年第4号关于金融部门发展与加强的法律（UU PPSK）对金融服务机构破产申请权力的重大影响。

Metodologi Methodology 方法论

Analisis dalam memorandum ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan perspektif sosio-legal. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelitian terhadap norma hukum positif yang berlaku (law in books) serta penerapannya dalam praktik peradilan dan dampaknya terhadap masyarakat bisnis (law in action). Sumber hukum primer yang menjadi rujukan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Kepailitan & PKPU, serta UU PPSK.⁵ Untuk memperkaya analisis, memorandum ini juga merujuk pada sumber hukum sekunder berupa doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan, serta literatur hukum dari sumber-sumber terpercaya seperti artikel ilmiah di hukumonline.com dan berbagai jurnal hukum terakreditasi. The analysis in this memorandum is structured using a juridical-normative approach enriched with a socio-legal perspective. This approach focuses on researching the applicable positive legal norms (law in books) as well as their application in judicial practice and their impact on the business community (law in action). The primary legal sources used as main references are the Civil Code (KUH Perdata), the UU Kepailitan & PKPU, and the UU PPSK.⁵ To enrich the analysis, this memorandum also refers to secondary legal sources in the form of legal doctrines, relevant jurisprudence from the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and legal literature from reliable sources such as scholarly articles on hukumonline.com and various accredited law journals. 本备忘录中的分析采用法律规范主义方法，并辅以社会法律视角。这种方法侧重于研究适用的实证法律规范（law in books）及其在司法实践中的应用及其对商界的影响（law in action）。作为主要参考的主要法律来源是《民法典》（KUH Perdata）、《破产法与PKPU法》（UU Kepailitan & PKPU）以及《金融部门发展与加强法》（UU PPSK）。⁵ 为了丰富分析，本备忘录还参考了二级法律来源，形式包括法律学说、印度尼西亚共和国最高法院的相关判例，以及来自可靠来源的法律文献，如hukumonline.com上的学术文章和各种认可的法律期刊。

Sumber Hukum Kepailitan Sources of Bankruptcy Law 破产法的渊源

Kerangka hukum kepailitan di Indonesia bersumber dari beberapa lapisan peraturan perundang-undangan. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU), yang merupakan lex specialis (hukum khusus) yang mengatur secara komprehensif seluruh prosedur dan akibat hukum kepailitan.⁹ Selain itu, hukum kepailitan juga berakar pada prinsip-prinsip fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132, yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan umum bagi para kreditornya.⁹ Secara historis, hukum kepailitan Indonesia merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, yaitu Faillissements-verordening, yang kemudian digantikan oleh UU Kepailitan & PKPU untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern.¹² Peraturan perundang-undangan lain yang relevan juga menjadi sumber hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur entitas bisnis tertentu.¹² The legal framework for bankruptcy in Indonesia is sourced from several layers of legislation. Its main foundation is Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU Kepailitan & PKPU), which is a lex specialis (special law) that comprehensively regulates all procedures and legal consequences of bankruptcy.⁹ Additionally, bankruptcy law is rooted in the fundamental principles of the Civil Code (KUH Perdata), particularly Articles 1131 and 1132, which establish that all of the debtor's assets serve as a general guarantee for their creditors.⁹ Historically, Indonesian bankruptcy law is an inheritance from Dutch colonial law, namely the Faillissements-verordening, which was later replaced by the UU Kepailitan & PKPU to align with modern economic needs.¹² Other relevant laws also serve as legal sources, such as the Commercial Code (KUHD) and various sectoral laws governing specific business entities.¹² 印度尼西亚的破产法律框架来源于多个层面的立法。其主要基础是2004年第37号关于破产和暂停债务偿还义务的法律（UU Kepailitan & PKPU），这是一部lex specialis（特别法），全面规定了破产的所有程序和法律后果。⁹ 此外，破产法植根于《民法典》（KUH Perdata）的基本原则，特别是第1131条和第1132条，这两条规定债务人的所有资产均为其债权人的一般担保。⁹ 从历史上看，印度尼西亚的破产法继承自荷兰殖民时期的法律，即《破产条例》（Faillissements-verordening），后来被UU Kepailitan & PKPU所取代，以适应现代经济的需求。¹² 其他相关法律也是法律渊源，例如《商法典》（KUHD）和各种管辖特定商业实体的部门法。¹²

II. LANDASAN FILOSOFIS DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR KEPAILITAN II. PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS AND BASIC PRINCIPLES OF BANKRUPTCY II. 破产的哲学基础和基本原则

Realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata Realization of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code 《民法典》第1131条和第1132条的实现

Secara filosofis, hukum kepailitan merupakan instrumen hukum prosedural untuk merealisasikan dua asas fundamental yang terkandung dalam hukum perdata substantif Indonesia, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata meletakkan prinsip jaminan umum (algemeen verhaal) bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".¹⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aset seorang debitor pada hakikatnya merupakan jaminan umum bagi pelunasan utang-utangnya. Philosophically, bankruptcy law is a procedural legal instrument for realizing two fundamental principles contained in Indonesian substantive civil law, namely Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Article 1131 of the Civil Code establishes the principle of general guarantee (algemeen verhaal) that "all of the debtor's assets, both movable and immovable, both existing and future, become collateral for all personal obligations".¹⁴ This principle affirms that all of a debtor's assets are essentially a general guarantee for the repayment of their debts. 从哲学上讲，破产法是实现印度尼西亚实体民法中包含的两项基本原则的程序性法律工具，即《民法典》第1131条和第1132条。《民法典》第1131条确立了一般担保原则（algemeen verhaal），即“债务人的一切财产，无论是动产还是不动产，无论是现有的还是将来才有的，都成为其一切个人债务的担保”。¹⁴ 这一原则申明，债务人的所有资产本质上是其偿还债务的一般担保。

Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor, dan hasilnya dibagi secara proporsional di antara mereka, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.¹⁴ Tanpa adanya lembaga kepailitan, realisasi dari kedua pasal ini akan berjalan secara parsial, tidak adil, dan tidak efisien. Setiap kreditor akan berlomba-lomba mengajukan gugatan dan sita eksekusi secara individual. Dalam skenario ini, berlaku adagium "siapa cepat, dia dapat" (vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit), yang berpotensi besar merugikan kreditor lain yang mungkin memiliki piutang lebih besar namun kalah cepat dalam bertindak. Lembaga kepailitan hadir untuk mentransformasikan eksekusi individual yang kacau tersebut menjadi sebuah sita umum (conservatoir beslag) yang bersifat kolektif dan terorganisir, sehingga seluruh harta debitor dapat dibereskan secara adil untuk kepentingan semua kreditor. Furthermore, Article 1132 of the Civil Code states that these assets serve as a joint guarantee for all creditors, and the proceeds are distributed proportionally among them, unless there are valid reasons for priority.¹⁴ Without the institution of bankruptcy, the realization of these two articles would be partial, unfair, and inefficient. Each creditor would race to file individual lawsuits and seizures. In this scenario, the adage "first come, first served" (vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit) applies, which could greatly disadvantage other creditors who might have larger claims but are slower to act. The bankruptcy institution exists to transform this chaotic individual execution into a collective and organized general seizure (conservatoir beslag), so that all of the debtor's assets can be settled fairly for the benefit of all creditors. 此外，《民法典》第1132条规定，这些财产是所有债权人的共同担保，其收益按比例在他们之间分配，除非有合法的优先理由。¹⁴ 如果没有破产制度，这两条的实现将是局部的、不公平的和低效的。每个债权人都会竞相提起单独的诉讼和执行扣押。在这种情况下，"捷足先登"（vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit）的格言将适用，这可能极大地损害其他可能拥有更大债权但行动迟缓的债权人。破产制度的存在就是为了将这种混乱的个人执行转变为集体和有组织的全面扣押（conservatoir beslag），从而使债务人的所有资产能够为所有债权人的利益得到公平清偿。

Prinsip Paritas Creditorium dan Pari Passu Pro Rata Parte Principle of Paritas Creditorium and Pari Passu Pro Rata Parte 债权人平等原则 (Paritas Creditorium) 和按比例分配原则 (Pari Passu Pro Rata Parte)

Jantung dari keadilan distributif dalam hukum kepailitan adalah prinsip paritas creditorium, yang berarti semua kreditor memiliki kedudukan yang setara terhadap harta kekayaan debitor. Sebagai turunan logis dari prinsip ini, berlaku pula prinsip pari passu pro rata parte, yang mengamanatkan bahwa hasil pemberesan harta pailit harus dibagikan secara proporsional (prorata) sesuai dengan besaran piutang masing-masing kreditor. The heart of distributive justice in bankruptcy law is the principle of paritas creditorium, which means all creditors have an equal standing regarding the debtor's assets. As a logical extension of this principle, the pari passu pro rata parte principle also applies, mandating that the proceeds from the settlement of the bankruptcy estate must be distributed proportionally (pro-rata) according to the size of each creditor's claim. 破产法中分配正义的核心是paritas creditorium（债权人平等）原则，这意味着所有债权人对债务人的财产享有同等地位。作为该原则的逻辑推论，pari passu pro rata parte（按比例分配）原则也适用，即破产财产清偿所得必须根据每个债权人的债权大小按比例（pro-rata）分配。

Namun, penting untuk dipahami bahwa "kesetaraan" yang dimaksud tidak bersifat absolut, melainkan sebuah kesetaraan yang berkeadilan. Prinsip ini pada praktiknya hanya berlaku penuh bagi para kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan atau hak istimewa lainnya.¹⁷ Undang-undang secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap prinsip ini dengan mengakui adanya kreditor yang memiliki kedudukan lebih tinggi, yaitu kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan) dan kreditor preferen (pemegang hak istimewa berdasarkan undang-undang). Dengan demikian, sistem kepailitan Indonesia menerapkan kesetaraan yang berjenjang atau hierarkis, di mana pelunasan dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak yang telah ada sebelum kepailitan terjadi. However, it is important to understand that the "equality" referred to is not absolute, but rather an equitable equality. In practice, this principle only fully applies to concurrent creditors, i.e., creditors who do not have security rights or other special privileges.¹⁷ The law explicitly provides exceptions to this principle by recognizing creditors with a higher standing, namely separatist creditors (holders of security rights) and preferential creditors (holders of privileges based on law). Thus, the Indonesian bankruptcy system applies a tiered or hierarchical equality, where repayment is made based on a priority order determined by law, reflecting the recognition of rights that existed before the bankruptcy occurred. 然而，必须理解，这里所说的“平等”并非绝对平等，而是一种公平的平等。在实践中，这一原则仅完全适用于普通债权人，即没有任何担保权或其他特权的债权人。¹⁷ 法律通过承认地位更高的债权人，即有担保债权人（持有担保权）和优先债权人（依法享有特权），明确规定了这一原则的例外情况。因此，印度尼西亚的破产制度实行的是一种分层或等级制的平等，即根据法律规定的优先顺序进行清偿，这反映了对破产前已存在权利的承认。

Prinsip-Prinsip Lain dalam UU Kepailitan & PKPU Other Principles in the UU Kepailitan & PKPU 《破产法与PKPU法》中的其他原则

