MEMORANDUM HUKUM

PERIHAL: Analisis Yuridis Komprehensif Mengenai Jenis-Jenis Kreditor pada Kepailitan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Konseptual: Signifikansi Klasifikasi Kreditor dalam Arsitektur Likuidasi / Pembagian

Hukum kepailitan, pada intinya, merupakan sebuah mekanisme hukum yang dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif ( distributive justice ) dalam kondisi insolvensi yang tak terhindarkan.

Tujuan fundamental dari proses kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU K-PKPU"), adalah likuidasi / pembagian .

Berbeda dengan restrukturisasi (PKPU) yang bertujuan penyelamatan, kepailitan adalah sita umum ( general seizure ) atas seluruh kekayaan Debitor Pailit.

Harta kekayaan ini, yang secara kolektif disebut boedel pailit , kemudian diambil alih, dikelola, dan dibereskan (dicairkan) oleh Kurator untuk dibagikan secara adil dan tertib kepada semua kreditor.Fondasi dari keadilan distributif dalam proses likuidasi / pembagian paksa ini adalah sistem klasifikasi kreditor yang tegas dan hierarkis.

Tanpa adanya klasifikasi yang jelas, asas fundamental paritas creditorium (prinsip kesetaraan di antara para kreditor) akan runtuh, menciptakan kekacauan yuridis dan ketidakpastian hukum.

Hukum kepailitan Indonesia, sebagai warisan hukum Belanda yang telah dimodifikasi , mengadopsi kerangka hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Titik awal dari seluruh analisis hukum kepailitan di Indonesia dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU.

Penjelasan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam undang-undang ini mencakup tiga jenis klasifikasi utama: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren.

Klasifikasi inilah yang menjadi dasar yuridis bagi Kurator dalam menentukan urutan prioritas pelunasan utang ( payment waterfall ) dari hasil likuidasi / pembagian boedel pailit .B.

Rumusan Masalah Yuridis (The Core Problem).

Meskipun tampak sederhana, klasifikasi tiga serangkai ini dalam praktiknya melahirkan kompleksitas yuridis yang signifikan.

Kompleksitas ini terutama dipicu oleh tumpang tindih (antinomi) berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang masing-masing mengklaim prioritas tertinggi.

Memorandum ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yuridis fundamental dalam konteks kepailitan :

Bagaimana UU K-PKPU dan KUHPerdata mendefinisikan dan membedakan secara konseptual hak-hak, kewenangan, dan batasan dari Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren?
Apa saja limitasi yuridis dan trade-offs yang melekat pada setiap klasifikasi, khususnya analisis kritis terhadap ilusi otonomi Kreditor Separatis yang dianggap "kebal" dari kepailitan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU ?.
Dan yang paling krusial, bagaimana tatanan prioritas pelunasan ( payment waterfall ) de facto dalam praktik pemberesan boedel pailit setelah terjadinya "gempa yuridis" ( judicial earthquake ) akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ?.

C. Kerangka Hukum yang Relevan (The Legal Matrix)

Analisis dalam memorandum ini akan didasarkan pada dekonstruksi dan sintesis dari matriks peraturan perundang-undangan primer berikut ini:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , khususnya Buku II Bab 20 mengenai Piutang-piutang yang Diistimewakan (Pasal 1131, 1132, 1133, 1134, 1139, 1149).
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), khususnya Pasal 95.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 21.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 .
Yurisprudensi Relevan (MA & PN): Termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/PDT.SUS/2009 dan Putusan PN Niaga Surabaya No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY .
Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

D. Wawasan (Thesis)

Analisis mendalam terhadap kerangka hukum di atas menunjukkan bahwa doktrin hukum kepailitan di Indonesia bukanlah sebuah sistem yang monolitik dan harmonis.

Sebaliknya, ini adalah sebuah "medan pertempuran yuridis" ( legal battlefield ) di mana berbagai undang-undang sektoral yang bersifat lex specialis (hukum khusus) saling bertarung untuk mendapatkan prioritas tertinggi.

UU Ketenagakerjaan , UU KUP , dan undang-undang jaminan kebendaan (seperti UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia) masing-masing mengklaim sebagai yang paling utama, menciptakan antinomi hukum (konflik norma) yang fundamental.Secara textbook , hierarki pelunasan tampak sederhana: Separatis (dari aset jaminan), Preferen (dari hak istimewa UU), dan Konkuren (sisa).

Namun, UU Pajak (melalui Pasal 21 UU KUP) mengklaim "hak mendahului" atas segala aset, termasuk aset yang telah dijaminkan kepada Kreditor Separatis, yang secara efektif "mengeliminir" hak-hak kreditor pemegang jaminan dan "menerobos" kepastian hukum yang mereka miliki.

Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan (melalui Pasal 95) mengklaim bahwa upah buruh harus "dibayar dahulu".UU K-PKPU sendiri, sebagai lex generalis dalam konteks kepailitan, tidak menyelesaikan konflik-konflik norma ini secara tuntas.

Penyelesaian de facto atas pertarungan hierarki ini tidak datang dari legislatif, melainkan dari yudikatif melalui intervensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.

Putusan ini secara fundamental telah menggeser paradigma hierarki kreditor di Indonesia, dari yang awalnya berbasis perlindungan modal (pro-Separatis) menjadi berbasis keadilan sosial (pro-Buruh).II.

II. ANALISIS MENDALAM: TIGA KLASIFIKASI FUNDAMENTAL KREDITOR

A. Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan)

1. Definisi dan Landasan Filosofis: Droit de Preference

Kreditor Separatis, atau secured creditors , adalah para kreditor yang piutangnya dijamin secara khusus dengan jaminan kebendaan ( material security ).

Hak kebendaan inilah yang memberikannya kedudukan yang "terpisah" (separat) dari kreditor-kreditor lainnya.

Jenis jaminan kebendaan ini meliputi Hak Tanggungan (untuk aset tanah), Jaminan Fidusia (untuk aset bergerak dan tidak bergerak tertentu), Gadai ( pledge ), dan Hipotik (untuk aset kapal).

Landasan filosofis dari Kreditor Separatis tidak lahir dari UU K-PKPU, melainkan bersumber langsung dari Pasal 1133 dan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata .

Pasal-pasal ini menegaskan adanya hak untuk didahulukan ( privilege ) yang lahir dari gadai dan hipotik (serta turunannya seperti Hak Tanggungan dan Fidusia).

Hak inilah yang dikenal sebagai droit de preference —hak untuk didahulukan pelunasannya yang diambil secara spesifik dari hasil penjualan aset yang menjadi objek jaminan mereka.

Contoh Entitas/Subjek Hukum:

Bank Komersial: (Contoh: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk) yang memberikan kredit investasi atau modal kerja dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan pabrik milik Debitor.
Perusahaan Multifinance / Leasing : (Contoh: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) yang memberikan pembiayaan alat berat atau kendaraan operasional dengan jaminan Jaminan Fidusia atas objek tersebut.
Lembaga Keuangan Non-Bank: Pemegang Gadai atas saham atau piutang yang dijaminkan oleh Debitor.

2. Analisis Kritis Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU: Mitos "Seolah-olah Tidak Pailit"

Kewenangan utama Kreditor Separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU .

Pasal ini secara lugas menyatakan bahwa Kreditor Separatis "dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan" ( as if no bankruptcy had occurred ).

Hak eksekusi ini dikenal sebagai hak parate executie .

Dalam tataran akademis dan praktik, frasa "seolah-olah tidak terjadi kepailitan" ini seringkali disalahpahami sebagai sebuah otonomi absolut.

Ini adalah sebuah fiksi yuridis (a legal fiction) atau mitos.

Analisis lebih lanjut terhadap UU K-PKPU justru menunjukkan bahwa hak Kreditor Separatis pada kenyataannya sangat dibatasi dan terintervensi oleh proses kepailitan itu sendiri.

Otonomi mereka tidak mutlak; sebaliknya, ia tunduk pada koridor prosedural kepailitan yang ketat.

3. Limitasi Yuridis Hak Eksekusi: Penangguhan dan Batas Waktu

Otonomi Kreditor Separatis yang dijamin oleh Pasal 55(1) secara langsung dinegasikan atau setidaknya dibatasi secara substansial oleh dua pasal krusial berikut dalam UU K-PKPU:

Limitasi 1: Penangguhan (Stay Period) - Pasal 56 UU K-PKPUPasal 56 ayat (1) UU K-PKPU secara tegas memberikan kewenangan kepada Kurator untuk meminta penangguhan (stay) atas eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor Separatis.

Hak eksekusi tersebut secara otomatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selama periode stay ini, Kreditor Separatis secara hukum dilarang melakukan eksekusi dan tidak bisa bertindak "seolah-olah tidak pailit".

Limitasi 2: Batas Waktu Eksekusi (Execution Deadline) - Pasal 59 UU K-PKPUSetelah stay period selama 90 hari berakhir, Kreditor Separatis tidak lantas bebas mengeksekusi kapanpun mereka mau.

51 Kreditor Separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.51Sebagaimana dicatat dalam berbagai analisis yuridis , tenggat waktu 2 bulan ini dalam praktiknya seringkali "terkesan mustahil" ( seems impossible ) untuk dipenuhi.

Proses eksekusi yang melibatkan birokrasi, baik melalui penjualan di bawah tangan maupun lelang publik, seringkali memakan waktu lebih dari 2 atau 3 bulan.

4. Sintesis Kreditor Separatis: Hak Istimewa yang Rentan dan Bersyarat

Konsekuensi dari kegagalan mematuhi tenggat waktu 2 bulan dalam Pasal 59 sangat fatal bagi otonomi Kreditor Separatis.

Pasal 59 ayat (2) UU K-PKPU memerintahkan bahwa jika Kreditor Separatis gagal mengeksekusi jaminannya dalam jangka waktu tersebut, maka Kurator wajib menuntut penyerahan aset jaminan tersebut untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit .Setelah aset tersebut masuk ke boedel , Kurator-lah yang akan menjualnya sesuai tata cara penjualan aset pailit (Pasal 185 UU K-PKPU).

Meskipun Kreditor Separatis tetap memiliki hak prioritas atas hasil penjualan aset tersebut, mereka secara definitif telah kehilangan hak parate executie dan otonomi mereka.5.

