Dalam diskursus hukum kontemporer di Indonesia, fenomena banjir telah mengalami transformasi ontologis yang radikal. Secara historis, banjir seringkali dikategorikan secara simplistik sebagai vis major atau force majeure—sebuah peristiwa alam yang berada di luar kendali manusia dan, oleh karenanya, membebaskan negara dari tanggung jawab hukum. Namun, doktrin ini telah usang dan tergerus oleh perkembangan hukum tata negara modern yang menempatkan negara sebagai welfare state (negara kesejahteraan) dengan kewajiban aktif untuk menjamin keselamatan umum (public safety).
Memorandum ini menyajikan analisis hukum yang mendalam (in-depth legal scrutiny) terhadap kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Daerah) ketika banjir melanda. Premis dasar dari analisis ini adalah bahwa banjir, dalam banyak kasus di lanskap urban modern Indonesia, bukanlah sekadar takdir teologis, melainkan akumulasi dari kegagalan administratif (administrative failure), kelalaian dalam perencanaan tata ruang, dan ketidakmampuan dalam pemeliharaan infrastruktur publik.
Landasan konstitusional analisis ini berpijak pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang memandatkan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Frasa ini bukan retorika politik semata, melainkan norma hukum tertinggi yang melahirkan kewajiban positif (positive obligation) bagi organ negara untuk melakukan tindakan preventif terhadap ancaman keselamatan warga, termasuk bencana hidrometeorologi.
Dalam membedah kompleksitas ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia menganut desentralisasi yang asimetris. Pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah seringkali menciptakan "zona abu-abu" (grey areas) kewenangan, yang dalam praktik litigasi sering dijadikan tameng (shield) oleh masing-masing tingkat pemerintahan untuk saling melempar tanggung jawab (blame shifting). Oleh karena itu, laporan ini akan mengurai benang kusut tersebut dengan presisi akademis, menggunakan pendekatan statuta (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Sebelum melangkah pada analisis teknis peraturan perundang-undangan, sangat krusial untuk mendudukkan kerangka teoritis yang membenarkan mengapa negara dapat digugat atas peristiwa banjir. Tanpa pemahaman ini, interpretasi terhadap pasal-pasal teknis akan kehilangan ruh keadilannya.
Konsep Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) merupakan evolusi dari doktrin Sovereign Immunity ("The King Can Do No Wrong"). Di Indonesia, OOD telah menjadi instrumen utama bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas pemerintah. OOD tidak hanya mencakup tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga—dan ini yang paling relevan dalam konteks banjir—tindakan pembiaran atau tidak bertindak (omission atau nalaten).
Dalam konteks banjir, omission terjadi ketika pejabat pemerintah memiliki kewajiban hukum (legal duty) untuk bertindak (misalnya: mengeruk sungai, memperbaiki pompa, memberikan peringatan dini), namun pejabat tersebut tidak melaksanakannya, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi warga. Perma Nomor 2 Tahun 2019 telah mempertegas bahwa sengketa OOD kini menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah pergeseran dari rezim perdata murni yang sebelumnya mendominasi.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banjir, yang merusak tempat tinggal dan sanitasi, adalah pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional ini jika disebabkan oleh kelalaian negara dalam pengelolaan lingkungan.
Interpretasi akademis terhadap pasal ini melahirkan doktrin bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan degradasi lingkungan yang membahayakan warganya. Kegagalan dalam menegakkan hukum tata ruang (misalnya membiarkan pembangunan vila di daerah resapan air Puncak yang menyebabkan banjir di Jakarta) dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM melalui mekanisme state negligence.
Dalam hukum administrasi negara, tindakan pemerintah tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan undang-undang tertulis (wetmatigheid), tetapi juga kepatutannya berdasarkan AAUPB (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan (principle of carefulness) menjadi batu uji.
Asas Kecermatan: Pemerintah dianggap melanggar asas ini jika dalam menerbitkan izin pembangunan atau dalam mengelola sungai, tidak memperhitungkan data curah hujan, topografi, dan risiko banjir secara cermat, sehingga menimbulkan kerugian.
Jantung dari permasalahan hukum banjir di Indonesia adalah kompleksitas pembagian kewenangan. Publik seringkali menganggap Walikota sebagai penanggung jawab tunggal atas banjir di kotanya, namun secara yuridis, yurisdiksi pengelolaan air terfragmentasi secara rigid antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kekeliruan dalam mengidentifikasi subjek hukum yang berwenang akan menyebabkan gugatan kandas karena error in persona.
Pasca pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hadir dengan semangat memperkuat penguasaan negara. Namun, "penguasaan negara" ini didistribusikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Sungai (WS).
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 jo. Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, tanggung jawab pengelolaan sungai (termasuk normalisasi, perbaikan tanggul, dan pengerukan) dibagi sebagai berikut:
| Klasifikasi Wilayah Sungai (WS) | Kriteria Penentu | Penanggung Jawab Hukum | Dasar Hukum | Contoh Riil |
|---|---|---|---|---|
| WS Lintas Negara | Melintasi batas negara | Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) | Pasal 10 huruf b UU 17/2019 | WS Sesayap (Indonesia-Malaysia) |
| WS Lintas Provinsi | Melintasi batas administrasi provinsi | Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) | Pasal 10 huruf b UU 17/2019 | WS Ciliwung-Cisadane (Jabar-DKI-Banten) |
| WS Strategis Nasional | Potensi SDA besar, dampak nasional signifikan | Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) | Pasal 10 huruf b UU 17/2019 & Permen PUPR 04/2015 | WS Citarum, WS Brantas, WS Bengawan Solo |
| WS Lintas Kabupaten/Kota | Melintasi batas Kab/Kota dalam 1 Provinsi | Pemerintah Provinsi (Gubernur) | Pasal 12 UU 17/2019 | WS Seputih-Sekampung (Lampung) |
| WS Dalam Satu Kabupaten/Kota | Secara utuh berada dalam 1 Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota (Bupati/Walikota) | Pasal 12 UU 17/2019 | Sungai-sungai kecil lokal |
Analisis Kritis & Implikasi Hukum:
Mayoritas banjir besar di kota-kota metropolitan Indonesia (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung) disebabkan oleh luapan sungai yang berstatus WS Lintas Provinsi atau WS Strategis Nasional.
Implikasi: Secara yuridis, kewenangan (dan kewajiban) untuk melakukan restorasi, normalisasi, dan perkuatan tebing pada sungai-sungai utama ini berada di tangan Kementerian PUPR (melalui Balai Besar Wilayah Sungai - BBWS).
Peringatan: Jika warga menggugat Walikota atas luapan Sungai Ciliwung (Pusat), Walikota dapat mengajukan eksepsi bahwa itu bukan kewenangannya (niet ontvankelijke verklaard). Namun, Walikota tetap bertanggung jawab atas sistem drainase kota (selokan, tali air, kanal mikro) yang bertugas mengalirkan air hujan dari permukiman ke sungai utama. Jika banjir terjadi karena drainase tersumbat, bukan karena sungai meluap, maka Walikota bertanggung jawab penuh.
Berbeda dengan rezim SDA yang berbasis "aset teknis", rezim kebencanaan berbasis "wilayah administratif" dan "fungsi perlindungan". UU No. 24 Tahun 2007 (UUPB) menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di wilayahnya.
Pasal 5 UUPB menyatakan: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana".
Kewajiban Pemerintah Pusat: Menetapkan kebijakan nasional, mengalokasikan APBN, dan memberikan dukungan sumber daya ekstrem (Pasal 6).
Kewajiban Pemerintah Kota (Pasal 8 & 9):
Nuansa Hukum:
Dalam perspektif litigasi, Pasal 8 UUPB sering digunakan hakim untuk mematahkan argumen "bukan kewenangan saya" dari Pemerintah Kota. Meskipun sungai adalah aset Pusat, Pemerintah Kota memiliki kewajiban otonom untuk melindungi warganya. Kegagalan melakukan mitigasi non-struktural (seperti early warning atau evakuasi) atau kegagalan koordinasi dengan Pusat tetap merupakan kelalaian Pemerintah Kota.
UU Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan "Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat" (Sub-urusan Bencana) sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pasal 12 ayat 1 huruf e).
Konsekuensi Hukum: Karena bersifat "Wajib" dan "Pelayanan Dasar", pelaksanaannya harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegagalan memenuhi SPM dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Ini berbeda dengan urusan pilihan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Bagian ini menyajikan analisis pendalaman khusus untuk wilayah Jakarta yang memiliki kompleksitas hukum tersendiri sebagai Daerah Khusus.
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Indonesia, khususnya di wilayah kompleks seperti Daerah Khusus Jakarta (DKJ), bukan sekadar masalah teknis sipil, melainkan sebuah konstruksi hukum yang rumit yang melibatkan stratifikasi kewenangan yang berlapis. Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, banjir tidak lagi dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam (act of God), melainkan sebagai resultan dari interaksi antara fenomena alam dan kapasitas manajemen negara.