Penjelasan Umum UU Kepailitan & PKPU menggariskan beberapa asas fundamental lain yang menjadi pedoman dalam implementasinya, yang menunjukkan bahwa tujuan kepailitan lebih luas dari sekadar likuidasi ¹⁸: The General Elucidation of the UU Kepailitan & PKPU outlines several other fundamental principles that guide its implementation, indicating that the purpose of bankruptcy is broader than mere liquidation ¹⁸: 《破产法与PKPU法》的总说明概述了指导其实施的其他几项基本原则，表明破产的目的不仅仅是清算 ¹⁸：

• Asas Keseimbangan: Principle of Balance: 平衡原则： Undang-undang ini dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang, tidak hanya kreditor tetapi juga debitor yang beriktikad baik. Perlindungan bagi debitor terwujud dalam mekanisme PKPU dan kesempatan mengajukan perdamaian. This law is designed to protect the interests of all parties in a balanced manner, not only creditors but also debtors acting in good faith. Protection for debtors is realized through the PKPU mechanism and the opportunity to propose a composition plan. 本法旨在平衡保护各方利益，不仅包括债权人，也包括善意的债务人。对债务人的保护体现在PKPU（暂停债务偿还义务）机制和提出和解的机会上。
• Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern): Principle of Going Concern: 持续经营原则（Going Concern）： Hukum kepailitan modern tidak semata-mata bertujuan untuk melikuidasi perusahaan (corporate death). Terdapat mekanisme, baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun melalui kewenangan Kurator dalam proses pailit (Pasal 104), untuk memungkinkan debitor yang masih memiliki prospek usaha untuk melanjutkan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai aset atau bahkan menyelamatkan entitas bisnis tersebut (corporate rescue), yang pada akhirnya juga akan menguntungkan para kreditor, pekerja, dan perekonomian secara luas. Modern bankruptcy law does not solely aim to liquidate the company (corporate death). Mechanisms exist, both through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and through the Curator's authority in the bankruptcy process (Article 104), to allow debtors who still have business prospects to continue their operations. The goal is to maximize asset value or even save the business entity (corporate rescue), which ultimately also benefits creditors, employees, and the wider economy. 现代破产法的目的不仅仅是清算公司（corporate death）。无论是通过暂停债务偿还义务（PKPU）机制，还是通过破产管理人在破产程序中的权力（第104条），都存在允许仍有业务前景的债务人继续其经营活动的机制。其目标是实现资产价值最大化，甚至拯救商业实体（corporate rescue），这最终也将使债权人、员工和广大经济体受益。
• Asas Keadilan: Principle of Justice: 正义原则： Proses kepailitan harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua kreditor sesuai dengan haknya masing-masing dan mencegah debitor melakukan tindakan curang untuk mengalihkan asetnya dari jangkauan kreditor, salah satunya melalui instrumen actio pauliana. The bankruptcy process must ensure fair treatment for all creditors according to their respective rights and prevent the debtor from committing fraudulent acts to transfer assets out of the creditors' reach, one instrument for which is the actio pauliana. 破产程序必须确保所有债权人根据其各自的权利获得公平待遇，并防止债务人采取欺诈行为将其资产转移出债权人的可及范围，其中一种工具就是actio pauliana（撤销诉讼）。
• Asas Integrasi: Principle of Integration: 一体化原则： Kerangka hukum kepailitan terintegrasi dengan berbagai cabang hukum lain, seperti hukum perdata, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum pasar modal, dan hukum ketenagakerjaan. The bankruptcy legal framework is integrated with various other branches of law, such as civil law, corporate law, banking law, capital market law, and labor law. 破产法律框架与民法、公司法、银行法、资本市场法和劳动法等其他法律分支相结合。

III. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PAILIT III. PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR A BANKRUPTCY PETITION III. 破产申请的程序和要求

Syarat Materiel Pengajuan Pailit (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU) Material Requirements for Filing for Bankruptcy (Article 2 paragraph (1) UU Kepailitan & PKPU) 申请破产的实质性要求（《破产法与PKPU法》第2条第1款）

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU menetapkan syarat-syarat materiel yang harus dipenuhi agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit. Syarat-syarat ini secara sengaja dirancang untuk dapat dibuktikan secara sederhana dan cepat di muka persidangan, sesuai dengan sifat khusus peradilan niaga. Article 2 paragraph (1) of the UU Kepailitan & PKPU stipulates the material requirements that must be met for a debtor to be declared bankrupt. These requirements are intentionally designed to be proven simply and quickly in court, in accordance with the special nature of commercial court proceedings. 《破产法与PKPU法》第2条第1款规定了宣布债务人破产必须满足的实质性要求。这些要求是故意设计的，以便能够在法庭上简单快速地得到证明，这符合商事法庭程序的特殊性。

Adanya Dua Kreditor atau Lebih (Concursus Creditorium) Two or More Creditors (Concursus Creditorium) 存在两个或以上债权人 (Concursus Creditorium)

Syarat fundamental pertama adalah debitor harus memiliki minimal dua orang kreditor.¹⁹ Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka sengketa utang-piutang tersebut diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Niaga. Syarat ini menegaskan sifat kolektif dari kepailitan, di mana tujuannya adalah untuk mengatur pembagian aset kepada sekumpulan kreditor, bukan untuk menyelesaikan sengketa individual.²² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa kreditor yang dimaksud dalam pasal ini mencakup semua jenis kreditor, baik separatis, preferen, maupun konkuren. The first fundamental requirement is that the debtor must have at least two creditors.¹⁹ If the debtor has only one creditor, the debt dispute is resolved through a regular civil lawsuit in the District Court, not through the Commercial Court. This requirement underscores the collective nature of bankruptcy, where the goal is to manage the distribution of assets to a group of creditors, not to resolve individual disputes.²² The elucidation of Article 2 paragraph (1) confirms that the creditors referred to in this article include all types of creditors, whether separatist, preferential, or concurrent. 第一个基本要求是债务人必须至少有两个债权人。¹⁹ 如果债务人只有一个债权人，则该债务纠纷通过地方法院的普通民事诉讼解决，而不是通过商事法院。这一要求强调了破产的集体性质，其目标是管理向一群债权人分配资产，而不是解决个人纠纷。²² 第2条第1款的解释申明，本条所指的债权人包括所有类型的债权人，无论是有担保的、优先的还是普通的。

Adanya Satu Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih At Least One Debt Due and Payable 存在一笔已到期且可追讨的债务

Syarat kedua adalah debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (due and payable).¹⁹ Definisi "utang" menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan & PKPU sangat luas, mencakup "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang... baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang".¹⁹ Suatu utang dianggap telah jatuh waktu apabila jangka waktu pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian atau oleh undang-undang telah terlampaui. The second requirement is that the debtor has failed to pay in full at least one debt that is due and payable.¹⁹ The definition of "debt" according to Article 1 number 6 of the UU Kepailitan & PKPU is very broad, encompassing "an obligation that is stated or can be stated in a sum of money... whether arising directly or which will arise in the future or is contingent, arising from an agreement or law".¹⁹ A debt is considered due when the time for performance specified in the agreement or by law has passed. 第二个要求是债务人未能全额支付至少一笔已到期且可追讨（due and payable）的债务。¹⁹ 根据《破产法与PKPU法》第1条第6款，“债务”的定义非常宽泛，包括“以货币金额表示或可以表示的义务……无论是直接产生的还是将来产生或或有的，由协议或法律引起的”。¹⁹ 当协议或法律规定的履行期限已过时，债务即被视为到期。

Pembuktian Sederhana (Sumir Bewijs) Simple Proof (Sumir Bewijs) 简易证明 (Sumir Bewijs)

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" bahwa syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Konsep pembuktian sederhana ini adalah inti dari sifat lex specialis dari hukum acara di Pengadilan Niaga, yang menuntut proses peradilan yang cepat (speedy trial). Tujuannya adalah untuk menghindari perdebatan hukum yang berlarut-larut mengenai eksistensi atau besaran utang, yang seharusnya menjadi ranah pengadilan perdata umum. Article 8 paragraph (4) of the UU Kepailitan & PKPU states that a bankruptcy petition must be granted if "there are facts or circumstances that are simply proven" that the requirements in Article 2 paragraph (1) have been met. This concept of simple proof is the core of the lex specialis nature of procedural law in the Commercial Court, which demands a speedy trial. The goal is to avoid protracted legal debates about the existence or amount of the debt, which should be the domain of the general civil court. 《破产法与PKPU法》第8条第4款规定，如果“有事实或情况被简单证明”满足了第2条第1款的要求，则必须批准破产申请。这种简易证明的概念是商事法院程序法lex specialis（特别法）性质的核心，它要求快速审判（speedy trial）。其目的是避免就债务的存在或金额进行旷日持久的法律辩论，这本应属于普通民事法院的管辖范围。

Namun, dalam praktiknya, konsep ini menimbulkan ketegangan yang signifikan antara tujuan efisiensi dan keadilan substantif. Syarat yang longgar ini berpotensi disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik untuk menekan debitor yang sebenarnya mampu membayar (solvent) namun sedang mengalami kesulitan likuiditas sementara.²⁵ Menyadari potensi ini, Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya telah bertindak sebagai katup pengaman. Dalam putusan-putusan seperti Putusan MA No. 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021, Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit dari Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa sengketa mengenai utang tersebut bersifat kompleks dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan perdata. Dinamika ini menunjukkan adanya sebuah "koreksi yudisial" terhadap penerapan UU Kepailitan & PKPU, di mana Mahkamah Agung menyeimbangkan kebutuhan akan proses yang cepat dengan perlindungan terhadap debitor dari penyalahgunaan proses hukum. In practice, however, this concept creates significant tension between the goals of efficiency and substantive justice. These lenient requirements can potentially be misused by creditors in bad faith to pressure debtors who are actually solvent but are experiencing temporary liquidity difficulties.²⁵ Recognizing this potential, the Supreme Court has acted as a safety valve in some of its jurisprudence. In decisions such as Supreme Court Decision No. 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021, the Supreme Court overturned a bankruptcy ruling from the Commercial Court on the grounds that the dispute over the debt was complex and could not be proven simply, and thus had to be resolved first in the civil court. This dynamic shows a "judicial correction" to the application of the UU Kepailitan & PKPU, where the Supreme Court balances the need for a speedy process with the protection of debtors from abuse of process. 然而，在实践中，这一概念在效率目标与实质正义之间造成了显著的紧张关系。这些宽松的要求可能被恶意债权人滥用，以向那些实际上有偿付能力（solvent）但正经历暂时流动性困难的债务人施加压力。²⁵ 认识到这种可能性，最高法院在其一些判例中充当了安全阀的角色。在诸如最高法院第555K/Pdt.Sus-Pailit/2021号判决等裁决中，最高法院以债务纠纷复杂且无法简单证明为由，推翻了商事法院的破产裁决，因此必须首先在民事法院解决。这种动态显示了对《破产法与PKPU法》适用的“司法纠正”，最高法院在快速程序的需求与保护债务人免受程序滥用之间取得了平衡。

Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit Parties Who Can File a Bankruptcy Petition 可申请破产的各方