Hak Residual: Status Konkuren untuk Sisa Piutang

Dalam skenario di mana hasil penjualan aset jaminan ternyata tidak cukup untuk melunasi seluruh total piutang Kreditor Separatis, maka atas sisa piutang (kekurangan) tersebut, Kreditor Separatis kehilangan hak separatisnya.

Mereka dapat mendaftarkan sisa piutang tersebut dan masuk sebagai Kreditor Konkuren .

B. Kreditor Preferen (Kreditor Pemegang Hak Istimewa / Privilege )

1. Definisi dan Landasan Filosofis: Privilege dari Undang-Undang

Kreditor Preferen adalah kreditor yang haknya untuk didahulukan dalam pelunasan bukan berasal dari perjanjian jaminan kebendaan ( collateral ), melainkan lahir karena sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa ( privilege ).

Landasan hukum utama bagi Kreditor Preferen ditemukan dalam KUHPerdata, yang membedakan dua jenis hak istimewa:

Preferen Khusus (Pasal 1139 KUHPerdata): Hak istimewa yang melekat pada benda tertentu milik debitor.
Preferen Umum (Pasal 1149 KUHPerdata): Hak istimewa yang melekat pada seluruh kekayaan debitor (misalnya, biaya pemakaman, upah buruh dalam konteks KUHPerdata , piutang negara).

Contoh Entitas/Subjek Hukum:

Negara (Fiskus): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang oleh Debitor.
Pekerja/Buruh: Karyawan kolektif Debitor atas tunggakan gaji/upah yang terutang sebelum putusan pailit.
Kurator: Kurator itu sendiri, untuk imbalan jasa ( fee ) atas pengurusan dan pemberesan boedel pailit (yang sering dikategorikan sebagai Utang Harta Pailit/Biaya Boedel).

2. Studi Kasus Kreditor Preferen Utama (The "Battle of Privileges")

Dalam praktik kepailitan modern di Indonesia, dua jenis Kreditor Preferen memicu konflik norma yang paling signifikan, yakni piutang pajak dan piutang upah buruh.

1. Piutang Pajak (Fiskus)

Dasar Hukum: Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) .

Analisis Tekstual: Pasal 21 ayat (1) UU KUP memberikan "Hak Mendahului" ( prior right ) bagi negara atas piutang pajak.

Secara lebih agresif, Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa hak mendahulu ini melebihi segala hak mendahulu lainnya , kecuali terhadap beberapa biaya yang sangat spesifik.

Implikasi & Yurisprudensi Pra-MK: Ketentuan ini adalah pusat dari konflik yuridis.

UU KUP, sebagai lex specialis di bidang perpajakan, secara eksplisit mengklaim superioritasnya di atas Kreditor Separatis.

Klaim ini ditegaskan dalam yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/PDT.SUS/2009 .

Dalam putusan tersebut, MA secara eksplisit menyatakan bahwa pelunasan utang pajak harus didahulukan, baru kemudian pelunasan upah buruh dan tagihan Kreditor Separatis (Bank Mandiri).

Putusan ini adalah justifikasi yudisial utama bagi praktik yang mendahulukan pajak di atas segalanya.

2. Piutang Upah Pekerja/Buruh

Dasar Hukum: Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) .

Ambiguitas Yuridis: Pasal ini menyatakan bahwa "upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Frasa "didahulukan pembayarannya" ini sangat ambigu . Apakah didahulukan di atas semua kreditor, termasuk Separatis dan Pajak?

Ataukah hanya didahulukan di atas Kreditor Konkuren?. Ambiguitas inilah yang menyebabkan hak-hak buruh dalam praktik (seperti dalam Putusan MA 070/2009) seringkali dikalahkan oleh pajak dan separatis.

C. Kreditor Konkuren (Kreditor Tanpa Jaminan / Unsecured )

1. Definisi dan Landasan Filosofis: Asas Paritas Creditorium

Kreditor Konkuren adalah "kreditor biasa" atau unsecured creditors .

Mereka adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun dan tidak diberikan hak istimewa apapun oleh undang-undang.

Contoh Entitas/Subjek Hukum:

Supplier / Pemasok: (Contoh: Pemasok bahan baku) yang memiliki tagihan/faktur ( invoice ) yang belum dibayar.
Vendor Jasa: (Contoh: Firma hukum, kantor akuntan publik) yang telah memberikan jasa profesional tetapi belum dibayar.
Pemegang Obligasi/Surat Utang: (Contoh: Investor publik) yang membeli obligasi korporasi tanpa jaminan aset spesifik ( unsecured bonds ).
Kreditor Separatis: Atas sisa piutang (kekurangan) setelah jaminannya dieksekusi.

2. Landasan Filosofis: Asas Paritas Creditorium dan Pari Passu

Landasan hukum bagi posisi mereka adalah dua asas fundamental dalam hukum perdata:

Pasal 1131 KUHPerdata: Menegaskan asas Paritas Creditorium , yang menyatakan bahwa seluruh aset (kekayaan) debitor menjadi jaminan umum bagi pelunasan utang semua kreditornya.
Pasal 1132 KUHPerdata: Menegaskan asas Pari Passu Prorata Parte .

Asas ini menyatakan bahwa jika aset debitor tidak cukup untuk melunasi semua utangnya, maka para Kreditor Konkuren akan dibayar secara proporsional ( pro rata ) dari sisa aset tersebut.

3. Posisi dalam Hierarki dan Realitas Praktik: Mitos Asas Pari Passu

Secara de jure dan de facto , Kreditor Konkuren berada di urutan paling akhir dalam hierarki pelunasan.

Mereka baru akan menerima pembayaran setelah semua Utang Harta Pailit, semua Kreditor Separatis (dari jaminannya), dan semua Kreditor Preferen (Pajak, Buruh, dll) telah dilunasi sepenuhnya.Dalam banyak sekali kasus kepailitan besar, boedel pailit telah habis tergerus untuk membayar biaya kepailitan, tagihan separatis, dan tagihan preferen.

Akibatnya, Kreditor Konkuren seringkali tidak menerima pembayaran sama sekali ( nihil ).III.

III. ANALISIS PUSAT: HIERARKI PELUNASAN (PAYMENT WATERFALL) PASCA REVOLUSI YUDISIAL

Puncak dari kompleksitas hukum kepailitan Indonesia adalah menentukan urutan prioritas pembayaran ( payment waterfall ) yang de facto berlaku.

Hierarki ini tidak dapat dipahami tanpa menelaah yurisprudensi kunci yang telah mengubah tatanan secara fundamental.

A. Distingsi Kunci: Utang Harta Pailit (Biaya Boedel) vs. Utang Pailit

Sebelum menganalisis hierarki pelunasan kreditor (yang piutangnya lahir sebelum putusan pailit), kita wajib memisahkan terlebih dahulu "Utang Harta Pailit" ( estate debts atau biaya boedel ).

Ini adalah utang-utang yang timbul setelah putusan pailit diucapkan, yang terjadi demi kepentingan pengurusan dan pemberesan boedel pailit itu sendiri.Biaya-biaya ini harus dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan boedel pailit sebelum boedel itu dibagikan kepada kreditor manapun.

Oleh karena itu, Utang Harta Pailit adalah Prioritas Absolut (Tingkat Nol) . Komponen utamanya meliputi:

Imbalan Jasa Kurator ( Curator's Fee ) .
Biaya operasional pemberesan (biaya lelang, pengamanan aset, appraisal).

B. Revolusi Yudisial: Dekonstruksi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013

"Gempa yudisial" terjadi pada tahun 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 mengadili konstitusionalitas Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang ambigu.

Amar Putusan (The Bifurcation): MK menafsirkan ulang (secara efektif memecah ) tagihan buruh menjadi dua kategori yang berbeda, dengan status prioritas yang berbeda pula :

Kategori 1: "Upah" Pekerja/Buruh (Pra-Pailit)

Putusan MK: Pembayaran upah yang terutang didahulukan pelunasannya atas semua jenis kreditor .

Implikasi: Frasa "semua jenis kreditor" ini secara eksplisit ditafsirkan oleh MK sebagai superior termasuk di atas Kreditor Separatis dan piutang Pajak Negara.

Kategori 2: "Hak-hak Lainnya" Pekerja/Buruh (Pesangon, dll.)

Putusan MK: Pembayaran hak-hak lainnya didahulukan atas semua tagihan, KECUALI tagihan dari Kreditor Separatis .

Implikasi: MK menempatkan hak-hak lainnya (pesangon, dll) di bawah Kreditor Separatis, tetapi di atas Kreditor Preferen Umum lainnya dan Kreditor Konkuren.

Pergeseran Paradigma: Putusan ini adalah pergeseran paradigma fundamental. MK, dengan landasan keadilan sosial ( social justice ), secara sadar mendegradasi Kreditor Separatis dan Pajak ke posisi di bawah tagihan upah buruh.

C. Telaah Khusus (Justifikasi): Posisi Utang Pajak Pasca-Putusan MK

Analisis ini secara sadar menempatkan Utang Pajak Negara (Fiskus) pada prioritas yang lebih rendah, sebuah posisi yang bertentangan dengan praktik historis namun sejalan dengan resolusi yudisial.

Perdebatan ini muncul karena Pasal 21 UU KUP secara de jure memberikan "Hak Mendahului" bagi negara yang melebihi segala hak mendahulu lainnya .

Praktik ini dikonfirmasi dalam yurisprudensi pra-2013 , khususnya Putusan MA No. 070 PK/PDT.SUS/2009 , yang secara eksplisit menempatkan piutang pajak (KPP Pratama) di atas Kreditor Separatis (Bank Mandiri) dan upah buruh.

Putusan MA inilah yang menjadi justifikasi "kenyataan" di lapangan bahwa pajak selalu meminta didahulukan.

Namun, hierarki tersebut telah secara fundamental diubah oleh Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.

"Medan pertempuran" antara berbagai undang-undang lex specialis ini (UU KUP vs. UU Ketenagakerjaan vs. UU K-PKPU) pada akhirnya diselesaikan oleh Putusan MK tersebut.

Resolusi Antinomi oleh Putusan MK 67/PUU-XI/2013:

Pajak Dikalahkan oleh Upah Buruh: Poin paling krusial adalah MK secara eksplisit menafsirkan ulang Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

MK menyatakan bahwa pembayaran upah buruh didahulukan di atas semua jenis kreditor , termasuk secara spesifik "tagihan negara" (piutang pajak).

Ratio Decidendi (Alasan Hukum) MK: MK memberikan justifikasi berbasis keadilan sosial.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa "...fakta yang sesungguhnya negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.".

