Analisis Komprehensif Mengenai Kerangka Hukum Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia (trilingual, EN-ID-CH)

Leave a Comment / Alert, Land Law / By
Comprehensive Analysis of the Legal Framework for Song and/or Music Royalty Payments in Indonesia

MEMORANDUM HUKUM / LEGAL MEMORANDUM / 法律备忘录

English Bahasa Indonesia 中文 (Chinese)
Re: Comprehensive Analysis of the Legal Framework for Song and/or Music Royalty Payments in Indonesia Perihal: Analisis Komprehensif Mengenai Kerangka Hukum Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia 事由: 印度尼西亚歌曲和/或音乐版税支付法律框架综合分析

I. Statement of Issues (Pokok Permasalahan / 问题陈述)

This memorandum provides a comprehensive analysis of the legal and institutional framework governing the payment of royalties for the commercial use of songs and/or music under the prevailing laws of the Republic of Indonesia. Memorandum ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur pembayaran royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 本备忘录对印度尼西亚共和国现行法律下歌曲和/或音乐商业使用的版税支付所涉及的法律和制度框架进行了全面分析。
The analysis addresses the paradigm shift from a historically fragmented and often ineffective system to a centralized, state-mandated royalty management regime. Analisis ini membahas pergeseran paradigma dari sistem yang secara historis terfragmentasi dan sering kali tidak efektif menuju rezim pengelolaan royalti yang terpusat dan diamanatkan oleh negara. 本分析旨在阐述从一个历史上分散且往往效率低下的体系，向一个由国家强制规定的中心化版税管理制度的范式转变。
For decades, the collection and distribution of music royalties in Indonesia were characterized as disorganized, leading to significant confusion among commercial users and persistent challenges for creators and rights holders seeking to secure their economic rights. This environment was described in academic literature, even recently, as a "serious problem" concerning the protection of royalties and the underlying rights they represent. The recent, highly publicized enforcement actions, such as the investigation into the "Mie Gacoan" restaurant chain for alleged copyright infringement, underscore the government's heightened focus on compliance and the material legal risks for non-compliant businesses. Selama puluhan tahun, penagihan dan distribusi royalti musik di Indonesia dicirikan sebagai tidak terorganisir, yang menyebabkan kebingungan signifikan di kalangan pengguna komersial dan tantangan terus-menerus bagi para pencipta dan pemegang hak dalam mengamankan hak ekonomi mereka. Lingkungan ini digambarkan dalam literatur akademik, bahkan baru-baru ini, sebagai "masalah serius" terkait perlindungan royalti dan hak-hak dasar yang diwakilinya. Tindakan penegakan hukum yang baru-baru ini banyak dipublikasikan, seperti penyelidikan terhadap jaringan restoran "Mie Gacoan" atas dugaan pelanggaran hak cipta, menggarisbawahi peningkatan fokus pemerintah pada kepatuhan dan risiko hukum material bagi bisnis yang tidak patuh. 数十年来，印度尼西亚音乐版税的收取和分配一直处于无序状态，导致商业用户严重混淆，创作者和权利人在寻求保障其经济权利方面也面临持续挑战。 这种环境在学术文献中（甚至在近期）被描述为在版税及其所代表的基础权利保护方面的“严重问题”。 近期备受瞩目的执法行动，例如对连锁餐厅“Mie Gacoan”涉嫌侵犯版权的调查，凸显了政府对合规性的高度重视以及不合规企业面临的重大法律风险。
In response, the Indonesian government has engineered a comprehensive, top-down legal architecture designed to create order, transparency, and legal certainty. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah merancang arsitektur hukum yang komprehensif dan bersifat top-down yang dirancang untuk menciptakan ketertiban, transparansi, dan kepastian hukum. 作为回应，印度尼西亚政府设计了一个全面的、自上而下的法律架构，旨在建立秩序、透明度和法律确定性。
This new regime, anchored by Law No. 28 of 2014 on Copyright and operationalized by subsequent government and ministerial regulations, represents a deliberate state intervention to rectify a perceived market failure in the creative industries. Rezim baru ini, yang berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dioperasionalkan oleh peraturan pemerintah dan peraturan menteri turunannya, merupakan intervensi negara yang disengaja untuk memperbaiki kegagalan pasar yang dirasakan dalam industri kreatif. 这一新制度以2014年第28号《版权法》为基础，并通过后续的政府和部长级法规加以实施，代表了国家为纠正创意产业中被感知的市场失灵而进行的深思熟虑的干预。
It fundamentally alters the rights and obligations of all stakeholders, from individual creators to multinational corporations. Hal ini secara fundamental mengubah hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan, dari pencipta perorangan hingga perusahaan multinasional. 它从根本上改变了从个人创作者到跨国公司的所有利益相关者的权利和义务。
This analysis is structured to address the following critical legal and strategic questions:
  • What are the foundational legal principles under the Indonesian Copyright Law that establish the economic rights of creators and the corresponding obligation for commercial users to pay for the use of musical works?
  • How does the current regulatory regime, specifically Government Regulation No. 56 of 2021, define "commercial use" and which specific business sectors are explicitly mandated to pay royalties?
  • What is the institutional architecture of the royalty management system, with a particular focus on the mandate, structure, and operational mechanics of the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) as the central "one-door" collection body?
  • What are the legal consequences of non-compliance, including the available civil and criminal sanctions, and what are the prescribed mechanisms for dispute resolution?
 Analisis ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dan strategis yang krusial berikut ini:
  • Apa saja prinsip-prinsip hukum fundamental di bawah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang menetapkan hak ekonomi pencipta dan kewajiban yang sepadan bagi pengguna komersial untuk membayar penggunaan karya musik?
  • Bagaimana rezim peraturan saat ini, khususnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, mendefinisikan "penggunaan komersial" dan sektor bisnis spesifik mana yang secara eksplisit diwajibkan membayar royalti?
  • Bagaimana arsitektur kelembagaan dari sistem pengelolaan royalti, dengan fokus khusus pada mandat, struktur, dan mekanisme operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan pemungut "satu pintu" yang terpusat?
  • Apa konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, termasuk sanksi perdata dan pidana yang tersedia, dan apa mekanisme yang ditentukan untuk penyelesaian sengketa?
 本分析旨在探讨以下关键的法律和战略问题：
  • 印度尼西亚《版权法》确立了创作者经济权利以及商业用户为使用音乐作品付费的相应义务，其基本法律原则是什么？
  • 当前的监管制度，特别是2021年第56号政府条例，如何定义“商业使用”，以及哪些特定商业领域被明确规定必须支付版税？
  • 版税管理体系的制度架构是怎样的？特别是作为中央“一站式”收费机构的国家集体管理组织（LMKN）的任务、结构和运作机制是什么？
  • 不合规的法律后果是什么？包括可用的民事和刑事制裁，以及规定的争议解决机制是什么？
The objective of this memorandum is to dissect this state-engineered market solution, assessing not only the letter of the law but also its practical efficacy and strategic implications for creators, rights holders, and the vast array of businesses that utilize music in their commercial operations. Tujuan dari memorandum ini adalah untuk membedah solusi pasar yang dirancang oleh negara ini, dengan menilai tidak hanya isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga efikasi praktisnya dan implikasi strategisnya bagi para pencipta, pemegang hak, dan berbagai macam bisnis yang memanfaatkan musik dalam operasi komersial mereka. 本备忘录的目标是剖析这一由国家设计的市场解决方案，不仅评估法律条文，还评估其对创作者、权利人以及在其商业运营中使用音乐的广大企业的实际效力和战略影响。

II. The Foundational Legal Framework: The Copyright Law (Kerangka Hukum Fundamental: Undang-Undang Hak Cipta / 基本法律框架：版权法)

The entire legal edifice for music royalty payments in Indonesia rests upon the foundation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hereinafter "UU Hak Cipta"). Seluruh bangunan hukum untuk pembayaran royalti musik di Indonesia bersandar pada fondasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UU Hak Cipta"). 印度尼西亚音乐版税支付的整个法律体系建立在2014年第28号《关于版权的法律》（Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta，以下简称“《版权法》”）的基础之上。
This statute represents a significant modernization of Indonesian intellectual property law, explicitly designed to replace the outdated Law No. 19 of 2002 and address the novel challenges and opportunities of the digital era. Its provisions establish the core rights, obligations, and institutional mandates that are further detailed in subsequent implementing regulations. Undang-undang ini merupakan modernisasi signifikan dari hukum kekayaan intelektual Indonesia, yang secara eksplisit dirancang untuk menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang sudah usang dan untuk menjawab tantangan serta peluang baru di era digital. Ketentuannya menetapkan hak, kewajiban, dan mandat kelembagaan inti yang selanjutnya dirinci dalam peraturan pelaksanaan turunannya. 该法规是印度尼西亚知识产权法的一次重大现代化，其明确旨在取代过时的2002年第19号法律，并应对数字时代的新挑战和机遇。 其条款确立了核心的权利、义务和制度性授权，并在后续的实施条例中作了进一步的详细规定。

A. The Paradigm Shift from the 2002 Law

UU Hak Cipta introduced several fundamental changes that strengthened the position of creators and rights holders. A primary advancement was the extension of the term of copyright protection to the life of the author plus 70 years post-mortem, aligning Indonesia more closely with international standards and providing a longer period for economic exploitation. This replaced the previous, shorter term of life plus 50 years under the 2002 law. More structurally significant, the 2014 law mandated the establishment of a national collective management system, laying the legal groundwork for the creation of the LMKN and signaling a shift from passive recognition of rights to the active construction of a market infrastructure to monetize them.