UU Kepailitan & PKPU mengatur beberapa pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit: The UU Kepailitan & PKPU regulates several parties who have legal standing to file a bankruptcy petition: 《破产法与PKPU法》规定了几个拥有法律地位（legal standing）可申请破产的方：

• Debitor sendiri (voluntary petition) : Debitor dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. The debtor themselves (voluntary petition): The debtor can voluntarily file for bankruptcy. 债务人自己（voluntary petition）：债务人可以自愿申请破产。
• Satu atau lebih Kreditor : Kreditor, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya. One or more Creditors: Creditors, either individually or jointly, can file a bankruptcy petition against their debtor. 一个或多个债权人：债权人可以单独或联合对其债务人申请破产。
• Kejaksaan : Untuk kepentingan umum, misalnya jika debitor memiliki utang kepada negara atau merugikan masyarakat luas. The Public Prosecutor's Office: For the public interest, for example, if the debtor owes debts to the state or harms the general public. 检察官办公室：为了公共利益，例如，如果债务人欠国家债务或损害了广大公众。
• Bank Indonesia (BI) : Khusus untuk debitor yang merupakan Bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI): Specifically for debtors who are Banks, a bankruptcy petition can only be filed by Bank Indonesia. 印度尼西亚银行（BI）：专门针对作为银行的债务人，破产申请只能由印度尼西亚银行提出。
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Khusus untuk debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun. The Financial Services Authority (OJK): Specifically for debtors who are Securities Companies, Stock Exchanges, Clearing and Guarantee Institutions, Depository and Settlement Institutions, Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Pension Funds. 金融服务管理局（OJK）：专门针对作为证券公司、证券交易所、清算和担保机构、存管和结算机构、保险公司、再保险公司和养老基金的债务人。
• Menteri Keuangan : Khusus untuk debitor yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. The Minister of Finance: Specifically for debtors who are State-Owned Enterprises (BUMN) engaged in public interests. 财政部长：专门针对从事公共利益的国有企业（BUMN）的债务人。

Entitas yang Memerlukan Persetujuan Khusus dari Institusi Berwenang Entities Requiring Special Approval from Authorized Institutions 需要授权机构特别批准的实体

Perkembangan legislatif paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-undang ini, dengan metode omnibus law, mengubah berbagai peraturan di sektor keuangan, termasuk mencabut sebagian kewenangan yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU. The most significant legislative development in recent years has been the enactment of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This law, using an omnibus law method, amends various regulations in the financial sector, including revoking some of the authorities regulated in the UU Kepailitan & PKPU. 近年来最重大的立法发展是2023年关于金融部门发展与加强的第4号法律（UU PPSK）的颁布。该法采用综合法（omnibus law）的方式，修改了金融部门的各种法规，包括撤销了《破产法与PKPU法》中规定的部分权力。

Secara spesifik, UU PPSK mencabut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) serta Pasal 223 UU Kepailitan & PKPU, dan mengalihkan serta memusatkan kewenangan pengajuan permohonan pailit dan PKPU untuk lembaga jasa keuangan kepada regulator.²⁷ Kini, kewenangan tersebut diatur sebagai berikut: Specifically, the UU PPSK revokes the provisions in Article 2 paragraphs (3), (4), and (5) as well as Article 223 of the UU Kepailitan & PKPU, and transfers and centralizes the authority to file for bankruptcy and PKPU for financial services institutions to the regulator.²⁷ Now, this authority is regulated as follows: 具体而言，UU PPSK 废除了《破产法与PKPU法》第2条第(3)、(4)和(5)款以及第223条的规定，并将金融服务机构申请破产和PKPU的权力转移并集中到监管机构。²⁷ 现在，该权力规定如下：

• Kewenangan Eksklusif Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Exclusive Authority of the Financial Services Authority (OJK): 金融服务管理局（OJK）的专属权力： Permohonan pailit dan/atau PKPU terhadap Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang diawasi OJK, hanya dapat diajukan oleh OJK. Bankruptcy and/or PKPU petitions against Banks, Securities Companies, Insurance Companies, Pension Funds, Financing Institutions, and various other Financial Services Institutions (LJK) supervised by OJK, can only be filed by OJK. 针对银行、证券公司、保险公司、养老基金、融资机构以及OJK监管的各种其他金融服务机构（LJK）的破产和/或PKPU申请，只能由OJK提出。
• Kewenangan Eksklusif Bank Indonesia (BI): Exclusive Authority of Bank Indonesia (BI): 印度尼西亚银行（BI）的专属权力： Permohonan pailit dan/atau PKPU terhadap penyelenggara sistem pembayaran, perusahaan pialang pasar uang, dan lembaga lain di bawah pengawasan BI, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Bankruptcy and/or PKPU petitions against payment system operators, money market brokers, and other institutions under BI's supervision, can only be filed by Bank Indonesia. 针对支付系统运营商、货币市场经纪公司以及BI监管下的其他机构的破产和/或PKPU申请，只能由印度尼西亚银行提出。

Perubahan ini merupakan sebuah pergeseran paradigma fundamental dari rezim hukum privat ke arah intervensi publik. Tujuannya adalah untuk mitigasi risiko sistemik. Kegagalan sebuah lembaga keuangan, jika dipicu oleh permohonan pailit dari satu kreditor, dapat menimbulkan efek domino (contagion effect) yang membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan memusatkan kewenangan di tangan regulator (OJK dan BI), negara memastikan bahwa keputusan untuk memailitkan atau merestrukturisasi lembaga keuangan strategis diambil dengan mempertimbangkan dampaknya secara makroekonomi, bukan hanya dari perspektif penyelesaian utang privat.³² This change represents a fundamental paradigm shift from a private law regime towards public intervention. The goal is systemic risk mitigation. The failure of a financial institution, if triggered by a bankruptcy petition from a single creditor, can cause a domino effect (contagion effect) that endangers national financial system stability. By centralizing the authority in the hands of regulators (OJK and BI), the state ensures that the decision to bankrupt or restructure a strategic financial institution is made with consideration for its macroeconomic impact, not just from the perspective of private debt settlement.³² 这一变化代表了从私法制度向公共干预的根本性范式转变。其目标是减轻系统性风险。如果金融机构的倒闭是由单个债权人的破产申请引发的，可能会产生危及国家金融体系稳定的多米诺骨牌效应（contagion effect）。通过将权力集中在监管机构（OJK和BI）手中，国家确保在决定对战略性金融机构进行破产或重组时，会考虑其宏观经济影响，而不仅仅是从私人债务清偿的角度。³²

Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga Procedural Law in the Commercial Court 商事法院的诉讼程序

Proses permohonan pailit memiliki hukum acara khusus yang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi, yang membedakannya dari peradilan perdata umum: The bankruptcy petition process has special procedural laws designed for speed and efficiency, which distinguishes it from general civil proceedings: 破产申请过程有专门为速度和效率而设计的特别程序法，这使其有别于一般民事诉讼程序：

• Pengadilan yang Berwenang: Competent Court: 管辖法院： Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.³³ The petition is filed at the Commercial Court within the District Court whose jurisdiction covers the debtor's legal domicile.³³ 申请提交给债务人法定住所地所属管辖区的地方法院内的商事法院。³³
• Proses Cepat: Speedy Process: 快速程序： Setelah permohonan didaftarkan, Pengadilan Niaga memiliki tenggat waktu yang sangat ketat. Sidang pemeriksaan harus diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah pendaftaran, dan putusan harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. After the petition is registered, the Commercial Court has a very strict timeline. The examination hearing must be held no later than 20 days after registration, and the decision must be pronounced no later than 60 days after the petition registration date. 申请登记后，商事法院有非常严格的时间表。审查听证会必须在登记后20天内举行，判决必须在申请登记日后60天内宣布。
• Upaya Hukum: Legal Remedies: 法律补救： Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan pailit adalah kasasi langsung ke Mahkamah Agung, yang juga harus diputus dalam jangka waktu 60 hari. Terhadap putusan kasasi, dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).³³ The available legal remedy against a bankruptcy ruling is a direct cassation (appeal) to the Supreme Court, which must also be decided within 60 days. A Judicial Review (PK) can be filed against the cassation decision.³³ 针对破产裁决的可用法律补救是向最高法院直接提起上诉（cassation），该上诉也必须在60天内裁决。针对上诉裁决，可以提起司法审查（PK）。³³

IV. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT IV. LEGAL CONSEQUENCES OF A BANKRUPTCY RULING IV. 破产裁决的法律后果

Putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum yang drastis dan menyeluruh (far-reaching consequences), yang berdampak pada debitor, harta kekayaannya, serta perjanjian-perjanjian yang sedang berjalan. A bankruptcy declaration ruling has drastic and far-reaching consequences, impacting the debtor, their assets, and ongoing agreements. 宣布破产的裁决具有剧烈且深远的影响（far-reaching consequences），影响到债务人、其资产以及正在履行的协议。

Terhadap Debitor Pailit On the Bankrupt Debtor 对破产债务人的影响

Akibat utama bagi debitor adalah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan kewenangan perdatanya atas boedel pailit.³⁵ Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), tanggal putusan tersebut dihitung berlaku sejak pukul 00:00 waktu setempat, sebuah prinsip yang dikenal sebagai zero hour rule. Seluruh kewenangan tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit terhadap hartanya setelah putusan diucapkan menjadi tidak sah dan tidak mengikat harta pailit. The main consequence for the debtor is the loss of the right to control and manage their assets. According to Article 24 paragraph (1) of the UU Kepailitan & PKPU, from the date the bankruptcy ruling is pronounced, the debtor legally loses their civil authority over the bankruptcy estate (boedel pailit).³⁵ Based on Article 24 paragraph (2), this ruling is effective starting from 00:00 local time on that date, a principle known as the zero hour rule. All such authority transfers to the Curator appointed by the court. Any legal action taken by the bankrupt debtor regarding their assets after the ruling is pronounced becomes invalid and not binding on the bankruptcy estate. 对债务人的主要后果是失去对其资产的控制和管理权。根据《破产法与PKPU法》第24条第1款，自破产裁决宣布之日起，债务人依法失去对破产财产（boedel pailit）的民事管辖权。³⁵ 根据第24条第2款，该裁决自当日当地时间00:00起生效，这一原则被称为零点规则（zero hour rule）。所有此类权力转移给法院指定的破产管理人。破产债务人在裁决宣布后对其资产采取的任何法律行动均无效，对破产财产不具约束力。

Terhadap Harta Kekayaan (Boedel Pailit) On the Assets (Bankruptcy Estate) 对资产（破产财产）的影响