MK juga membedakan objek perjanjian: hak buruh melekat pada "manusia", sementara hak kreditor lain melekat pada "properti".

Implikasi: Putusan MK ini secara efektif mematahkan klaim superioritas absolut yang dimiliki oleh Pasal 21 UU KUP dan yurisprudensi MA 070/2009.

Sejak putusan ini, secara konstitusional, piutang pajak tidak lagi berada di puncak hierarki;

ia telah disubordinasi di bawah upah buruh.

D. Sintesis: Hierarki Pelunasan Mutakhir (The Definitive Post-MK Waterfall)

Berdasarkan sintesis dari semua analisis di atas, hierarki de facto pelunasan utang dari boedel pailit adalah sebagai berikut:

TINGKAT 1 (ABSOLUT): UTANG HARTA PAILIT ( ESTATE DEBTS )

Dibayar pertama dari boedel sebelum distribusi apapun.

Komponen: Imbalan Jasa Kurator , Biaya operasional kepailitan.

TINGKAT 2 (SUPER-PREFEREN): UTANG UPAH BURUH (PRA-PAILIT)

Dasar Hukum: Putusan MK 67/PUU-XI/2013 .

Posisi: Mengalahkan semua kreditor di bawahnya, termasuk Pajak dan Separatis.

TINGKAT 3 (SEPARATIS): KREDITOR SEPARATIS (Atas Hasil Jaminannya)

Dasar Hukum: Pasal 55 UU K-PKPU ; Putusan MK 67/PUU-XI/2013 .

Posisi: Pelunasan diambil hanya dari hasil eksekusi jaminan spesifik mereka.

Posisinya di atas Hak Buruh Lainnya (Tingkat 4).

TINGKAT 4 (PREFEREN - BURUH LAINNYA): HAK-HAK BURUH LAINNYA (PESANGON, DLL.)

Dasar Hukum: Putusan MK 67/PUU-XI/2013 .

Posisi: Ditempatkan secara eksplisit di bawah Kreditor Separatis (Tingkat 3) tetapi di atas Kreditor Preferen lainnya (Tingkat 5).

TINGKAT 5 (PREFEREN - PAJAK): UTANG PAJAK NEGARA (FISKUS)

Dasar Hukum: Pasal 21 UU KUP ; (dibatasi oleh Putusan MK 67/PUU-XI/2013).

Posisi: Posisinya kini de facto di bawah Upah Buruh (Tingkat 2) dan Hak Buruh Lainnya (Tingkat 4) berdasarkan Putusan MK.

TINGKAT 6 (PREFEREN UMUM LAINNYA): KREDITOR PREFEREN UMUM

Dasar Hukum: Pasal 1139 & 1149 KUHPerdata .

Komponen: Biaya perkara, biaya pemakaman, dll.

TINGKAT 7 (RESIDUAL): KREDITOR KONKUREN

Dasar Hukum: Pasal 1131 & 1132 KUHPerdata .

Posisi: Paling akhir.

IV. YURISPRUDENSI DAN IMPLEMENTASI PASCA-PUTUSAN MK

Analisis terhadap hierarki baru ini harus dilengkapi dengan pemahaman tentang bagaimana yurisprudensi lain berinteraksi dengannya dan bagaimana implementasinya di pengadilan.

A. Jalur Alternatif (dan Lebih Elegan): Pasal 39 ayat (2) UU K-PKPU

Seringkali terlewatkan dalam perdebatan "Separatis vs. Preferen" adalah ketentuan dalam UU K-PKPU itu sendiri.

Pasal 39 ayat (2) UU K-PKPU secara eksplisit menyatakan:

"sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit".Ketentuan ini menyediakan jalur hukum yang berbeda namun lebih kuat untuk upah buruh.

Dengan diklasifikasikan sebagai "Utang Harta Pailit" (Tingkat 0), upah buruh secara teknis berada di atas semua kreditor, termasuk Separatis.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah mengkonfirmasi bahwa utang harta pailit (merujuk pada Pasal 39(2)) pembayarannya harus didahulukan daripada pembayaran terhadap Kreditor Separatis.B.

Keraguan Yudisial & Implementasi di Pengadilan Niaga

Meskipun Putusan MK 67/2013 bersifat final dan mengikat , implementasinya di Pengadilan Niaga menghadapi tantangan.Studi kasus terhadap Putusan PN Niaga Surabaya No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY (dalam perkara kepailitan PT Karyamitra Budisentosa) menemukan bahwa meskipun perkara tersebut melibatkan banyak kreditor termasuk pekerja, putusan pengadilan tidak secara eksplisit merujuk atau menerapkan amar Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.

Putusan tersebut "mencerminkan prinsip-prinsip perlakuan adil" namun lebih fokus pada penerapan formalitas UU Kepailitan (UUK).Ini menunjukkan adanya judicial hesitation (keraguan yudisial).

Hakim Niaga dihadapkan pada dilema: di satu sisi, ada Putusan MK yang menafsirkan UU Ketenagakerjaan ;

di sisi lain, ada teks eksplisit Pasal 55 UU K-PKPU (tentang hak separatis) yang belum diubah oleh legislatif.

Kesenjangan antara putusan yudikatif dan keengganan legislatif untuk sinkronisasi undang-undang inilah yang menyebabkan ketidakpastian terus berlanjut di tingkat praktik.

Tabel 1: Sintesis Hierarki Prioritas Pelunasan Aset Boedel Pailit (Pasca-Putusan MK 67/PUU-XI/2013)

Peringkat Prioritas	Jenis Tagihan (Kreditor)	Dasar Hukum	Catatan Kritis
Prioritas Absolut (Tingkat 0)	Utang Harta Pailit (Biaya Boedel)	Pasal 39(2) UU K-PKPU; Yurisprudensi MA	"Dibayar sebelum semua kreditor. Termasuk Imbalan Jasa Kurator dan, berdasarkan Pasal 39(2), Upah Buruh (Pra & Pasca Pailit)."
Prioritas 1	Utang Upah Buruh (Pra-Pailit)	Putusan MK 67/PUU-XI/2013	Jalur konstitusional. Mengalahkan Kreditor Separatis dan Pajak Negara.
Prioritas 2	Kreditor Separatis	Pasal 55 UU K-PKPU; Putusan MK 67/PUU-XI/2013	Pelunasan diambil hanya dari hasil eksekusi jaminan spesifik mereka. Posisinya di atas Hak Buruh Lainnya (Prioritas 3).
Prioritas 3	"Hak-Hak Buruh Lainnya (Pesangon, dll)"	Putusan MK 67/PUU-XI/2013	"Ditempatkan secara eksplisit di bawah Kreditor Separatis (Prioritas 2), tetapi di atas Kreditor Preferen lainnya."
Prioritas 4	Utang Pajak Negara (Fiskus)	Pasal 21 UU KUP; (dibatasi oleh Putusan MK 67/PUU-XI/2013)	Posisinya kini de facto di bawah Upah Buruh (Prioritas 1) berdasarkan Putusan MK. Antinomi hukum dengan Prioritas 2 masih ada.
Prioritas 5	Kreditor Preferen Umum	Pasal 1139 & 1149 KUHPerdata	Tagihan istimewa umum lainnya (misal: biaya perkara pra-pailit ).
Prioritas 6	Kreditor Konkuren	Pasal 1131 & 1132 KUHPerdata	Peringkat residual. Menerima sisa boedel (jika ada) secara proporsional ( pari passu prorata parte ).

V. KONTEKS TAMBAHAN: AMANDEMEN PROSEDURAL UU NO. 4 TAHUN 2023 (UU PPSK)

Untuk memastikan analisis ini mutakhir, perlu dicatat bahwa UU K-PKPU (UU 37/2004) telah mengalami amendemen parsial melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).Penting untuk dipahami bahwa amendemen ini tidak mengubah substansi klasifikasi atau hierarki kreditor yang telah dibahas secara mendalam di atas.

Perubahan yang dibawa oleh UU PPSK bersifat prosedural , yakni berfokus pada kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap entitas di sektor jasa keuangan.UU PPSK kini memberikan kewenangan eksklusif (menjadi satu-satunya pihak) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang bergerak di bidang jasa keuangan tertentu (misalnya, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Bank, Penyedia Jasa Pembayaran).VI.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI AKADEMIS

A. Kesimpulan Yuridis

Hierarki yang Jauh Lebih Kompleks: Tatanan hukum kepailitan Indonesia membuktikan bahwa klasifikasi kreditor adalah jauh lebih kompleks daripada tiga serangkai (Separatis, Preferen, Konkuren) yang ada di buku teks.

Realitasnya adalah sebuah hierarki berlapis-lapis yang sangat dipengaruhi oleh yurisprudensi dan antinomi hukum.

Mitos Otonomi Kreditor Separatis: Posisi Kreditor Separatis, meskipun kuat, tidak otonom dan tidak "kebal" pailit.

Hak "seolah-olah tidak pailit" ( Pasal 55 ) adalah fiksi yuridis yang secara substansial dibatasi oleh stay period ( Pasal 56 ) dan execution deadline yang ketat ( Pasal 59 ).

Pergeseran Paradigma Yudisial: Telah terjadi pergeseran paradigma fundamental, yang dipimpin oleh yudikatif ( Putusan MK 67/2013 ) , dari hierarki yang berbasis perlindungan komersial (pro-Separatis) ke hierarki yang berbasis keadilan sosial (pro-Buruh).

Hierarki De Facto (Berbasis Kasus): Sintesis pasca-Putusan MK 67/2013 menciptakan hierarki pelunasan multi-tingkat yang kompleks (sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1).

Justifikasi untuk hierarki ini, khususnya subordinasi piutang pajak (yang dibenarkan oleh Putusan MA 070/2009 ), berakar kuat pada tafsir konstitusional MK yang membatalkannya.

Kesenjangan Implementasi: Terdapat kesenjangan antara keadilan konseptual (yang dimenangkan di MK ) dan keadilan praktis di Pengadilan Niaga, yang menunjukkan keraguan yudisial ( judicial hesitation ) untuk menerapkan putusan MK secara penuh karena ketiadaan sinkronisasi legislatif (seperti dalam kasus PN Niaga Surabaya No. 28/2022 ).