Analisis normatif ini disusun untuk membedah secara komprehensif struktur kewajiban hukum yang membebani berbagai tingkat pemerintahan, dengan fokus khusus pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (sebelumnya DKI Jakarta) dan status unik pemerintahan kota administrasinya di bawah rezim Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Lebih jauh, laporan ini akan mengurai spektrum sanksi—mulai dari administratif, perdata, hingga pidana—yang dapat dikenakan akibat kelalaian (negligence), serta menguji validitas argumen perubahan cuaca ekstrem sebagai alasan pembenar (force majeure) dalam pembelaan hukum pemerintah.
Landasan konstitusional analisis ini berpijak pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menyiratkan adanya State Responsibility (Tanggung Jawab Negara) untuk mencegah degradasi lingkungan yang berujung pada bencana. Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab ini didistribusikan melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang sering kali menciptakan area abu-abu (grey area) kewenangan yang menjadi sumber sengketa saat bencana terjadi.
Prinsip Onrechtmatige Overheidsdaad (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa) menjadi pisau analisis utama dalam menilai apakah kegagalan infrastruktur pengendali banjir merupakan konsekuensi logis dari alam atau akibat dari kelalaian pejabat publik dalam menjalankan kewajiban hukumnya (wettelijke verplichting). Melalui analisis peraturan perundang-undangan secara hierarkis, laporan ini akan menunjukkan bahwa stratifikasi kewenangan tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab, melainkan untuk menetapkan standar pelayanan yang jelas bagi perlindungan warga negara.
Inti dari kebingungan publik dan saling lempar tanggung jawab antar-instansi saat banjir Jakarta terjadi terletak pada pembagian kewenangan pengelolaan sungai yang diatur secara rigid namun sering kali tidak dipahami secara utuh dalam tataran operasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, junto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, menetapkan bahwa pengelolaan SDA didasarkan pada Wilayah Sungai (WS), bukan semata-mata batas administrasi politik. Stratifikasi ini membagi kewenangan pengelolaan berdasarkan letak geografis dan nilai strategis sungai tersebut.
Secara normatif, pembagian kewenangan ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1: Matriks Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Regulasi PUPR
| Tingkat Pemerintahan | Kriteria Wilayah Sungai (WS) | Kewenangan Spesifik (Permen PUPR) | Relevansi dengan Jakarta |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) | 1. WS Lintas Negara 2. WS Lintas Provinsi 3. WS Strategis Nasional |
Pengelolaan badan sungai utama, pembangunan infrastruktur makro (bendungan, normalisasi sungai besar), penetapan sempadan sungai nasional. | Sangat Tinggi. 13 Sungai utama di Jakarta (Ciliwung, Cisadane, Angke, dll.) masuk dalam WS Ciliwung-Cisadane yang merupakan WS Lintas Provinsi dan Strategis Nasional. |
| Pemerintah Provinsi (Gubernur) | WS Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. | Pengelolaan sungai sekunder, drainase makro yang menghubungkan antar-kota/kabupaten, pemeliharaan sempadan sungai provinsi. | Terbatas. Karena Jakarta adalah provinsi khusus tanpa otonomi tingkat II yang "terpisah" secara politik, hampir seluruh saluran makro menjadi tanggung jawab Provinsi. |
| Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) | WS Utuh dalam satu Kabupaten/Kota. | Pengelolaan drainase mikro (selokan, saluran lingkungan), kolam retensi skala lingkungan. | Nihil untuk Jakarta. Karena Kota di Jakarta bersifat administratif, kewenangan ini ditarik ke Provinsi atau didelegasikan, bukan otonom. |
Permasalahan utama di Jakarta adalah status ke-13 sungai yang membelah kota (seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke) yang secara hukum ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi. Artinya, badan sungai (river body) tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Namun, regulasi ini sering disalahartikan seolah-olah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lepas tangan sepenuhnya. Analisis hukum yang lebih mendalam menunjukkan adanya kewajiban yang melekat pada Pemprov DKJ meskipun sungai tersebut adalah kewenangan pusat:
Terdapat dualisme pendekatan hukum yang tajam antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta (era 2017-2022) yang berimplikasi pada sengketa kewenangan.
Secara hierarki hukum (Lex Superior Derogat Legi Inferiori), Peraturan Gubernur (Pergub) berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Jika "Normalisasi Ciliwung" ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden, maka Pergub 31/2019 tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat pelaksanaan normalisasi (seperti menolak pembebasan lahan). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam kasus sengketa Kali Mampang (Putusan No. 205/G/TF/2021/PTUN.JKT) menegaskan hal ini, di mana Majelis Hakim memerintahkan Gubernur untuk melakukan pengerukan dan pembangunan turap (sheet pile)—yang notabene adalah metode normalisasi—karena terbukti efektif mencegah banjir, mengesampingkan argumen diskresi kebijakan naturalisasi yang belum terbukti.
Pertanyaan menekankan pada kewajiban pemerintah daerah (kota), khususnya Jakarta. Di sinilah letak keunikan hukum yang membedakan Jakarta dengan daerah lain di Indonesia, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Berbeda dengan Kota Surabaya atau Kota Bandung yang merupakan Daerah Otonom dengan Walikota yang dipilih langsung (Pilkada) dan memiliki DPRD Kota, Jakarta memiliki struktur yang sentralistik.
Berdasarkan Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2024:
Implikasi Yuridis terhadap Gugatan Kelalaian:
Dalam konteks hukum pertanggungjawaban, struktur ini menyebabkan sentralisasi liabilitas.
Warga negara tidak dapat menggugat Walikota Jakarta Selatan atau Walikota Jakarta Barat secara mandiri dalam gugatan Citizen Lawsuit atau Class Action terkait kebijakan anggaran banjir, karena Walikota tidak memiliki wewenang anggaran (hak budget) yang mandiri. Anggaran mereka adalah bagian dari APBD Provinsi.
Gugatan hukum atas kelalaian pengelolaan banjir di tingkat kota (misalnya drainase mikro di Kemang atau Kelapa Gading) harus ditujukan kepada Gubernur DKJ sebagai penanggung jawab tertinggi (vicarious liability). Walikota hanya berkedudukan sebagai pelaksana tugas dekonsentrasi gubernur di wilayah kerja.
Meskipun Walikota bersifat administratif, Pemprov DKJ memiliki kewajiban hukum yang rigid yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan Onrechtmatige Overheidsdaad.
A. Kewajiban Tata Ruang dan "Zero Delta Q"
Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi menetapkan kewajiban ketat:
B. Kewajiban Drainase Vertikal (Sumur Resapan)
Pergub DKI Jakarta No. 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan (diubah dengan Pergub 109/2021):
Analisis Kelalaian: Jika banjir terjadi di area aset Pemda yang terbukti tidak memiliki sumur resapan sesuai mandat Pergub ini, maka Pemprov DKJ telah melanggar peraturannya sendiri. Hal ini menjadi bukti kuat dalam persidangan perdata.
C. Kewajiban Sistem Drainase dan Pengelolaan Limbah
Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik:
Regulasi baru ini memandatkan pemisahan saluran drainase (air hujan) dan air limbah. Pencampuran limbah ke drainase menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan yang memperparah banjir.
Kewajiban pemeliharaan drainase mikro dan penghubung (PHB) ada pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi, yang operasionalnya dibantu oleh Suku Dinas (Sudin) di tingkat Kota Administratif. Kegagalan operasional pompa air atau pintu air akibat kurangnya perawatan (bukan karena rusak mendadak) adalah bentuk kelalaian nyata.
Untuk memenangkan gugatan terhadap pemerintah, penggugat harus membuktikan adanya unsur "kelalaian" atau pelanggaran kewajiban hukum. SPM Kebencanaan, yang diatur dalam Permendagri No. 101 Tahun 2018, menyediakan parameter objektif untuk mengukur kelalaian tersebut.
Pemerintah Kota wajib menyediakan tiga jenis layanan dasar kepada warga negara di kawasan rawan bencana:
Analisis Yurisprudensi:
Dalam sengketa hukum, dokumen SPM ini berfungsi sebagai "daftar periksa" (checklist). Jika Pemerintah Kota tidak dapat menunjukkan bukti pelaksanaan butir-butir di atas (misal: tidak ada dokumen rencana kontinjensi), maka unsur "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau konsep OOD di PTUN otomatis terpenuhi karena pemerintah gagal menjalankan perintah peraturan perundang-undangan (statutory duty).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang dikukuhkan dengan UU No. 6 Tahun 2023) telah merestrukturisasi hukum tata ruang dan lingkungan di Indonesia, yang berimplikasi signifikan pada atribusi tanggung jawab banjir.
UU Cipta Kerja mengubah rezim perizinan dari berbasis izin (license-based) menjadi berbasis risiko (risk-based) melalui sistem OSS. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang kewenangannya ditarik dominan ke Pemerintah Pusat.