Putusan pailit mengakibatkan sita umum (general attachment) atas seluruh kekayaan debitor. Pasal 21 UU Kepailitan & PKPU menegaskan bahwa kepailitan meliputi "seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Ini berarti tidak hanya aset yang ada saat itu, tetapi juga pendapatan atau harta yang diperoleh debitor selama proses kepailitan berlangsung (misalnya, warisan atau pendapatan dari pekerjaan) akan masuk ke dalam boedel pailit.³³ Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 22, seperti benda-benda kebutuhan pokok, perlengkapan kerja, dan upah sekadarnya yang diperlukan untuk penghidupan debitor dan keluarganya. A bankruptcy ruling results in a general attachment of all the debtor's assets. Article 21 of the UU Kepailitan & PKPU new-affirms that bankruptcy covers "all of the Debtor's assets at the time the bankruptcy declaration ruling is pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy". This means not only existing assets, but also income or property acquired by the debtor during the bankruptcy process (e.g., inheritance or income from work) will become part of the bankruptcy estate.³³ However, there are some exceptions regulated in Article 22, such as essential necessities, work equipment, and reasonable wages necessary for the livelihood of the debtor and their family. 破产裁决导致对债务人所有资产的全面扣押（general attachment）。《破产法与PKPU法》第21条申明，破产涵盖“债务人在破产宣告裁决作出时的所有资产以及破产期间获得的一切”。这意味着不仅包括现有资产，债务人在破产程序中获得的收入或财产（例如，遗产或工作收入）也将成为破产财产的一部分。³³ 然而，第22条规定了一些例外情况，例如基本必需品、工作设备以及债务人及其家人生活所需的合理工资。

Terhadap Jenis-Jenis Perjanjian yang Sedang Berjalan On Ongoing Agreements 对正在履行的协议的影响

Kepailitan tidak secara otomatis mengakhiri semua perjanjian yang telah dibuat oleh debitor. UU Kepailitan & PKPU mengatur mekanisme khusus untuk berbagai jenis perjanjian: Bankruptcy does not automatically terminate all agreements made by the debtor. The UU Kepailitan & PKPU regulates special mechanisms for various types of agreements: 破产并不会自动终止债务人签订的所有协议。《破产法与PKPU法》为各种类型的协议规定了特殊机制：

• Perjanjian Timbal Balik: Reciprocal Agreements: 双边协议： Sesuai Pasal 36 UU Kepailitan & PKPU, untuk perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, pihak ketiga dapat meminta kepastian kepada Kurator mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian. Kurator memiliki opsi strategis: According to Article 36 of the UU Kepailitan & PKPU, for reciprocal agreements that have not yet been performed or have only been partially performed, the third party can request certainty from the Curator regarding the continuation of the agreement. The Curator has strategic options: 根据《破产法与PKPU法》第36条，对于尚未履行或仅部分履行的双边协议，第三方可以要求破产管理人就协议是否继续履行作出明确答复。破产管理人有以下战略选择：
  • Melanjutkan Perjanjian: Continue the Agreement: 继续履行协议： Jika perjanjian dianggap menguntungkan bagi harta pailit, Kurator dapat menyatakannya, dengan kewajiban memberikan jaminan atas pelaksanaannya. If the agreement is considered beneficial to the bankruptcy estate, the Curator can declare its continuation, with the obligation to provide a guarantee for its performance. 如果协议被认为对破产财产有利，破产管理人可以宣布继续履行，并有义务为其履行提供担保。
  • Mengakhiri Perjanjian: Terminate the Agreement: 终止协议： Jika perjanjian dianggap merugikan, Kurator dapat menolaknya. Dalam hal ini, perjanjian berakhir dan pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. If the agreement is considered detrimental, the Curator can reject it. In this case, the agreement terminates and the third party can claim damages as a concurrent creditor. 如果协议被认为不利，破产管理人可以拒绝履行。在这种情况下，协议终止，第三方可以作为普通债权人要求损害赔偿。
• Perjanjian Sewa-Menyewa: Lease Agreements: 租赁协议： Pasal 38 UU Kepailitan & PKPU mengatur bahwa baik Kurator maupun pihak penyewa dapat menghentikan perjanjian sewa-menyewa, dengan syarat pemberitahuan pengakhiran dilakukan sesuai jangka waktu yang lazim. Jika uang sewa telah dibayar di muka, perjanjian tidak dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sewa yang telah dibayar berakhir. Sejak putusan pailit diucapkan, uang sewa menjadi utang harta pailit.³⁷ Article 38 of the UU Kepailitan & PKPU regulates that both the Curator and the lessee can terminate a lease agreement, provided that termination notice is given within a customary period. If the rent has been paid in advance, the agreement cannot be unilaterally terminated before the prepaid lease period expires. From the pronouncement of the bankruptcy ruling, the rent becomes a debt of the bankruptcy estate.³⁷ 《破产法与PKPU法》第38条规定，破产管理人和承租人均可终止租赁协议，前提是在惯常期限内发出终止通知。如果租金已预付，则在预付租期届满前不能单方面终止协议。自破产裁决宣布之日起，租金成为破产财产的债务。³⁷
• Pengalihan Piutang (Cessie): Assignment of Receivables (Cessie): 应收账款转让 (Cessie)： Cessie adalah pengalihan hak tagih dari kreditor lama (cedent) kepada kreditor baru (cessionaris). Dalam konteks kepailitan, cessie sering digunakan untuk memenuhi syarat adanya minimal dua kreditor (concursus creditorium). Suatu cessie yang dilakukan sebelum putusan pailit pada prinsipnya sah dan mengikat, asalkan memenuhi syarat dalam Pasal 613 KUH Perdata (dibuat dengan akta otentik atau di bawah tangan dan diberitahukan kepada debitor). Akibatnya, cessionaris menjadi kreditor baru yang sah dalam proses kepailitan.³⁸ Namun, jika cessie dilakukan dengan itikad buruk atau terbukti merugikan kreditor lain, misalnya dilakukan setelah permohonan pailit didaftarkan, keabsahannya dapat dipermasalahkan atau bahkan dibatalkan melalui mekanisme actio pauliana.³ A cessie is the transfer of a claim right from an old creditor (cedent) to a new creditor (cessionaris). In the context of bankruptcy, cessie is often used to meet the requirement of having at least two creditors (concursus creditorium). A cessie conducted before the bankruptcy ruling is in principle valid and binding, as long as it meets the requirements in Article 613 of the Civil Code (made by authentic deed or under private instrument and notified to the debtor). Consequently, the cessionaris becomes a legitimate new creditor in the bankruptcy process.³⁸ However, if the cessie was made in bad faith or is proven to be detrimental to other creditors, for example, if it was done after the bankruptcy petition was registered, its validity can be challenged or even canceled through the actio pauliana mechanism.³ Cessie（债权转让）是将债权从旧债权人（cedent，转让人）转移给新债权人（cessionaris，受让人）。在破产背景下，cessie 常被用来满足至少有两个债权人（concursus creditorium）的要求。在破产裁决前进行的cessie，只要符合《民法典》第613条的要求（通过公证文书或私下文书作出，并通知债务人），原则上是有效且具有约束力的。因此，cessionaris（受让人）成为破产程序中合法的新债权人。³⁸ 然而，如果cessie是恶意进行的，或者被证明损害了其他债权人的利益，例如，在破产申请登记后才进行，其有效性可能会受到质疑，甚至可以通过actio pauliana（撤销诉讼）机制被撤销。³

Status Penyerahan (Levering) Aset Sebelum Pailit Status of Asset Transfer (Levering) Before Bankruptcy 破产前资产转让 (Levering) 的状态

Status hukum penyerahan atau pengalihan aset (levering) yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit sangat bergantung pada waktu dan konteks dilakukannya perbuatan hukum tersebut: The legal status of an asset transfer (levering) carried out by the debtor before being declared bankrupt depends heavily on the timing and context of the legal act: 债务人在被宣布破产前进行的资产转让（levering）的法律地位在很大程度上取决于该法律行为的时间和背景：

• Selama Masa PKPU: During the PKPU Period: 在PKPU期间： Jika debitor berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum dipailitkan, debitor tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan atau pengalihan atas hartanya tanpa persetujuan dari Pengurus PKPU. Setiap levering aset yang dilakukan tanpa persetujuan Pengurus adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. If the debtor was under a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) status before being bankrupted, the debtor could not perform acts of ownership or transfer of their assets without the approval of the PKPU Administrator. Any levering of assets done without the Administrator's approval is invalid and can be annulled. 如果债务人在破产前处于暂停债务偿还义务（PKPU）状态，未经PKPU管理人（Pengurus PKPU）批准，债务人不得对其资产进行所有权行为或转让。任何未经管理人批准的资产levering（转让）均无效，并可被撤销。
• Sebelum Putusan Pailit (di luar masa PKPU): Before the Bankruptcy Ruling (outside the PKPU period): 在破产裁决前（PKPU期间之外）： Setiap perbuatan hukum, termasuk levering aset, yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pailit diucapkan dapat dimintakan pembatalan oleh Kurator melalui mekanisme actio pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan & PKPU. Pembatalan dapat dilakukan jika terbukti bahwa perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditor dan baik debitor maupun pihak ketiga yang menerima aset mengetahui atau patut mengetahui hal tersebut.³⁹ Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka unsur "mengetahui" tersebut dianggap terbukti, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³³ Any legal act, including levering of assets, carried out by the debtor before the bankruptcy ruling is pronounced can be requested for cancellation by the Curator through the actio pauliana mechanism as regulated in Article 41 of the UU Kepailitan & PKPU. Cancellation can be done if it is proven that the act was detrimental to the interests of creditors and that both the debtor and the third party receiving the asset knew or should have known this.³⁹ If the act was carried out within one year before the bankruptcy ruling, this "knowledge" element is presumed to be proven, unless proven otherwise.³³ 债务人在破产裁决宣布前进行的任何法律行为，包括资产的levering（转让），破产管理人都可以通过《破产法与PKPU法》第41条规定的actio pauliana（撤销诉讼）机制请求撤销。如果能够证明该行为损害了债权人的利益，并且债务人和接收资产的第三方都知道或理应知道这一点，则可以撤销。³⁹ 如果该行为是在破产裁决前一年内进行的，则推定“知道”这一要素成立，除非能证明相反情况。³³

V. PERAN DAN KEWENANGAN PARA AKTOR UTAMA V. ROLES AND AUTHORITIES OF KEY ACTORS V. 主要参与者的角色和权力

Proses kepailitan dikelola oleh dua figur sentral yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu Kurator dan Hakim Pengawas. Keduanya bekerja dalam sebuah sistem checks and balances untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum, transparan, dan adil bagi semua pihak. The bankruptcy process is managed by two central figures appointed by the court: the Curator and the Supervisory Judge. Both work within a system of checks and balances to ensure the process runs according to the law, transparently, and fairly for all parties. 破产程序由法院指定的两个核心人物管理：破产管理人（Kurator）和监察法官（Hakim Pengawas）。两者在制衡（checks and balances）体系内工作，以确保程序依法、透明、公平地进行。

Kurator The Curator 破产管理人 (Kurator)

Kurator adalah pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator swasta (perorangan) yang terdaftar di kementerian yang berwenang dan memenuhi kualifikasi profesional. The Curator is the party authorized to manage and/or settle the bankruptcy estate under the supervision of the Supervisory Judge. The Curator can be from the State Receivers' Office (Balai Harta Peninggalan - BHP) or a private curator (individual) registered with the authorized ministry and meeting professional qualifications. 破产管理人是在监察法官监督下有权管理和/或清算破产财产的一方。破产管理人可以来自国家遗产管理办公室（Balai Harta Peninggalan - BHP），也可以是在主管部委注册并符合专业资格的私人破产管理人（个人）。