B. Rekomendasi Akademis (Untuk Legislator)

Berdasarkan analisis komprehensif ini, terutama pada antinomi hukum yang teridentifikasi, beberapa rekomendasi untuk reformasi legislatif (revisi UU K-PKPU yang telah diwacanakan ) menjadi mendesak:

Kodifikasi Hierarki Pelunasan: Mendesak legislator untuk segera merevisi UU K-PKPU guna mengkodifikasi hierarki pelunasan (seperti Tabel 1) secara eksplisit.

Kepastian hukum tidak seharusnya bergantung pada kemampuan Kurator atau Hakim menafsirkan konflik yurisprudensi (MA vs. MK).

Menyelesaikan Konflik Norma (Antinomi): Revisi UU K-PKPU harus secara tegas menyelesaikan antinomi hukum kronis antara superioritas piutang Pajak ( Pasal 21 UU KUP ) dan hak Kreditor Separatis ( Pasal 55 UUK ), dengan mengadopsi apa yang telah diputuskan oleh MK sebagai hukum tertinggi.

Mempertegas Pasal 39(2) UU K-PKPU: Untuk memberikan kepastian hukum tertinggi bagi buruh, revisi UU harus mempertegas status upah (sebagaimana didefinisikan dalam Putusan MK) sebagai Utang Harta Pailit (Tingkat 0) , yang merupakan jalur hukum paling bersih dan paling superior.

Revisi Pasal 59 UU K-PKPU: Batas waktu eksekusi 2 bulan bagi Kreditor Separatis dalam Pasal 59 harus ditinjau ulang secara kritis.

Batas waktu yang "tidak realistis" ini merugikan hak Kreditor Separatis dan menciptakan ketidakpastian dalam pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan (tidak ternomorisasi, sitiran dalam ) terkait Pasal 39(2) UU K-PKPU.

Artikel Jurnal dan Publikasi Hukum (Sumber Daring)

LEGAL MEMORANDUM

REGARDING: A Comprehensive Juridical Analysis of the Types of Creditors in Bankruptcy based on Indonesian Laws and Regulations

I. INTRODUCTION

A. Conceptual Background: The Significance of Creditor Classification in the Liquidation / Distribution Architecture

Bankruptcy law, at its core, is a legal mechanism designed to achieve distributive justice under conditions of unavoidable insolvency.

The fundamental objective of the bankruptcy process, as stipulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations (hereinafter referred to as "UU K-PKPU"), is liquidation / distribution.

Unlike restructuring (PKPU) which aims for rescue, bankruptcy is a general seizure of the entire assets of the Bankrupt Debtor.

These assets, collectively referred to as the bankruptcy estate (boedel pailit), are then taken over, managed, and settled (liquidated) by the Curator to be distributed fairly and orderly to all creditors. The foundation of this distributive justice in the forced liquidation / distribution process is a strict and hierarchical system of creditor classification.

Without clear classification, the fundamental principle of paritas creditorium (the principle of equality among creditors) would collapse, creating juridical chaos and legal uncertainty.

Indonesian bankruptcy law, as a modified legacy of Dutch law, adopts a legal framework sourced from the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The starting point for all legal analysis of bankruptcy in Indonesia can be found in the Elucidation of Article 2 paragraph (1) of UU K-PKPU.

This elucidation explicitly states that "Creditor" in this law includes three main classifications: Secured Creditors (Kreditor Separatis), Preferred Creditors (Kreditor Preferen), and Unsecured Creditors (Kreditor Konkuren).

This classification is the juridical basis for the Curator in determining the payment priority order (payment waterfall) from the liquidation / distribution of the bankruptcy estate.

B. Juridical Problem Statement (The Core Problem)

Although seemingly simple, this triumvirate of classification gives rise to significant juridical complexities in practice.

This complexity is primarily triggered by the overlap (antinomy) of various sectoral laws and regulations, each claiming the highest priority.

This memorandum aims to answer three fundamental juridical questions in the context of bankruptcy:

How do UU K-PKPU and the Civil Code conceptually define and differentiate the rights, authorities, and limitations of Secured, Preferred, and Unsecured Creditors?
What are the juridical limitations and trade-offs inherent in each classification, particularly a critical analysis of the illusion of autonomy for Secured Creditors who are considered "immune" from bankruptcy based on Article 55 paragraph (1) of UU K-PKPU?
And most crucially, what is the de facto payment priority waterfall in the practice of bankruptcy estate settlement after the "judicial earthquake" caused by Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, which reviewed Article 95 paragraph (4) of the Labor Law?

C. Relevant Legal Matrix (The Legal Matrix)

The analysis in this memorandum will be based on the deconstruction and synthesis of the following primary legal matrix:

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations (UU K-PKPU).
Indonesian Civil Code (KUHPerdata), particularly Book II Chapter 20 concerning Privileged Debts (Articles 1131, 1132, 1133, 1134, 1139, 1149).
Law No. 13 of 2003 concerning Labor (Labor Law), particularly Article 95.
Law No. 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), particularly Article 21.
Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013.
Relevant Jurisprudence (Supreme Court & Commercial Court): Including Supreme Court Decision No. 070 PK/PDT.SUS/2009 and Surabaya Commercial Court Decision No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY.
Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK).

D. Thesis

An in-depth analysis of the above legal framework shows that the doctrine of bankruptcy law in Indonesia is not a monolithic and harmonious system.

On the contrary, it is a "legal battlefield" where various sectoral laws of a lex specialis (special law) nature compete for the highest priority.

The Labor Law, the Tax Law (UU KUP), and laws on security interests (such as the Mortgage Law and Fiduciary Law) each claim to be paramount, creating a fundamental legal antinomy (conflict of norms). Textbook-wise, the payment hierarchy seems simple: Secured (from collateral), Preferred (from statutory privilege), and Unsecured (remainder).

However, the Tax Law (via Article 21 of UU KUP) claims a "precedent right" over all assets, including assets already pledged to Secured Creditors, effectively "eliminating" the rights of collateral-holding creditors and "breaching" the legal certainty they possess.

On the other hand, the Labor Law (via Article 95) claims that labor wages must be "paid first". UU K-PKPU itself, as the lex generalis in the context of bankruptcy, does not resolve these norm conflicts conclusively.

The de facto resolution of this hierarchy battle comes not from the legislature, but from the judiciary through the intervention of the Constitutional Court in Decision No. 67/PUU-XI/2013.

This decision has fundamentally shifted the creditor hierarchy paradigm in Indonesia, from one originally based on capital protection (pro-Secured) to one based on social justice (pro-Labor).

II. IN-DEPTH ANALYSIS: THREE FUNDAMENTAL CREDITOR CLASSIFICATIONS

A. Secured Creditors (Kreditor Separatis)

1. Definition and Philosophical Basis: Droit de Preference

Secured Creditors (Kreditor Separatis) are creditors whose claims are specifically secured by material security (jaminan kebendaan).

It is this security right that gives them a "separate" (separat) position from other creditors.

Types of material security include Mortgage (Hak Tanggungan) (for land assets), Fiduciary Security (Jaminan Fidusia) (for movable and certain immovable assets), Pledge (Gadai), and Hypothec (Hipotik) (for ship assets).

The philosophical basis for Secured Creditors does not originate from UU K-PKPU, but directly from Article 1133 and Article 1134 paragraph (2) of the Civil Code.

These articles affirm the existence of a right of preference (privilege) arising from pledge and hypothec (and their derivatives like Mortgage and Fiduciary Security).

This right is known as droit de preference—the right to be paid first, taken specifically from the proceeds of the sale of the asset that is the object of their security.

Example Entities/Legal Subjects:

Commercial Banks: (e.g., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk) providing investment or working capital credit secured by a Mortgage on the Debtor's land and factory buildings.
Multifinance / Leasing Companies: (e.g., PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) providing financing for heavy equipment or operational vehicles secured by Fiduciary Security over those objects.
Non-Bank Financial Institutions: Holders of a Pledge over shares or receivables pledged by the Debtor.

2. Critical Analysis of Article 55(1) UU K-PKPU: The Myth of "As If No Bankruptcy Had Occurred"

The main authority of Secured Creditors is regulated in Article 55 paragraph (1) of UU K-PKPU.

This article states that Secured Creditors "may execute their rights as if no bankruptcy had occurred".

This right of execution is known as the right of parate executie.

In academic and practical circles, the phrase "as if no bankruptcy had occurred" is often misunderstood as absolute autonomy.

This is a legal fiction or a myth.

Further analysis of UU K-PKPU shows that the rights of Secured Creditors are, in fact, highly limited and intervened upon by the bankruptcy process itself.

Their autonomy is not absolute; on the contrary, it is subject to the strict procedural corridors of bankruptcy.

3. Juridical Limitations on Execution Rights: Stay Period and Deadline

The autonomy of Secured Creditors guaranteed by Article 55(1) is directly negated or at least substantially limited by the following two crucial articles in UU K-PKPU:

Limitation 1: Stay Period - Article 56 UU K-PKPUArticle 56 paragraph (1) of UU K-PKPU expressly grants the Curator the authority to request a stay of execution by Secured Creditors.

This right of execution is automatically suspended for a period of at most 90 (ninety) days from the date the bankruptcy declaration is pronounced.

During this stay period, Secured Creditors are legally prohibited from executing and cannot act "as if no bankruptcy had occurred".

Limitation 2: Execution Deadline - Article 59 UU K-PKPUAfter the 90-day stay period ends, Secured Creditors are not free to execute whenever they wish.

Instead, Article 59 paragraph (1) of UU K-PKPU imposes a very strict "execution deadline". Secured Creditors must exercise their right of execution within a period of no later than 2 (two) months after the commencement of the state of insolvency. As noted in various juridical analyses, this 2-month deadline is often "seemingly impossible" to meet in practice.

The execution process, involving bureaucracy, whether through private sale or public auction, often takes more than 2 or 3 months.

4. Synthesis of Secured Creditors: A Vulnerable and Conditional Privilege

The consequence of failing to comply with the 2-month deadline in Article 59 is fatal to the autonomy of Secured Creditors.

Article 59 paragraph (2) of UU K-PKPU mandates that if the Secured Creditor fails to execute their security within that period, the Curator must demand the surrender of the collateral asset to be included in the bankruptcy estate.

Once the asset enters the estate, the Curator will sell it according to the bankruptcy asset sale procedures (Article 185 UU K-PKPU).

Although the Secured Creditor still has priority rights over the proceeds from the sale of that asset, they have definitively lost their right of parate executie and their autonomy.