Dampak pada Liabilitas: Sentralisasi ini menciptakan paradoks. Pemerintah Kota seringkali tidak memiliki wewenang untuk menolak investasi yang telah disetujui Pusat melalui OSS, meskipun lokasi tersebut adalah daerah resapan air.
Skenario Hukum: Jika banjir disebabkan oleh pembangunan apartemen di bantaran sungai yang telah mendapat KKPR dari Pusat, Pemerintah Kota dapat berargumen di pengadilan bahwa mereka tidak memiliki kausalitas (causation) atas banjir tersebut karena kewenangan perizinan telah dicabut dari mereka. Ini berpotensi menciptakan kekosongan tanggung jawab di mana warga sulit menggugat Pusat (karena kebijakan makro) dan sulit menggugat Daerah (karena tidak berwenang).
Perubahan Pasal 22 hingga 26 UU No. 32 Tahun 2009 (melalui UU Cipta Kerja) membatasi partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL hanya pada "masyarakat yang terkena dampak langsung", menghapus peran pemerhati lingkungan dan LSM.
Risiko Hukum: Pelemahan uji kelayakan lingkungan ini meningkatkan risiko persetujuan proyek yang tidak environmentally sound. Jika proyek tersebut menyebabkan perubahan bentang alam yang memicu banjir, pembuktian kesalahan pemerintah menjadi lebih kompleks karena pemerintah dapat berlindung di balik "kepatuhan prosedural" yang standarnya telah diturunkan oleh undang-undang itu sendiri.
Memilih jalur hukum yang tepat (choice of forum) adalah kunci kemenangan dalam litigasi banjir. Terdapat evolusi signifikan dari jalur Perdata ke jalur PTUN, serta spektrum sanksi yang luas.
Secara tradisional, korban banjir menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiil.
Sejak berlakunya Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan, gugatan terhadap pemerintah yang lalai (tidak melakukan tindakan, seperti tidak mengeruk sungai) beralih ke PTUN.
Putusan ini adalah kemenangan monumental bagi warga korban banjir dan menjadi yurisprudensi kunci.
Catatan: Tuntutan ganti rugi materiil ditolak karena PTUN lebih fokus pada pemulihan fungsi pemerintahan (tindakan), bukan kompensasi uang (yang lebih cocok di perdata, namun dengan hambatan kompetensi yang dijelaskan di atas).
Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi ini terbagi dalam tiga ranah utama: Administratif, Perdata, dan Pidana.
Sanksi administratif menyasar pejabat publik yang gagal menjalankan amanat undang-undang atau kebijakan strategis.
A. Sanksi bagi Kepala Daerah (Gubernur)
Catatan Kritis: Meskipun sanksi ini ada dalam teks hukum ("law in books"), penerapannya sangat kental dengan nuansa politik ("law in action"). Namun, secara normatif, instrumen ini tersedia untuk memaksa Gubernur patuh pada rencana induk banjir nasional.
B. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/Pejabat Dinas)
Sanksi perdata adalah jalur yang paling sering ditempuh warga Jakarta melalui Class Action atau Citizen Lawsuit.
Sanksi pidana dikenakan jika kelalaian tersebut menyebabkan dampak fisik yang fatal atau pelanggaran tata ruang yang berat.
A. Pidana Bencana (UU 24/2007)
Pasal 75 - 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
Setiap orang (termasuk pejabat) yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi tanpa analisis risiko bencana yang mengakibatkan bencana:
B. Pidana Tata Ruang (UU Cipta Kerja / UU 26/2007)
Pasal 69 - 70 UU Penataan Ruang (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja):
Pejabat yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (misal: mengizinkan mall di atas resapan air) yang mengakibatkan banjir dan kerugian masyarakat:
Sanksi pidana korporasi juga dapat diterapkan berupa pencabutan izin usaha jika pengembang swasta terbukti melanggar tata ruang yang memicu banjir.
Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) mengatur Strict Liability untuk kegiatan yang menggunakan B3 atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.
Relevansi: Meskipun pasal ini biasanya menyasar korporasi, dalam konteks banjir yang disebabkan oleh kegagalan infrastruktur besar (seperti bendungan pecah) yang dikelola negara, doktrin ini mulai didiskusikan oleh para ahli hukum untuk diterapkan kepada negara. Namun, praktik peradilan belum secara konsisten menerapkan strict liability kepada pemerintah dalam kasus banjir biasa, masih mensyaratkan unsur kesalahan (fault-based liability).
Pemerintah sering menggunakan dalil bahwa banjir adalah Act of God atau Force Majeure. Namun, secara akademis dan yurisprudensi, dalil ini memiliki kelemahan fatal dalam konteks banjir perkotaan modern.
Untuk dikategorikan sebagai Force Majeure, suatu peristiwa harus tidak terduga (unforeseeable) dan tidak terhindarkan.
Bantahan Hukum: Banjir musiman di Jakarta atau Semarang adalah peristiwa yang dapat diprediksi (foreseeable) berdasarkan data historis BMKG. Jika suatu peristiwa dapat diprediksi, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan mitigasi. Kegagalan melakukan mitigasi (misal: membiarkan tanggul keropos padahal sudah tahu musim hujan tiba) menghapuskan elemen Force Majeure. Kelalaian menghapus impunitas.
Tren global yang mulai merambah Indonesia adalah mengaitkan banjir dengan Perubahan Iklim. Dalam kasus Samarinda (Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda), hakim mengakui adanya kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin tambang yang memperparah kerentanan iklim dan banjir. Ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai menerima argumen bahwa pemerintah bertanggung jawab atas dampak ekologis yang memperburuk bencana alam.
Pertanyaan krusial dari pengguna adalah: apakah perubahan cuaca bisa jadi alasan pembenar? Secara normatif dan berdasarkan yurisprudensi terkini: TIDAK BISA, kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan ekstrem di luar nalar ilmiah.
Dalam hukum, pembelaan Force Majeure (Keadaan Kahar) mensyaratkan peristiwa tersebut harus unforeseeable (tidak terduga) dan unavoidable (tidak terhindarkan).
Fakta Hukum: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengeluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem. Data curah hujan tahunan dan tren perubahan iklim sudah tersedia secara ilmiah.
Analisis: Karena cuaca ekstrem sudah "diprediksi" dan "diperingatkan" oleh lembaga negara (BMKG), maka peristiwa hujan lebat dikategorikan sebagai Risiko yang Terukur (Calculated Risk), bukan Act of God yang tiba-tiba.
Kewajiban Pra-Bencana: Pasal 34-36 UU 24/2007 mewajibkan pemerintah melakukan mitigasi sebelum bencana terjadi. Jika peringatan BMKG turun namun Pemprov DKJ tidak mengosongkan waduk (lowering water level) atau tidak menyiagakan pompa, maka banjir tersebut adalah hasil dari Kelalaian Merespons Peringatan Dini, bukan kesalahan hujan itu sendiri.
Pemerintah sering berdalih bahwa "curah hujan melampaui kapasitas drainase". Argumen ini lemah di mata hukum jika:
Analisis banjir Jakarta tidak lengkap tanpa membahas banjir kiriman.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur menetapkan kewajiban bagi daerah hulu (Bogor, Cianjur, Depok) untuk membatasi pembangunan fisik yang mengurangi resapan air.
Bagi Pemerintah Kota/Provinsi (Mitigasi Risiko Hukum):
Bagi Masyarakat/Penggugat:
Demikian memorandum hukum ini disusun dengan standar integritas akademis dan ketajaman analisis tertinggi.
Tabel 2: Matriks Sanksi Hukum atas Kelalaian Banjir
| Jenis Sanksi | Subjek Hukum | Dasar Hukum | Pemicu (Trigger) | Bentuk Sanksi |
|---|---|---|---|---|
| Administratif | Gubernur / Kepala Daerah | UU 23/2014 (Pasal 68); PP 12/2017 | Tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (misal: Normalisasi Sungai). | Teguran tertulis; Pemberhentian sementara (3 bulan); Pemberhentian tetap. |
| Perdata (PMH) | Institusi Pemprov DKJ / Pemerintah | Pasal 1365 KUHPerdata; UU 32/2009 | "Kelalaian operasional (pompa mati), kegagalan pemeliharaan yang menyebabkan kerugian warga." | Ganti rugi materiil/immateriil; Perintah pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu (Mandamus). |
| Pidana Bencana | Pejabat Perorangan / Individu | UU 24/2007 (Pasal 75-77) | Kelalaian yang mengakibatkan kematian atau cedera fisik berat. | Penjara 3-6 tahun; Denda Rp 500 Juta - Rp 1 Miliar. |
| Pidana Tata Ruang | Pejabat Pemberi Izin / Korporasi | UU 26/2007 jo. UU Cipta Kerja (Pasal 69-75) | Menerbitkan izin yang melanggar tata ruang (zona resapan) yang memicu banjir. | Penjara maks 5 tahun (15 tahun jika ada korban jiwa); Pencabutan izin usaha; Denda korporasi. |
Tabel 3: Kewajiban Khusus Pemerintah Provinsi DKJ (Termasuk Kota Administrasi)
| Aspek Kewajiban | Regulasi Kunci | Kewajiban Operasional (Kota/Provinsi) | Potensi Pelanggaran |
|---|---|---|---|
| Tata Ruang | Perda 1/2014 (RDTR) | Menjaga Zona Biru (N.1-N.3) dan RTH dari alih fungsi lahan. | Pembiaran bangunan liar di bantaran sungai (Omission). |
| Drainase | Perda 10/2024; Pergub 20/2013 | Memisahkan limbah dan air hujan; Wajib sumur resapan. | Saluran tersumbat limbah; Bangunan Pemda tanpa sumur resapan. |
| Peringatan Dini | UU 24/2007 (Pasal 46) | Diseminasi info BMKG ke tingkat RT/RW dan evakuasi dini. | Gagal membunyikan sirine peringatan dini sebelum air naik. |
| Dukungan PSN | UU 23/2014; Perpres 60/2020 | Pembebasan lahan untuk normalisasi sungai pusat (BBWSCC). | Menunda penetapan lokasi (Penlok) lahan normalisasi. |
In contemporary legal discourse in Indonesia, the phenomenon of flooding has undergone a radical ontological transformation. Historically, floods were often simplistically categorized as vis major or force majeure—a natural event beyond human control, thereby absolving the state of legal liability. However, this doctrine has become obsolete and eroded by the development of modern constitutional law, which positions the state as a welfare state with an active obligation to ensure public safety.