Tugas Utama: Main Task: 主要任务： Sesuai Pasal 69 UU Kepailitan & PKPU, tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan (beheer) dan/atau pemberesan (vereffening) harta pailit. Pengurusan mencakup segala tindakan untuk mengamankan, memelihara, dan memaksimalkan nilai aset, sementara pemberesan adalah proses likuidasi atau penjualan aset untuk diubah menjadi uang tunai. According to Article 69 of the UU Kepailitan & PKPU, the Curator's main task is to conduct the management (beheer) and/or settlement (vereffening) of the bankruptcy estate. Management includes all actions to secure, maintain, and maximize the value of assets, while settlement is the process of liquidation or sale of assets to convert them into cash. 根据《破产法与PKPU法》第69条，破产管理人的主要任务是管理（beheer）和/或清算（vereffening）破产财产。管理包括所有为确保、维护资产并使其价值最大化而采取的行动，而清算是将资产清算或出售以变现的过程。

Kewenangan Spesifik: Specific Authorities: 具体权力： Kewenangan Kurator sangat luas dan mencakup aspek manajerial, administratif, dan litigasi, antara lain: The Curator's authority is very broad and covers managerial, administrative, and litigation aspects, including: 破产管理人的权力非常广泛，涵盖管理、行政和诉讼等方面，包括：

• Mengambil alih dan mengamankan seluruh aset, dokumen, dan catatan debitor. Taking over and securing all of the debtor's assets, documents, and records. 接管并保全债务人的所有资产、文件和记录。
• Melanjutkan usaha debitor (going concern), jika dianggap menguntungkan bagi boedel pailit, dengan persetujuan panitia kreditor atau izin Hakim Pengawas. Continuing the debtor's business (going concern), if deemed beneficial to the bankruptcy estate, with the approval of the creditors' committee or permission from the Supervisory Judge. 如果认为对破产财产有利，经债权人委员会批准或监察法官许可，可继续经营债务人的业务（going concern）。
• Melakukan verifikasi piutang yang diajukan oleh para kreditor dalam rapat pencocokan piutang.³⁰ Verifying claims submitted by creditors in the claims verification meeting.³⁰ 在债权核实会议上核实债权人提交的债权。³⁰
• Menjual seluruh aset pailit melalui lelang umum atau, dalam kondisi tertentu dan dengan izin Hakim Pengawas, melalui penjualan di bawah tangan.²⁴ Selling all bankruptcy assets through public auction or, under certain conditions and with the Supervisory Judge's permission, through private sale.²⁴ 通过公开拍卖出售所有破产资产，或在特定情况下并经监察法官许可，通过私下出售。²⁴
• Mengajukan gugatan actio pauliana untuk membatalkan transaksi debitor yang merugikan kepentingan kolektif kreditor.²⁹ Filing an actio pauliana lawsuit to cancel debtor transactions that are detrimental to the collective interests of creditors.²⁹ 提起actio pauliana（撤销诉讼），以撤销损害债权人集体利益的债务人交易。²⁹
• Menyusun dan melaksanakan daftar pembagian hasil pemberesan kepada para kreditor sesuai dengan hierarki dan porsinya.³⁰ Preparing and executing the distribution list of settlement proceeds to creditors according to their hierarchy and portion.³⁰ 根据债权人的等级和份额，编制并执行清偿收益分配表。³⁰

Tanggung Jawab: Responsibility: 责任： Profesionalisme dan integritas Kurator sangat ditekankan. Pasal 72 UU Kepailitan & PKPU menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. The professionalism and integrity of the Curator are highly emphasized. Article 72 of the UU Kepailitan & PKPU states that the Curator is personally responsible for any errors or negligence in carrying out their duties that cause losses to the bankruptcy estate. 破产管理人的专业精神和诚信受到高度重视。《破产法与PKPU法》第72条规定，破产管理人对其在履行职责过程中的任何错误或疏忽给破产财产造成损失的行为承担个人责任。

Hakim Pengawas The Supervisory Judge 监察法官 (Hakim Pengawas)

Hakim Pengawas adalah hakim dari Pengadilan Niaga yang ditunjuk dalam putusan pailit untuk mengawasi kinerja Kurator dan memastikan proses kepailitan berjalan sesuai koridor hukum. The Supervisory Judge is a judge from the Commercial Court appointed in the bankruptcy ruling to oversee the Curator's performance and ensure the bankruptcy process proceeds according to the legal corridor. 监察法官是在破产裁决中指定的商事法院法官，负责监督破产管理人的表现，并确保破产程序在法律框架内进行。

Tugas Utama: Main Task: 主要任务： Sesuai Pasal 65, tugas utama Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. According to Article 65, the main task of the Supervisory Judge is to supervise the management and settlement of the bankruptcy estate conducted by the Curator. 根据第65条，监察法官的主要任务是监督破产管理人对破产财产的管理和清算。

Kewenangan: Authorities: 权力： Hakim Pengawas tidak mengelola aset secara langsung, tetapi perannya krusial dalam memberikan legitimasi, pengawasan, dan kontrol terhadap tindakan-tindakan strategis Kurator. Kewenangannya antara lain: The Supervisory Judge does not manage assets directly, but their role is crucial in providing legitimacy, supervision, and control over the Curator's strategic actions. Their authorities include: 监察法官不直接管理资产，但其在为破产管理人的战略行动提供合法性、监督和控制方面扮演着至关重要的角色。其权力包括：

• Memimpin rapat-rapat kreditor, termasuk rapat verifikasi piutang. Presiding over creditor meetings, including claims verification meetings. 主持债权人会议，包括债权核实会议。
• Memberikan izin, persetujuan, atau penetapan atas tindakan-tindakan strategis yang akan diambil Kurator, seperti penjualan aset di bawah tangan, melanjutkan usaha debitor, atau menolak warisan yang merugikan boedel pailit. Granting permission, approval, or stipulations for strategic actions to be taken by the Curator, such as private asset sales, continuing the debtor's business, or rejecting an inheritance that is detrimental to the bankruptcy estate. 对破产管理人将采取的战略行动给予许可、批准或规定，例如私下出售资产、继续经营债务人业务或拒绝不利于破产财产的遗产。
• Mendengar dan memutus keberatan yang diajukan oleh kreditor atau debitor terhadap tindakan Kurator.⁴² Hearing and deciding on objections filed by creditors or the debtor against the Curator's actions.⁴² 听取并裁决债权人或债务人对破产管理人行为提出的异议。⁴²
• Memerintahkan penyelidikan atau meminta keterangan saksi jika diperlukan untuk memperjelas suatu hal dalam kepailitan. Ordering investigations or requesting witness testimony if needed to clarify a matter in the bankruptcy. 在必要时下令调查或要求证人作证，以澄清破产中的某一事项。

Hubungan antara Kurator dan Hakim Pengawas ini membentuk mekanisme pengawasan internal yang vital. Hakim Pengawas memastikan bahwa kekuasaan besar yang dimiliki Kurator tidak disalahgunakan dan selalu diarahkan untuk kepentingan kolektif para kreditor. This relationship between the Curator and the Supervisory Judge forms a vital internal oversight mechanism. The Supervisory Judge ensures that the significant power held by the Curator is not misused and is always directed towards the collective interests of the creditors. 破产管理人与监察法官之间的这种关系构成了一种至关重要的内部监督机制。监察法官确保破产管理人拥有的重大权力不被滥用，并始终以债权人的集体利益为导向。

VI. KLASIFIKASI DAN HAK-HAK KREDITOR VI. CLASSIFICATION AND RIGHTS OF CREDITORS VI. 债权人的分类和权利

UU Kepailitan & PKPU mengklasifikasikan kreditor ke dalam tiga kategori utama, dengan hak dan prioritas pelunasan yang berbeda-beda, yang merupakan pengecualian dari prinsip paritas creditorium. The UU Kepailitan & PKPU classifies creditors into three main categories, with different rights and repayment priorities, which are exceptions to the paritas creditorium principle. 《破产法与PKPU法》将债权人分为三大类，各自拥有不同的权利和清偿优先顺序，这是paritas creditorium（债权人平等）原则的例外。

Kreditor Separatis Separatist Creditors 有担保债权人（Kreditor Separatis）

Kreditor separatis adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan, seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek. Mereka memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam proses kepailitan. Separatist creditors are creditors whose claims are secured by material collateral, such as pledge, fiduciary security, mortgage rights (hak tanggungan), or hypothec. They hold the most privileged position in the bankruptcy process. 有担保债权人（Separatist creditors）是指其债权有实物担保（如质押、信托担保、抵押权或船舶抵押）的债权人。他们在破产程序中拥有最优先的地位。

Hak Eksekusi Langsung: Right of Direct Execution: 直接执行权： Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya "seolah-olah tidak terjadi kepailitan" (parate executie).¹⁶ Artinya, mereka dapat menjual sendiri objek jaminannya tanpa harus melalui Kurator dan proses pemberesan umum. based on Article 55 paragraph (1) of the UU Kepailitan & PKPU, separatist creditors can execute their rights "as if no bankruptcy had occurred" (parate executie).¹⁶ This means they can sell the collateral object themselves without going through the Curator and the general settlement process. 根据《破产法与PKPU法》第55条第1款，有担保债权人可以“如同未发生破产一样”执行其权利（parate executie）。¹⁶ 这意味着他们可以自行出售担保物，而无需通过破产管理人和一般清算程序。

Batasan Hak Eksekusi: Limitations on Execution Rights: 执行权的限制： Hak istimewa ini tidak tanpa batas dan tunduk pada beberapa ketentuan penting: This special right is not without limits and is subject to several important provisions: 这项特殊权利并非没有限制，并受到几项重要规定的约束：

• Masa Penangguhan (Stay): Suspension Period (Stay): 中止期（Stay）： Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU menangguhkan hak eksekusi ini untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Periode ini dikenal sebagai masa stay atau masa tenang, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Kurator untuk menginventarisasi aset, mengoptimalkan nilai harta pailit, dan mengupayakan tercapainya perdamaian. Article 56 paragraph (1) of the UU Kepailitan & PKPU suspends this execution right for a maximum period of 90 days from the date the bankruptcy ruling is pronounced. This period is known as the stay period or cooling-off period, which aims to give the Curator the opportunity to inventory assets, optimize the value of the bankruptcy estate, and seek a composition plan. 《破产法与PKPU法》第56条第1款规定，自破产裁决宣布之日起，该执行权中止最长90天。这一时期被称为中止期（stay）或冷静期，旨在让破产管理人有机会盘点资产、优化破产财产价值，并寻求达成和解。
• Batas Waktu Pelaksanaan: Execution Time Limit: 执行时限： Pasal 59 mewajibkan kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Jika batas waktu ini terlampaui, objek jaminan harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual, dan kreditor separatis akan mendapat prioritas dari hasil penjualannya setelah dipotong biaya-biaya.⁴⁴ Article 59 requires separatist creditors to exercise their execution rights within a maximum period of 2 months after the state of insolvency begins. If this time limit is exceeded, the collateral object must be handed over to the Curator to be sold, and the separatist creditor will receive priority from the proceeds of its sale after deducting costs.⁴⁴ 第59条要求有担保债权人必须在无力偿债状态开始后最长2个月内行使其执行权。如果超过此时限，担保物必须移交给破产管理人出售，有担保债权人将在扣除费用后从其销售收益中优先受偿。⁴⁴

