Main points of Indonesian Ministry of Finance Regulation No. 38/2024 on Export Goods Subject to Export Duties and Export Duty Tariffs

Pendahuluan

Memorandum ini menyediakan analisis komprehensif dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38/2024 (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan 38/2024”). Peraturan ini berkaitan dengan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif yang berlaku. Dokumen ini menggantikan peraturan sebelumnya, termasuk amandemen terbaru di bawah Peraturan No. 71/2023.

Latar Belakang dan Tujuan

Motivasi utama untuk memberlakukan Peraturan 38/2024 meliputi:

• Harmonisasi dan Penyederhanaan: Untuk menyederhanakan peraturan terkait bea keluar, memastikan konsistensi dan kejelasan.
• Dukungan untuk Industri Domestik: Untuk mendukung pengolahan hilir mineral logam di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah barang ekspor.
• Kepatuhan dan Landasan Hukum: Untuk menyelaraskan dengan persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55/2008 mengenai pengenaan bea keluar.

Landasan Hukum

Peraturan 38/2024 didasarkan pada beberapa undang-undang Indonesia, termasuk:

• Pasal 17(3) Undang-Undang Dasar 1945
• Undang-Undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17/2006
• Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara
• Peraturan Pemerintah No. 55/2008 tentang Bea Keluar
• Peraturan Presiden No. 57/2020 tentang Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.01/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang telah diubah dengan Peraturan No. 135/2023
• Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Sistem Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk untuk Barang Impor, yang telah diubah dengan Peraturan No. 10/2024

Lingkup dan Definisi

• Bea Keluar: Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan pada barang ekspor.
• Pemberitahuan Ekspor Pabean: Pernyataan yang dibuat oleh individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban pabean terkait ekspor.
• Harga Patokan Ekspor (HPE): Harga patokan yang ditetapkan secara periodik untuk barang ekspor, ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan badan teknis terkait.
• Harga Ekspor: Harga yang digunakan untuk menghitung bea keluar.
• Harga Referensi: Harga rata-rata internasional atau harga rata-rata pasar komoditas domestik yang digunakan untuk menetapkan tarif bea keluar.

Pengenaan Bea Keluar

Barang yang Dikenakan Bea Keluar:

• Kulit dan Kayu
• Biji Kakao
• Minyak Sawit dan Turunannya
• Produk Pengolahan Mineral Logam
• Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu

Penetapan Tarif:

• Kulit dan Kayu: Tarif spesifik sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.
• Biji Kakao: Tarif bervariasi berdasarkan harga referensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.
• Minyak Sawit dan Turunannya: Tarif bervariasi berdasarkan harga referensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.
• Produk Pengolahan Mineral Logam: Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.
• Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu: Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran F.

Analisis Terperinci dari Ketentuan Utama

Bea Keluar Ekspor Kulit dan Kayu (Lampiran A)

Tarif rinci pada berbagai jenis kulit mentah, pickled, dan disamak. Tarif spesifik pada berbagai jenis produk kayu, termasuk veneer, chipwood, dan kayu olahan.

Bea Keluar Ekspor Biji Kakao (Lampiran B)

Struktur tarif berjenjang berdasarkan harga referensi per ton, dengan ambang batas rinci dan tarif yang sesuai.

Bea Keluar Ekspor Minyak Sawit dan Turunannya (Lampiran C)

Struktur tarif komprehensif yang mencakup berbagai produk minyak sawit, dengan tarif spesifik tergantung pada harga referensi per ton.

Bea Keluar Ekspor Produk Pengolahan Mineral Logam (Lampiran E)

Tarif pada berbagai konsentrat logam, termasuk tembaga, besi, timah, dan seng, berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Bea Keluar Ekspor Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu (Lampiran F)

Tarif pada nikel dan bauksit berdasarkan kandungan dan tingkat pengolahannya.

Implementasi dan Ketentuan Transisi

• Tanggal Efektif: Peraturan 38/2024 berlaku sejak diundangkan.
• Pencabutan Peraturan Sebelumnya: Peraturan 38/2024 mencabut dan menggantikan Peraturan No. 39/PMK.010/2022 dan amandemen-amandemen berikutnya, termasuk Peraturan No. 71/2023.
• Ketentuan Transisi: Ketentuan untuk transisi dari peraturan lama ke yang baru, memastikan kepatuhan dan keberlanjutan penegakan hukum.

Perubahan Harga dan Referensi

Referensi harga untuk penentuan bea keluar ditinjau dan disesuaikan secara periodik berdasarkan kondisi pasar. Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan badan terkait lainnya, menetapkan harga patokan ini. Sumber utama untuk referensi harga meliputi:

• Bursa Komoditas Internasional: Harga dari New York Merchantile Exchange (NYMEX), Bursa Malaysia, dan CIF Rotterdam digunakan untuk berbagai komoditas.
• Harga Komoditas Domestik: Harga rata-rata dari bursa dan pasar domestik.
• Peninjauan Periodik: Dilakukan secara triwulanan atau sesuai kebutuhan untuk memastikan keselarasan dengan tren pasar saat ini.

Kesimpulan

Peraturan 38/2024 merupakan langkah signifikan menuju penyederhanaan dan harmonisasi kerangka bea keluar di Indonesia. Dengan menyelaraskan bea keluar dengan kebijakan industri dalam negeri, peraturan ini mendukung tujuan pemerintah yang lebih luas untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor Indonesia. Struktur tarif yang rinci dan kriteria spesifik untuk berbagai komoditas memastikan lingkungan regulasi yang jelas dan dapat diprediksi bagi eksportir.

Tabel Perbandingan Tarif Bea Keluar (Ilustratif)