This memorandum presents an in-depth legal scrutiny of the obligations of the Central Government and City (Regional) Governments when floods occur. The basic premise of this analysis is that flooding, in many cases within Indonesia's modern urban landscape, is not merely a theological destiny, but an accumulation of administrative failure, negligence in spatial planning, and inability to maintain public infrastructure.
The constitutional foundation of this analysis rests on the Preamble of the 1945 Constitution, 4th paragraph, which mandates the state to "protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed." This phrase is not mere political rhetoric, but the highest legal norm that creates a positive obligation for state organs to take preventive measures against threats to citizen safety, including hydrometeorological disasters.
In dissecting this complexity, we cannot escape the reality that the Indonesian legal system adopts asymmetric decentralization. The division of governmental affairs between the Center and the Regions often creates "grey areas" of authority, which in litigation practice are frequently used as a shield by each level of government to engage in blame shifting. Therefore, this report will unravel these complexities with academic precision, using a statute approach, case approach, and conceptual approach.
Before proceeding to the technical analysis of legislation, it is crucial to establish the theoretical framework justifying why the state can be sued for flood events. Without this understanding, the interpretation of technical articles will lose its spirit of justice.
The concept of Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) is an evolution of the doctrine of Sovereign Immunity ("The King Can Do No Wrong"). In Indonesia, OOD has become the primary instrument for citizens to demand government accountability. OOD covers not only active actions that violate the law but also—and most relevantly in the context of flooding—acts of omission or failure to act (nalaten).
In the context of flooding, omission occurs when government officials have a legal duty to act (e.g., dredging rivers, repairing pumps, providing early warnings), but fail to execute it, subsequently causing loss to citizens. Supreme Court Regulation No. 2 of 2019 has clarified that OOD disputes are now the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN), a shift from the pure civil regime that previously dominated.
Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution guarantees everyone the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home, and to enjoy a good and healthy environment. Flooding, which damages homes and sanitation, is a direct violation of this constitutional right if caused by state negligence in environmental management.
Academic interpretation of this article yields the doctrine that the state has an obligation not to allow environmental degradation that endangers its citizens. Failure to enforce spatial planning laws (e.g., allowing villa construction in the Puncak water catchment area causing floods in Jakarta) can be constructed as a human rights violation through the mechanism of state negligence.
In state administrative law, government actions are measured not only by their conformity with written law (wetmatigheid) but also by their propriety based on AAUPB (Article 10 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration). The principles of legal certainty, utility, and carefulness (principle of carefulness) serve as the touchstone.
Principle of Carefulness: The government is deemed to violate this principle if, in issuing building permits or managing rivers, it does not carefully account for rainfall data, topography, and flood risks, thereby causing loss.
The heart of the legal issue of flooding in Indonesia is the complexity of the division of authority. The public often perceives the Mayor as solely responsible for flooding in their city, but juridically, jurisdiction over water management is rigidly fragmented between the Center, Province, and Regency/City. Errors in identifying the legal subject of authority will cause a lawsuit to fail due to error in persona.
Following the annulment of Law No. 7 of 2004 by the Constitutional Court, Law No. 17 of 2019 on Water Resources emerged with the spirit of strengthening state control. However, this "state control" is distributed based on River Basin (WS) classification.
Based on Law No. 17 of 2019 jo. PUPR Ministerial Regulation No. 04/PRT/M/2015 on Criteria and Determination of River Basins, responsibility for river management (including normalization, dike repair, and dredging) is divided as follows:
| River Basin (WS) Classification | Determining Criteria | Legal Person Responsible | Legal Basis | Real Example |
|---|---|---|---|---|
| Trans-National WS | Crosses national borders | Central Government (Minister of PUPR) | Art. 10 letter b Law 17/2019 | Sesayap WS (Indonesia-Malaysia) |
| Trans-Provincial WS | Crosses provincial administrative borders | Central Government (Minister of PUPR) | Art. 10 letter b Law 17/2019 | Ciliwung-Cisadane WS (West Java-DKI-Banten) |
| National Strategic WS | Large SDA potential, significant national impact | Central Government (Minister of PUPR) | Art. 10 letter b Law 17/2019 & Permen PUPR 04/2015 | Citarum WS, Brantas WS, Bengawan Solo WS |
| Trans-Regency/City WS | Crosses Regency/City borders within 1 Province | Provincial Government (Governor) | Art. 12 Law 17/2019 | Seputih-Sekampung WS (Lampung) |
| WS Within One Regency/City | Entirely within 1 Regency/City | Regency/City Government (Regent/Mayor) | Art. 12 Law 17/2019 | Local small rivers |
Critical Analysis & Legal Implications:
The majority of major floods in Indonesian metropolitan cities (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung) are caused by the overflowing of rivers with Trans-Provincial WS or National Strategic WS status.
Implication: Juridically, the authority (and obligation) to perform restoration, normalization, and bank reinforcement on these main rivers lies with the Ministry of PUPR (through the River Basin Main Office - BBWS).
Warning: If citizens sue the Mayor for the overflowing of the Ciliwung River (Central), the Mayor can file an exception that it is not their authority (niet ontvankelijke verklaard). However, the Mayor remains responsible for the city drainage system (gutters, water channels, micro canals) tasked with draining rainwater from settlements to the main river. If flooding occurs because drainage is clogged, not because the river overflowed, then the Mayor is fully responsible.
Unlike the SDA regime based on "technical assets," the disaster regime is based on "administrative territory" and "protection function." Law No. 24 of 2007 (UUPB) places the regional government as the primary party responsible for disaster management in its territory.
Article 5 of UUPB states: "The Government and regional governments become the responsible parties in the implementation of disaster management."
Central Government Obligations: Establishing national policies, allocating the State Budget (APBN), and providing extreme resource support (Article 6).
City Government Obligations (Articles 8 & 9):
Legal Nuance:
In litigation perspective, Article 8 of UUPB is often used by judges to rebut the "not my authority" argument from the City Government. Although the river is a Central asset, the City Government has an autonomous obligation to protect its citizens. Failure to perform non-structural mitigation (such as early warning or evacuation) or failure to coordinate with the Center remains negligence of the City Government.
The Regional Government Law classifies "Peace, Public Order, and Community Protection" (Disaster Sub-affair) as a Mandatory Government Affair Related to Basic Services (Article 12 paragraph 1 letter e).
Legal Consequence: Because it is "Mandatory" and a "Basic Service," its implementation must be guided by Minimum Service Standards (SPM). Failure to meet SPM can be sued as an unlawful act. This differs from optional affairs where implementation is adjusted to regional capabilities.
This section presents a specific in-depth analysis for the Jakarta area, which has its own legal complexity as a Special Region.
Water Resources Management (SDA) and hydrometeorological disaster management in Indonesia, particularly in complex areas like the Special Region of Jakarta (DKJ), is not merely a civil technical issue, but a complicated legal construction involving layered stratification of authority. In the perspective of state administrative law and environmental law, floods are no longer viewed solely as natural events (act of God), but as a resultant of the interaction between natural phenomena and state management capacity.
This normative analysis is structured to comprehensively dissect the structure of legal obligations burdening various levels of government, with a specific focus on the Special Region of Jakarta Provincial Government (formerly DKI Jakarta) and the unique status of its administrative city governments under the regime of Law Number 2 of 2024. Furthermore, this report will unravel the spectrum of sanctions—ranging from administrative, civil, to criminal—that can be imposed due to negligence, and test the validity of the extreme weather change argument as a justification (force majeure) in government legal defense.