Kreditor Preferen Preferential Creditors 优先债权人（Kreditor Preferen）

Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa (privilege) untuk didahulukan pelunasannya karena sifat piutangnya.⁴⁵ Contoh utamanya adalah piutang negara (pajak) dan piutang pekerja (upah). Hierarki pelunasan di antara kreditor preferen dan separatis sering menjadi perdebatan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan penegasan penting dengan menafsirkan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan ini menetapkan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang harus didahulukan atas semua jenis tagihan, termasuk tagihan dari kreditor separatis dan tagihan negara. Preferential creditors are creditors who are granted a privilege by law to have their claims prioritized for repayment due to the nature of their claim.⁴⁵ The main examples are state claims (taxes) and employee claims (wages). The repayment hierarchy between preferential and separatist creditors is often debated. However, Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 provided an important affirmation by interpreting Article 95 paragraph (4) of the Labor Law. This decision stipulates that the payment of outstanding workers'/laborers' wages must be prioritized over all types of claims, including claims from separatist creditors and state claims. 优先债权人（Preferential creditors）是因其债权性质而被法律授予特权（privilege）优先受偿的债权人。⁴⁵ 主要例子是国家债权（税收）和雇员债权（工资）。优先债权人和有担保债权人之间的清偿等级经常引起争议。然而，宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决通过解释《劳动法》第95条第4款作出了重要肯定。该判决规定，拖欠的工人工资必须优先于所有类型的债权支付，包括有担保债权人的债权和国家债权。

Kreditor Konkuren Concurrent Creditors 普通债权人（Kreditor Konkuren）

Kreditor konkuren adalah semua kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa. Mereka berada di urutan terakhir dalam hierarki pelunasan. Hak mereka adalah mendapatkan pembagian sisa dari boedel pailit setelah seluruh tagihan kreditor separatis (dari hasil eksekusi jaminannya) dan kreditor preferen telah dilunasi sepenuhnya. Pembagian di antara sesama kreditor konkuren dilakukan secara ketat berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte.⁴⁵ Concurrent creditors are all other creditors who have neither material collateral nor special privileges. They are last in the repayment hierarchy. Their right is to receive a distribution of the remainder of the bankruptcy estate after all claims from separatist creditors (from the proceeds of their collateral execution) and preferential creditors have been fully paid. Distribution among concurrent creditors is carried out strictly based on the pari passu pro rata parte principle.⁴⁵ 普通债权人（Concurrent creditors）是所有其他既没有实物担保也没有特权的债权人。他们处于清偿等级的最后。他们的权利是在有担保债权人的所有债权（来自其担保物执行收益）和优先债权人的债权全部清偿后，获得破产财产的剩余部分分配。普通债权人之间的分配严格按照pari passu pro rata parte（按比例分配）原则进行。⁴⁵

Proses Verifikasi Piutang Claims Verification Process 债权核实过程

Proses verifikasi piutang (rapat pencocokan piutang) adalah tahapan krusial di mana keabsahan dan besaran tagihan setiap kreditor ditentukan secara formal. Semua kreditor, termasuk separatis, wajib mendaftarkan piutangnya kepada Kurator dalam batas waktu yang ditetapkan. Kurator akan mencocokkan tagihan tersebut dengan catatan utang yang dimiliki debitor.²⁰ Akibat hukum bagi kreditor yang lalai dan tidak mendaftarkan piutangnya sangat fatal: mereka akan kehilangan hak untuk menagih dan mendapatkan bagian dari harta pailit. The claims verification process (claims reconciliation meeting) is a crucial stage where the validity and amount of each creditor's claim are formally determined. All creditors, including separatist ones, must register their claims with the Curator within the stipulated deadline. The Curator will match these claims with the debt records held by the debtor.²⁰ The legal consequence for creditors who fail to register their claims is severe: they will lose the right to claim and receive a share of the bankruptcy estate. 债权核实过程（债权核对会议）是正式确定每个债权人债权的有效性和金额的关键阶段。所有债权人，包括有担保债权人，都必须在规定期限内向破产管理人登记其债权。破产管理人会将这些债权与债务人持有的债务记录进行核对。²⁰ 未能登记其债权的债权人将面临严重的法律后果：他们将失去要求清偿并从破产财产中获得份额的权利。

VII. INSTRUMEN HUKUM LANJUTAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER VII. ADVANCED LEGAL INSTRUMENTS AND CONTEMPORARY ISSUES VII. 高级法律工具和当代问题

Hukum kepailitan modern tidak hanya berhenti pada likuidasi aset. UU Kepailitan & PKPU menyediakan instrumen-instrumen canggih dan menghadapi tantangan-tantangan baru yang relevan dengan dunia bisnis saat ini. Modern bankruptcy law does not stop at asset liquidation. The UU Kepailitan & PKPU provides sophisticated instruments and faces new challenges relevant to today's business world. 现代破产法并不仅仅止于资产清算。《破产法与PKPU法》提供了复杂的工具，并面临着与当今商业世界相关的新挑战。

Actio Pauliana (Pasal 41-49 UU Kepailitan & PKPU) Actio Pauliana (Articles 41-49 UU Kepailitan & PKPU) Actio Pauliana（撤销诉讼）（《破产法与PKPU法》第41-49条）

Actio Pauliana adalah instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Kurator untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Instrumen ini mengubah peran Kurator dari sekadar administrator aset menjadi seorang investigator forensik yang harus menelaah transaksi-transaksi masa lalu debitor. Actio Pauliana is a legal instrument that authorizes the Curator to file for the cancellation of legal acts performed by the debtor before the bankruptcy declaration was pronounced, which are detrimental to creditors' interests. This instrument transforms the Curator's role from a mere asset administrator into a forensic investigator who must examine the debtor's past transactions. Actio Pauliana（撤销诉讼）是一种法律工具，授权破产管理人申请撤销债务人在破产宣告前进行的、损害债权人利益的法律行为。这一工具将破产管理人的角色从单纯的资产管理人转变为必须审查债务人过去交易的法务调查员。

Syarat untuk mengajukan actio pauliana cukup ketat: The requirements for filing an actio pauliana are quite strict: 提起actio pauliana（撤销诉讼）的要求相当严格：

• Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor. The legal act is detrimental to the creditors' interests. 该法律行为损害了债权人的利益。
• Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang. The act was not required by an agreement or law. 该行为并非协议或法律所要求的。
• Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, baik debitor maupun pihak ketiga (lawan transaksinya) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. It can be proven that at the time the act was performed, both the debtor and the third party (the counterparty to the transaction) knew or should have known that the act would be detrimental to creditors. 可以证明，在行为发生时，债务人和第三方（交易对手）都知道或理应知道该行为会损害债权人的利益。

Untuk mempermudah pembuktian, Pasal 42 memberlakukan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Jika perbuatan hukum yang merugikan itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui akibat merugikan tersebut, kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya.³¹ Yurisprudensi, seperti dalam Putusan MA No. 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan actio pauliana untuk membatalkan pengalihan utang yang terbukti merugikan massa kreditor. Meskipun merupakan senjata yang ampuh, actio pauliana seringkali sulit diterapkan karena beban pembuktian yang berat, terutama untuk membuktikan unsur "mengetahui" dari pihak ketiga. To facilitate proof, Article 42 implements a mechanism for reversing the burden of proof. If the detrimental legal act was carried out within one year before the bankruptcy ruling, the debtor and the third party are presumed to have known of the detrimental consequence, unless they can prove otherwise.³¹ Jurisprudence, such as in Supreme Court Decision No. 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, shows how courts apply actio pauliana to cancel debt transfers proven to be detrimental to the body of creditors. Although it is a powerful weapon, actio pauliana is often difficult to apply due to the heavy burden of proof, especially in proving the "knowledge" element on the part of the third party. 为了便于证明，第42条实施了举证责任倒置机制。如果损害性法律行为是在破产裁决前一年内进行的，则推定债务人和第三方知道该损害性后果，除非他们能证明相反的情况。³¹ 判例法，如最高法院第436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021号判决，显示了法院如何应用actio pauliana（撤销诉讼）来撤销被证明损害全体债权人利益的债务转移。尽管这是一个强大的武器，但actio pauliana（撤销诉讼）往往难以适用，因为举证责任很重，特别是要证明第三方的“知情”要素。

Prinsip Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan The Principle of Going Concern in Bankruptcy 破产中的持续经营（Going Concern）原则

Terdapat sebuah dikotomi inheren dalam tujuan kepailitan: antara likuidasi cepat untuk membayar kreditor dan upaya penyelamatan usaha (rescue culture) yang mungkin memberikan hasil lebih optimal dalam jangka panjang. Pasal 104 UU Kepailitan & PKPU mengakomodasi tujuan kedua dengan memberikan kewenangan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor pailit. There is an inherent dichotomy in the purpose of bankruptcy: between rapid liquidation to pay creditors and business rescue efforts (rescue culture) that might yield more optimal results in the long run. Article 104 of the UU Kepailitan & PKPU accommodates the second objective by granting the Curator the authority to continue the bankrupt debtor's business. 破产的目的存在一种固有的二分法：一是快速清算以偿还债权人，二是可能在长期内产生更优结果的企业拯救（rescue culture）。《破产法与PKPU法》第104条通过授予破产管理人继续经营破产债务人业务的权力，来适应第二个目标。

Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan signifikan. Studi kasus Putusan No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg (kasus PT Panamtex) menjadi contoh nyata. Dalam kasus tersebut, pengadilan memailitkan sebuah perusahaan yang diduga masih solven, hanya berdasarkan pemenuhan syarat formal "pembuktian sederhana" tanpa melakukan insolvency test yang mendalam.²⁵ Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip kelangsungan usaha dapat terabaikan pada tahap awal permohonan pailit. Dalam praktiknya, banyak Kurator juga lebih memilih jalur likuidasi yang lebih cepat dan memberikan kepastian honorarium, dibandingkan mengambil risiko melanjutkan usaha yang hasilnya tidak pasti. However, the application of this principle faces significant challenges. The case study of Decision No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg (the PT Panamtex case) is a clear example. In that case, the court bankrupted a company that was allegedly still solvent, based only on the fulfillment of the formal "simple proof" requirement without conducting an in-depth insolvency test.²⁵ This shows how the going concern principle can be overlooked in the initial stages of a bankruptcy petition. In practice, many Curators also prefer the faster liquidation route, which provides certainty of fees, rather than taking the risk of continuing a business with an uncertain outcome. 然而，该原则的适用面临重大挑战。第10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg号判决（PT Panamtex案）的案例研究就是一个明显的例子。在该案中，法院仅基于满足正式的“简易证明”要求，而未进行深入的无力偿债测试（insolvency test），就宣布一家据称仍有偿付能力的公司破产。²⁵ 这表明持续经营原则在破产申请的初始阶段是如何被忽视的。在实践中，许多破产管理人也更喜欢更快的清算途径，这能提供确定的费用，而不是承担结果不确定的继续经营的风险。

Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Insolvency) Cross-Border Insolvency 跨境破产 (Cross-Border Insolvency)