5. Residual Right: Unsecured Status for Remaining Claim

In the scenario where the proceeds from the sale of the collateral asset are insufficient to cover the entire claim of the Secured Creditor, then for the remaining (deficient) claim, the Secured Creditor loses their secured status.

They may register the remaining claim and be treated as an Unsecured Creditor.

B. Preferred Creditors (Kreditor Preferen / Holders of Privilege)

1. Definition and Philosophical Basis: Privilege from the Law

Preferred Creditors are creditors whose right to priority payment does not stem from a collateral agreement, but arises because the nature of their claim is granted a privilege by law.

The main legal basis for Preferred Creditors is found in the Civil Code, which distinguishes two types of privilege:

Special Preference (Article 1139 Civil Code): A privilege attached to specific assets of the debtor.
General Preference (Article 1149 Civil Code): A privilege attached to the entire assets of the debtor (e.g., funeral expenses, labor wages in the context of the Civil Code, state receivables).

Example Entities/Legal Subjects:

The State (Fiscus): The Directorate General of Taxes (DGT) for outstanding Value Added Tax (VAT) or Corporate Income Tax (PPh Badan) owed by the Debtor.
Workers/Laborers: The collective employees of the Debtor for outstanding salaries/wages owed before the bankruptcy ruling.
The Curator: The Curator themselves, for their fee for managing and settling the bankruptcy estate (often categorized as Estate Debts/Boedel Costs).

2. Case Study of Key Preferred Creditors (The "Battle of Privileges")

In modern bankruptcy practice in Indonesia, two types of Preferred Creditors trigger the most significant norm conflicts: tax claims and labor wage claims.

1. Tax Claims (Fiscus)

Legal Basis: Article 21 of Law No. 28 of 2007 (UU KUP).

Textual Analysis: Article 21(1) of UU KUP grants the state a "Precedent Right" (prior right) for tax claims. More aggressively, Article 21(3) states that this precedent right exceeds all other precedent rights, except for certain specific costs.

Implications & Pre-Constitutional Court Jurisprudence: This provision is the center of the juridical conflict.

UU KUP, as a lex specialis in taxation, explicitly claims superiority over Secured Creditors.

This claim was affirmed in jurisprudence, notably Supreme Court Decision No. 070 PK/PDT.SUS/2009.

In that decision, the Supreme Court explicitly stated that tax debt payment must be prioritized, followed by labor wages and claims from Secured Creditors (Bank Mandiri).

This decision was the primary judicial justification for the practice of prioritizing taxes above all else.

2. Worker/Labor Wage Claims

Legal Basis: Article 95 paragraph (4) of Law No. 13 of 2003 (Labor Law).

Juridical Ambiguity: This article states that "wages and other rights of workers/laborers constitute a debt whose payment is prioritized".

The phrase "payment is prioritized" is very ambiguous. Is it prioritized over all creditors, including Secured and Tax? Or just prioritized over Unsecured Creditors?

This ambiguity is why labor rights in practice (as in Supreme Court Decision 070/2009) were often defeated by tax and secured claims.

C. Unsecured Creditors (Kreditor Konkuren)

1. Definition and Philosophical Basis: Principle of Paritas Creditorium

Unsecured Creditors (Kreditor Konkuren) are "ordinary creditors".

They are creditors whose claims are not secured by any material security and are not granted any privilege by law.

Example Entities/Legal Subjects:

Suppliers: (e.g., raw material suppliers) with unpaid invoices.
Service Vendors: (e.g., law firms, public accounting firms) that have provided professional services but have not been paid.
Bondholders: (e.g., public investors) who purchased unsecured corporate bonds.
Secured Creditors: For the deficient portion of their claim after their collateral has been executed.

2. Philosophical Basis: Principles of Paritas Creditorium and Pari Passu

The legal basis for their position consists of two fundamental principles in civil law:

Article 1131 Civil Code: Affirms the principle of Paritas Creditorium, stating that all assets of the debtor serve as a general guarantee for the repayment of all its creditors.
Article 1132 Civil Code: Affirms the principle of Pari Passu Prorata Parte.

This principle states that if the debtor's assets are insufficient to pay all debts, the Unsecured Creditors will be paid proportionally (pro rata) from the remaining assets.

3. Position in Hierarchy and Practical Reality: The Myth of the Pari Passu Principle

De jure and de facto, Unsecured Creditors are at the very bottom of the payment hierarchy.

They will only receive payment after all Estate Debts, all Secured Creditors (from their collateral), and all Preferred Creditors (Tax, Labor, etc.) have been fully paid. In many large bankruptcy cases, the bankruptcy estate is entirely depleted by paying bankruptcy costs, secured claims, and preferred claims.

As a result, Unsecured Creditors often receive no payment at all (nil).

III. CENTRAL ANALYSIS: THE PAYMENT WATERFALL POST-JUDICIAL REVOLUTION

The pinnacle of complexity in Indonesian bankruptcy law is determining the de facto applicable payment priority (payment waterfall).

This hierarchy cannot be understood without examining the key jurisprudence that has fundamentally altered the order.

A. Key Distinction: Estate Debts (Boedel Costs) vs. Bankruptcy Debts

Before analyzing the payment hierarchy for creditors (whose claims arose before the bankruptcy ruling), we must first separate "Estate Debts" (estate debts or boedel costs).

These are debts that arise after the bankruptcy ruling is pronounced, incurred for the purpose of managing and settling the bankruptcy estate itself. These costs must be paid first from the proceeds of the bankruptcy estate before the estate is distributed to any creditors.

Therefore, Estate Debts are the Absolute Priority (Tier Zero). Its main components include:

Curator's Fee.
Operational costs of settlement (auction costs, asset security, appraisal).

B. Judicial Revolution: Deconstruction of Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013

The "judicial earthquake" occurred in 2013. Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 reviewed the constitutionality of the ambiguous Article 95(4) of the Labor Law.

The Ruling (The Bifurcation): The Constitutional Court reinterpreted (effectively splitting) labor claims into two different categories, with different priority statuses:

Category 1: "Wages" of Workers/Laborers (Pre-Bankruptcy)

CC Ruling: Payment of outstanding wages is prioritized over all types of creditors.

Implication: The phrase "all types of creditors" was explicitly interpreted by the CC as superior, including over Secured Creditors and State Tax claims.

Category 2: "Other Rights" of Workers/Laborers (Severance, etc.)

CC Ruling: Payment of other rights is prioritized over all claims, EXCEPT claims from Secured Creditors.

Implication: The CC placed other rights (severance, etc.) below Secured Creditors, but above other General Preferred Creditors and Unsecured Creditors.

Paradigm Shift: This ruling was a fundamental paradigm shift. The CC, based on social justice, consciously downgraded Secured Creditors and Tax claims to a position below labor wage claims.

C. Special Review (Justification): The Position of Tax Debts Post-CC Decision

This analysis consciously places State Tax Debts (Fiscus) at a lower priority, a position that contradicts historical practice but aligns with judicial resolution.

This debate arises because Article 21 of UU KUP de jure grants the state a "Precedent Right" that exceeds all other precedent rights.

This practice was confirmed in pre-2013 jurisprudence, notably Supreme Court Decision No. 070 PK/PDT.SUS/2009, which explicitly placed tax claims (KPP Pratama) above Secured Creditors (Bank Mandiri) and labor wages.

This Supreme Court decision was the justification for the "reality" on the ground that tax always demanded to be paid first.

However, that hierarchy was fundamentally changed by CC Decision No. 67/PUU-XI/2013.

The "battlefield" between these various lex specialis laws (UU KUP vs. Labor Law vs. UU K-PKPU) was ultimately resolved by the CC Decision.

Antinomy Resolution by CC Decision 67/PUU-XI/2013:

Tax Defeated by Labor Wages: The most crucial point is that the CC explicitly reinterpreted Article 95(4) of the Labor Law.

The CC stated that the payment of labor wages is prioritized over all types of creditors, including specifically "state claims" (tax claims).

Ratio Decidendi (Legal Reasoning) of the CC: The CC provided a justification based on social justice.

In its considerations, the CC stated that "...the fact is that the state has other sources of financing, whereas for workers/laborers, wages are the only source to sustain life for themselves and their families."

The CC also distinguished the object of the agreement: labor rights are attached to "humans," while other creditor rights are attached to "property."

Implication: This CC decision effectively broke the claim of absolute superiority held by Article 21 of UU KUP and the Supreme Court jurisprudence 070/2009.

Since this decision, constitutionally, tax claims are no longer at the top of the hierarchy;

they have been subordinated below labor wages.

D. Synthesis: The Updated Payment Hierarchy (The Definitive Post-CC Waterfall)

Based on the synthesis of all the above analyses, the de facto hierarchy of debt repayment from the bankruptcy estate is as follows:

TIER 1 (ABSOLUTE): ESTATE DEBTS

Paid first from the estate before any distribution.

Components: Curator's Fee, operational bankruptcy costs.

TIER 2 (SUPER-PREFERRED): LABOR WAGE DEBTS (PRE-BANKRUPTCY)

Legal Basis: CC Decision 67/PUU-XI/2013.

Position: Defeats all creditors below it, including Tax and Secured Creditors.

TIER 3 (SECURED): SECURED CREDITORS (From their Collateral Proceeds)

Legal Basis: Article 55 UU K-PKPU; CC Decision 67/PUU-XI/2013.

Position: Payment is taken only from the execution proceeds of their specific collateral. Their position is above Other Labor Rights (Tier 4).

TIER 4 (PREFERRED - OTHER LABOR): OTHER LABOR RIGHTS (SEVERANCE, ETC.)

Legal Basis: CC Decision 67/PUU-XI/2013.

Position: Explicitly placed below Secured Creditors (Tier 3) but above other Preferred Creditors (Tier 5).

TIER 5 (PREFERRED - TAX): STATE TAX DEBTS (FISKUS)

Legal Basis: Article 21 UU KUP; (limited by CC Decision 67/PUU-XI/2013).

Position: Its position is now de facto below Labor Wages (Tier 2) and Other Labor Rights (Tier 4) based on the CC Decision.

TIER 6 (GENERAL PREFERRED): OTHER GENERAL PREFERRED CREDITORS

Legal Basis: Articles 1139 & 1149 Civil Code.

Components: Court costs, funeral expenses, etc.

TIER 7 (RESIDUAL): UNSECURED CREDITORS

Legal Basis: Articles 1131 & 1132 Civil Code.

Position: Last in line.