The constitutional foundation of this analysis rests on Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees everyone the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home, and to enjoy a good and healthy environment. This implies State Responsibility to prevent environmental degradation leading to disasters. In the context of regional autonomy, this responsibility is distributed through principles of decentralization, deconcentration, and assistance tasks, which often create grey areas of authority that become sources of dispute when disasters occur.
The principle of Onrechtmatige Overheidsdaad (Unlawful Government Act) becomes the main analytical tool in assessing whether flood control infrastructure failure is a logical consequence of nature or the result of public officials' negligence in carrying out their legal duties (wettelijke verplichting). Through hierarchical analysis of legislation, this report will show that authority stratification is not intended to release responsibility, but to establish clear service standards for citizen protection.
The core of public confusion and mutual blame-shifting between agencies when Jakarta floods occur lies in the division of river management authority, which is rigidly regulated but often not fully understood at the operational level.
Law Number 17 of 2019 on Water Resources, junto Minister of Public Works and Housing (PUPR) Regulation Number 04/PRT/M/2015 on Criteria and Determination of River Basins, establishes that SDA management is based on River Basins (WS), not solely on political administrative boundaries. This stratification divides management authority based on geographic location and the river's strategic value.
Normatively, this division of authority is as follows:
Table 1: Matrix of Water Resources Management Authority Based on PUPR Regulation
| Government Level | River Basin (WS) Criteria | Specific Authority (Permen PUPR) | Relevance to Jakarta |
|---|---|---|---|
| Central Government (Minister of PUPR) | 1. Trans-National WS 2. Trans-Provincial WS 3. National Strategic WS |
Management of main river bodies, construction of macro infrastructure (dams, major river normalization), determination of national river border lines. | Very High. 13 main rivers in Jakarta (Ciliwung, Cisadane, Angke, etc.) fall within the Ciliwung-Cisadane WS, which is a Trans-Provincial and National Strategic WS. |
| Provincial Government (Governor) | Trans-Regency/City WS within one Province. | Management of secondary rivers, macro drainage connecting inter-city/regency, maintenance of provincial river border lines. | Limited. Because Jakarta is a special province without "separate" Level II autonomy politically, almost all macro channels become Provincial responsibility. |
| Regency/City Government (Regent/Mayor) | WS Entirely within one Regency/City. | Management of micro drainage (gutters, environmental channels), neighborhood scale retention ponds. | Nil for Jakarta. Because Cities in Jakarta are administrative, this authority is pulled to the Province or delegated, not autonomous. |
The main problem in Jakarta is the status of the 13 rivers bisecting the city (such as Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke) which are legally designated as Trans-Provincial River Basins. This means the river body falls under the jurisdiction of the Ministry of PUPR through the Ciliwung Cisadane River Basin Main Office (BBWSCC).
However, this regulation is often misinterpreted as if the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta washes its hands completely. Deeper legal analysis shows obligations attached to the DKJ Provincial Government even though the river is central authority:
There is a sharp duality of legal approaches between the Central Government and the DKI Jakarta Provincial Government (2017-2022 era) implying authority disputes.
Hierarchically (Lex Superior Derogat Legi Inferiori), Governor Regulations (Pergub) are below Laws and Government Regulations. If "Ciliwung Normalization" is designated as a National Strategic Project (PSN) based on Presidential Regulation, then Pergub 31/2019 cannot be used as a reason to hinder normalization implementation (such as refusing land acquisition). The Jakarta State Administrative Court (PTUN) Decision in the Mampang River dispute case (Decision No. 205/G/TF/2021/PTUN.JKT) affirmed this, where the Panel of Judges ordered the Governor to perform dredging and sheet pile construction—which is essentially a normalization method—because it was proven effective in preventing floods, setting aside the unproven naturalization policy discretion argument.
The question emphasizes the obligation of regional (city) government, especially Jakarta. Here lies the legal uniqueness distinguishing Jakarta from other regions in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 2 of 2024 on the Special Region of Jakarta Province (UU DKJ).
Unlike Surabaya City or Bandung City which are Autonomous Regions with directly elected Mayors (Pilkada) and have City Councils (DPRD), Jakarta has a centralized structure.
Based on Article 12 of Law No. 2 of 2024:
Juridical Implications for Negligence Lawsuits:
In the context of liability law, this structure causes liability centralization.
Citizens cannot sue the Mayor of South Jakarta or West Jakarta independently in a Citizen Lawsuit or Class Action regarding flood budget policy, because Mayors do not have independent budgetary authority. Their budget is part of the Provincial APBD.
Legal lawsuits for negligence in city-level flood management (e.g., micro drainage in Kemang or Kelapa Gading) must be addressed to the Governor of DKJ as the highest responsible party (vicarious liability). The Mayor only sits as the executor of deconcentration tasks of the governor in the working area.
Although Mayors are administrative, the DKJ Provincial Government has rigid legal obligations regulated in various Regional Regulations (Perda) and Governor Regulations (Pergub). Violation of these obligations constitutes Onrechtmatige Overheidsdaad.
A. Spatial Planning and "Zero Delta Q" Obligations
DKI Jakarta Perda No. 1 of 2014 on Detailed Spatial Plan (RDTR) and Zoning Regulations establishes strict obligations:
B. Vertical Drainage (Infiltration Well) Obligations
DKI Jakarta Pergub No. 20 of 2013 on Infiltration Wells (amended by Pergub 109/2021):
Negligence Analysis: If flooding occurs in a Regional Government asset area proven not to have infiltration wells per this Pergub mandate, then the DKJ Provincial Government has violated its own regulation. This becomes strong evidence in civil court.
C. Drainage System and Waste Management Obligations
DKI Jakarta Perda No. 10 of 2024 on Domestic Wastewater Management:
This new regulation mandates the separation of drainage channels (rainwater) and wastewater. Mixing waste into drainage causes sedimentation and shallowing which worsens floods.
The obligation to maintain micro drainage and connecting channels (PHB) lies with the Provincial Water Resources Agency (SDA), whose operations are assisted by Sub-Agencies (Sudin) at the Administrative City level. Operational failure of water pumps or sluice gates due to lack of maintenance (not sudden damage) is a clear form of negligence.
To win a lawsuit against the government, the plaintiff must prove the element of "negligence" or violation of legal obligation. Disaster SPM, regulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 101 of 2018, provides objective parameters to measure such negligence.
The City Government must provide three types of basic services to citizens in disaster-prone areas:
Jurisprudence Analysis:
In legal disputes, this SPM document functions as a "checklist." If the City Government cannot show evidence of implementing the above points (e.g., no contingency plan document), then the "unlawful" element in Article 1365 of the Civil Code or the OOD concept in PTUN is automatically fulfilled because the government failed to execute a statutory duty.
Law No. 11 of 2020 on Job Creation (now confirmed by Law No. 6 of 2023) has restructured spatial planning and environmental law in Indonesia, which has significant implications for flood responsibility attribution.
The Omnibus Law changed the licensing regime from license-based to risk-based through the OSS system. Space Utilization Permits (IPR) are replaced with Space Utilization Activity Suitability (KKPR) whose authority is dominantly pulled to the Central Government.
Impact on Liability: This centralization creates a paradox. The City Government often has no authority to reject investments approved by the Center through OSS, even if the location is a water catchment area.
Legal Scenario: If flooding is caused by apartment construction on a riverbank that has received KKPR from the Center, the City Government can argue in court that they lack causality (causation) for the flood because licensing authority has been stripped from them. This potentially creates a liability vacuum where citizens find it hard to sue the Center (due to macro policy) and hard to sue the Region (due to lack of authority).
Changes to Articles 22 to 26 of Law No. 32 of 2009 (via Omnibus Law) limit public participation in AMDAL preparation only to "directly affected communities," removing the role of environmental observers and NGOs.
Legal Risk: Weakening this environmental feasibility test increases the risk of approving projects that are not environmentally sound. If such projects cause landscape changes triggering floods, proving government fault becomes more complex because the government can hide behind "procedural compliance" whose standards have been lowered by the law itself.
Choosing the right legal forum (choice of forum) is key to victory in flood litigation. There is a significant evolution from the Civil route to the PTUN route, as well as a broad spectrum of sanctions.
Traditionally, flood victims use Article 1365 of the Civil Code to demand material compensation.
Since the enactment of Supreme Court Regulation No. 2 of 2019 on Guidelines for Resolving Government Action Disputes, lawsuits against negligent government (failure to act, e.g., not dredging rivers) shifted to PTUN.
This decision is a monumental victory for flood victim citizens and becomes key jurisprudence.
Note: Material compensation demands were rejected because PTUN focuses more on restoring government function (action), not monetary compensation (which fits better in civil, but with competence hurdles explained above).
In the Indonesian legal system, these sanctions are divided into three main realms: Administrative, Civil, and Criminal.
Administrative sanctions target public officials who fail to carry out legal mandates or strategic policies.
A. Sanctions for Regional Heads (Governor)
Critical Note: Although these sanctions exist in legal text ("law in books"), application is heavily nuanced by politics ("law in action"). However, normatively, this instrument is available to force the Governor to comply with the national flood master plan.