A. Pergeseran Paradigma dari Undang-Undang 2002

UU Hak Cipta memperkenalkan beberapa perubahan fundamental yang memperkuat posisi pencipta dan pemegang hak. Kemajuan utamanya adalah perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal, menyelaraskan Indonesia lebih dekat dengan standar internasional dan menyediakan periode yang lebih lama untuk eksploitasi ekonomi. Ini menggantikan jangka waktu sebelumnya yang lebih pendek, yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun di bawah undang-undang tahun 2002. Yang lebih signifikan secara struktural, undang-undang tahun 2014 mengamanatkan pembentukan sistem manajemen kolektif nasional, meletakkan dasar hukum bagi pembentukan LMKN dan menandakan pergeseran dari pengakuan pasif atas hak menjadi pembangunan aktif infrastruktur pasar untuk memonetisasinya.

A. 与2002年法律相比的范式转变

《版权法》引入了若干根本性变革，加强了创作者和权利人的地位。 一项主要进步是将版权保护期延长至作者终身及其去世后70年，使印度尼西亚更紧密地与国际标准接轨，并为经济利用提供了更长的期限。 这取代了2002年法律规定的较短的作者终身加50年的保护期。 在结构上更为重要的是，2014年的法律强制规定建立一个国家集体管理系统，为创建国家集体管理组织（LMKN）奠定了法律基础，标志着从被动承认权利转向积极构建市场基础设施以实现权利的货币化。

B. Core Principles and Definitions

UU Hak Cipta is built on several internationally recognized principles. The most fundamental of these is the principle of automatic protection, also known as the declarative principle. As stipulated in Article 1(1), copyright is an exclusive right that arises automatically once a creation is manifested in a tangible form. No formal registration is required for protection to subsist, although a registration system exists for evidentiary purposes and is a practical prerequisite for collective management.

The law provides clear definitions for key concepts in Article 1:

  • Hak Cipta (Copyright): The exclusive right of a creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is manifested in a tangible form.
  • Pencipta (Creator): A person or persons who, individually or jointly, produce a creation of a distinctive and personal character.
  • Royalti (Royalty): The remuneration for the utilization of the Economic Rights of a creation or related rights product.
  • Lisensi (License): Written permission granted by the Copyright Holder or Related Rights Owner to another party to exercise economic rights over their creation under specific conditions.

Crucially, the law establishes a clear dichotomy between two types of rights that attach to a creative work:

  • Hak Moral (Moral Rights): These rights are perpetually attached to the creator and are inalienable during their lifetime. They include the right of attribution (to have one's name included on the work) and the right of integrity (to object to modifications that are prejudicial to one's honor or reputation).
  • Hak Ekonomi (Economic Rights): These are the rights to derive economic benefit from the work. Unlike moral rights, economic rights are transferable and can be licensed. It is the exercise of these economic rights by third parties that triggers the obligation to pay royalties.

B. Prinsip-Prinsip Inti dan Definisi

UU Hak Cipta dibangun di atas beberapa prinsip yang diakui secara internasional. Yang paling mendasar adalah prinsip perlindungan otomatis, yang juga dikenal sebagai prinsip deklaratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1), hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Tidak diperlukan pendaftaran formal agar perlindungan berlaku, meskipun sistem pendaftaran ada untuk tujuan pembuktian dan merupakan prasyarat praktis untuk manajemen kolektif.

Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas untuk konsep-konsep kunci dalam Pasal 1:

  • Hak Cipta: Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
  • Pencipta: Seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
  • Royalti: Imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait.
  • Lisensi: Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu.

Secara krusial, undang-undang menetapkan dikotomi yang jelas antara dua jenis hak yang melekat pada suatu karya cipta:

  • Hak Moral: Hak-hak ini melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama hidupnya. Hak ini mencakup hak atribusi (agar namanya dicantumkan pada karya) dan hak integritas (untuk menolak modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya).
  • Hak Ekonomi: Ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan dan dapat dilisensikan. Pelaksanaan hak ekonomi inilah oleh pihak ketiga yang memicu kewajiban untuk membayar royalti.

B. 核心原则与定义

《版权法》建立在若干国际公认的原则之上。 其中最根本的是自动保护原则，也称为声明原则。 根据第1(1)条规定，版权是一项专有权利，当创作以有形形式表现出来时即自动产生。 保护的存在无需正式注册，尽管为证据目的存在注册制度，并且是集体管理的实际先决条件。

该法第1条对关键概念作出了明确定义：

  • 版权 (Hak Cipta): 创作者的专有权利，基于声明原则，在作品以有形形式表现出来后自动产生。
  • 创作者 (Pencipta): 独立或共同创作出具有独特性和个人特征作品的个人或群体。
  • 版税 (Royalti): 因利用作品或相关权产品的经济权利而获得的报酬。
  • 许可 (Lisensi): 版权持有人或相关权所有者授予他方在特定条件下对其创作行使经济权利的书面许可。

至关重要的是，法律明确区分了附属于创意作品的两种权利：

  • 人身权利 (Hak Moral): 这些权利永久附属于创作者，在其有生之年不可转让。 它们包括署名权（在作品上署名的权利）和保护作品完整权（反对有损其声誉或名誉的修改的权利）。
  • 财产权利 (Hak Ekonomi): 这些是从作品中获得经济利益的权利。 与人身权利不同，财产权利是可转让和可许可的。 正是第三方对这些财产权利的行使，触发了支付版税的义务。

C. The Scope of Economic Rights and the Licensing Obligation

The obligation to pay royalties stems directly from the exclusive economic rights granted to creators and copyright holders. Article 9(1) of UU Hak Cipta enumerates these rights, which include the exclusive right to authorize or prohibit others from performing:

  • Publication of the Creation;
  • Reproduction of the Creation in all its forms;
  • Translation of the Creation;
  • Adaptation, arrangement, or transformation of the Creation;
  • Distribution of the Creation or its copies;
  • Performance of the Creation;
  • Announcement of the Creation;
  • Communication of the Creation; and
  • Rental of the Creation.

This enumeration of exclusive rights is coupled with a clear and direct legal obligation. Article 9(2) states that any person who intends to exercise the economic rights listed above is required to obtain a license from the Creator or Copyright Holder. Further solidifying this, Article 9(3) explicitly prohibits any person from conducting unauthorized reproduction and/or commercial use of a creation without such a license.

These articles collectively form the legal bedrock for copyright infringement claims and the entire royalty payment system. They establish a clear causal link: the commercial use of a song or music constitutes an exercise of the creator's exclusive economic rights, which in turn legally requires a license, the consideration for which is the payment of royalties. The law foresaw the impracticality of individual creators managing these rights on a mass scale and therefore mandated the creation of Collective Management Organizations (LMKs) and a National Collective Management Organization (LMKN) to administer this complex system on their behalf.

C. Lingkup Hak Ekonomi dan Kewajiban Lisensi

Kewajiban membayar royalti berasal langsung dari hak ekonomi eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 9(1) UU Hak Cipta menyebutkan hak-hak ini, yang mencakup hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang orang lain melakukan:

  • Publikasi Ciptaan;
  • Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  • Penerjemahan Ciptaan;
  • Adaptasi, aransemen, atau transformasi Ciptaan;
  • Distribusi Ciptaan atau salinannya;
  • Pertunjukan Ciptaan;
  • Pengumuman Ciptaan;
  • Komunikasi Ciptaan; dan
  • Penyewaan Ciptaan.

Pencantuman hak-hak eksklusif ini digabungkan dengan kewajiban hukum yang jelas dan langsung. Pasal 9(2) menyatakan bahwa setiap orang yang bermaksud melaksanakan hak ekonomi yang tercantum di atas wajib mendapatkan lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Untuk lebih memperkuat hal ini, Pasal 9(3) secara eksplisit melarang siapa pun melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin tersebut.

Pasal-pasal ini secara kolektif membentuk landasan hukum untuk klaim pelanggaran hak cipta dan seluruh sistem pembayaran royalti. Pasal-pasal tersebut menetapkan hubungan sebab-akibat yang jelas: penggunaan komersial sebuah lagu atau musik merupakan pelaksanaan hak ekonomi eksklusif pencipta, yang pada gilirannya secara hukum memerlukan lisensi, di mana imbalannya adalah pembayaran royalti. Undang-undang ini telah mengantisipasi ketidakpraktisan bagi pencipta perorangan untuk mengelola hak-hak ini dalam skala massal dan oleh karena itu mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengelola sistem yang kompleks ini atas nama mereka.

C. 财产权范围与许可义务

支付版税的义务直接源于授予创作者和版权所有人的专有财产权利。 《版权法》第9(1)条列举了这些权利，其中包括授权或禁止他人进行以下行为的专有权利：

  • 发表作品；
  • 以各种形式复制作品；
  • 翻译作品；
  • 改编、编曲或改造作品；
  • 发行作品或其副本；
  • 表演作品；
  • 宣布作品；
  • 传播作品；以及
  • 出租作品。

这种对专有权利的列举伴随着明确而直接的法律义务。 第9(2)条规定，任何有意行使上述财产权利的人都必须从创作者或版权持有人处获得许可。 为进一步巩固这一点，第9(3)条明确禁止任何人在未获得此类许可的情况下进行未经授权的复制和/或商业使用作品。

这些条款共同构成了版权侵权索赔和整个版税支付体系的法律基石。 它们建立了一个明确的因果关系：歌曲或音乐的商业使用构成了对创作者专有财产权利的行使，这反过来又在法律上要求获得许可，而其对价就是支付版税。 法律预见到了个人创作者大规模管理这些权利的不切实际性，因此强制规定设立集体管理组织（LMK）和国家集体管理组织（LMKN），代表他们管理这一复杂系统。

III. The Royalty Management Regime: Government Regulation No. 56 of 2021 (Rezim Pengelolaan Royalti: Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 / 版税管理制度：2021年第56号政府条例)

While UU Hak Cipta provides the foundational principles, Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, hereinafter "PP 56/2021") serves as the critical enforcement lynchpin. This regulation translates the abstract legal duties of the Copyright Law into concrete, actionable obligations for a wide spectrum of businesses, effectively operationalizing the royalty system. Meskipun UU Hak Cipta memberikan prinsip-prinsip dasar, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut "PP 56/2021") berfungsi sebagai penopang penegakan hukum yang krusial. Peraturan ini menerjemahkan kewajiban hukum yang abstrak dari Undang-Undang Hak Cipta menjadi kewajiban yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk berbagai spektrum bisnis, yang secara efektif mengoperasionalkan sistem royalti. 尽管《版权法》提供了基本原则，但2021年关于歌曲和/或音乐版权版税管理的第56号政府条例（Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik，以下简称“PP 56/2021”）是关键的执行枢纽。 该条例将《版权法》中的抽象法律责任转化为广泛商业领域的具体、可操作的义务，从而有效地实施了版税制度。

A. The Absolute Obligation to Pay Royalties

The central tenet of PP 56/2021 is the establishment of an absolute and unavoidable obligation for commercial users to pay for the music they utilize. Article 3(1) of the regulation mandates that every person who engages in the commercial use of songs and/or music in the form of "public services of a commercial nature" must pay royalties to the creators, copyright holders, and/or related rights owners. Crucially, the regulation specifies that this payment must be made through the LMKN, cementing its role as the central, non-bypassable channel for all royalty transactions.