IV. JURISPRUDENCE AND IMPLEMENTATION POST-CONSTITUTIONAL COURT DECISION

An analysis of this new hierarchy must be supplemented by an understanding of how other jurisprudence interacts with it and how it is implemented in court.

A. The Alternative (and More Elegant) Path: Article 39(2) UU K-PKPU

Often overlooked in the "Secured vs. Preferred" debate is a provision within UU K-PKPU itself.

Article 39 paragraph (2) of UU K-PKPU explicitly states:

"from the date the bankruptcy declaration is pronounced, wages owed before and after the bankruptcy declaration is pronounced constitute estate debt". This provision provides a different but stronger legal path for labor wages.

By being classified as "Estate Debt" (Tier 0), labor wages are technically above all creditors, including Secured Creditors.

Supreme Court jurisprudence has also confirmed that the payment of estate debts (referring to Article 39(2)) must be prioritized over payments to Secured Creditors.

B. Judicial Hesitation & Implementation in Commercial Courts

Although CC Decision 67/2013 is final and binding, its implementation in Commercial Courts faces challenges. A case study of Surabaya Commercial Court Decision No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY (in the bankruptcy case of PT Karyamitra Budisentosa) found that although the case involved many creditors, including workers, the court's decision did not explicitly refer to or apply the ruling of CC Decision No. 67/PUU-XI/2013.

The decision "reflected principles of fair treatment" but focused more on the formal application of the Bankruptcy Law (UUK). This indicates judicial hesitation.

Commercial Court judges face a dilemma: on one hand, there is a CC Decision interpreting the Labor Law;

on the other hand, there is the explicit text of Article 55 of UU K-PKPU (regarding secured rights) which has not been amended by the legislature.

This gap between judicial rulings and legislative reluctance to synchronize laws is what causes uncertainty to persist at the practical level.

Table 1: Synthesis of Payment Priority Hierarchy of Bankruptcy Estate Assets (Post-CC Decision 67/PUU-XI/2013)

Priority Rank	Claim Type (Creditor)	Legal Basis	Critical Notes
Absolute Priority (Tier 0)	Estate Debts (Boedel Costs)	Art 39(2) UU K-PKPU; SC Jurisprudence	"Paid before all creditors. Includes Curator's Fee and, based on Art 39(2), Labor Wages (Pre & Post-Bankruptcy)."
Priority 1	Labor Wage Debts (Pre-Bankruptcy)	CC Decision 67/PUU-XI/2013	Constitutional path. Defeats Secured Creditors and State Tax.
Priority 2	Secured Creditors	Art 55 UU K-PKPU; CC Decision 67/PUU-XI/2013	Payment is taken only from the execution proceeds of their specific collateral. Positioned above Other Labor Rights (Priority 3).
Priority 3	"Other Labor Rights (Severance, etc)"	CC Decision 67/PUU-XI/2013	"Explicitly placed below Secured Creditors (Priority 2), but above other Preferred Creditors."
Priority 4	State Tax Debts (Fiscus)	Art 21 UU KUP; (limited by CC Decision 67/PUU-XI/2013)	Position is now de facto below Labor Wages (Priority 1) based on the CC Decision. Legal antinomy with Priority 2 still exists.
Priority 5	General Preferred Creditors	Art 1139 & 1149 Civil Code	Other general privileged claims (e.g., pre-bankruptcy court costs).
Priority 6	Unsecured Creditors	Art 1131 & 1132 Civil Code	Residual rank. Receive the remainder of the estate (if any) proportionally (pari passu prorata parte).

V. ADDITIONAL CONTEXT: PROCEDURAL AMENDMENTS IN LAW NO. 4 OF 2023 (UU PPSK)

To ensure this analysis is up-to-date, it should be noted that UU K-PKPU (Law 37/2004) has undergone partial amendment through Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). It is important to understand that this amendment does not change the substance of the creditor classifications or hierarchy discussed in depth above.

The changes introduced by UU PPSK are procedural, focusing on the authority to file for bankruptcy against entities in the financial services sector. UU PPSK now grants exclusive authority (as the sole party) to the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) to file bankruptcy petitions against debtors operating in specific financial services (e.g., Insurance Companies, Pension Funds, Banks, Payment Service Providers).

VI. CONCLUSION AND ACADEMIC RECOMMENDATIONS

A. Juridical Conclusion

A Much More Complex Hierarchy: The landscape of Indonesian bankruptcy law proves that creditor classification is far more complex than the textbook triumvirate (Secured, Preferred, Unsecured).

The reality is a multi-layered hierarchy heavily influenced by jurisprudence and legal antinomy.

The Myth of Secured Creditor Autonomy: The position of Secured Creditors, though strong, is not autonomous and not "immune" to bankruptcy.

The "as if no bankruptcy" right (Article 55) is a legal fiction substantially limited by the stay period (Article 56) and the strict execution deadline (Article 59).

Judicial Paradigm Shift: There has been a fundamental paradigm shift, led by the judiciary (CC Decision 67/2013), from a hierarchy based on commercial protection (pro-Secured) to one based on social justice (pro-Labor).

De Facto Hierarchy (Case-Based): The post-CC Decision 67/2013 synthesis creates a complex multi-tier payment hierarchy (as summarized in Table 1).

The justification for this hierarchy, particularly the subordination of tax claims (which was justified by Supreme Court Decision 070/2009), is strongly rooted in the CC's constitutional interpretation that supersedes it.

Implementation Gap: There is a gap between conceptual justice (won at the CC) and practical justice in the Commercial Courts, which shows judicial hesitation to fully apply the CC's ruling due to the lack of legislative synchronization (as in the Surabaya Commercial Court case No. 28/2022).

B. Academic Recommendations (For Legislators)

Based on this comprehensive analysis, especially on the identified legal antinomies, several recommendations for legislative reform (the long-discussed revision of UU K-PKPU) become urgent:

Codify the Payment Hierarchy: It is urgent for legislators to immediately revise UU K-PKPU to explicitly codify the payment hierarchy (like in Table 1).

Legal certainty should not depend on the ability of Curators or Judges to interpret conflicting jurisprudence (Supreme Court vs. Constitutional Court).

Resolve Norm Conflicts (Antinomy): The revision of UU K-PKPU must decisively resolve the chronic legal antinomy between the superiority of Tax claims (Article 21 UU KUP) and the rights of Secured Creditors (Article 55 UUK), by adopting what the CC has decided as the supreme law.

Strengthen Article 39(2) UU K-PKPU: To provide the highest legal certainty for workers, the revision must reinforce the status of wages (as defined in the CC Decision) as Estate Debt (Tier 0), which is the cleanest and most superior legal path.

Revise Article 59 UU K-PKPU: The 2-month execution deadline for Secured Creditors in Article 59 must be critically reviewed.

This "unrealistic" deadline harms the rights of Secured Creditors and creates uncertainty in lending.

BIBLIOGRAPHY / REFERENCES

Laws and Regulations

Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek).
Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Labor.
Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations.
Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures.
Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.

Jurisprudence

Supreme Court of the Republic of Indonesia. Decision Number 070 PK/PDT.SUS/2009.
Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Decision Number 67/PUU-XI/2013.
Commercial Court at the Surabaya District Court. Decision Number 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY.
Supreme Court of the Republic of Indonesia. Decision (unnumbered, cited within) related to Article 39(2) of UU K-PKPU.

Journal Articles and Legal Publications (Online Sources)

法律备忘录

关于：根据印度尼西亚法律法规对破产中各类债权人进行的全面司法分析

I. 引言

A. 概念背景：债权人分类在清算/分配架构中的重要性

破产法，其核心是在不可避免的无力偿付情况下实现分配正义（distributive justice）的法律机制。

根据2004年第37号关于破产和债务偿还义务暂缓（以下简称“UU K-PKPU”）的法律规定，破产程序的基本目标是清算/分配。

与旨在拯救的重组（PKPU）不同，破产是对破产债务人全部财产的全面扣押（general seizure）。

这些财产，统称为破产财产（boedel pailit），随后被接管、管理和处置（变现），由破产管理人（Curator）公平有序地分配给所有债权人。在这种强制清算/分配过程中，分配正义的基础是一个严格且等级分明的债权人分类系统。

没有明确的分类，债权人平等的基本原则（paritas creditorium）将会崩溃，造成司法混乱和法律不确定性。

印度尼西亚的破产法，作为荷兰法律的改良遗产，采用了源自《民法典》（KUHPerdata）的法律框架。印度尼西亚所有破产法分析的起点可以在UU K-PKPU第2条第（1）款的解释中找到。

该解释明确指出，本法中的“债权人”包括三种主要分类：有担保债权人（Kreditor Separatis）、优先债权人（Kreditor Preferen）和普通债权人（Kreditor Konkuren）。

这种分类是破产管理人在确定破产财产清算/分配收益的偿还优先顺序（payment waterfall）时的司法依据。

B. 司法问题陈述（核心问题）

尽管看起来简单，这三种分类在实践中产生了显著的司法复杂性。

这种复杂性主要是由于各种声称拥有最高优先级的部门性法律法规之间的重叠（冲突）所引发的。

本备忘录旨在回答破产背景下的三个基本司法问题：

UU K-PKPU和《民法典》如何从概念上定义和区分有担保债权人、优先债权人和普通债权人的权利、权力和限制？
每种分类固有的司法限制和权衡是什么，特别是对基于UU K-PKPU第55条第（1）款被认为“不受”破产影响的有担保债权人自治幻觉的批判性分析？
最关键的是，在宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决（审查《劳动法》第95条第（4）款）引发“司法地震”后，破产财产处置实践中的事实偿还优先顺序（payment waterfall）是怎样的？

C. 相关法律矩阵

本备忘录中的分析将基于对以下主要法律法规矩阵的解构和综合：

2004年第37号关于破产和债务偿还义务暂缓的法律（UU K-PKPU）。
《印度尼西亚民法典》（KUHPerdata），特别是第二卷第20章关于优先债权（第1131、1132、1133、1134、1139、1149条）。
2003年第13号关于劳工的法律（《劳动法》），特别是第95条。
2007年第28号关于1983年第6号法律（关于税务总则和程序）第三次修正的法律（UU KUP），特别是第21条。
宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决。
相关判例（最高法院和商事法院）：包括最高法院第070 PK/PDT.SUS/2009号判决和泗水商事法院第28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY号判决。
2023年第4号关于金融部门发展和加强的法律（UU PPSK）。