B. Sanctions for Civil Servants (ASN/Agency Officials)
Civil sanctions are the route most often taken by Jakarta citizens through Class Action or Citizen Lawsuit.
Criminal sanctions are imposed if negligence causes fatal physical impact or severe spatial planning violations.
A. Disaster Crime (Law 24/2007)
Articles 75 - 77 of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management:
Any person (including officials) who due to negligence conducts high-risk development without disaster risk analysis resulting in a disaster:
B. Spatial Planning Crime (Omnibus Law / Law 26/2007)
Articles 69 - 70 of Spatial Planning Law (as amended by Omnibus Law):
Officials issuing permits not in accordance with spatial plans (e.g., allowing malls on catchment areas) resulting in floods and community loss:
Corporate criminal sanctions can also be applied in the form of business license revocation if private developers are proven to violate spatial plans triggering floods.
Article 88 of Law No. 32 of 2009 (PPLH Law) regulates Strict Liability for activities using hazardous materials or posing serious threats to the environment.
Relevance: Although this article usually targets corporations, in the context of floods caused by failure of large infrastructure (like dam bursts) managed by the state, this doctrine is beginning to be discussed by legal experts for application to the state. However, judicial practice has not consistently applied strict liability to the government in ordinary flood cases, still requiring the fault element (fault-based liability).
The government often uses the argument that floods are an Act of God or Force Majeure. However, academically and jurisprudentially, this argument has fatal weaknesses in the context of modern urban flooding.
To be categorized as Force Majeure, an event must be unforeseeable and unavoidable.
Legal Rebuttal: Seasonal floods in Jakarta or Semarang are events that are predictable (foreseeable) based on BMKG historical data. If an event is predictable, the government has an obligation to mitigate. Failure to mitigate (e.g., allowing porous dikes when knowing rainy season is coming) eliminates the Force Majeure element. Negligence removes impunity.
A global trend entering Indonesia is linking floods to Climate Change. In the Samarinda case (Decision No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda), the judge acknowledged government negligence in supervising mining permits which worsened climate vulnerability and floods. This shows courts are starting to accept arguments that the government is responsible for ecological impacts worsening natural disasters.
The crucial question from users is: can weather change be a justification? Normatively and based on current jurisprudence: CANNOT, except in very specific and extreme conditions beyond scientific reason.
In law, the Force Majeure defense requires the event to be unforeseeable and unavoidable.
Legal Fact: The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) routinely issues Extreme Weather Early Warnings. Annual rainfall data and climate change trends are scientifically available.
Analysis: Because extreme weather is "predicted" and "warned" by state agencies (BMKG), heavy rain events are categorized as Calculated Risks, not sudden Acts of God.
Pre-Disaster Obligation: Articles 34-36 of Law 24/2007 require the government to mitigate before disasters occur. If BMKG warning comes down but DKJ Provincial Government does not lower reservoir levels or alert pumps, then the flood is the result of Negligence in Responding to Early Warning, not the rain's fault itself.
The government often argues that "rainfall exceeded drainage capacity." This argument is weak in the eyes of the law if:
Jakarta flood analysis is incomplete without discussing shipment floods.
Presidential Regulation Number 60 of 2020 on Jabodetabek-Punjur Urban Area Spatial Plan establishes obligations for upstream regions (Bogor, Cianjur, Depok) to limit physical development reducing water absorption.
For City/Provincial Government (Legal Risk Mitigation):
For Community/Plaintiffs:
Thus, this legal memorandum is compiled with the highest standards of academic integrity and analytical sharpness.
Table 2: Legal Sanction Matrix for Flood Negligence
| Sanction Type | Legal Subject | Legal Basis | Trigger | Sanction Form |
|---|---|---|---|---|
| Administrative | Governor / Regional Head | Law 23/2014 (Art. 68); GR 12/2017 | Not implementing National Strategic Program (e.g., River Normalization). | Written warning; Temporary dismissal (3 months); Permanent dismissal. |
| Civil (PMH) | DKJ Prov. Govt. Institution / Government | Art. 1365 Civil Code; Law 32/2009 | "Operational negligence (dead pumps), maintenance failure causing citizen loss." | Material/immaterial compensation; Court order to perform specific action (Mandamus). |
| Disaster Crime | Individual Official / Individual | Law 24/2007 (Art. 75-77) | Negligence resulting in death or severe physical injury. | Imprisonment 3-6 years; Fine Rp 500 Million - Rp 1 Billion. |