Di era globalisasi, di mana aset dan kreditor seringkali tersebar di berbagai yurisdiksi, hukum kepailitan Indonesia menghadapi tantangan besar.⁴⁸ Indonesia masih menganut prinsip teritorialitas yang kaku, yang berakar pada Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Prinsip ini menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia, dan sebaliknya, putusan pengadilan Indonesia tidak diakui di luar negeri. In the era of globalization, where assets and creditors are often scattered across various jurisdictions, Indonesian bankruptcy law faces significant challenges.⁴⁸ Indonesia still adheres to a rigid principle of territoriality, rooted in Article 436 of the Reglement op de Rechtsvordering (Rv). This principle states that foreign court decisions do not have executorial power in Indonesia, and conversely, Indonesian court decisions are not recognized abroad. 在全球化时代，资产和债权人往往分散在不同的司法管辖区，印度尼西亚的破产法面临着重大挑战。⁴⁸ 印度尼西亚仍然坚持严格的属地原则，该原则源于《民事诉讼条例》（Reglement op de Rechtsvordering - Rv）第436条。该原则规定，外国法院的判决在印度尼西亚不具有执行力，反之，印度尼西亚法院的判决在国外也不被承认。

Implikasinya sangat serius. Seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga di Indonesia secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjual aset debitor pailit yang berada di Singapura atau Malaysia. Demikian pula, kurator asing tidak dapat menjangkau aset debitor yang ada di Indonesia. Hal ini menciptakan celah hukum yang signifikan, mengurangi efektivitas proses kepailitan, dan dapat dimanfaatkan oleh debitor yang tidak beriktikad baik untuk menyembunyikan asetnya di luar negeri. Banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum mendorong agar Indonesia segera mereformasi hukumnya dengan mengadopsi kerangka kerja internasional seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, yang memfasilitasi kerja sama yudisial, pengakuan timbal balik atas proses kepailitan, dan koordinasi antar kurator dari yurisdiksi yang berbeda. The implications are very serious. A Curator appointed by the Commercial Court in Indonesia legally has no authority to take over and sell the bankrupt debtor's assets located in Singapore or Malaysia. Likewise, a foreign curator cannot reach the debtor's assets in Indonesia. This creates a significant legal loophole, reduces the effectiveness of the bankruptcy process, and can be exploited by debtors in bad faith to hide their assets abroad. Many academics and legal practitioners are urging Indonesia to immediately reform its laws by adopting an international framework such as the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, which facilitates judicial cooperation, mutual recognition of bankruptcy proceedings, and coordination between curators from different jurisdictions. 这意味着非常严重的后果。由印度尼西亚商事法院指定的破产管理人在法律上无权接管和出售位于新加坡或马来西亚的破产债务人资产。同样，外国破产管理人也无法触及债务人在印度尼西亚的资产。这造成了重大的法律漏洞，降低了破产程序的有效性，并可能被恶意债务人利用在海外隐藏资产。许多学者和法律从业者敦促印度尼西亚立即改革其法律，采用《联合国国际贸易法委员会跨境破产示范法》（UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency）等国际框架，该框架有助于司法合作、相互承认破产程序以及不同司法管辖区破产管理人之间的协调。

Hubungan antara Negative Covenant dan Permohonan Pailit Sukarela Relationship between Negative Covenants and Voluntary Bankruptcy Petitions 消极契约（Negative Covenant）与自愿破产申请之间的关系

Dalam praktik perjanjian kredit komersial, sering kali ditemukan klausul negative covenant (janji negatif). Klausul ini berisi larangan bagi debitor untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa persetujuan kreditor, seperti menjual aset material, mengambil utang baru, atau bahkan mengajukan permohonan pailit secara sukarela (voluntary bankruptcy). In the practice of commercial credit agreements, negative covenant clauses are often found. These clauses contain prohibitions preventing the debtor from taking certain actions without the creditor's approval, such as selling material assets, taking on new debt, or even filing for voluntary bankruptcy. 在商业信贷协议的实践中，经常会发现消极契约（negative covenant）条款。这些条款包含禁止性规定，阻止债务人未经债权人批准采取某些行动，例如出售重要资产、承担新债务，甚至申请自愿破产（voluntary bankruptcy）。

Timbul pertanyaan yuridis mengenai kekuatan mengikat klausul larangan pailit sukarela ini. Di satu sisi, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU secara eksplisit memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. A juridical question arises regarding the binding force of this clause prohibiting voluntary bankruptcy. On one hand, the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code) states that legally made agreements apply as law to those who make them. On the other hand, Article 2 paragraph (1) of the UU Kepailitan & PKPU explicitly grants the debtor the right to file a bankruptcy petition against themselves. 关于这一禁止自愿破产条款的约束力，出现了一个司法问题。一方面，合同自由原则（《民法典》第1338条）规定，依法订立的协议对订立协议的各方具有法律约束力。另一方面，《破产法与PKPU法》第2条第1款明确授予债务人申请自己破产的权利。

Dalam perspektif hukum Indonesia, hak untuk mengajukan permohonan pailit adalah hak yang diberikan oleh undang-undang (bersifat publik) dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian privat.⁴⁹ Oleh karena itu, klausul negative covenant yang melarang debitor mengajukan pailit sukarela tidak dapat membatalkan atau menghalangi keabsahan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor ke Pengadilan Niaga. Pengadilan akan tetap memeriksa pemenuhan syarat materiel kepailitan sesuai UU Kepailitan & PKPU. From an Indonesian legal perspective, the right to file for bankruptcy is a right granted by law (public in nature) and cannot be waived by private agreement.⁴⁹ Therefore, a negative covenant clause prohibiting the debtor from filing for voluntary bankruptcy cannot invalidate or obstruct the validity of a bankruptcy petition filed by the debtor at the Commercial Court. The Court will still examine the fulfillment of the material requirements for bankruptcy according to the UU Kepailitan & PKPU. 从印度尼西亚的法律角度来看，申请破产的权利是法律赋予的权利（具有公共性质），不能通过私人协议放弃。⁴⁹ 因此，禁止债务人申请自愿破产的消极契约条款不能使债务人向商事法院提起的破产申请无效或妨碍其有效性。法院仍将根据《破产法与PKPU法》审查破产的实质性要求是否得到满足。

Namun, pelanggaran terhadap klausul negative covenant tersebut tetap memiliki akibat hukum dalam ranah hukum perjanjian. Tindakan debitor mengajukan pailit sukarela akan dianggap sebagai suatu bentuk wanprestasi (pelanggaran perjanjian) terhadap perjanjian kredit. Akibatnya, kreditor (bank) berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, meskipun tuntutan ganti rugi ini akan menjadi tagihan konkuren dalam proses kepailitan yang diajukan oleh debitor itu sendiri.⁵⁰ However, violating the negative covenant clause still has legal consequences within the realm of contract law. The debtor's act of filing for voluntary bankruptcy will be considered a form of default (breach of contract) against the credit agreement. Consequently, the creditor (bank) has the right to claim damages for losses arising from this breach, although this claim for damages will become a concurrent claim in the bankruptcy process initiated by the debtor themselves.⁵⁰ 然而，违反消极契约条款在合同法领域仍具有法律后果。债务人申请自愿破产的行为将被视为对信贷协议的违约（breach of contract）。因此，债权人（银行）有权就因此违约造成的损失要求损害赔偿，尽管该损害赔偿请求将成为债务人自己提起的破产程序中的普通债权。⁵⁰

VIII. ANALISIS YURISPRUDENSI SIGNIFIKAN VIII. ANALYSIS OF SIGNIFICANT JURISPRUDENCE VIII. 重要判例分析

Yurisprudensi Mahkamah Agung memegang peranan krusial dalam membentuk, memperjelas, dan bahkan mengoreksi norma-norma dalam UU Kepailitan & PKPU. Beberapa putusan telah menjadi preseden penting yang memandu praktik hukum kepailitan di Indonesia. Supreme Court jurisprudence plays a crucial role in shaping, clarifying, and even correcting the norms within the UU Kepailitan & PKPU. Several decisions have become important precedents that guide the practice of bankruptcy law in Indonesia. 最高法院的判例在形成、澄清甚至纠正《破产法与PKPU法》中的规范方面起着至关重要的作用。一些判决已成为指导印度尼西亚破产法实践的重要先例。

Analisis Kasus 1: Putusan MA No. 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 (PT. Sinar Galaxy) Case Analysis 1: Supreme Court Decision No. 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 (PT. Sinar Galaxy) 案例分析1：最高法院第605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024号判决（PT. Sinar Galaxy案） Putusan ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan supremasi kewenangan Kurator pasca-putusan pailit. Kasus ini bermula ketika debitor pailit (PT. Alam Galaxy) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa persetujuan Kurator. Mahkamah Agung, dalam putusannya, menyatakan bahwa RUPSLB tersebut batal demi hukum. Putusan ini secara tegas menginterpretasikan bahwa sejak pailit, seluruh tindakan hukum korporasi yang menyangkut harta pailit harus berada di bawah kendali dan persetujuan Kurator. Implikasinya adalah perlindungan yang lebih kuat bagi kreditor dari tindakan-tindakan debitor yang berpotensi mengurangi atau mengalihkan harta pailit secara terselubung.⁵² This decision became an important milestone in new-affirming the supremacy of the Curator's authority post-bankruptcy ruling. The case began when the bankrupt debtor (PT. Alam Galaxy) held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without the Curator's approval. The Supreme Court, in its decision, declared the EGMS null and void by law. This decision explicitly interprets that since bankruptcy, all corporate legal actions concerning the bankruptcy estate must be under the control and approval of the Curator. The implication is stronger protection for creditors from debtor actions that could potentially reduce or covertly transfer the bankruptcy estate.⁵² 该判决成为申明破产管理人（Kurator）在破产裁决后至高权力的重要里程碑。该案始于破产债务人（PT. Alam Galaxy）未经破产管理人批准举行临时股东大会（RUPSLB）。最高法院在其判决中宣布该临时股东大会依法无效。该判决明确解释，自破产以来，所有涉及破产财产的公司法律行为都必须在破产管理人的控制和批准下进行。其含义是为债权人提供更强有力的保护，防止债务人采取可能减少或暗中转移破产财产的行为。⁵²

Analisis Kasus 2: Putusan MA No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) Case Analysis 2: Supreme Court Decision No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (Sandi Karsa Hospital Foundation) 案例分析2：最高法院第1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022号判决（Sandi Karsa医院基金会案） Kasus ini menyoroti kompleksitas penerapan hukum kepailitan terhadap entitas non-korporasi seperti yayasan. Pengadilan Niaga menyatakan yayasan tersebut pailit, namun Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut. Putusan ini menunjukkan adanya disparitas pandangan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan status badan hukum yayasan dan hartanya dalam konteks kepailitan. Hal ini membuka diskursus mengenai apakah kerangka UU Kepailitan & PKPU, yang sebagian besar dirancang untuk entitas komersial, sudah cukup memadai untuk menangani kepailitan badan hukum nirlaba yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. This case highlights the complexity of applying bankruptcy law to non-corporate entities such as foundations. The Commercial Court declared the foundation bankrupt, but the Supreme Court overturned the decision at the cassation level. This decision shows a disparity in views between the first-instance court and the Supreme Court in interpreting the legal entity status of a foundation and its assets in the context of bankruptcy. This opens a discourse on whether the UU Kepailitan & PKPU framework, which is largely designed for commercial entities, is adequate to handle the bankruptcy of non-profit legal entities that have different characteristics and objectives. 此案凸显了将破产法适用于基金会等非公司实体的复杂性。商事法院宣布该基金会破产，但最高法院在上诉（cassation）层面推翻了该判决。该判决显示了初审法院与最高法院在解释基金会的法律实体地位及其在破产背景下的资产方面存在观点差异。这引发了一场讨论，即主要为商业实体设计的《破产法与PKPU法》框架是否足以处理具有不同特征和目标的非营利法律实体的破产。