D. 论点

对上述法律框架的深入分析表明，印度尼西亚的破产法理论并非一个单一且和谐的体系。

相反，它是一个“法律战场”（legal battlefield），各种具有“特别法”（lex specialis）性质的部门性法律在此争夺最高优先权。

《劳动法》、《税务法》（UU KUP）以及关于物权的法律（如《抵押权法》和《信托法》）各自声称至高无上，造成了基本的法律冲突（规范冲突）。从教科书上看，偿还等级似乎很简单：有担保债权人（来自抵押资产）、优先债权人（来自法定优先权）和普通债权人（剩余部分）。

然而，《税务法》（通过UU KUP第21条）声称对所有资产拥有“优先权”，包括已抵押给有担保债权人的资产，这实际上“消除”了担保持有债权人的权利，并“突破”了他们拥有的法律确定性。

另一方面，《劳动法》（通过第95条）声称工人工资必须“首先支付”。UU K-PKPU本身，作为破产背景下的“普通法”（lex generalis），并未彻底解决这些规范冲突。

这场等级之争的事实解决方案并非来自立法机构，而是来自司法机构，通过宪法法院在第67/PUU-XI/2013号判决中的干预。

该判决从根本上改变了印度尼西亚的债权人等级范式，从最初基于资本保护（偏向有担保债权人）转变为基于社会正义（偏向劳工）。

II. 深入分析：三种基本债权人分类

A. 有担保债权人 (Kreditor Separatis)

1. 定义和哲学基础：优先权 (Droit de Preference)

有担保债权人（Secured Creditors）是指其债权由特定物权担保（material security）保障的债权人。

正是这种物权使其享有与其他债权人“分离”（separat）的地位。

物权担保类型包括抵押权（Hak Tanggungan）（针对土地资产）、信托担保（Jaminan Fidusia）（针对动产和某些特定不动产）、质押（Gadai）和船舶抵押（Hipotik）（针对船舶资产）。

有担保债权人的哲学基础并非源于UU K-PKPU，而是直接源于《民法典》第1133条和第1134条第（2）款。

这些条款确认了由质押和抵押（及其衍生形式如抵押权和信托担保）产生的优先权（privilege）。

这种权利被称为“优先权”（droit de preference）——即从作为其担保标的物的资产出售所得中特定地优先受偿的权利。

实体/法律主体示例：

商业银行：（例如：PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk）提供投资或营运资本信贷，以债务人的土地和厂房建筑物的抵押权作为担保。
多金融/租赁公司：（例如：PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk）提供重型设备或运营车辆的融资，以这些标的物的信托担保作为担保。
非银行金融机构：持有债务人质押的股票或应收账款的质权人。

2. 对UU K-PKPU第55条第(1)款的批判性分析：“仿佛没有破产”的神话

有担保债权人的主要权力规定在UU K-PKPU第55条第（1）款中。

该条款明确规定，有担保债权人“可以行使其权利，仿佛没有发生破产”（as if no bankruptcy had occurred）。

这种执行权被称为“单独执行权”（parate executie）。

在学术和实践层面，“仿佛没有发生破产”这一短语常常被误解为绝对的自治权。

这是一个法律拟制（a legal fiction）或神话。

对UU K-PKPU的进一步分析表明，有担保债权人的权利实际上受到破产程序本身的高度限制和干预。

他们的自治权并非绝对；相反，它受到破产程序严格的程序走廊的约束。

3. 执行权的司法限制：中止期和最后期限

第55条第（1）款保障的有担保债权人的自治权被UU K-PKPU中以下两个关键条款直接否定或至少是实质性地限制了：

限制1：中止期 (Stay Period) - UU K-PKPU第56条第56条第（1）款明确授予破产管理人（Curator）请求中止有担保债权人执行的权力。

该执行权自破产宣告裁定作出之日起自动中止，最长不超过90（九十）天。

在此中止期内，有担保债权人在法律上被禁止执行，不能“仿佛没有破产”一样行事。

限制2：执行最后期限 (Execution Deadline) - UU K-PKPU第59条90天中止期结束后，有担保债权人并不能随心所欲地随时执行。

相反，第59条第（1）款规定了非常严格的“执行最后期限”。有担保债权人必须在无力偿付状态开始后最迟2（两）个月内行使其执行权。正如各种司法分析所指出的，这2个月的最后期限在实践中往往“似乎不可能”满足。

涉及官僚机构的执行过程，无论是通过私下出售还是公开拍卖，通常需要超过2或3个月的时间。

4. 有担保债权人综合：脆弱且有条件的特权

未能遵守第59条规定的2个月最后期限，对有担保债权人的自治权是致命的。

UU K-PKPU第59条第（2）款规定，如果有担保债权人未能在该期限内执行其担保，破产管理人必须要求移交该担保资产，以纳入破产财产。

一旦资产进入破产财产，将由破产管理人按照破产资产出售程序（UU K-PKPU第185条）出售。

尽管有担保债权人对该资产的出售收益仍享有优先权，但他们已明确丧失了单独执行权和自治权。

5. 剩余权利：剩余债权的普通债权人地位

在担保资产出售所得不足以清偿有担保债权人全部债权的情况下，对于剩余（不足）的债权，有担保债权人丧失其担保地位。

他们可以申报剩余的债权，作为普通债权人参与分配。

B. 优先债权人 (Kreditor Preferen / 特权持有人)

1. 定义和哲学基础：法律授予的特权

优先债权人是指其优先受偿权并非源于物权担保协议，而是由于其债权性质被法律授予了特权（privilege）。

优先债权人的主要法律依据见于《民法典》，其中区分了两种特权：

特别优先权（《民法典》第1139条）：附着于债务人特定财产的优先权。
一般优先权（《民法典》第1149条）：附着于债务人全部财产的优先权（例如：丧葬费、工人工资（在《民法典》背景下）、国家债权）。

实体/法律主体示例：

国家（财政）：税务总局（DGT）对债务人欠缴的增值税（VAT）或企业所得税（PPh Badan）拥有债权。
工人/劳工：债务人在破产裁定前欠付的集体雇员的工资/薪金。
破产管理人：破产管理人自身，因管理和处置破产财产而获得的报酬（费用）（通常被归类为财产债务/Boedel成本）。

2. 关键优先债权人案例研究（“特权之战”）

在印度尼西亚的现代破产实践中，两种优先债权人引发了最显著的规范冲突，即税收债权和工人工资债权。

1. 税收债权 (财政)

法律依据：2007年第28号法律（UU KUP）第21条。

文本分析：UU KUP第21条第（1）款授予国家对税收债权的“优先权”（prior right）。更具侵略性的是，第21条第（3）款规定，该优先权超越所有其他优先权，但某些特定费用除外。

影响及宪法法院前判例：该条款是司法冲突的核心。

UU KUP，作为税收领域的特别法，明确声称其优于有担保债权人。

这一主张在判例中得到确认，特别是最高法院第070 PK/PDT.SUS/2009号判决。

在该判决中，最高法院明确指出，必须首先偿还税收债务，然后才是工人工资和有担保债权人（Bank Mandiri）的债权。

该判决是实践中税收优先于一切的主要司法理由。

2. 工人/劳工工资债权

法律依据：2003年第13号法律（《劳动法》）第95条第（4）款。

司法模糊性：该条款规定，“工人/劳工的工资和其他权利是优先支付的债务”。

“优先支付”这一短语非常模糊。是优先于所有债权人，包括有担保债权人和税收吗？还是仅优先于普通债权人？

正是这种模糊性导致劳工权利在实践中（如在最高法院070/2009号判决中）经常败给税收和有担保债权。

C. 普通债权人 (Kreditor Konkuren / 无担保)

1. 定义和哲学基础：债权人平等原则

普通债权人（Kreditor Konkuren）是“普通债权人”或无担保债权人（unsecured creditors）。

他们是其债权没有任何物权担保，也未被法律授予任何特权的债权人。

实体/法律主体示例：

供应商：（例如：原材料供应商）持有未支付的发票（invoice）。
服务供应商：（例如：律师事务所、公共会计师事务所）已提供专业服务但未获报酬。
债券持有人：（例如：公共投资者）购买了无特定资产担保的公司债券（unsecured bonds）。
有担保债权人：在其担保物执行后仍未满足的剩余债权部分。

2. 哲学基础：债权人平等原则和按比例分配原则

他们地位的法律基础是民法中的两个基本原则：

《民法典》第1131条：确认债权人平等原则（Paritas Creditorium），即债务人的全部财产作为其所有债权人受偿的一般担保。
《民法典》第1132条：确认按比例分配原则（Pari Passu Prorata Parte）。

该原则规定，如果债务人的财产不足以清偿所有债务，普通债权人将从剩余资产中按比例（pro rata）获得支付。

3. 在等级中的地位和现实：按比例分配原则的神话

无论是在法律上还是事实上，普通债权人都处于偿还等级的最末端。

只有在所有财产债务、所有有担保债权人（从其担保物中）和所有优先债权人（税收、劳工等）得到全额支付后，他们才能获得支付。在许多大型破产案件中，破产财产在支付破产费用、有担保债权和优先债权后已所剩无几。

因此，普通债权人通常一无所获（nihil）。

III. 核心分析：司法革命后的偿还瀑布

印度尼西亚破产法复杂性的顶峰是确定事实上适用的支付优先顺序（payment waterfall）。

不审查已从根本上改变秩序的关键判例，就无法理解这一等级制度。

A. 关键区别：财产债务 (Boedel 成本) vs. 破产债务

在分析债权人（其债权在破产裁定前产生）的偿还等级之前，我们必须首先区分“财产债务”（estate debts 或 boedel 成本）。

这些是在破产裁定宣布后，为了管理和处置破产财产本身而产生的债务。这些费用必须在破产财产分配给任何债权人之前，首先从破产财产的收益中支付。

因此，财产债务是绝对优先（零级）。其主要组成部分包括：

破产管理人费用 (Curator's Fee)。
处置的运营成本（拍卖费、资产保全费、评估费）。

B. 司法革命：解构宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决

“司法地震”发生在2013年。宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决审查了《劳动法》第95条第（4）款（该条款含糊不清）的合宪性。