| Spatial Planning Crime | Permit Issuing Official / Corporation | Law 26/2007 jo. Omnibus Law (Art. 69-75) | Issuing permits violating spatial plans (catchment zone) triggering floods. | Max imprisonment 5 years (15 years if casualties); Business license revocation; Corporate fine. |
Table 3: Special Obligations of DKJ Provincial Government (Including Admin Cities)
| Obligation Aspect | Key Regulation | Operational Obligation (City/Province) | Potential Violation |
|---|---|---|---|
| Spatial Planning | Perda 1/2014 (RDTR) | Guarding Blue Zones (N.1-N.3) and RTH from land conversion. | Allowing illegal buildings on riverbanks (Omission). |
| Drainage | Perda 10/2024; Pergub 20/2013 | Separating waste and rainwater; Mandatory infiltration wells. | Channels clogged by waste; Pemda buildings without infiltration wells. |
| Early Warning | Law 24/2007 (Art. 46) | Disseminating BMKG info to RT/RW level and early evacuation. | Failed to sound early warning sirens before water rose. |
| PSN Support | Law 23/2014; Perpres 60/2020 | Land acquisition for central river normalization (BBWSCC). | Delaying land location determination (Penlok) for normalization. |
在印度尼西亚当代的法律论述中，洪水现象经历了彻底的本体论转变。历史上，洪水常被简单地归类为不可抗力 (vis major 或 force majeure)——一种超出人类控制的自然事件，从而免除国家的法律责任。然而，随着现代宪法的发展，将国家定位为负有保障公共安全积极义务的福利国家，这一学说已过时并被削弱。
本备忘录对洪水发生时中央政府和市（地方）政府的义务进行了深入的法律审查 (in-depth legal scrutiny)。本分析的基本前提是，在印度尼西亚现代城市景观的许多案例中，洪水不仅仅是神学的命运，而是行政失误、空间规划疏忽以及公共基础设施维护不力的积累。
本分析的宪法基础建立在1945年宪法序言第4段之上，该段授权国家“保护全体印度尼西亚民族和印度尼西亚全体同胞”。这句话不仅是政治修辞，更是最高的法律规范，为国家机关采取预防措施应对包括水文气象灾害在内的公民安全威胁创造了积极义务。
在剖析这种复杂性时，我们无法回避印度尼西亚法律体系采用不对称分权的事实。中央与地方政府事务的划分往往造成职权的“灰色地带”，在诉讼实践中，常被各级政府用作相互推卸责任的挡箭牌。因此，本报告将运用法规分析法、案例分析法和概念分析法，以学术的精确性解开这些错综复杂的问题。
在进入法规技术分析之前，确立国家为何可因洪水事件被起诉的理论框架至关重要。若无此理解，对技术条款的解释将失去其正义的灵魂。
Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) 概念是主权豁免（“国王无过错”）学说的演变。在印度尼西亚，OOD已成为公民要求政府问责的主要工具。OOD不仅涵盖违反法律的积极行为，还包括——在洪水背景下最为相关的——不作为或未采取行动 (omission 或 nalaten)。
在洪水背景下，不作为是指政府官员负有行动的法律义务（例如：疏浚河流、修理泵站、提供早期预警），但未执行，从而导致公民受损。2019年第2号最高法院条例已明确OOD纠纷现属于国家行政法院 (PTUN) 的绝对管辖范围，这与此前主导的纯民事制度有所转变。
1945年宪法第28H条第(1)款保障每个人享有物质和精神繁荣、拥有住所及享有良好健康环境的权利。如果因国家在环境管理中的疏忽导致洪水破坏住所和卫生设施，则是对这一宪法权利的直接侵犯。
对该条款的学术解释产生了国家有义务不容许危及公民的环境退化的学说。未能执行空间规划法（例如允许在Puncak集水区建设别墅导致雅加达洪水）可通过国家过失机制被构建为侵犯人权。
在国家行政法中，衡量政府行为的标准不仅是其是否符合成文法 (wetmatigheid)，还在于其是否符合AAUPB（2014年第30号《政府行政法》第10条）。法律确定性原则、效用原则和谨慎原则 (principle of carefulness) 成为试金石。
谨慎原则：如果在颁发建筑许可证或管理河流时，政府未仔细考虑降雨数据、地形和洪水风险，从而造成损失，则被视为违反此原则。
印度尼西亚洪水法律问题的核心是职权划分的复杂性。公众常认为市长是城市洪水的唯一责任人，但在法律上，水资源管理的管辖权在中央、省和县/市之间被严格分割。识别法律主体错误将导致诉讼因主体错误 (error in persona)而失败。
继宪法法院废除2004年第7号法律后，2019年第17号《水资源法》以加强国家控制的精神出台。然而，这种“国家控制”是根据流域 (WS) 分类进行分配的。
根据2019年第17号法律及公共工程与住房部 (PUPR) 第04/PRT/M/2015号关于流域标准和确定的条例，河流管理（包括正常化、堤防修复和疏浚）的责任划分如下：
| 流域 (WS) 分类 | 决定标准 | 法律责任人 | 法律依据 | 实际案例 |
|---|---|---|---|---|
| 跨国流域 | 跨越国界 | 中央政府 (PUPR部长) | 第17/2019号法律第10条b项 | Sesayap流域 (印尼-马来西亚) |
| 跨省流域 | 跨越省行政边界 | 中央政府 (PUPR部长) | 第17/2019号法律第10条b项 | Ciliwung-Cisadane流域 (西爪哇-雅加达-万丹) |
| 国家战略流域 | 水资源潜力大，国家影响显著 | 中央政府 (PUPR部长) | 第17/2019号法律第10条b项 & PUPR条例04/2015 | Citarum流域, Brantas流域, Bengawan Solo流域 |
| 跨县/市流域 | 在一省内跨越县/市边界 | 省政府 (省长) | 第17/2019号法律第12条 | Seputih-Sekampung流域 (楠榜) |
| 单一县/市内流域 | 完全位于一个县/市内 | 县/市政府 (县长/市长) | 第17/2019号法律第12条 | 地方小河流 |
批判性分析与法律影响：
印尼大都市（雅加达、泗水、三宝垄、万隆）的大多数重大洪水是由属于跨省流域或国家战略流域地位的河流泛滥引起的。
影响：在法律上，对这些主要河流进行恢复、正常化和加固河岸的职权（及义务）在于PUPR部（通过流域管理中心 - BBWS）。
警告：如果公民因Ciliwung河（中央管辖）泛滥起诉市长，市长可以提出抗辩称这不是其职权 (niet ontvankelijke verklaard)。然而，市长仍对负责将居民区雨水排入主河道的城市排水系统（沟渠、水道、微型渠道）负责。如果洪水是因为排水系统堵塞而非河流泛滥造成的，那么市长需承担全部责任。
与基于“技术资产”的水资源制度不同，灾害制度基于“行政区域”和“保护职能”。2007年第24号法律 (UUPB) 将地方政府列为该区域灾害管理的主要责任方。
UUPB第5条规定：“政府和地方政府是实施灾害管理的责任方。”
中央政府义务：制定国家政策，分配国家预算 (APBN)，并提供极端资源支持（第6条）。
市政府义务（第8和9条）：
法律细微差别：
在诉讼视角下，法官经常引用UUPB第8条来驳斥市政府“非我职权”的论点。尽管河流是中央资产，但市政府有保护其公民的自治义务。未能执行非结构性减灾（如早期预警或疏散）或未能与中央协调，仍属市政府的疏忽。
《地方政府法》将“安宁、公共秩序和社区保护”（灾害子事务）分类为与基本服务相关的强制性政府事务（第12条第1款e项）。
法律后果：由于是“强制性”和“基本服务”，其实施必须以最低服务标准 (SPM)为指导。未能达到SPM可被起诉为非法行为。这与根据地方能力调整实施的可选事务不同。
本节针对雅加达地区提供具体的深入分析，作为特区，其具有独特的法律复杂性。
印度尼西亚的水资源管理 (SDA) 和水文气象灾害管理，特别是在雅加达特区 (DKJ) 等复杂地区，不仅是土木技术问题，更是涉及层级职权分层的复杂法律架构。在国家行政法和环境法的视角下，洪水不再仅仅被视为自然事件 (act of God)，而是自然现象与国家管理能力相互作用的结果。
本规范分析旨在全面剖析各级政府所承担的法律义务结构，特别关注雅加达特区省级政府（原DKI雅加达）及其在2024年第2号法律制度下行政市政府的独特地位。此外，本报告将阐明因疏忽 (negligence) 可能导致的制裁范围——从行政、民事到刑事，并检验极端天气变化论点在政府法律辩护中作为正当理由 (force majeure) 的有效性。
本分析的宪法基础建立在1945年印度尼西亚共和国宪法第28H条第(1)款之上，该款保障每个人享有物质和精神繁荣、拥有住所及享有良好健康环境的权利。这暗示了国家责任，即防止导致灾害的环境退化。在地方自治背景下，这一责任通过分权、权力下放和协助任务原则进行分配，这往往在灾害发生时造成作为争议来源的职权灰色地带 (grey area)。
政府非法行为原则 (Onrechtmatige Overheidsdaad) 成为评估防洪基础设施故障是自然的逻辑后果，还是公职人员在履行法律义务 (wettelijke verplichting) 中疏忽后果的主要分析工具。通过对法律法规的层级分析，本报告将表明，职权分层并非旨在推卸责任，而是为保护公民确立明确的服务标准。
雅加达洪水发生时，公众困惑和机构间相互推诿的核心在于河流管理职权的划分，这一点虽有严格规定，但在操作层面常未被完全理解。
2019年第17号《水资源法》及公共工程与住房部 (PUPR) 第04/PRT/M/2015号条例规定，SDA管理基于流域 (WS)，而非仅仅基于政治行政边界。这种分层根据地理位置和河流的战略价值划分管理职权。
规范上，这种职权划分如下：
表1：基于PUPR条例的水资源管理职权矩阵
| 政府级别 | 流域 (WS) 标准 | 具体职权 (PUPR条例) | 与雅加达的相关性 |
|---|---|---|---|