A. Kewajiban Mutlak untuk Membayar Royalti

Prinsip utama PP 56/2021 adalah penetapan kewajiban yang mutlak dan tidak dapat dihindari bagi pengguna komersial untuk membayar musik yang mereka gunakan. Pasal 3(1) dari peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk "layanan publik yang bersifat komersial" harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Yang terpenting, peraturan tersebut menetapkan bahwa pembayaran ini harus dilakukan melalui LMKN, yang memperkuat perannya sebagai saluran sentral yang tidak dapat dilewati untuk semua transaksi royalti.

A. 支付版税的绝对义务

PP 56/2021的核心宗旨是为商业用户确立了一项绝对且不可避免的义务，即为其使用的音乐付费。 该条例第3(1)条规定，任何以“商业性公共服务”形式对歌曲和/或音乐进行商业使用的人，都必须向创作者、版权持有人和/或相关权利人支付版税。 至关重要的是，该条例规定此项付款必须通过LMKN进行，从而巩固了其作为所有版税交易的中心、不可绕过的渠道的角色。

B. Defining "Commercial Use": The Scope of Applicability

A key function of PP 56/2021 is to remove ambiguity regarding what constitutes "commercial use." The regulation and its official elucidation provide a clear, though not exhaustive, list of business categories that are presumed to be using music commercially and are therefore subject to the royalty obligation. This approach creates a bright-line rule for specified sectors, shifting the burden of proof onto businesses to demonstrate compliance or exemption, and dramatically simplifying enforcement. The specific forms of "public services of a commercial nature" that are explicitly required to pay royalties are detailed below:

English Bahasa Indonesia 中文 (Chinese)
1. Commercial Seminars and Conferences 1. Seminar dan Konferensi Komersial 1. 商业研讨会和会议
2. Restaurants, Cafes, Pubs, Bars, Bistros 2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro 2. 餐厅、咖啡馆、酒馆、酒吧、小酒馆
3. Night Clubs and Discotheques 3. Kelab Malam dan Diskotek 3. 夜总会和迪斯科舞厅
4. Music Concerts 4. Konser Musik 4. 音乐会
5. Airplanes, Buses, Trains, and Ships 5. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut 5. 飞机、公共汽车、火车和轮船
6. Exhibitions and Bazaars 6. Pameran dan Bazar 6. 展览和集市
7. Cinemas 7. Bioskop 7. 电影院
8. Telephone Waiting Tones 8. Nada Tunggu Telepon 8. 电话等待音
9. Banks and Offices 9. Bank dan Kantor 9. 银行和办公室
10. Retail Stores 10. Pertokoan 10. 零售商店
11. Recreation Centers 11. Pusat Rekreasi 11. 娱乐中心
12. Television Broadcasting Institutions 12. Lembaga Penyiaran Televisi 12. 电视广播机构
13. Radio Broadcasting Institutions 13. Lembaga Penyiaran Radio 13. 广播电台机构
14. Hotels, Hotel Rooms, and Hotel Facilities 14. Hotel, Kamar Hotel, dan Fasilitas Hotel 14. 酒店、酒店客房及酒店设施
15. Karaoke Businesses 15. Usaha Karaoke 15. 卡拉OK业务

By enumerating these categories, PP 56/2021 transforms the general principle from UU Hak Cipta into a direct, non-negotiable financial obligation for defined industries, providing a clear checklist for compliance and a straightforward basis for enforcement actions.

B. Mendefinisikan "Penggunaan Komersial": Lingkup Penerapan

Fungsi utama dari PP 56/2021 adalah untuk menghilangkan ambiguitas mengenai apa yang dimaksud dengan "penggunaan komersial." Peraturan ini beserta penjelasannya memberikan daftar kategori bisnis yang jelas, meskipun tidak lengkap, yang dianggap menggunakan musik secara komersial dan oleh karena itu tunduk pada kewajiban royalti. Pendekatan ini menciptakan aturan yang tegas untuk sektor-sektor tertentu, mengalihkan beban pembuktian kepada bisnis untuk menunjukkan kepatuhan atau pengecualian, dan secara dramatis menyederhanakan penegakan hukum. Bentuk-bentuk spesifik dari "layanan publik yang bersifat komersial" yang secara eksplisit diwajibkan membayar royalti dirinci di bawah ini:

Bahasa Indonesia English 中文 (Chinese)
1. Seminar dan Konferensi Komersial 1. Commercial Seminars and Conferences 1. 商业研讨会和会议
2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro 2. Restaurants, Cafes, Pubs, Bars, Bistros 2. 餐厅、咖啡馆、酒馆、酒吧、小酒馆
3. Kelab Malam dan Diskotek 3. Night Clubs and Discotheques 3. 夜总会和迪斯科舞厅
4. Konser Musik 4. Music Concerts 4. 音乐会
5. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut 5. Airplanes, Buses, Trains, and Ships 5. 飞机、公共汽车、火车和轮船
6. Pameran dan Bazar 6. Exhibitions and Bazaars 6. 展览和集市
7. Bioskop 7. Cinemas 7. 电影院
8. Nada Tunggu Telepon 8. Telephone Waiting Tones 8. 电话等待音
9. Bank dan Kantor 9. Banks and Offices 9. 银行和办公室
10. Pertokoan 10. Retail Stores 10. 零售商店
11. Pusat Rekreasi 11. Recreation Centers 11. 娱乐中心
12. Lembaga Penyiaran Televisi 12. Television Broadcasting Institutions 12. 电视广播机构
13. Lembaga Penyiaran Radio 13. Radio Broadcasting Institutions 13. 广播电台机构
14. Hotel, Kamar Hotel, dan Fasilitas Hotel 14. Hotels, Hotel Rooms, and Hotel Facilities 14. 酒店、酒店客房及酒店设施
15. Usaha Karaoke 15. Karaoke Businesses 15. 卡拉OK业务

Dengan menyebutkan kategori-kategori ini, PP 56/2021 mengubah prinsip umum dari UU Hak Cipta menjadi kewajiban keuangan yang langsung dan tidak dapat dinegosiasikan bagi industri yang telah ditentukan, menyediakan daftar periksa yang jelas untuk kepatuhan dan dasar yang lugas untuk tindakan penegakan hukum.

B. 定义“商业使用”：适用范围

PP 56/2021的一个关键功能是消除关于何为“商业使用”的模糊性。 该条例及其官方解释提供了一个清晰但非详尽的商业类别清单，这些类别被推定为商业性使用音乐，因此负有版税义务。 这种方法为特定行业创建了明确的规则，将证明合规或豁免的举证责任转移给企业，并极大地简化了执法。 被明确要求支付版税的“商业性公共服务”的具体形式详列如下：

中文 (Chinese) English Bahasa Indonesia
1. 商业研讨会和会议 1. Commercial Seminars and Conferences 1. Seminar dan Konferensi Komersial
2. 餐厅、咖啡馆、酒馆、酒吧、小酒馆 2. Restaurants, Cafes, Pubs, Bars, Bistros 2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro
3. 夜总会和迪斯科舞厅 3. Night Clubs and Discotheques 3. Kelab Malam dan Diskotek
4. 音乐会 4. Music Concerts 4. Konser Musik
5. 飞机、公共汽车、火车和轮船 5. Airplanes, Buses, Trains, and Ships 5. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut
6. 展览和集市 6. Exhibitions and Bazaars 6. Pameran dan Bazar
7. 电影院 7. Cinemas 7. Bioskop
8. 电话等待音 8. Telephone Waiting Tones 8. Nada Tunggu Telepon
9. 银行和办公室 9. Banks and Offices 9. Bank dan Kantor
10. 零售商店 10. Retail Stores 10. Pertokoan
11. 娱乐中心 11. Recreation Centers 11. Pusat Rekreasi
12. 电视广播机构 12. Television Broadcasting Institutions 12. Lembaga Penyiaran Televisi
13. 广播电台机构 13. Radio Broadcasting Institutions 13. Lembaga Penyiaran Radio
14. 酒店、酒店客房及酒店设施 14. Hotels, Hotel Rooms, and Hotel Facilities 14. Hotel, Kamar Hotel, dan Fasilitas Hotel
15. 卡拉OK业务 15. Karaoke Businesses 15. Usaha Karaoke

通过列举这些类别，PP 56/2021将《版权法》的一般原则转变为特定行业的直接、不可协商的财务义务，为合规提供了明确的清单，并为执法行动提供了直接的依据。

IV. Institutional Architecture and Operational Mechanisms (Arsitektur Kelembagaan dan Mekanisme Operasional / 机构架构与运作机制)

The Indonesian government has engineered a highly structured, two-tiered institutional framework to manage the music royalty market. This framework is presided over by the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), a quasi-regulatory body, which in turn oversees a number of individual Lembaga Manajemen Kolektif (LMKs). The precise operational mechanics of this system are detailed in Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2022 (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022, hereinafter "Permenkumham 9/2022"), which serves as the implementing regulation for PP 56/2021. Pemerintah Indonesia telah merancang kerangka kelembagaan dua tingkat yang sangat terstruktur untuk mengelola pasar royalti musik. Kerangka kerja ini dipimpin oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebuah badan kuasi-regulator, yang pada gilirannya mengawasi sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) perorangan. Mekanisme operasional yang tepat dari sistem ini dirinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Permenkumham 9/2022"), yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana untuk PP 56/2021. 印度尼西亚政府设计了一个高度结构化的双层制度框架来管理音乐版税市场。 该框架由一个准监管机构——国家集体管理组织（LMKN）主持，该组织又监督着多个独立的集体管理组织（LMK）。 该系统的精确运作机制在2022年第9号法律和人权部长条例（Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022，以下简称“Permenkumham 9/2022”）中有详细规定，该条例是PP 56/2021的实施条例。

A. The Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN): A Quasi-Regulator

The LMKN was established pursuant to the mandate in UU Hak Cipta and formally designated as the sole entity for royalty collection through the "one-door system" concept, an agreement solidified among stakeholders in the 2019 "Deklarasi Bali". Its role transcends that of a simple collection society; it functions as a quasi-regulator, wielding significant authority delegated by the Ministry of Law and Human Rights to govern the entire ecosystem.