判决（分岔）：宪法法院重新解释（实际上是拆分）了劳工债权，将其分为两个具有不同优先地位的类别：

类别 1：“工人/劳工的工资”（破产前）

宪法法院判决：应付工资的支付优先于所有类型的债权人。

影响：“所有类型的债权人”这一短语被宪法法院明确解释为优越的，包括优于有担保债权人和国家税收债权。

类别 2：“工人/劳工的其他权利”（遣散费等）

宪法法院判决：其他权利的支付优先于所有债权，但有担保债权人的债权除外。

影响：宪法法院将其他权利（遣散费等）置于有担保债权人之下，但高于其他一般优先债权人和普通债权人。

范式转变：该判决是一次根本性的范式转变。宪法法院基于社会正义，有意识地将有担保债权人和税收债权降级到劳工工资债权之下。

C. 特别审查（理由）：宪法法院判决后税收债务的地位

本分析有意识地将国家税收债务（财政）置于较低的优先级，这一立场与历史实践相悖，但与司法解决方案一致。

这场辩论的出现是因为UU KUP第21条在法律上（de jure）授予国家“优先权”，该权利超越所有其他优先权。

这一实践在2013年之前的判例中得到确认，特别是最高法院第070 PK/PDT.SUS/2009号判决，该判决明确将税收债权（KPP Pratama）置于有担保债权人（Bank Mandiri）和工人工资之上。

最高法院的这一判决是实践中税收总是要求优先支付的理由。

然而，这一等级制度已被宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决从根本上改变。

这些各种特别法（UU KUP vs. 《劳动法》 vs. UU K-PKPU）之间的“战场”最终由宪法法院的判决解决。

宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决对冲突的解决：

税收被工人工资击败：最关键的一点是，宪法法院明确重新解释了《劳动法》第95条第（4）款。

宪法法院指出，工人工资的支付优先于所有类型的债权人，包括特别指明的“国家债权”（税收债权）。

宪法法院的判决理由 (Ratio Decidendi)：宪法法院提供了基于社会正义的理由。

宪法法院在审议中指出：“……事实是，国家有其他融资来源，而对于工人/劳工来说，工资是维持自己及其家庭生活的唯一来源。”

宪法法院还区分了协议标的：劳工权利附着于“人”，而其他债权人权利附着于“财产”。

影响：宪法法院的这一判决有效打破了UU KUP第21条和最高法院070/2009号判例所拥有的绝对优先权主张。

自该判决以来，从宪法上讲，税收债权不再处于等级制度的顶端；

它已被置于工人工资之下。

D. 综合：最新的偿还等级（宪法法院判决后的最终瀑布）

基于对以上所有分析的综合，破产财产债务偿还的事实等级如下：

第1级（绝对）：财产债务 (ESTATE DEBTS)

在任何分配之前，首先从财产中支付。

组成部分：破产管理人费用，破产运营成本。

第2级（超级优先）：劳工工资债务（破产前）

法律依据：宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决。

地位：击败其下的所有债权人，包括税收和有担保债权人。

第3级（有担保）：有担保债权人（来自其担保物收益）

法律依据：UU K-PKPU第55条；宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决。

地位：仅从其特定担保物的执行收益中获得偿还。其地位高于其他劳工权利（第4级）。

第4级（优先 - 其他劳工）：其他劳工权利（遣散费等）

法律依据：宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决。

地位：明确置于有担保债权人（第3级）之下，但高于其他优先债权人（第5级）。

第5级（优先 - 税收）：国家税收债务（财政）

法律依据：UU KUP第21条；（受宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决限制）。

地位：根据宪法法院的判决，其地位现在事实上低于劳工工资（第2级）和其他劳工权利（第4级）。

第6级（一般优先）：其他一般优先债权人

法律依据：《民法典》第1139和1149条。

组成部分：诉讼费、丧葬费等。

第7级（剩余）：普通债权人

法律依据：《民法典》第1131和1132条。

地位：最后顺位。

IV. 宪法法院判决后的判例和执行情况

对这一新等级制度的分析必须辅以对其他判例如何与其相互作用以及其在法庭上如何执行的理解。

A. 替代（且更优雅）的路径：UU K-PKPU第39条第(2)款

在“有担保 vs. 优先”的辩论中经常被忽视的是UU K-PKPU本身的规定。

UU K-PKPU第39条第（2）款明确规定：

“自破产宣告裁定作出之日起，破产宣告裁定作出之前和之后所欠的工资构成财产债务”。该规定为工人工资提供了一条不同但更强有力的法律路径。

通过被归类为“财产债务”（第0级），工人工资在技术上高于所有债权人，包括有担保债权人。

最高法院的判例也已确认，财产债务（指第39条第(2)款）的支付必须优先于对有担保债权人的支付。

B. 司法犹豫及在商事法院的执行

尽管宪法法院第67/2013号判决是终局且具有约束力的，但其在商事法院的执行面临挑战。对泗水商事法院第28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY号判决（在PT Karyamitra Budisentosa的破产案中）的案例研究发现，尽管该案涉及包括工人在内的众多债权人，但法院的判决并未明确引用或适用宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决的裁定。

该判决“反映了公平对待的原则”，但更侧重于《破产法》（UUK）的形式适用。这表明存在司法犹豫（judicial hesitation）。

商事法院法官面临两难境地：一方面，宪法法院的判决解释了《劳动法》；

另一方面，UU K-PKPU第55条（关于有担保权利）的明确文本未经立法机构修改。

司法裁决与立法机构不愿同步法律之间的这种差距，是导致实践中不确定性持续存在的原因。

表1：破产财产资产清偿优先等级综合（宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决后）

优先等级	债权类型（债权人）	法律依据	关键注释
绝对优先（第0级）	财产债务 (Boedel 成本)	UU K-PKPU第39(2)条；最高法院判例	“在所有债权人之前支付。包括破产管理人费用，以及根据第39(2)条，工人工资（破产前后）。”
优先 1	劳工工资债务（破产前）	宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决	宪法路径。击败有担保债权人和国家税收。
优先 2	有担保债权人	UU K-PKPU第55条；宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决	仅从其特定担保物的执行收益中获得偿还。地位高于其他劳工权利（优先3）。
优先 3	“其他劳工权利（遣散费等）”	宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决	“明确置于有担保债权人（优先2）之下，但高于其他优先债权人。”
优先 4	国家税收债务（财政）	UU KUP第21条；（受宪法法院第67/PUU-XI/2013号判决限制）	根据宪法法院的判决，地位现在事实上低于工人工资（优先1）。与优先2的法律冲突仍然存在。
优先 5	一般优先债权人	《民法典》第1139和1149条	其他一般优先债权（例如：破产前诉讼费）。
优先 6	普通债权人	《民法典》第1131和1132条	剩余等级。按比例（pari passu prorata parte）获得财产的剩余部分（如果有）。

V. 附加背景：2023年第4号法律（UU PPSK）中的程序性修订

为确保本分析的最新性，应注意UU K-PKPU（2004年第37号法律）已通过2023年第4号关于金融部门发展和加强的法律（UU PPSK）进行了部分修订。重要的是要理解，该修订不改变上文深入讨论的债权人分类或等级制度的实质内容。

UU PPSK带来的变化是程序性的，侧重于对金融服务部门实体提起破产申请的权力。UU PPSK现在授予金融服务管理局（OJK）和印度尼西亚银行（BI）专属权力（作为唯一方），对在特定金融服务领域运营的债务人（例如：保险公司、养老基金、银行、支付服务提供商）提起破产宣告申请。

VI. 结论和学术建议

A. 司法结论

一个远为复杂的等级制度：印度尼西亚破产法的现状证明，债权人分类远比教科书中的三类（有担保、优先、普通）复杂得多。

现实是一个受判例和法律冲突严重影响的多层次等级制度。

有担保债权人自治的神话：有担保债权人的地位，尽管强大，但并非自治，也并非“不受”破产影响。

“仿佛没有破产”的权利（第55条）是一个法律拟制，受到中止期（第56条）和严格的执行最后期限（第59条）的实质性限制。

司法范式转变：在司法机构（宪法法院第67/2013号判决）的领导下，已经发生了根本性的范式转变，从基于商业保护（偏向有担保债权人）的等级制度转变为基于社会正义（偏向劳工）的等级制度。

事实上的等级制度（基于案例）：宪法法院第67/2013号判决后的综合，创造了一个复杂的多层次支付等级（如表1所示）。

这一等级制度的理由，特别是税收债权的次级地位（最高法院第070/2009号判决曾为此辩护），深深植根于宪法法院的宪法解释，该解释取代了前者。

执行差距：在（宪法法院赢得的）概念正义与商事法院的实践正义之间存在差距，这表明由于缺乏立法同步（如泗水商事法院第28/2022号案），司法上存在犹豫。

B. 学术建议（致立法者）

基于这一全面分析，特别是已识别的法律冲突，对立法改革（长期讨论的UU K-PKPU修订）提出几点紧迫建议：

将支付等级法典化：迫切需要立法者立即修订UU K-PKPU，以明确法典化支付等级（如表1）。

法律确定性不应依赖于破产管理人或法官解释冲突判例（最高法院 vs. 宪法法院）的能力。

解决规范冲突（法律冲突）：UU K-PKPU的修订必须果断解决税收债权（UU KUP第21条）的优先性与有担保债权人（UUK第55条）权利之间的长期法律冲突，采用宪法法院已裁定的最高法律。

加强UU K-PKPU第39条第(2)款：为给工人提供最高的法律确定性，修订必须强化工资（如宪法法院判决所定义）作为财产债务（第0级）的地位，这是最清晰、最优先的法律路径。

修订UU K-PKPU第59条：必须对第59条中有担保债权人的2个月执行最后期限进行严格审查。

这一“不切实际”的最后期限损害了有担保债权人的权利，并在贷款中制造了不确定性。

参考书目 / 参考文献

法律法规

《印度尼西亚民法典》(Burgerlijk Wetboek)。
印度尼西亚共和国2003年第13号关于劳工的法律。
印度尼西亚共和国2004年第37号关于破产和债务偿还义务暂缓的法律。
印度尼西亚共和国2007年第28号关于1983年第6号法律（关于税务总则和程序）第三次修正的法律。
印度尼西亚共和国2023年第4号关于金融部门发展和加强的法律。

判例

印度尼西亚共和国最高法院。第070 PK/PDT.SUS/2009号判决。
印度尼西亚共和国宪法法院。第67/PUU-XI/2013号判决。
泗水地方法院商事法院。第28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY号判决。
印度尼西亚共和国最高法院。关于UU K-PKPU第39条第(2)款的判决（未编号，引用）。