| 中央政府 (PUPR部长) | 1. 跨国流域 2. 跨省流域 3. 国家战略流域 |
管理主要河体、建设宏观基础设施（大坝、主要河流正常化）、确定国家河流边界线。 | 极高。雅加达的13条主要河流（Ciliwung, Cisadane, Angke等）属于Ciliwung-Cisadane流域，这是跨省和国家战略流域。 |
| 省政府 (省长) | 一省内的跨县/市流域。 | 管理二级河流、连接城际/县际的宏观排水、维护省级河流边界线。 | 有限。由于雅加达是一个特殊省份，政治上没有“独立”的二级自治，几乎所有宏观渠道均由省级负责。 |
| 县/市政府 (县长/市长) | 完全在一县/市内的流域。 | 管理微型排水（沟渠、环境渠道）、社区规模的蓄水池。 | 雅加达无此职权。由于雅加达的市是行政性质的，这一职权被收归省级或委派，而非自治。 |
雅加达的主要问题在于贯穿城市的13条河流（如Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke）在法律上被定为跨省流域。这意味着其河体属于PUPR部通过Ciliwung Cisadane流域管理中心 (BBWSCC) 的管辖范围。
然而，该法规常被误解为DKI雅加达省政府 (Pemprov) 可以完全撒手不管。更深入的法律分析表明，尽管河流属于中央职权，DKJ省政府仍附有义务：
中央政府与DKI雅加达省政府（2017-2022年时期）之间存在尖锐的法律方法二元对立，引发职权争议。
在法律层级上 (上位法优于下位法)，省长条例 (Pergub) 低于法律和政府条例。如果根据总统条例将“Ciliwung正常化”定为国家战略项目 (PSN)，则Pergub 31/2019不能作为阻碍正常化实施（如拒绝征地）的理由。雅加达国家行政法院 (PTUN) 在Mampang河争议案（判决号 205/G/TF/2021/PTUN.JKT）中确认了这一点，法官小组命令省长进行疏浚和板桩建设——这本质上是正常化方法——因为这被证明能有效防洪，驳回了未被证实的自然化政策自由裁量权论点。
问题强调了地方（市）政府的义务，特别是雅加达。这里存在区分雅加达与印尼其他地区的法律独特性，特别是在2024年第2号《雅加达特区省法》(UU DKJ) 通过之后。
与泗水市或万隆市不同，后者是拥有直接选举市长 (Pilkada) 和市议会 (DPRD) 的自治地区，雅加达拥有集权结构。
根据2024年第2号法律第12条：
对疏忽诉讼的司法影响：
在责任法背景下，这种结构导致责任集中化。
公民不能就洪水预算政策在公民诉讼或集体诉讼中独立起诉南雅加达或西雅加达市长，因为市长没有独立的预算权。其预算是省级APBD的一部分。
针对市级洪水管理疏忽（例如Kemang或Kelapa Gading的微型排水）的法律诉讼必须针对作为最高责任方的DKJ省长 (替代责任)。市长仅作为省长在该工作区域的权力下放执行者。
尽管市长是行政性质的，但DKJ省政府负有各地区条例 (Perda) 和省长条例 (Pergub) 规定的严格法律义务。违反这些义务构成政府非法行为。
A. 空间规划与“零增量Q”义务
2014年第1号DKI雅加达关于详细空间规划 (RDTR) 和分区条例确立了严格义务：
B. 垂直排水（渗水井）义务
2013年第20号DKI雅加达关于渗水井的省长条例（经Pergub 109/2021修订）：
疏忽分析：如果经证实未按此Pergub要求设有渗水井的地方政府资产区域发生洪水，则DKJ省政府违反了自己的法规。这在民事法庭上成为强有力的证据。
C. 排水系统与废物管理义务
2024年第10号DKI雅加达关于生活污水管理的条例：
这项新法规要求分离排水渠道（雨水）和污水。将废物混入排水系统会导致沉积和变浅，加剧洪水。
维护微型排水和连接渠道 (PHB) 的义务在于省级水资源局 (SDA)，其运营由行政市级的下属局 (Sudin) 协助。因缺乏维护（非突然损坏）导致的水泵或水闸操作失败是明显的疏忽形式。
为了赢得针对政府的诉讼，原告必须证明存在“过失”要素或违反法律义务。在2018年第101号内政部长条例中规定的灾害SPM提供了衡量此类过失的客观参数。
市政府必须向灾害易发区的公民提供三种基础服务：
法理分析：
在法律纠纷中，此SPM文件起着“检查清单”的作用。如果市政府不能出示执行上述各点的证据（例如，没有应急计划文件），则民法典第1365条中的“非法”要素或PTUN中的OOD概念自动成立，因为政府未能执行法定职责。
2020年第11号《创造就业法》（现由2023年第6号法律确认）重组了印尼的空间规划和环境法，这对洪水责任归属有重大影响。
综合法通过OSS系统将许可制度从基于许可 (license-based) 改为基于风险 (risk-based)。空间利用许可证 (IPR) 被空间利用活动适用性 (KKPR) 取代，其职权主要收归中央政府。
对责任的影响：这种集权化造成了一个悖论。市政府通常无权拒绝中央通过OSS批准的投资，即使该地点是集水区。
法律场景：如果是因获得中央KKPR的河岸公寓建设导致洪水，市政府可以在法庭上辩称他们对洪水缺乏因果关系 (causation)，因为许可权已被剥夺。这可能造成责任真空，公民难以起诉中央（因宏观政策），也难以起诉地方（因无职权）。
2009年第32号法律第22至26条的变更（通过综合法）将公众参与AMDAL编制限制为仅限“直接受影响的社区”，删除了环境观察员和非政府组织的角色。
法律风险：削弱这种环境可行性测试增加了批准非环境友好项目的风险。如果此类项目导致地貌改变引发洪水，证明政府过错变得更加复杂，因为政府可以躲在“程序合规”的背后，而标准已被法律本身降低。
选择正确的法律论坛 (choice of forum) 是赢得洪水诉讼的关键。从民事途径到PTUN途径有显着演变，制裁范围也很广。
传统上，洪水受害者利用民法典第1365条要求物质赔偿。
自2019年第2号最高法院条例关于解决政府行为纠纷指南颁布以来，针对疏忽政府（不作为，如不疏浚河流）的诉讼转向PTUN。
该判决是洪水受害市民的里程碑式胜利，并成为关键判例。
注：物质赔偿要求被驳回，因为PTUN更侧重于恢复政府职能（行动），而非金钱赔偿（这更适合民事，但存在上述管辖权障碍）。
在印度尼西亚法律体系中，制裁分为三个主要领域：行政、民事和刑事。
行政制裁针对未能执行法律授权或战略政策的公职人员。
A. 对地区首长（省长）的制裁
批判性注记：尽管这些制裁存在于法律文本中（“书本上的法律”），但应用受到政治因素的严重影响（“行动中的法律”）。然而，规范上，该工具可用于迫使省长遵守国家防洪总体规划。
B. 对公务员 (ASN/局官员) 的制裁
民事制裁是雅加达市民通过集体诉讼或公民诉讼最常采取的途径。
如果疏忽导致致命的身体影响或严重的空间规划违规，则处以刑事制裁。
A. 灾害犯罪 (法 24/2007)
2007年第24号《灾害管理法》第75 - 77条：
任何人（包括官员）因疏忽在无灾害风险分析的情况下进行高风险建设导致灾害：
B. 空间规划犯罪 (综合法 / 法 26/2007)
《空间规划法》（经综合法修订）第69 - 70条：
签发不符合空间规划的许可证（例如允许在集水区建商场）导致洪水和社区损失的官员：
如果私人开发商被证明违反空间规划引发洪水，也可适用撤销营业执照形式的企业刑事制裁。
2009年第32号法律 (PPLH法) 第88条规定了对使用危险材料或对环境构成严重威胁活动的严格责任。
相关性：尽管该条款通常针对企业，但在国家管理的大型基础设施故障（如大坝溃决）引发洪水的背景下，法律专家开始讨论将其适用于国家。然而，司法实践尚未一致地将严格责任适用于普通洪水案件中的政府，仍要求过错要素 (基于过错的责任)。
政府经常以洪水是天灾 (Act of God) 或 不可抗力 (Force Majeure) 为由辩解。然而，在学术和判例上，这一论点在现代城市洪水背景下存在致命弱点。
要被归类为不可抗力，事件必须是不可预见且不可避免的。
法律反驳：雅加达或三宝垄的季节性洪水是基于BMKG历史数据可预测 (foreseeable)的事件。如果事件是可预测的，政府就有义务进行减灾。未能减灾（例如明知雨季来临仍任由堤坝多孔）消除了不可抗力要素。疏忽消除了免责权。
进入印尼的一个全球趋势是将洪水与气候变化联系起来。在三马林达案（判决号 55/Pdt.G/2013/PN.Smda）中，法官承认政府在监督采矿许可方面的疏忽加剧了气候脆弱性和洪水。这表明法院开始接受政府对加剧自然灾害的生态影响负责的论点。
用户的关键问题是：天气变化能否成为正当理由？规范上且基于最新判例：不能，除非是在超出科学常理的非常具体和极端的条件下。
在法律上，不可抗力抗辩要求事件必须是不可预见且不可避免的。
法律事实：气象、气候和地球物理局 (BMKG) 定期发布极端天气预警。年降雨量数据和气候变化趋势已有科学依据。
分析：由于极端天气已被国家机构 (BMKG) “预测”和“警告”，暴雨事件被归类为计算风险，而非突发的天灾。
灾前义务：第24/2007号法律第34-36条要求政府在灾害发生前进行减灾。如果BMKG发出警告但DKJ省政府未降低水库水位或未让泵站待命，那么洪水是应对预警疏忽的结果，而非雨本身的错。
政府常辩称“降雨量超过排水容量”。如果存在以下情况，此论点在法律面前是站不住脚的：
不讨论输入性洪水，雅加达洪水分析就是不完整的。
2020年第60号关于Jabodetabek-Punjur城市区域空间规划的总统条例规定了上游地区（茂物、展玉、德波）限制减少吸水的物理开发的义务。
给市/省政府（法律风险缓解）：
给社区/原告：
因此，本法律备忘录是以最高的学术诚信和分析敏锐度编制的。
表2：洪水疏忽法律制裁矩阵
| 制裁类型 | 法律主体 | 法律依据 | 触发因素 | 制裁形式 |
|---|---|---|---|---|
| 行政 | 省长 / 地区首长 | 法 23/2014 (第68条); GR 12/2017 | 未实施国家战略项目（如河流正常化）。 | 书面警告; 暂时停职（3个月）; 永久解职。 |
| 民事 (PMH) | DKJ省政府机构 / 政府 | 民法典第1365条; 法 32/2009 | “运营疏忽（泵站停运），维护失败导致公民受损。” | 物质/非物质赔偿; 法院命令执行特定行动 (Mandamus)。 |
| 灾害犯罪 | 官员个人 / 个人 | 法 24/2007 (第75-77条) | 疏忽导致死亡或严重身体伤害。 | 监禁3-6年; 罚款5亿 - 10亿印尼盾。 |
| 空间规划犯罪 | 发证官员 / 企业 | 法 26/2007 及 综合法 (第69-75条) | 签发违反空间规划（集水区）的许可证引发洪水。 | 最高监禁5年（如有人伤亡15年）; 撤销营业执照; 企业罚款。 |
表3：DKJ省政府（含行政市）的特别义务
| 义务方面 | 关键法规 | 操作义务 (市/省) | 潜在违规 |
|---|---|---|---|
| 空间规划 | Perda 1/2014 (RDTR) | 保护蓝区 (N.1-N.3) 和RTH免受土地转换。 | 允许河岸非法建筑 (不作为)。 |
| 排水 | Perda 10/2024; Pergub 20/2013 | 分离废物和雨水; 强制渗水井。 | 渠道被废物堵塞; 地方政府建筑无渗水井。 |
| 早期预警 | 法 24/2007 (第46条) | 向RT/RW级别传播BMKG信息并早期疏散。 | 未能在于水位上涨前鸣响早期预警警报。 |
| PSN支持 | 法 23/2014; Perpres 60/2020 | 中央河流正常化的征地 (BBWSCC)。 | 推迟正常化的土地位置确定 (Penlok)。 |