A critical feature of its structure is that LMKN is not a monolithic entity. It comprises two distinct commissions, ensuring balanced representation for the different layers of rights holders in a musical work:

  • LMKN Pencipta: A commission representing the interests of Creators (composers, lyricists).
  • LMKN Pemilik Hak Terkait: A commission representing the interests of Related Rights Owners (performers, producers of phonograms).

Under Permenkumham 9/2022, the tasks and authorities (tugas dan wewenang) of LMKN are extensive and regulatory in nature. They include:

  • Collecting, aggregating, and distributing royalties from all commercial users.
  • Formulating and enforcing a code of ethics for all LMKs.
  • Submitting binding recommendations to the Minister of Law and Human Rights regarding the issuance or revocation of operational permits for LMKs.
  • Establishing the definitive systems and procedures for royalty calculation and distribution.
  • Acting as a mediator in disputes concerning royalty distribution between LMKs and their members.
  • Managing a central database of songs and music, the Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).
  • Submitting performance and audited financial reports to the Minister.

A. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN): Sebuah Kuasi-Regulator

LMKN didirikan berdasarkan mandat dalam UU Hak Cipta dan secara resmi ditunjuk sebagai satu-satunya entitas untuk penagihan royalti melalui konsep "sistem satu pintu", sebuah kesepakatan yang dikukuhkan di antara para pemangku kepentingan dalam "Deklarasi Bali" tahun 2019. Perannya melampaui peran lembaga penagihan sederhana; ia berfungsi sebagai kuasi-regulator, yang memegang wewenang signifikan yang didelegasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur seluruh ekosistem.

Fitur kritis dari strukturnya adalah bahwa LMKN bukanlah entitas monolitik. LMKN terdiri dari dua komisi yang berbeda, memastikan representasi yang seimbang untuk berbagai lapisan pemegang hak dalam sebuah karya musik:

  • LMKN Pencipta: Sebuah komisi yang mewakili kepentingan para Pencipta (komposer, penulis lirik).
  • LMKN Pemilik Hak Terkait: Sebuah komisi yang mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait (penampil, produser fonogram).

Di bawah Permenkumham 9/2022, tugas dan wewenang LMKN sangat luas dan bersifat regulasi. Tugas dan wewenang tersebut meliputi:

  • Menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari semua pengguna komersial.
  • Merumuskan dan menegakkan kode etik untuk semua LMK.
  • Mengajukan rekomendasi yang mengikat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penerbitan atau pencabutan izin operasional untuk LMK.
  • Menetapkan sistem dan prosedur definitif untuk perhitungan dan distribusi royalti.
  • Bertindak sebagai mediator dalam sengketa mengenai distribusi royalti antara LMK dan anggotanya.
  • Mengelola pusat data lagu dan/atau musik, yaitu Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).
  • Menyerahkan laporan kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Menteri.

A. 国家集体管理组织（LMKN）：一个准监管机构

LMKN是根据《版权法》的授权而设立的，并通过2019年“巴厘宣言”中利益相关者达成的协议，被正式指定为通过“一站式系统”概念进行版税征收的唯一实体。 其角色超越了简单的收费协会；它作为一个准监管机构运作，行使由法律和人权部授予的重大权力，以管理整个生态系统。

其结构的一个关键特征是LMKN并非一个单一实体。 它由两个不同的委员会组成，确保音乐作品中不同层次权利持有人的均衡代表：

  • LMKN创作者委员会: 代表创作者（作曲家、作词家）利益的委员会。
  • LMKN相关权所有者委员会: 代表相关权所有者（表演者、录音制品制作者）利益的委员会。

根据Permenkumham 9/2022，LMKN的任务和权力（tugas dan wewenang）是广泛且具有监管性质的。 它们包括：

  • 从所有商业用户处收取、汇总和分配版税。
  • 为所有LMK制定并执行道德准则。
  • 就LMK运营许可证的颁发或撤销向法律和人权部长提交有约束力的建议。
  • 建立版税计算和分配的最终系统和程序。
  • 在LMK与其成员之间关于版税分配的争议中担任调解人。
  • 管理一个歌曲和音乐的中央数据库，即歌曲和/或音乐信息系统（SILM）。
  • 向部长提交业绩和经审计的财务报告。

B. The "One-Door System": Licensing, Collection, and Distribution

The "one-door system" is the operational core of the royalty regime, centralizing key functions within LMKN to eliminate the confusion of the previous, fragmented model.

  • Licensing: A commercial user must apply for a license to use music directly through LMKN, often via a digital portal. LMKN processes the application and coordinates the license which covers the rights managed by the various LMKs under its purview. The planned implementation of QR code-based digital licenses aims to further streamline verification and enforcement.
  • Collection: LMKN is the only institution authorized to collect royalties from commercial users. This prevents individual LMKs from approaching businesses directly, which was a major source of confusion in the past. All payments are made to a central LMKN account.
  • Distribution: The royalties collected by LMKN are allocated according to a prescribed formula. After deducting operational costs, the funds are distributed to the individual creators and rights holders through their respective LMKs, based on usage data reported to the SILM. For rights holders who are not members of any LMK or whose identity is unknown, LMKN is required to hold their share of royalties for a period of two years, during which it must announce the availability of these funds.

B. "Sistem Satu Pintu": Lisensi, Penagihan, dan Distribusi

"Sistem satu pintu" adalah inti operasional dari rezim royalti, yang memusatkan fungsi-fungsi kunci di dalam LMKN untuk menghilangkan kebingungan dari model sebelumnya yang terfragmentasi.

  • Lisensi: Pengguna komersial harus mengajukan lisensi untuk menggunakan musik langsung melalui LMKN, seringkali melalui portal digital. LMKN memproses aplikasi dan mengoordinasikan lisensi yang mencakup hak-hak yang dikelola oleh berbagai LMK di bawah wewenangnya. Implementasi lisensi digital berbasis kode QR yang direncanakan bertujuan untuk lebih menyederhanakan verifikasi dan penegakan.
  • Penagihan: LMKN adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menarik royalti dari pengguna komersial. Hal ini mencegah LMK perorangan mendekati bisnis secara langsung, yang merupakan sumber kebingungan utama di masa lalu. Semua pembayaran dilakukan ke rekening pusat LMKN.
  • Distribusi: Royalti yang ditarik oleh LMKN dialokasikan sesuai dengan formula yang ditentukan. Setelah dikurangi biaya operasional, dana tersebut didistribusikan kepada pencipta dan pemegang hak perorangan melalui LMK masing-masing, berdasarkan data penggunaan yang dilaporkan ke SILM. Bagi pemegang hak yang bukan anggota LMK mana pun atau yang identitasnya tidak diketahui, LMKN wajib menyimpan bagian royalti mereka selama dua tahun, di mana selama itu LMKN harus mengumumkan ketersediaan dana tersebut.

B. “一站式系统”：许可、收费和分配

“一站式系统”是版税制度的运作核心，将关键功能集中在LMKN内部，以消除以往分散模式造成的混乱。

  • 许可： 商业用户必须直接通过LMKN申请音乐使用许可，通常通过数字门户进行。 LMKN处理申请并协调许可，该许可涵盖其管辖下的各个LMK管理的权利。 计划实施的基于二维码的数字许可证旨在进一步简化验证和执行。
  • 收费： LMKN是唯一有权向商业用户收取版税的机构。 这可以防止个别LMK直接与企业接触，这是过去造成混乱的一个主要原因。 所有付款都付至一个中央LMKN账户。
  • 分配： LMKN收取的版税根据规定的公式进行分配。 在扣除运营成本后，资金将根据向SILM报告的使用数据，通过各自的LMK分配给个人创作者和权利人。 对于非任何LMK成员或身份不明的权利人，LMKN必须将其版税份额保留两年，在此期间必须公告这些资金的可用性。

C. Governance and Accountability: Operational and Reserve Funds

The system incorporates specific mechanisms for financial governance and accountability.

Operational Funds: To ensure that the majority of funds reach the rights holders, LMKN and the LMKs are permitted to use a maximum of 20% of the total royalties collected annually for their operational costs. The allocation of this operational fund between LMKN and the various LMKs is determined by a mutual agreement and is based on an approved annual budget.

Reserve Funds (Dana Cadangan): Royalties that remain unclaimed after the two-year holding period are transferred to a reserve fund. This fund is not for profit but is designated for social and industry-development purposes, such as music education, social security for LMK members, and public outreach on copyright matters. The use of the reserve fund is subject to a mandatory annual audit by an independent public accountant, the results of which must be publicly announced. This structure provides a transparent and socially beneficial use for otherwise orphaned funds.

C. Tata Kelola dan Akuntabilitas: Dana Operasional dan Dana Cadangan

Sistem ini menggabungkan mekanisme khusus untuk tata kelola keuangan dan akuntabilitas.