Tabel berikut merangkum beberapa kaidah hukum penting yang lahir dari yurisprudensi: The following table summarizes some important legal principles arising from jurisprudence: 下表总结了判例法中产生的一些重要法律原则：

IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI IX. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS IX. 结论与建议

Sintesis Temuan Synthesis of Findings 研究结果综述

Hukum kepailitan Indonesia merupakan sebuah bidang hukum yang dinamis dan terus berevolusi. Beranjak dari kerangka hukum kolonial yang kaku, UU Kepailitan & PKPU telah menyediakan mekanisme yang lebih modern dan responsif. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan dan kompleksitas. Analisis dalam memorandum ini menunjukkan beberapa temuan kunci: Indonesian bankruptcy law is a dynamic and evolving field of law. Moving away from a rigid colonial legal framework, the UU Kepailitan & PKPU has provided a more modern and responsive mechanism. However, its application is not without challenges and complexities. The analysis in this memorandum shows several key findings: 印度尼西亚破产法是一个充满活力且不断发展的法律领域。摆脱了僵化的殖民法律框架，《破产法与PKPU法》提供了一种更现代、更灵敏的机制。然而，其适用并非没有挑战和复杂性。本备忘录的分析显示了几个关键发现：

• Terdapat ketegangan inheren antara prinsip "pembuktian sederhana" yang bertujuan untuk kecepatan proses dengan prinsip keadilan substantif, yang seringkali coba diseimbangkan oleh Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya. There is an inherent tension between the "simple proof" principle, which aims for procedural speed, and the principle of substantive justice, which the Supreme Court often tries to balance through its jurisprudence. 旨在提高程序速度的“简易证明”原则与实质正义原则之间存在固有的紧张关系，最高法院经常试图通过其判例法来平衡这两者。
• Legislasi terbaru melalui UU PPSK telah secara fundamental mengubah lanskap kepailitan untuk sektor keuangan, menggeser paradigma dari hukum privat murni menjadi instrumen kebijakan publik untuk menjaga stabilitas sistemik. Recent legislation through the UU PPSK has fundamentally changed the bankruptcy landscape for the financial sector, shifting the paradigm from purely private law to a public policy instrument for maintaining systemic stability. 最近通过UU PPSK（金融部门发展与加强法）进行的立法从根本上改变了金融部门的破产格局，将范式从纯粹的私法转变为维护系统性稳定的公共政策工具。
• Peran Kurator telah berkembang dari sekadar administrator menjadi figur sentral dengan kewenangan investigatif (actio pauliana) dan manajerial (going concern), yang menuntut tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi. The role of the Curator has evolved from a mere administrator to a central figure with investigative (actio pauliana) and managerial (going concern) authorities, demanding a high level of professionalism and integrity. 破产管理人的角色已经从单纯的管理人演变为具有调查权（actio pauliana）和管理权（going concern）的核心人物，这要求高水平的专业精神和诚信。
• Kerangka hukum yang ada masih memiliki kelemahan signifikan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, terutama dalam hal kepailitan lintas batas, yang menghambat efektivitas pemberesan aset global. The existing legal framework still has significant weaknesses in dealing with contemporary issues, especially in cross-border insolvency, which hinders the effectiveness of global asset settlement. 现有的法律框架在处理当代问题，特别是跨境破产方面，仍然存在重大缺陷，这阻碍了全球资产清算的有效性。

Tantangan dan Prospek Challenges and Prospects 挑战与前景

Ke depan, hukum kepailitan Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama: Going forward, Indonesian bankruptcy law still faces several main challenges: 展望未来，印度尼西亚破产法仍面临几个主要挑战：

• Pencegahan Penyalahgunaan: Prevention of Misuse: 防止滥用： Perlu adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah penggunaan lembaga kepailitan sebagai alat untuk menekan debitor yang solven atau untuk tujuan persaingan usaha yang tidak sehat. More effective mechanisms are needed to prevent the use of the bankruptcy institution as a tool to pressure solvent debtors or for unfair business competition purposes. 需要更有效的机制来防止破产制度被用作向有偿付能力的债务人施压的工具，或用于不正当的商业竞争目的。
• Efektivitas Going Concern: Effectiveness of Going Concern: 持续经营的有效性： Mendorong agar prinsip kelangsungan usaha tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi menjadi opsi yang benar-benar dipertimbangkan secara serius oleh Kurator dan Hakim Pengawas, dengan dukungan kerangka hukum untuk pendanaan pasca-pailit. Encouraging the going concern principle to be not just a norm on paper, but an option seriously considered by Curators and Supervisory Judges, supported by a legal framework for post-bankruptcy financing. 鼓励持续经营原则不仅仅是纸面上的规范，而是成为破产管理人和监察法官在破产后融资法律框架支持下认真考虑的选择。
• Globalisasi Hukum: Globalization of Law: 法律全球化： Mendesaknya kebutuhan untuk mengadaptasi hukum kepailitan nasional dengan realitas ekonomi global, khususnya dalam penanganan aset dan kreditor lintas yurisdiksi. The urgent need to adapt national bankruptcy law to global economic realities, especially in handling cross-jurisdictional assets and creditors. 迫切需要使国家破产法适应全球经济现实，特别是在处理跨司法管辖区资产和债权人方面。

Rekomendasi Recommendations 建议

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi akademis dan kebijakan dapat diajukan: Based on the analysis conducted, several academic and policy recommendations can be proposed: 基于所进行的分析，可以提出几项学术和政策建议：

• Reformasi Legislatif untuk Kepailitan Lintas Batas: Legislative Reform for Cross-Border Insolvency: 跨境破产的立法改革： Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menginisiasi amandemen UU Kepailitan & PKPU untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Ini akan memungkinkan pengakuan timbal balik atas proses kepailitan dan kerja sama yudisial, yang krusial untuk efektivitas penanganan aset di luar negeri. The Government and the House of Representatives need to immediately initiate amendments to the UU Kepailitan & PKPU to adopt the principles contained in the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. This will enable mutual recognition of bankruptcy proceedings and judicial cooperation, which is crucial for the effective handling of assets abroad. 政府和人民代表会议（DPR）需要立即启动对《破产法与PKPU法》的修订，以采纳《联合国国际贸易法委员会跨境破产示范法》中包含的原则。这将实现对破产程序的相互承认和司法合作，这对于有效处理海外资产至关重要。
• Pertimbangan Insolvency Test: Consideration of an Insolvency Test: 考虑无力偿债测试（Insolvency Test）： Untuk mencegah penyalahgunaan permohonan pailit, perlu dikaji kemungkinan untuk memasukkan syarat materiel tambahan berupa insolvency test (uji insolvensi) bagi debitor korporasi. Ini akan memastikan bahwa hanya debitor yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dipailitkan, sehingga melindungi perusahaan yang masih solven dan berpotensi untuk diselamatkan. To prevent the misuse of bankruptcy petitions, the possibility of including an additional material requirement in the form of an insolvency test for corporate debtors needs to be studied. This will ensure that only debtors who are truly unable to pay their debts can be bankrupted, thereby protecting companies that are still solvent and have the potential to be rescued. 为防止滥用破产申请，需要研究是否可能对公司债务人增加一项无力偿债测试（insolvency test）作为额外的实质性要求。这将确保只有真正无力偿还债务的债务人才能被宣布破产，从而保护仍有偿付能力并有潜力被拯救的公司。
• Penguatan Pengawasan dan Profesionalisme Kurator: Strengthening Oversight and Professionalism of Curators: 加强对破产管理人的监督和专业化： Mekanisme pengawasan terhadap kinerja Kurator oleh Hakim Pengawas dan organisasi profesi perlu diperkuat. Peningkatan standar kompetensi, sertifikasi, dan kode etik bagi Kurator harus terus didorong untuk memastikan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dijalankan secara optimal, transparan, dan akuntabel. The oversight mechanisms for Curator performance by Supervisory Judges and professional organizations need to be strengthened. Improving competency standards, certification, and codes of ethics for Curators must be continuously encouraged to ensure the task of managing and settling the bankruptcy estate is carried out optimally, transparently, and accountably. 需要加强监察法官和专业组织对破产管理人表现的监督机制。必须不断推动提高破产管理人的能力标准、认证和道德准则，以确保破产财产的管理和清算任务以最佳、透明和可问责的方式执行。

X. DAFTAR PUSTAKA X. BIBLIOGRAPHY X. 参考文献

Peraturan Perundang-undangan Legislation 法律法规

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Civil Code (Burgerlijk Wetboek). 《民法典》(Burgerlijk Wetboek)。
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443). Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 131, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4443). 印度尼西亚共和国2004年第37号法律，关于破产和暂停债务偿还义务（印度尼西亚共和国国家公报2004年第131号，印度尼西亚共和国国家公报附件第4443号）。
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756). 印度尼西亚共和国2007年第40号法律，关于有限责任公司（印度尼西亚共和国国家公报2007年第106号，印度尼西亚共和国国家公报附件第4756号）。
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845). 印度尼西亚共和国2023年第4号法律，关于金融部门的发展与加强（印度尼西亚共和国国家公报2023年第4号，印度尼西亚共和国国家公报附件第6845号）。

Yurisprudensi Jurisprudence 判例法

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. 宪法法院第 67/PUU-XI/2013 号判决。
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. 印度尼西亚共和国最高法院第 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 号判决。
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. 印度尼西亚共和国最高法院第 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 号判决。
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. 印度尼西亚共和国最高法院第 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 号判决。
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021. 印度尼西亚共和国最高法院第 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021 号判决。
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. 印度尼西亚共和国最高法院第 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 号判决。
• Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg. Commercial Court at the Semarang District Court Decision Number 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg. 三宝垄地方法院商事法庭第 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg 号判决。

Artikel, Jurnal, dan Sumber Lainnya Articles, Journals, and Other Sources 文章、期刊和其他来源

• Anisah, Siti. "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." Total Media, 2018.
• Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. UMM Press, 2007.
• Hukumonline.com. Berbagai artikel dan analisis terkait hukum kepailitan.
• Jayadi, Heru. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Prorata Partij Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, vol. 3, no. 2, 2023.
• Jono. Hukum Kepailitan. Sinar Grafika, 2010.
• Putri, Nadila Azzahra. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)." Wajah Hukum, 2024.
• Robekha, Jamiatur, dan Dimas Verdy Firmansyah. "Urgensi Kepolisian dalam Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, vol. 5, no. 3, 2025.
• Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Prenada Media Group, 2009.
• Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Sinar Grafika, 2009.
• Wijayanta, T. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." Jurnal Dinamika Hukum, 2014.