Dana Operasional: Untuk memastikan bahwa sebagian besar dana sampai kepada pemegang hak, LMKN dan LMK diizinkan menggunakan maksimal 20% dari total royalti yang ditarik setiap tahun untuk biaya operasional mereka. Alokasi dana operasional ini antara LMKN dan berbagai LMK ditentukan oleh kesepakatan bersama dan didasarkan pada anggaran tahunan yang disetujui.

Dana Cadangan: Royalti yang tidak diklaim setelah periode penyimpanan dua tahun dialihkan ke dana cadangan. Dana ini bukan untuk keuntungan tetapi ditujukan untuk tujuan sosial dan pengembangan industri, seperti pendidikan musik, jaminan sosial untuk anggota LMK, dan sosialisasi publik mengenai masalah hak cipta. Penggunaan dana cadangan tunduk pada audit tahunan wajib oleh akuntan publik independen, yang hasilnya harus diumumkan kepada publik. Struktur ini menyediakan penggunaan yang transparan dan bermanfaat secara sosial untuk dana yang jika tidak demikian akan menjadi dana yatim.

C. 治理与问责：运营资金与储备资金

该系统包含了具体的财务治理和问责机制。

运营资金： 为确保大部分资金到达权利人手中，LMKN和LMK被允许使用每年收取的总版税的最多20%作为其运营成本。 此运营资金在LMKN和各个LMK之间的分配由共同协议决定，并基于批准的年度预算。

储备资金 (Dana Cadangan): 在两年持有期后仍无人认领的版税将转入储备基金。 该基金不以营利为目的，而是指定用于社会和行业发展目的，如音乐教育、LMK成员的社会保障以及关于版权事务的公众宣传。 储备基金的使用必须接受独立公共会计师的强制性年度审计，其结果必须公开发布。 这种结构为无人认领的资金提供了透明且有益于社会的使用方式。

V. Enforcement and Dispute Resolution (Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa / 执法与争议解决)

The Indonesian legal framework for music royalties is fortified by a robust enforcement regime that combines significant deterrents with mechanisms designed to encourage resolution and compliance. The consequences for non-compliance are detailed primarily in Chapter XVII of UU Hak Cipta. Kerangka hukum Indonesia untuk royalti musik diperkuat oleh rezim penegakan yang kuat yang menggabungkan deterrent yang signifikan dengan mekanisme yang dirancang untuk mendorong penyelesaian dan kepatuhan. Konsekuensi ketidakpatuhan dirinci terutama dalam Bab XVII UU Hak Cipta. 印度尼西亚的音乐版税法律框架通过一个强有力的执法制度得到加强，该制度结合了重大的威慑措施和旨在鼓励解决与合规的机制。 不合规的后果主要在《版权法》第十七章中有详细规定。

A. Civil and Criminal Sanctions

The law provides for both civil and criminal recourse against infringers of economic rights. While rights holders can initiate civil lawsuits to claim compensatory damages for losses incurred due to unauthorized use, the criminal sanctions serve as the primary deterrent.

Article 113 of UU Hak Cipta outlines severe criminal penalties for the unauthorized commercial use of a copyrighted work. Depending on the nature of the infringement, a violation can result in imprisonment for up to four years and/or a fine of up to Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah). The application of these sanctions is not merely theoretical. There have been documented cases where business owners, particularly in the karaoke industry, have faced criminal prosecution and conviction for failing to pay royalties. More recently, public attention was drawn to the "Mie Gacoan" case, where a popular restaurant chain was investigated for alleged copyright infringement, highlighting that enforcement extends across all sectors listed in PP 56/2021.

A. Sanksi Perdata dan Pidana

Undang-undang menyediakan jalur hukum perdata dan pidana terhadap pelanggar hak ekonomi. Meskipun pemegang hak dapat memulai gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan tanpa izin, sanksi pidana berfungsi sebagai deterrent utama.

Pasal 113 UU Hak Cipta menguraikan sanksi pidana yang berat untuk penggunaan komersial tanpa izin atas karya berhak cipta. Tergantung pada sifat pelanggarannya, suatu pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Penerapan sanksi ini tidak hanya bersifat teoretis. Terdapat kasus-kasus yang terdokumentasi di mana pemilik bisnis, terutama di industri karaoke, telah menghadapi tuntutan pidana dan hukuman karena gagal membayar royalti. Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada kasus "Mie Gacoan", di mana sebuah jaringan restoran populer diselidiki atas dugaan pelanggaran hak cipta, yang menyoroti bahwa penegakan hukum meluas ke semua sektor yang terdaftar di PP 56/2021.

A. 民事与刑事制裁

法律规定了针对经济权利侵权者的民事和刑事追索权。 虽然权利人可以提起民事诉讼，要求对因未经授权使用而造成的损失进行赔偿，但刑事制裁是主要的威慑手段。

《版权法》第113条概述了对未经授权商业使用受版权保护作品的严厉刑事处罚。 根据侵权的性质，违法行为可导致最高四年的监禁和/或最高1,000,000,000印尼盾（十亿印尼盾）的罚款。 这些制裁的应用不仅仅是理论上的。 有记录在案的案例显示，企业主，特别是在卡拉OK行业，因未支付版税而面临刑事起诉和定罪。 最近，公众的注意力被吸引到“Mie Gacoan”案上，一家受欢迎的连锁餐厅因涉嫌侵犯版权而受到调查，这突出表明执法范围已扩展到PP 56/2021中列出的所有行业。

B. The "Mediation First" Doctrine

Despite the severity of the potential penalties, the enforcement framework incorporates a distinct philosophy that prioritizes negotiated outcomes over punitive action. This is embodied in the "mediation first" doctrine. Article 95(4) of UU Hak Cipta establishes a mandatory procedural filter for certain infringement claims. It stipulates that before a criminal complaint can be processed, the parties must first undergo a mediation process. This requirement forces engagement between the rights holder (often represented by an LMK or LMKN) and the alleged infringer, providing a formal opportunity to resolve the dispute—typically through the payment of outstanding royalties and the acquisition of a proper license—without resorting to the criminal justice system.

This preference for alternative dispute resolution is also embedded within the institutional structure itself. LMKN is explicitly empowered by Permenkumham 9/2022 to act as a mediator in disputes arising from the distribution of royalties between LMKs and their members. This tiered strategy employs the "iron fist" of harsh criminal sanctions to ensure the royalty obligation is taken seriously, while simultaneously requiring the use of the "velvet glove" of mediation as the primary tool for achieving compliance and making rights holders whole.

B. Doktrin "Mediasi Terlebih Dahulu"

Meskipun sanksi potensialnya berat, kerangka penegakan hukum menggabungkan filosofi yang berbeda yang memprioritaskan hasil negosiasi daripada tindakan hukuman. Hal ini diwujudkan dalam doktrin "mediasi terlebih dahulu". Pasal 95(4) UU Hak Cipta menetapkan filter prosedural wajib untuk klaim pelanggaran tertentu. Pasal tersebut menetapkan bahwa sebelum laporan pidana dapat diproses, para pihak harus terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Persyaratan ini memaksa adanya keterlibatan antara pemegang hak (sering diwakili oleh LMK atau LMKN) dan terduga pelanggar, memberikan kesempatan formal untuk menyelesaikan sengketa—biasanya melalui pembayaran royalti yang tertunggak dan perolehan lisensi yang layak—tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana.

Preferensi untuk penyelesaian sengketa alternatif ini juga tertanam dalam struktur kelembagaan itu sendiri. LMKN secara eksplisit diberdayakan oleh Permenkumham 9/2022 untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa yang timbul dari distribusi royalti antara LMK dan anggotanya. Strategi berjenjang ini menggunakan "tangan besi" sanksi pidana yang keras untuk memastikan kewajiban royalti dianggap serius, sambil secara bersamaan mensyaratkan penggunaan "sarung tangan beludru" mediasi sebagai alat utama untuk mencapai kepatuhan dan memulihkan hak-hak pemegang hak.

B. “调解优先”原则

尽管潜在的处罚很严厉，但执法框架包含了一种独特的理念，即优先考虑协商结果而非惩罚性行动。 这体现在“调解优先”原则中。 《版权法》第95(4)条为某些侵权索赔设立了强制性的程序过滤器。 它规定，在处理刑事申诉之前，双方必须首先进行调解程序。 这一要求迫使权利人（通常由LMK或LMKN代表）与被指控的侵权人进行接触，提供了一个正式的机会来解决争议——通常是通过支付未付版税和获得适当许可——而无需诉诸刑事司法系统。

这种对替代性争议解决的偏好也嵌入在制度结构本身之中。 Permenkumham 9/2022明确授权LMKN在LMK与其成员之间因版税分配而产生的争议中担任调解人。 这种分层策略采用了严厉刑事制裁的“铁拳”，以确保版税义务得到认真对待，同时要求使用调解的“天鹅绒手套”作为实现合规和使权利人获得补偿的主要工具。

VI. Critical Analysis and Strategic Recommendations (Analisis Kritis dan Rekomendasi Strategis / 批判性分析与战略建议)

The new legal regime for music royalties in Indonesia is a structurally ambitious and comprehensive attempt to create a functional, transparent, and equitable market. However, its implementation is not without practical challenges and strategic complexities. A critical analysis reveals potential friction points and underscores the need for proactive risk management by all stakeholders. Rezim hukum baru untuk royalti musik di Indonesia adalah upaya yang ambisius secara struktural dan komprehensif untuk menciptakan pasar yang fungsional, transparan, dan adil. Namun, implementasinya tidak terlepas dari tantangan praktis dan kompleksitas strategis. Analisis kritis mengungkap titik-titik gesekan potensial dan menggarisbawahi perlunya manajemen risiko proaktif oleh semua pemangku kepentingan. 印度尼西亚新的音乐版税法律制度是一项在结构上雄心勃勃且全面的尝试，旨在创建一个功能齐全、透明和公平的市场。 然而，其实施并非没有实际挑战和战略复杂性。 一项批判性分析揭示了潜在的摩擦点，并强调了所有利益相关者进行主动风险管理的必要性。

A. Academic Critique and Practical Challenges

While the centralized "one-door system" has been lauded for bringing clarity, it has also faced criticism for its potential rigidity and implementation gaps. Academic analysis published after the enactment of PP 56/2021 has highlighted specific concerns. For instance, the prescribed royalty calculation method for private radio broadcasting, which is based on the results of public accountant audits of revenue, has been critiqued as being less efficient and more burdensome than previous cumulative payment methods. This suggests that a one-size-fits-all approach may not be optimal for all of the diverse sectors covered by the regulation.

Furthermore, the government itself appears to recognize the potential for the tariff structure to be overly burdensome on smaller enterprises. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) has publicly stated that there are mechanisms for providing relief or tariff exemptions for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM), who can formally apply for such considerations. This acknowledges that the standardized system requires a degree of flexibility to avoid stifling smaller economic actors.

A significant legal ambiguity persists regarding live performances: the law does not explicitly state whether the performer, the event organizer, or the venue is the "user" responsible for royalty payments. A recent Commercial Court ruling in the case involving performer Agnez Mo placed the ultimate responsibility on the performer, a decision that, if upheld, could significantly shift legal risks within the live music industry.

Finally, despite a substantial increase in total royalties collected—from Rp 400 million to over Rp 200 billion annually—many individual musicians report receiving only nominal amounts, raising questions about the efficiency and fairness of the distribution process. This has led to calls for reform, including proposals for the government to directly fund LMKN's operational costs to maximize the funds distributed to creators.

A. Kritik Akademis dan Tantangan Praktis

Meskipun "sistem satu pintu" yang terpusat dipuji karena membawa kejelasan, sistem ini juga menghadapi kritik karena potensi kekakuan dan celah implementasinya. Analisis akademis yang diterbitkan setelah berlakunya PP 56/2021 telah menyoroti kekhawatiran spesifik. Sebagai contoh, metode perhitungan royalti yang ditentukan untuk penyiaran radio swasta, yang didasarkan pada hasil audit akuntan publik atas pendapatan, telah dikritik karena kurang efisien dan lebih memberatkan daripada metode pembayaran kumulatif sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua mungkin tidak optimal untuk semua sektor yang beragam yang dicakup oleh peraturan tersebut.

Selain itu, pemerintah sendiri tampaknya mengakui potensi struktur tarif yang terlalu memberatkan bagi usaha kecil. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyatakan secara terbuka bahwa ada mekanisme untuk memberikan keringanan atau pembebasan tarif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dapat secara resmi mengajukan pertimbangan tersebut. Ini mengakui bahwa sistem yang terstandardisasi memerlukan tingkat fleksibilitas untuk menghindari menghambat pelaku ekonomi yang lebih kecil.

Ambiguitas hukum yang signifikan masih ada terkait pertunjukan langsung: undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan apakah penampil, penyelenggara acara, atau tempat acara adalah "pengguna" yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Putusan Pengadilan Niaga baru-baru ini dalam kasus yang melibatkan penampil Agnez Mo menempatkan tanggung jawab utama pada penampil, sebuah keputusan yang, jika ditegakkan, dapat secara signifikan menggeser risiko hukum dalam industri musik live.

Akhirnya, meskipun ada peningkatan substansial dalam total royalti yang ditarik—dari Rp 400 juta menjadi lebih dari Rp 200 miliar per tahun—banyak musisi perorangan melaporkan hanya menerima jumlah nominal, yang menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan keadilan proses distribusi. Hal ini telah menyebabkan seruan untuk reformasi, termasuk usulan agar pemerintah mendanai langsung biaya operasional LMKN untuk memaksimalkan dana yang didistribusikan kepada para pencipta.

A. 学术批评与实践挑战

尽管集中的“一站式系统”因其带来的清晰性而备受赞誉，但它也因其潜在的僵化和实施差距而受到批评。 在PP 56/2021颁布后发表的学术分析突显了具体的担忧。 例如，为私人广播规定的版税计算方法，基于公共会计师对收入的审计结果，被批评为比以前的累积支付方法效率更低、更繁琐。 这表明，一刀切的方法可能不适用于该法规涵盖的所有不同行业。

此外，政府本身似乎也认识到关税结构可能对小型企业过于繁重。 知识产权总局（DJKI）已公开表示，有机制为微型、小型和中型企业（MSMEs/UMKM）提供减免或关税豁免，这些企业可以正式申请此类考虑。 这承认了标准化系统需要一定程度的灵活性，以避免扼杀较小的经济参与者。

关于现场表演，一个重大的法律模糊性仍然存在：法律没有明确规定表演者、活动组织者还是场地是负责支付版税的“使用者”。 最近商事法院在一宗涉及表演者Agnez Mo的案件中的裁决将最终责任归于表演者，这一决定如果得以维持，可能会显著改变现场音乐产业内的法律风险。

最后，尽管收取的总版税大幅增加——从每年4亿印尼盾增至超过2000亿印尼盾——但许多个人音乐家报告说只收到了名义上的金额，这引发了关于分配过程效率和公平性的问题。 这导致了改革的呼声，包括建议政府直接资助LMKN的运营成本，以最大限度地将资金分配给创作者。

B. Risk Mitigation and Best Practices for Stakeholders

The success of this complex public law framework ultimately depends on the interplay between state regulation and sophisticated private action. Stakeholders cannot afford to be passive participants; they must adopt proactive strategies to ensure compliance and protect their interests.

For Commercial Users: The primary imperative is proactive compliance. Business owners and managers must first conduct a self-assessment to determine if their operations fall within the categories enumerated in PP 56/2021. If so, they must engage with LMKN to secure a proper license. Relying on music purported to be "no copyright" or "royalty-free" without rigorous verification of the source and its licensing terms is a significant legal risk, as the obligation to pay royalties extends to foreign music protected by copyright in Indonesia. The only safe alternatives are to use music from verified royalty-free libraries that permit commercial use, commission original music, or operate without music.

For Creators and Rights Holders: The "one-door system" makes membership in an appropriate, government-licensed LMK essential. Since LMKN distributes royalties through LMKs, individual creators, performers, and producers who are not members of a relevant LMK will find it practically impossible to receive the royalties collected on their behalf.

The Enduring Importance of Private Contracts: The new legal regime establishes a mandatory public law framework, but it does not and cannot eliminate the need for robust private law solutions. As legal scholars advise, it remains crucial for parties to utilize detailed licensing agreements. The state-run system provides a floor, not a ceiling. It sets the non-negotiable minimums (i.e., payment must be made through LMKN according to set tariffs). However, for complex commercial arrangements—such as a major international concert tour, a bespoke music streaming service for a hotel chain, or a high-value advertising campaign—the standard tariffs and procedures are insufficient. A private contract remains the essential tool to govern critical terms such as warranties, indemnities, specific usage limitations, territory, duration, and preferred dispute resolution mechanisms (e.g., arbitration). Stakeholders who proactively use private contracts to supplement the public regulatory framework will be far better positioned to manage their specific risks and commercial relationships.

B. Mitigasi Risiko dan Praktik Terbaik bagi Pemangku Kepentingan

Keberhasilan kerangka hukum publik yang kompleks ini pada akhirnya bergantung pada interaksi antara regulasi negara dan tindakan swasta yang canggih. Para pemangku kepentingan tidak bisa menjadi peserta pasif; mereka harus mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kepatuhan dan melindungi kepentingan mereka.

Bagi Pengguna Komersial: Imperatif utama adalah kepatuhan proaktif. Pemilik dan manajer bisnis harus terlebih dahulu melakukan penilaian mandiri untuk menentukan apakah operasi mereka termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam PP 56/2021. Jika ya, mereka harus berurusan dengan LMKN untuk mendapatkan lisensi yang layak. Mengandalkan musik yang diklaim "tanpa hak cipta" atau "bebas royalti" tanpa verifikasi yang ketat terhadap sumber dan syarat lisensinya merupakan risiko hukum yang signifikan, karena kewajiban membayar royalti juga berlaku untuk musik asing yang dilindungi hak cipta di Indonesia. Satu-satunya alternatif yang aman adalah menggunakan musik dari perpustakaan bebas royalti terverifikasi yang mengizinkan penggunaan komersial, memesan musik orisinal, atau beroperasi tanpa musik.

Bagi Pencipta dan Pemegang Hak: "Sistem satu pintu" membuat keanggotaan di LMK yang sesuai dan berlisensi pemerintah menjadi esensial. Karena LMKN mendistribusikan royalti melalui LMK, para pencipta, penampil, dan produser perorangan yang bukan anggota LMK yang relevan akan merasa praktis mustahil untuk menerima royalti yang ditarik atas nama mereka.

Pentingnya Kontrak Privat yang Berkelanjutan: Rezim hukum baru ini menetapkan kerangka hukum publik yang wajib, tetapi tidak menghilangkan dan tidak dapat menghilangkan kebutuhan akan solusi hukum privat yang kuat. Sebagaimana disarankan oleh para ahli hukum, tetap penting bagi para pihak untuk menggunakan perjanjian lisensi yang terperinci. Sistem yang dikelola negara menyediakan dasar, bukan langit-langit. Sistem ini menetapkan standar minimum yang tidak dapat dinegosiasikan (yaitu, pembayaran harus dilakukan melalui LMKN sesuai dengan tarif yang ditetapkan). Namun, untuk pengaturan komersial yang kompleks—seperti tur konser internasional besar, layanan streaming musik pesanan untuk jaringan hotel, atau kampanye iklan bernilai tinggi—tarif dan prosedur standar tidaklah cukup. Kontrak privat tetap menjadi alat penting untuk mengatur persyaratan kritis seperti jaminan, ganti rugi, batasan penggunaan spesifik, wilayah, durasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih disukai (misalnya, arbitrase). Pemangku kepentingan yang secara proaktif menggunakan kontrak privat untuk melengkapi kerangka peraturan publik akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mengelola risiko spesifik dan hubungan komersial mereka.

B. 利益相关者的风险缓解和最佳实践

这个复杂的公法框架的成功最终取决于国家监管和成熟的私人行动之间的相互作用。 利益相关者不能成为被动的参与者；他们必须采取主动策略以确保合规并保护自身利益。

对商业用户而言： 首要任务是主动合规。 企业主和管理者必须首先进行自我评估，以确定其运营是否属于PP 56/2021中列举的类别。 如果是，他们必须与LMKN接触以获得适当的许可。 依赖声称“无版权”或“免版税”的音乐而未严格核实其来源和许可条款是重大的法律风险，因为支付版税的义务也延伸到在印度尼西亚受版权保护的外国音乐。 唯一安全的替代方案是使用来自经核实的、允许商业使用的免版税音乐库的音乐、委托创作原创音乐，或者在没有音乐的情况下运营。

对创作者和权利人而言： “一站式系统”使得成为一个合适的、有政府许可的LMK的成员至关重要。 由于LMKN通过LMK分配版税，那些不是相关LMK成员的个人创作者、表演者和制作人会发现，要收到代表他们收取的版税几乎是不可能的。

私人合同的持久重要性： 新的法律制度建立了一个强制性的公法框架，但它不能也无法消除对强有力的私法解决方案的需求。 正如法律学者所建议的，各方利用详细的许可协议仍然至关重要。 国家运营的系统提供了一个下限，而非上限。 它设定了不可协商的最低标准（即，必须根据设定的费率通过LMKN付款）。 然而，对于复杂的商业安排——例如大型国际巡回演唱会、为连锁酒店定制的音乐流媒体服务或高价值广告活动——标准费率和程序是不够的。 私人合同仍然是管理关键条款（如保证、赔偿、具体使用限制、地域、期限和首选争议解决机制，如仲裁）的重要工具。 主动使用私人合同来补充公共监管框架的利益相关者将能够更好地管理其特定风险和商业关系。

Appendix A: Illustrative Example of the Royalty Payment and Distribution Flow (Lampiran A: Contoh Ilustratif Alur Pembayaran dan Distribusi Royalti / 附录A：版税支付与分配流程示例)

To provide a practical understanding of the royalty management system, this appendix presents a simplified, hypothetical scenario illustrating the flow of funds from a commercial user to the individual rights holders. Untuk memberikan pemahaman praktis tentang sistem pengelolaan royalti, lampiran ini menyajikan skenario hipotetis yang disederhanakan yang mengilustrasikan alur dana dari pengguna komersial ke pemegang hak perorangan. 为便于实际理解版税管理系统，本附录提供一个简化的假设情景，说明资金从商业用户流向个人权利持有者的过程。

Scenario: "Kafe Harmoni" is a small café with 20 seats that plays recorded music to enhance the customer experience. The café plays a popular song titled "Melodi Senja." The rights to this song are held by three separate parties:

  • Pencipta (Creator): The songwriter who wrote the lyrics and composed the music.
  • Pelaku Pertunjukan (Performer): The singer who performed the song for the recording.
  • Produser Fonogram (Phonogram Producer): The record label that financed and produced the sound recording.

Each of these rights holders is a member of their respective government-licensed LMK.

Skenario: "Kafe Harmoni" adalah sebuah kafe kecil dengan 20 kursi yang memutar musik rekaman untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kafe tersebut memutar lagu populer berjudul "Melodi Senja." Hak atas lagu ini dipegang oleh tiga pihak terpisah:

  • Pencipta: Penulis lagu yang menulis lirik dan menggubah musiknya.
  • Pelaku Pertunjukan: Penyanyi yang membawakan lagu untuk rekaman.
  • Produser Fonogram: Label rekaman yang membiayai dan memproduksi rekaman suara.

Masing-masing pemegang hak ini adalah anggota dari LMK masing-masing yang berlisensi pemerintah.

情景： “和谐咖啡馆” (Kafe Harmoni) 是一家拥有20个座位的小咖啡馆，播放录制音乐以提升顾客体验。 咖啡馆播放一首名为“黄昏旋律” (Melodi Senja) 的流行歌曲。该歌曲的权利由三个独立方持有：

  • 创作者 (Pencipta): 创作歌词和谱写音乐的词曲作者。
  • 表演者 (Pelaku Pertunjukan): 为录音表演该歌曲的歌手。
  • 录音制品制作者 (Produser Fonogram): 投资并制作该录音的唱片公司。

每个权利持有者都是其各自持有政府许可的LMK的成员。

Step 1: Calculation and Payment by the Commercial User

Obligation: As a café, "Kafe Harmoni" is listed in PP 56/2021 and is legally obligated to pay royalties for the music it plays.

Tariff Calculation: The official tariff for a restaurant/café is set per seat, per year. The tariff is split between the two main categories of rights:

  • Creator's Royalty: Rp 60,000 per seat/year.
  • Related Rights Royalty: Rp 60,000 per seat/year.

Total Payment:

  • Total Creator's Royalty: 20 seats × Rp 60,000 = Rp 1,200,000
  • Total Related Rights Royalty: 20 seats × Rp 60,000 = Rp 1,200,000

Total Annual Royalty Payable: Rp 1,200,000 + Rp 1,200,000 = Rp 2,400,000

Payment to LMKN: "Kafe Harmoni" pays the total amount of Rp 2,400,000 directly to LMKN, as mandated by the "one-door system".

Langkah 1: Perhitungan dan Pembayaran oleh Pengguna Komersial

Kewajiban: Sebagai sebuah kafe, "Kafe Harmoni" tercantum dalam PP 56/2021 dan secara hukum wajib membayar royalti untuk musik yang diputarnya.

Perhitungan Tarif: Tarif resmi untuk restoran/kafe ditetapkan per kursi, per tahun. Tarif tersebut dibagi antara dua kategori utama hak:

  • Royalti Hak Cipta (Pencipta): Rp 60.000 per kursi/tahun.
  • Royalti Hak Terkait: Rp 60.000 per kursi/tahun.

Total Pembayaran:

  • Total Royalti Hak Cipta: 20 kursi × Rp 60.000 = Rp 1.200.000
  • Total Royalti Hak Terkait: 20 kursi × Rp 60.000 = Rp 1.200.000

Total Royalti Tahunan yang Harus Dibayar: Rp 1.200.000 + Rp 1.200.000 = Rp 2.400.000

Pembayaran ke LMKN: "Kafe Harmoni" membayar jumlah total Rp 2.400.000 langsung ke LMKN, sebagaimana diamanatkan oleh "sistem satu pintu".

第1步：商业用户的计算和支付

义务： 作为一家咖啡馆，“和谐咖啡馆”被列入PP 56/2021，并有法律义务为其播放的音乐支付版税。

费率计算： 餐厅/咖啡馆的官方费率按座位/年设定。 费率在两大类权利之间分配：

  • 创作者版税：每座位每年60,000印尼盾。
  • 相关权版税：每座位每年60,000印尼盾。

总支付金额：

  • 创作者总版税：20个座位 × 60,000印尼盾 = 1,200,000印尼盾
  • 相关权总版税：20个座位 × 60,000印尼盾 = 1,200,000印尼盾

年度应付版税总额：1,200,000印尼盾 + 1,200,000印尼盾 = 2,400,000印尼盾

向LMKN支付： “和谐咖啡馆”根据“一站式系统”的规定，直接向LMKN支付总额2,400,000印尼盾。

Step 2: Collection, Allocation, and Distribution by LMKN

Collection: LMKN receives the Rp 2,400,000 payment from "Kafe Harmoni" and aggregates it with payments from all other commercial users nationwide.

Initial Allocation: The gross amount is immediately allocated into two main pools based on the tariff structure:

  • Creator Pool: Rp 1,200,000
  • Related Rights Pool: Rp 1,200,000

Deduction of Operational Costs: LMKN and the LMKs are permitted to deduct up to 20% of the collected royalties for operational costs. For this example, we assume the maximum 20% is deducted.

Operational Cost: 20% of Rp 2,400,000 = (Rp 480,000).

Total Net Royalty for Distribution: Rp 2,400,000 - Rp 480,000 = Rp 1,920,000.

Distribution to LMKs: Based on usage data from the Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), LMKN distributes the net royalties to the appropriate LMKs where the rights holders are members. The net amount is split 50/50 according to the initial allocation:

  • Net for Creator Pool: 50% of Rp 1,920,000 = Rp 960,000. This is sent to the Creator's LMK.
  • Net for Related Rights Pool: 50% of Rp 1,920,000 = Rp 960,000. This is sent to the Performers' and Producers' LMKs.

Langkah 2: Penghimpunan, Alokasi, dan Distribusi oleh LMKN

Penghimpunan: LMKN menerima pembayaran Rp 2.400.000 dari "Kafe Harmoni" dan menggabungkannya dengan pembayaran dari semua pengguna komersial lainnya di seluruh negeri.

Alokasi Awal: Jumlah bruto segera dialokasikan ke dalam dua kelompok utama berdasarkan struktur tarif:

  • Kelompok Hak Cipta (Pencipta): Rp 1.200.000
  • Kelompok Hak Terkait: Rp 1.200.000

Pemotongan Biaya Operasional: LMKN dan LMK diizinkan untuk memotong hingga 20% dari royalti yang dikumpulkan untuk biaya operasional. Untuk contoh ini, kita asumsikan pemotongan maksimal 20% dilakukan.

Biaya Operasional: 20% dari Rp 2.400.000 = (Rp 480.000).

Total Royalti Bersih untuk Distribusi: Rp 2.400.000 - Rp 480.000 = Rp 1.920.000.

Distribusi ke LMK: Berdasarkan data penggunaan dari Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), LMKN mendistribusikan royalti bersih ke LMK yang sesuai di mana pemegang hak menjadi anggota. Jumlah bersih dibagi 50/50 sesuai dengan alokasi awal:

  • Bersih untuk Kelompok Pencipta: 50% dari Rp 1.920.000 = Rp 960.000. Ini dikirim ke LMK Pencipta.
  • Bersih untuk Kelompok Hak Terkait: 50% dari Rp 1.920.000 = Rp 960.000. Ini dikirim ke LMK Penampil dan Produser.

第2步：LMKN的收款、分配和分发

收款： LMKN收到“和谐咖啡馆”支付的2,400,000印尼盾，并将其与全国所有其他商业用户的付款汇总。

初步分配： 总金额根据费率结构立即分配到两个主要资金池：

  • 创作者资金池：1,200,000印尼盾
  • 相关权资金池：1,200,000印尼盾

扣除运营成本： LMKN和LMK被允许扣除高达20%的已收版税作为运营成本。 在此例中，我们假设扣除最高20%。

运营成本：2,400,000印尼盾的20% = (480,000印尼盾).

待分配净版税总额：2,400,000印尼盾 - 480,000印尼盾 = 1,920,000印尼盾。

向LMK分配： 根据歌曲和/或音乐信息系统（SILM）的使用数据，LMKN将净版税分配给权利人所属的相应LMK。 净额根据初始分配按50/50比例划分：

  • 创作者资金池净额：1,920,000印尼盾的50% = 960,000印尼盾。 这笔款项将发送给创作者的LMK。
  • 相关权资金池净额：1,920,000印尼盾的50% = 960,000印尼盾。 这笔款项将发送给表演者和制作人的LMK。

Step 3: Final Distribution by LMKs to Rights Holders

Creator's Share: The Creator's LMK receives Rp 960,000 and, after its internal processes, distributes this amount to the songwriter of "Melodi Senja."

Related Rights' Share: The Rp 960,000 allocated for Related Rights must be divided between the Performer and the Phonogram Producer. While regulations do not mandate a specific split, a common industry practice is an equal division. Assuming a 50/50 split for this illustration:

  • Share for Performer: 50% of Rp 960,000 = Rp 480,000. This is channeled through the Performer's LMK to the singer.
  • Share for Producer: 50% of Rp 960,000 = Rp 480,000. This is channeled through the Phonogram Producer's LMK to the record label.

Langkah 3: Distribusi Akhir oleh LMK kepada Pemegang Hak

Bagian Pencipta: LMK Pencipta menerima Rp 960.000 dan, setelah proses internalnya, mendistribusikan jumlah ini kepada penulis lagu "Melodi Senja."

Bagian Hak Terkait: Rp 960.000 yang dialokasikan untuk Hak Terkait harus dibagi antara Penampil dan Produser Fonogram. Meskipun peraturan tidak mengamanatkan pembagian spesifik, praktik industri yang umum adalah pembagian yang sama rata. Dengan asumsi pembagian 50/50 untuk ilustrasi ini:

  • Bagian untuk Penampil: 50% dari Rp 960.000 = Rp 480.000. Ini disalurkan melalui LMK Penampil kepada penyanyi.
  • Bagian untuk Produser: 50% dari Rp 960.000 = Rp 480.000. Ini disalurkan melalui LMK Produser Fonogram ke label rekaman.

第3步：LMK向权利人进行最终分发

创作者份额： 创作者的LMK收到960,000印尼盾，并在内部处理后，将此金额分配给“黄昏旋律”的词曲作者。

相关权份额： 分配给相关权的960,000印尼盾必须在表演者和录音制品制作者之间划分。 虽然法规没有强制规定具体划分比例，但行业普遍做法是平分。 本例假设按50/50比例划分：

  • 表演者份额：960,000印尼盾的50% = 480,000印尼盾。 这笔款项通过表演者的LMK支付给歌手。
  • 制作人份额：960,000印尼盾的50% = 480,000印尼盾。 这笔款项通过录音制品制作者的LMK支付给唱片公司。

Summary of Fund Flow

Party Activity Amount
Kafe Harmoni (User) Pays annual royalty to LMKN Rp 2,400,000
LMKN & LMK Deduct operational costs (20%) (Rp 480,000)
Net Total for Distribution Rp 1,920,000
Creator Receives Creator's royalty Rp 960,000
Performer Receives Related Rights royalty Rp 480,000
Phonogram Producer Receives Related Rights royalty Rp 480,000

Ringkasan Alur Dana

Pihak Aktivitas Jumlah
Kafe Harmoni (Pengguna) Membayar royalti tahunan ke LMKN Rp 2.400.000
LMKN & LMK Memotong biaya operasional (20%) (Rp 480.000)
Total Bersih untuk Distribusi Rp 1.920.000
Pencipta Menerima royalti Hak Cipta Rp 960.000
Pelaku Pertunjukan Menerima royalti Hak Terkait Rp 480.000
Produser Fonogram Menerima royalti Hak Terkait Rp 480.000

资金流总结

相关方 活动 金额
和谐咖啡馆 (用户) 向LMKN支付年度版税 2,400,000印尼盾
LMKN & LMK 扣除运营成本 (20%) (480,000印尼盾)
待分配净总额 1,920,000印尼盾
创作者 收到创作者版税 960,000印尼盾
表演者 收到相关权版税 480,000印尼盾
录音制品制作者 收到相关权版税 480,000印尼盾
This example demonstrates the structured, multi-layered process designed to ensure that revenue generated from the commercial use of music is systematically collected and distributed to all contributing rights holders in the creative chain. Contoh ini menunjukkan proses berlapis dan terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan komersial musik dikumpulkan dan didistribusikan secara sistematis kepada semua pemegang hak yang berkontribusi dalam rantai kreatif. 这个例子展示了一个结构化、多层次的流程，旨在确保从音乐商业使用中产生的收入被系统地收集并分配给创意链中所有有贡献的权利持有者。

VII. Bibliography and Related Regulations (Daftar Pustaka dan Peraturan Terkait / 参考文献与相关法规)

Note on Regulatory Status: The status of the following Indonesian laws and regulations has been verified as current and in effect as of August 2025. While there are ongoing legislative discussions regarding potential future amendments to the Copyright Law, particularly concerning AI and digital platforms, the legal framework detailed herein represents the prevailing law. Catatan tentang Status Peraturan: Status undang-undang dan peraturan Indonesia berikut telah diverifikasi sebagai yang terbaru dan berlaku per Agustus 2025. Meskipun ada diskusi legislatif yang sedang berlangsung mengenai potensi amandemen di masa depan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, khususnya mengenai AI dan platform digital, kerangka hukum yang dirinci di sini merupakan hukum yang berlaku saat ini. 关于法规状态的说明： 以下印度尼西亚法律法规的状态已经核实，截至2025年8月为现行有效。 尽管目前正在就《版权法》未来可能的修正案进行立法讨论，特别是关于人工智能和数字平台的议题，但本文所详述的法律框架代表了现行法律。

A. Laws and Regulations

  • Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.
  • Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music.
  • Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2022 concerning the Implementation of Government Regulation Number 56 of 2021.
  • Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2002 concerning Copyright (Repealed).

A. Peraturan Perundang-undangan

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Telah Dicabut).

A. 法律法规

  • 印度尼西亚共和国2014年第28号《关于版权的法律》。
  • 印度尼西亚共和国2021年第56号《关于歌曲和/或音乐版权版税管理的政府条例》。
  • 印度尼西亚共和国法律与人权部长2022年第9号《关于实施2021年第56号政府条例的条例》。
  • 印度尼西亚共和国2002年第19号《关于版权的法律》（已废止）。

B. Academic Journals and Publications

  • Indarsen, G. (2023). The Consequences of the Presence of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties on the Collection of Song and/or Music Royalties. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(2), 99–112.
  • Karim, A. (2021). Legal Certainty of LMKN as an Integrated One-Stop Institution for Collecting and Distributing Copyright and Related Rights Royalties in the Field of Music and Songs. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 64-79.
  • Balerina, T. (2021). Mechanism of Music Royalty Rights Management by LMK & LMKN in View of Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music. Padjadjaran Law Review, 9(1).

B. Jurnal Akademis dan Publikasi

  • Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(2), 99–112.
  • Karim, A. (2021). Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 64-79.
  • Balerina, T. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Padjadjaran Law Review, 9(1).

B. 学术期刊与出版物

  • Indarsen, G. (2023)。《关于歌曲和/或音乐版权版税管理的2021年第56号政府条例对歌曲和/或音乐版税征收的后续影响》。Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(2), 99–112。
  • Karim, A. (2021)。《LMKN作为音乐和歌曲领域版权及相关权版税征收和分配的综合一站式机构的法律确定性》。Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 64-79。
  • Balerina, T. (2021)。《从2021年第56号关于歌曲和/或音乐版权版税管理的政府条例看LMK和LMKN的音乐版税权利管理机制》。Padjadjaran Law Review, 9(1)。

C. Other Sources

  • Am Badar & Partners. (2019, May 22). One Door System of Collecting the Music Royalties in Indonesia.
  • Directorate General of Intellectual Property (DJKI), Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. Official publications and press releases.
  • Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Official website and publications.
  • Various reports from news agencies including Antara News, Kompas, Suara Surabaya, and Detik.com.

C. Sumber Lainnya

  • Am Badar & Partners. (2019, 22 Mei). One Door System of Collecting the Music Royalties in Indonesia.
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Publikasi resmi dan siaran pers.
  • Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Situs web resmi dan publikasi.
  • Berbagai laporan dari kantor berita termasuk Antara News, Kompas, Suara Surabaya, dan Detik.com.

C. 其他来源

  • Am Badar & Partners. (2019年5月22日)。《印度尼西亚音乐版税征收的一站式系统》。
  • 印度尼西亚共和国法律与人权部知识产权总局（DJKI）。官方出版物和新闻稿。
  • 国家集体管理组织（LMKN）。官方网站和出版物。
  • 来自Antara News、Kompas、Suara Surabaya和Detik.com等新闻机构的各种报道。
```
Link to ESDM Regulation below in blue

Link to ESDM Regulation below in blue (click)

Contact us should you have any further queries

via Whatsapp (call or chat), or email contact@andzaribrahim.com

Whatsapp me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart